Blog

Perbatasan, Masalah Blok Ambalat Belajarlah dari Sipadan Ligitan

Oleh harmen batubara

Masih ingat Mei 2009? Kemara han massa warga Indonesia begitu massal takkala kapal perang Malaysia mencoba masuk secara arogan ke kawasan Ambalat pada 30 Mei 2009 lalu. Peristiwa ini memicu sentimen anti Malaysia terhadap negeri jiran (itu) tersebut, meski bukan yang pertama, tetapi cukup menarik untuk di tuliskan. Kita tuliskan kembali agar pemerintah tidak melupa kannya. Sebagai negara tetangga dengan tingkat ekonomi yang lebih baik jelas Malaysia sangat “belagu”. Para TKI dan TKW kita memang jadi bulan-bulannya dan sapi perah para oknum negara jiran itu dengan oknum di negara kita. Meski banyak ceritra yang menggembirakan yang di dapat para TKI dan TKW kita di sana, tetapi tidak kurang kisah-kisah sedih yang membakar rasa nasionalisme. Terlebih lagi di bumbui oleh media massa yang memang mencari sensasi. Sejak Januari 2009 saja, sedikitnya sembilan kali kapal laut, sebuah heli, dan pesawat intai Malaysia menerabas wilayah Ambalat, Laut Sulawesi.

Tidak itu saja, Malaysia memberikan konsesi kepada Shell, perusahaan minyak Belanda, dan Petronas di Blok Y dan Z di kawasan kaya minyak dan gas itu sejak 2003. Padahal perundingan batas laut di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia belum selesai. Indonesia sudah memberi tahu perusahaan itu bahwa kalau mereka melakukan kegiatan di wilayah itu maka semua proferti mereka akan di sita oleh Indonesia. Perusahaan itu juga sudah paham dan tidak akan melakukan kegiatan sebelum permasalahannya jadi jelas. Ada apa sebenarnya di Blok Ambalat?

Kelemahan Indonesia sejak awal adalah memisahkan batas darat dengan batas laut. Padahal batas laut itu ditentukan setelah batas di daratnya diselesaikan terlebih dahulu. Terkait pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia mau terjebak, yakni dengan bersedia membicarakan masalah kepemilikan kedua pulau tersebut tanpa menyelesaikan batas daratnya di pulau Sebatik.

Masalah Ambalat mulai muncul sejak perundingan Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur tanggal 9 s/d 22 September 1969, pada saat itu kedua negara membicarakan batas landas kontinen di Laut Sulawesi, termasuk kepemilikikan pulau Sipadan dan Ligitan. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang disebut sebagai Perjanjian Batas Kontinental Indonesia – Malaysia, kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969.
Pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai batas kontinental dan maritim secara sepihak dengan memasukan blok Ambalat, pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca, milik Singapura) tentunya hal ini membingungkan negara tetangganya. Indonesia maupun Singapura, Filipina, China, Thailand, Vietnam dan Inggris ( atas nama Brunei) tidak mengakui peta tersebut. Tapi Malaysia punya agendanya sendiri. Indonesia pada 8 Februari 1980 melakukan protes atas peta Malaysia terbitan tahun 1979 tersebut, dan tidak mengakui keabsahan Peta tersebut. Tetapi sebagai sudah di duga dari semula sampai dengan saat ini Malaysia tidak memberi jawaban tanggapan.

Peta Tahun 1979 Malaysia

Penerbitan Peta Malaysia tahun 1979, Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dan sistematis dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut makin meningkat intensitasnya setelah Pulau Sipadan dan Ligitan, menjadi milik Malaysia. Sejak penerbitan Peta tahun 1979, Malaysia telah mengklaim Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu sebagai miliknya, lalu memasukkannya ke dalam peta wilayah negaranya. Dengan klaim tersebut, melalui Petronas, Malaysia kemudian memberikan konsesi minyak (production sharing contracts) di Blok Ambalat kepada Shell, perusahaan minyak Inggris-Belanda.
Padahal jauh sebelumnya, kegiatan penambangan migas di lokasi yang disengketakan itu dibagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat dikelola kontraktor migas ENI asal Italia sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd. asal Amerika sejak Desember 2004. Pemerintah Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai ND 6 atau Blok Y, sedangkan Blok East Ambalat sebagai ND 7 atau Blok Z.2 Problem awal itu sebenarnya mulai dari Malaysia mengeluarkan Peta 1979 . Pertanyaannya, mengapa mereka mengeluarkan peta itu, sedangkan perundingan batas kontinetal antara kedua negara sudah akan selesai. Proses perundingan hukum laut dimulai pada 1973. Sejak tahun 1973, kedua negara sudah mulai negosiasi batas laut. Pada 1980-an awal diperkirakan sudah akan selesai. Tahun 1982 diperkirakan akan ada option. Nah, pada 1979, dia (Malaysia) menerbitkan peta tersebut.
Mengapa mereka mengeluarkan Peta 1979? Menurut Arif Havas Oegroseno, karena mereka ingin mengantisipasi UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, Hukum Laut Internasional). Ada beberapa hal dalam UNCLOS yang memperkuat Indonesia dan memperlemah Malaysia. Juga memperkuat posisi negara tetangga yang lain. Peta 1979 ini diprotes banyak negara. Peta itu menyangkut semua segmen. Di Selat Malaka Malaysia mencampur aduk antara ZEE (zona ekonomi eksklusif) dan landas kontinen. Di Selat Singapura, dia memasukkan beberapa wilayah Singapura ke peta 1979 dia. Di dekat Laut Cina Selatan, gambaran dia juga membuat masalah dengan banyak negara tetangga kita. Di Laut Sulawesi bermasalah dengan kita dan dengan Filipina. Di semua segmen dia bermasalah. Itu problem Peta 1979.
Negara-negara ASEAN, Asia Tenggara, tidak ada yang mengeluarkan peta unilateral selain dia (Malaysia). Ini lalu menjadikan problem utamanya. Itu satu. Yang kedua, masalah perundingannya. Dalam Konvensi Hukum Laut disebutkan dasar penyelesaian masalah batas laut itu ada tiga. Pertama, dengan perdamaian, perjanjian, perundingan. Kedua, menggunakan hukum internasional. Yang ketiga, ada elemen yang subyektif, yakni memperhitungkan relevant circumstances. Hal-hal yang relevan ini kan sifatnya subyektif. Di antara kedua negara tidak selalu sama.

Belajarlah Dari Sipadan Ligitan

Lebih jauh Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa, Indonesia telah memberikan blok konsesi kepada investor di perairan Sulawesi sejak th.1967 blok Bunyu (Total Indonesia), th. 1970 blok NE Kalimantan (British Petroleum), th. 1997 blok Sebawang I ( Totalfinaelf E & P Indonesie ), th. 1998 blok Bukat (Eni Bukat) , th. 1999 blok Ambalat ( Eni Ambalat) dan th. 2004 blok Ambalat Timur (Unocol Indonesia). Pemberian blok konsesi tidak pernah diprotes oleh Malaysia dan hanya Indonesialah yang mengeksploitasi minyak di sekitar Blok Ambalat laut Sulawesi.
Pada tanggal 17 Desember 2002, di Den Haag Negeri Belanda, Mahkamah Internasional (International Court of Justice / ICJ) memutuskan bahwa “Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia”. Berubahnya status kepemilikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menjadi sepenuhnya masuk kedalam kedaulatan dan milik Malaysia tersebut, akan berimplikasi kepada batas wilayah perairan Indonesia yang berada disekitarnya. Tapi harus dicatat bahwa Putusan Hakim ICJ pada sidang kasus Sipadan Ligitan pada 17 Desember 2002 menyatakan bahwa kepemilikan Malaysia hanya menyangkut kedua pulau tersebut, tidak menyangkut landas kontinen. Untuk Landas Kontinen harus dilihat berdasarkan UNCLOS 1982. Untuk itu perairan Ambalat jelas masih termasuk dalam kedaulatan wilayah NKRI.
Keputusan ICJ tahun 2002 yang memutuskan kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia memberikan proyeksi / berubahnya konfigurasi baseline Indonesia dan Malaysia. Indonesia, telah membatalkan Titik Dasar (TD ) yang ada di kedua pulau tersebut yaitu Pulau Sipadan TD 36 – A dan Pulau Ligitan TD. 36 – B dan TD 36 – C serta membuat dan menerbitkan TD baru di Pulau Sebatik yaitu TD. 36 – A1 dan TD. 36 – A2 serta Karang Unarang TD. 36 – B sebagai revisi dan hal tersebut telah tertuang dalam PP No. 37 th. 2008 tentang garis pangkal. Dengan keputusan ICJ tersebut akibatnya, klaim zona maritim di perairan blok Ambalat juga bisa berubah karena keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan secara teoritis bisa mengklaim zona maritim ke arah Selatan.
Kelemahan Indonesia sejak awal adalah memisahkan batas darat dengan batas laut. Padahal batas laut itu ditentukan setelah batas di daratnya diselesaikan terlebih dahulu. Terkait pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia mau terjebak, yakni dengan bersedia membicarakan masalah kepemilikan kedua pulau tersebut tanpa menyelesaikan batas daratnya di pulau Sebatik. Faktanya adalah ternyata batas darat kedua negara di sebatik justeru merupakan salah satu Outstanding Boundary Problems (OBP) dan sampai sekarang “tidak” diselesaikan.Yang kita ingatkan adalah agar jangan lagi terjebak pada lobang yang sama, menentukan kepemilikan di laut tanpa batas yang jelas di darat, di pelau Sebatik.
Paktanya lagi, kepanaitian batas laut dan batas darat di Indonesia ditangani oleh dua Panitia yang berbeda. Kepanitiaan yang menurut penulis, sangat ego sektoral. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik, terutama bila hal itu terkait informasi batas. Pengalaman penulis jadi pemerhati terkait batas, kedua kepanitiaan ini sebaiknya di lebur pemerintah dan di jadikan satu. Mari kembali belajar dengan Timor Leste, negara baru itu tidak mau membicarakan batas lautnya selama batas darat belum selesai. Sementara Indonesia yang merasa punya lebih banyak pengalaman dan SDM yang lebih baik, justeru jadi korban ke pintaran mereka sendiri. Jangan sampai Ambalat jadi korban berikutnya. (Cuplikan dari Buku Penetapan dan Penegasan Batas Negara oleh Harmen Batubara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *