Blog

Perbatasan, Harapan Baru Semangat Baru

Oleh harmen batubara

Saat ini pembangunan terkait perbatasan, memang sepertinya ada harapan baru. Di penghujung tahun 2014 diwarnai optimisme baru atas berbagai persoalan di perbatasan. Optimisme yang dihasilkan dari janji baru pemerintahan Jokowi-JK untuk lebih serius dan fokus mengurus wilayah perbatasan. Tetapi kalau melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pejabat terkait dengan perbatasan, yang bisa terdengar dan terlihat adalah belum fokusnya sasaran yang akan dikerjakan.
Misalnya mari kita simak apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; beliau menjanjikan persoalan perbatasan akan tuntas dalam setahun. Jelas kita gembira mendengarkannya. Tapi kalau kita realistis, tentu apa yang dinyatakan beliau ini jelas sangat tidak terjangkau akal. Bisa jadi para Media yang salah kutip, yang jelas persoalan batas sungguh punya tali temali yang memerlukan penanganan yang konprehensip, tegas dan dukungan keputusan politik.
Sementara kita mendengarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengumumkan keinginan pemangkasan kementerian dan lembaga yang mengurus soal perbatasan dari 27 menjadi 5 kementerian dan badan. Kementerian/Lembaga atau Badan itulah nantinya yang akan mengurus 187 kecamatan di 38 kabupaten/kota perbatasan. Untuk tahap awal, pemerintah fokus pada 1.000 desa di 50 kecamatan di Kalimantan, yang berbatasan dengan Malaysia.

Inti Masalah Perbatasan

Kalau kita sederhanakan di perbatasan ada beberapa persoalan yang penanganannya tidak jelas antara satu dan lainnya yang kemudian penanganannya tidak bisa fokus, misalnya:
Pertama, perbatasan punya masalah dalam hal penegasan batas itu sendiri. Indonesia mempunyai perbatasan dengan sepuluh negara tetangga (India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filpina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste) dan sampai sekarang belum ada masalah batas negara yang sudah selesai. Persoalannya adalah Badan yang menangani penegasan batas negara ini selama ini hanya bersifat ad-hoc (kepanitiaan), setiap tahun anggotanya silih berganti; dan pendanaannya tidak jelas atau tidak memadai serta Kementerian yang jadi penanggung jawabnya tidak jelas.
Kedua, wilayah perbatasan itu terisolasi, tertinggal dan diterlantarkan. Kenapa selama ini pembangunan infrastruktur di perbatasan tidak terbangun secara baik, terintegrasi dan fokus? Karena pada kenyataannya pemerintah Pusat beranggapan setelah OTDA maka semua dana pembangunan sudah dibagi habis, dan pembangunan perbatasan itu adalah urusan daerah. Bagi Pemerintah Daerah, perbatasan adalah urusan pemerintah pusat, Pemda sendiri mempunyai prioritas pembangunan di pusat-pusat kehidupan warganya, khususnya di ibu kota provinsi, kabupaten dan kecamatan. Mereka tidak punya kemampuan membangun dan melayani warganya yang berada di perbatasan.
Ketiga, ada 27 Kementerian/Lembaga (K/L) yang selama ini berlomba untuk menangani pembangunan di perbatasan. Diantaranya ada BNPP baik di Pusat maupun di daerah, tetapi dari sekian banyak K/L itu sesungguhnya tidak ada satu Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai Koordinator atau sebagai penanggung jawabnya. Tadinya orang berharap pada BNPP, tetapi ternyata BNPP nya sendiri malah belum sepenuhnya “dipercaya” dan itu terlihat dari pola penganggarannya yang masih menyebar ke 27 K/L yang punya kegiatan terkait perbatasan,
Keempat, pola penanganan pertahanan di perbatasan masih jauh dari yang semestinya. Hal itu terlihat dari belum memadainya kemampuan monitoring/pengawasan yang bisa dilakukan. Memang di sana sudah ada puluhan Pos-pos pengamanan Batas, tetapi kemampuannya masih sangat terbatas. Malah keberadaan Pos-pos itu sendiri masih bagian dari persoalan ( misalnya untuk drop logistik dan pergantian personil). Demikian juga dengan kemampuan Mobilisasi, baik darat, laut maupun udara. Baik Kodam (darat), Armada(laut) maupun Koops (udara) tidak ada yang punya. Tugas khusus terkait perbatasan. Idealnya Kodam perbatasan punya kemampuan MobUd, MobAL tapi perangkat itu tidak ada. Demikian juga dengan gelar kekuatan-gelar kekuatan di perbatasan kita jauh tertinggal dengan kemampuan gelar kekuatan pertahanan tetangga.

Malangnya Warga Perbatasan

Selama ini kita sering berbagai kabar negatip tersiar dari perbatasan. Mulai dari warga yang tidak terurus dan tidak punya akses ke negerinya sendiri. Juga berkali-kali tersiar kabar Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya. Terakhir, berembus kabar tiga desa, yakni Simantipal, Sinapad, dan Sinokod, dari 10 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diakui negara tetangga sebagai wilayahnya. Begitu juga di Tanjung Datu Kalimantan Barat. Masalah itu muncul karena belum jelasnya batas negara yang sebenarnya. Ketidak jelasan itu tidak lepas dari penanganan penegasan perbatasan itu sendiri yang sifatnya ad-hoc. Realitasnya sederhana sekali. Selesai tugas penegasan batas tahun itu, ya selesai, dan batas itu tidak ada lagi yang tangani sampai nanti tahun berikutnya Tim (panitianya) dibentuk lagi. Masih ada 10 OBP (Outstanding Boundary Problem) yang belum terselesaikan di Kalimanatan.
Tetapi semangatnya adalah kita masih mempunyai harapan besar dengan pemerintahan Jokowi-JK, perjuangan masih sangat panjang, sementara pemerintahan yang sekarang ini baru saja memulai. Mari kita bersabar dan berharap agar perbatasan bisa membuka jalan kesejahteraan dan kemuliaan bagi warganya. Semoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *