Blog

Perbatasan di Tengah Pembangunan Jalan dan Infrastruktur

Oleh harmen batubara

Presiden Joko Widodo meminta pembangunan infrastruktur di perbatasan dipercepat. Pemerintah bertekad memperbaiki kondisi perbatasan agar tak kalah dengan negara tetangga. Selain itu, dengan pembangunan, perbatasan diharapkan bisa  jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sejak akhir tahun lalu, pemerintah memberi perhatian penuh terhadap pembangunan di tujuh pintu keluar dan masuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Tanah Air. Salah satunya adalah PLBN Terpadu Motaain di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk memastikan pembangunan infrastruktur di PLBN Motaain berjalan sesuai rencana, Senin (28/12/2015), Presiden Joko Widodo didampingi Nyonya Iriana Joko Widodo untuk kedua kalinya datang meninjau langsung ke lokasi. Di perbatasan RI dengan Timor Leste itu, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi pos perbatasan, kantor imigrasi, dan pasar internasional. Presiden juga mendengarkan laporan dari Menteri PUPR mengenai perkembangan pembangunan wilayah perbatasan tersebut yang berjalan lebih cepat dari yang direncanakan.

Baca Juga : Perbatasan di Tengah Pembangunan Infrastruktur Perbatasa

“Ada tujuh titik lintas batas yang semua akan dikerjakan seperti ini. Ini jadi contoh yang namanya muka terdepan (negara) diperlukan. Ini untuk kebanggaan sebagai bangsa Indonesia maupun sisi ekonomi sebagai titik pertumbuhan ekonomi untuk mendorong arus barang untuk ekspor ke negara lain,” ujar Presiden Jokowi. Presiden menargetkan, beragam fasilitas yang dibangun di Motaain bisa diresmikan pada Oktober 2016. Tak hanya di wilayah ini, percepatan pembangunan infrastruktur juga dilakukan di PLBN lain di NTT, Papua, dan Kalimantan.

Melihat Kembali Grand Design Pengelolaan Perbatasan  

Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan,  punya terkaitan dengan banyak peraturan perundangan nasional, yang esensinya, memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dan arah kebijakan baru pembangunan kawasan perbatasan, sebagaimana disarikan dan mewarnai penyusunan grand design pengelolaan perbatasan.  Ada pun UU tersebut beberapa diantaranya:  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025, Peraturan Presiden  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) Tahun 2010-2014,  Undang-undang  Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang  Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan  Peraturan Presiden  Nomor  12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Baik Juga di Baca : Membuka Isolasi Perekonomian Perbatasan

Grand Design Pengelolaan Perbatasan Tahun 2011 – 2025, ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan acuan bagi penyusunan rencana induk mau pun  rencana aksi pengelolaan perbatasan dan menjawab bagamana cara dan dengan apa visi dan misi jangka panjang hendak dicapai.   Grand design diposisikan dan berperan menjembatani  antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) secara secara terarah, terukur, dan bersinergi.  Pokok-pokok pikiran dalam Grand Design Pengelolaan Perbatasan  2011-2025 dapat disarikan sebagai berikut[1] :

  • Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang mengedepankan kesejahteraan (prosperity) dan dilaksanakan serasi dengan  upaya menjaga keamanan (security) dan  kelestarian lingkungan (environment).
  • Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah  yang berorientasi pada  problem and area fokus (dikonsentrasida pada masalah  tertentu dan/atau  lokasi tertentu sebagai prioritas).
  • Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan  menggiring berbagai inputs program pembangunan ke sejumlah lokasi prioritas (Lokpri)  di wilayah konsentrasi pengembangan  dan upaya diplomasi kawasan perbtasan di sejumlah lokasi tertentu yang masih belum tuntas atau dalam sengketa garis batas (outstanding border problems) di wilayah perbatasan darat mau pun  perbatasan laut.
  • Pengelolaan perbatasan  berorientasi pada pencapaian visi dan misi dengaan sasaran jangka panjang yang terukur jelas. Visi pengelolaan perbatasan adalah terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju. Ada pun Misi yang diemban dalam jangka panjang adalah : Pertama, mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut; Kedua, mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas Negara; Ketiga, mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
  • Untuk mewujudkan visi dan misi pengelolaan perbatasan sebagaimana dilakukan dengan strategi dasar, yang diperkenalkan dengan “Strategi 7 Re”, yaitu : Re-1: Reorientasi arah kebijakan pengelolaan perbatasan; Re-2 : Reposisi peran strategis kawasan perbatasan; Re-3 : Rekonsolidasi daya dukung pengelolaan perbatasan; Re-4: Reformulasi basis pemikiran dan pengaturan pengelolaan perbatasan; Re-5: Restrukturisasi kewenangan pengelolaan perbatasan; Re-6: Revitalisasi kemitraan dan kerjasama perbatasan; Re-7: Reformasi tata laksana pengelolaan perbatasan
  • Pengelolaan Perbatasan  dilakukan  dengan  desain manajemen  yang bertumpu pada empat komponen pokok dalam satu kesatuan fungsi :  penetapan kebijakan program,  perencanaan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan,  serta evaluasi dan pengawasan perbatasan.
  • Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola perbatasan, BNPP yang terdiri atas 5 tahapan : Tahap Inisiasi 2010 (pembentukan lembaga pengelola BNPP, 2010), Tahap Instalasi 2011(membangun jaringan kerja dan kemitraan dengan kementerian/lembaga dan stakeholders termasuk pembentukan sejumlah badan baru pengelola perbatasan di Daerah), Tahap Konsolidasi 2012 (menghimpun semua kekuatan dan berbagai peluang yang taridentifikasi), Tahap Stabilisasi 2013 (memestikan semua sistem dan jaringan kerja yang terinstal dalam sistem manajemen pengelolaan perbatasan berjalan stabil), dan Tahap Akselerasi 2014 (percepatan dilakukan disemua lini pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan) yang diselesaikan 2010-2014.

Fokus  Pembangunan Perbatasan

BNPP dan seluruh mitra dan jejaring kerjanya agar dapat lebih focus dan untuk efektifnya,telah prioritaskan programnya pada problem solving  (problem focus) tertentu yang jelas. Dalam jangka panjang, penanganan perbatasan  difokuskan pada 5 (lima) agenda prioritas, yang masing-masing agenda mencakup beberapa program pembangunan yang relevan mendukung agenda prioritas tersebut. Adapun 5 (lima) agenda prioritas tersebut, yaitu : (1) Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah Negara;  (2) Penguatan pertahanan dan keamanan, serta  penegakan hukum; (3) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan, Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan hidup; (4).Peningkatan pelayanan sosial dasar dan budaya, dan ; (5) Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola perbatasan.

Ini Juga Baik Untuk di Baca : Mensinergikan Semangat Membangun Perbatasan

Sebanyak 111 kecamatan di 38 kabupaten/kota di 12 provinsi wilayah perbatasan akan menjadi lokasi prioritas penanganan sampai dengan 2014, yang kemudian akan dilanjutkan pada lima tahun berikutnya dengan penambahan sejumlah lokasi baru.  Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam wilayah konsentrasi pengembangan (WKP yang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :

  • Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga di wilayah darat. Sesuai UU No 43/2008, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasn berada di kecamatan.  Hasil identifikasi (2010), terdapat 197 kecamatan yang berada pada kawasan perbatasan Negara Indonesia.
  • Kecamatan yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar . Untuk kawasan perbatasan laut, berbeda konsepnya dengan perbatasan darat yang menempatkan kecamatan pada sisi dalam sepanjang perbatasan wilayah Negara. Untuk kawasan perbatasan laut, diperhitungkan dengan memposisikan kecamatan yang menjadi lokasi pulau-pulau kecil terluar. Ada 12 pulau kecil terluar yang memerlukan perhatian khusus dan menjadi pertimbangan perhitungan ini, yaitu : Pulau Rondo, Pulau  Berhala, Pulau Sekatung, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Fani, Pulau Batek, Pulau Dana, dan Pulau Nipah.
  • Kecamatan di perbatasan negara yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Konsep pengembangan PKSN di kawasan perbatasan ini mengacu pada komitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional. Dengan rencana ini, maka pusat pengembangan kawasan akan berada di pusat kota, kawasan gerbang perbatasan, atau pada jaringan jalan utama menuju gerbang perbatasan. Konsep pengembangan PKSN terdiri dari pengembangan pusat-pusat pelayanan, pengembangan jaringan infrastruktur khususnya jaringan jalan,  serta rencana pemanfaatan ruang.
  • Kecamatan yang menjadi exit-entry point (Pos Lintas Batas) berdasarkan Border Crossing Agreement. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah area yang berfungsi sebagai gerbang keluar-masuknya pelintas batas wilayah Negara (manusia atau barang)  yang minimum dilengkapi fasilitas  pelayanan terpadu Customs,  Immigration, Quarantine, dan Security (CIQS). Gambaran ideal mengenai PLBN, sebagai sebuah area pelayanan terpadu pelintas batas, di dalamnya terdapat pos-pos pemeriksaan yang merefleksikan unsur CIQS. Keberadaan unsur pelayanan CIQS dalam PLB ini sifatnya terpadu, satu dengan lainnya saling terkait dalam sebuah system koordinasi PLB, yang didukung dengan sebuah satuan kerja atau unit  pengelola yang memberikan supports facilities  dan kendali koordinasi di area tersebut.

Masih Memperihatinkan

abatasjalana

Saat berkunjung ke Motaain, Presiden membandingkan kondisi saat ini dengan waktu pertama kali mengunjungi PLBN Montaain beberapa waktu lalu. Ketika itu kondisi Montaain memprihatinkan. Kantor imigrasi di tempat tersebut mirip kantor kelurahan. “Kita datang ke sini malu, tapi setelah lihat ini, meski masih berupa kerangka-kerangka konstruksi yang belum jadi. Tapi, setelah dijelaskan Menteri PU kelihatan sekali, di sini akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di NTT dan sekaligus kita ingin agar arus barang dari Indonesia ke Timor Leste semakin banyak,” kata Presiden.

Di PLBN Montaain, jalan raya ke perbatasan sudah diperlebar dari 4,5 meter menjadi 7 meter. Sebagian sudah diaspal. Pembangunan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat perbatasan, khususnya warga di Tasifeto Timur dan Kalukuk Mesak. Di kedua kecamatan itu terdapat 984 kepala keluarga penduduk eks Timor Leste yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, semua pintu masuk menurut rencana akan diperbaiki, termasuk di antaranya pasar internasional dan pengaspalan jalan sepanjang 177 kilometer dari Motaain hingga Mota Masin.

Baca Juga : Membangun Gerbang Bangsa Yang Membanggakan

Lalu penulis ingat apa kata Mochtar Pabottingi[2],  menurut penelitiannua dia mengemukakan ada tiga hal hal penting sehubungan dengan keterkaitan antara  permasalahan rasa atau semangat kebangsaan menyangkut saudara-saudara kita dari suku Dayak di perbatasan Kalimantan Utara dengan perkembangan-perkembangan negatif besar dalam kehidupan kita sebagai bangsa:

Keringkihan rasa kebangsaan di perbatasan tak lain adalah cerminan dari keringkihan yang sama secara nasional di sepanjang evolusi politik bangsa kita selama puluhan tahun terakhir terutama di pusat pemerintahan kita yang selama itu memang telah mencampakkan bukan hanya rasa/semangat kebangsaan, melainkan prinsip kebangsaan atau prinsip keindonesiaan itu sendiri.

Berkepanjangannya keterjeratan negara kita dalam apa yang saya sebut moda transisi terburuk yang bisa terjadi pada suatu negara-bangsa. Transisi politik terburuk ini kemudian bekerja menggerogoti pemahaman konseptual tentang apa itu bangsa dan sedari awal memiskinkan ketulusan dalam berkiprah di ranah publik, apalagi dalam upaya membenahi persoalan-persoalan besar di dalam Rumah Keindonesiaan.

Terus dibiarkannya asumsi-asumsi yang keliru atau anakronistis pada dua rezim –dari Orde Baru ke Era Reformasi—terus berlaku secara yang berbalikan dan bergantian. Di tengah asumsi-asumsi politik anakronistis itu maraklah ketaksediaan atau ketakjujuran untuk mengakui eksistensi rangkaian permasalahan nasional di atas. Menghadirkan keindonesiaan di perbatasan, hukumnya wajib, bagi kita semua khususnya bagi BNPP, sebagai lembaga baru pengelola perbatasan. BNPP memang masih belum optimal, karena usianya yang relatif masih muda, namun semangatnya yang luar biasa untuk merubah wajah perbatasan dan menghadirkan keindonesiaan di perbatasan, perlu diberikan apresiasi.

Waktu mereka melakukan penelitian itu tahun 2013, gambaran tentang arah pembangunan perbatasan memang sudah jelas; tetapi kapan itu bisa dilakukan? Sebab selama ini anggaran, dan kebocoran anggaran selalu berkejar-kejaran; sehingga warga perbatasan sama sekali tidak pernah terbangunkan rasa ke Indonesiaannya. Tetapi kini? Setelah era Jokowi-JK berjalan satu tahun-rasa ke Indonesiaan itu seolah kembali menemukan wujudnya. Malah negara tetangga juga ikut merasakan betapa kini Pemerintah benar-benar membangun perbatasan jadi halaman Depan Bangsa sebagaimana mestinya.

[1] Disarikan dari Rencana Induk BNPP 2015-2019

[2] Hasil penelitian dari Pusat Penelitian Politik LIPI (P2LP) tahun 2013, yang dipimpin Forman Noor sebagai koordinator dan beranggotakan Mochtar Pabotinggi, asvi Warman Adam, Syafuan Rozi, dan Nina Andriana.  Di Kabupaten  Malinau (diwakili oleh Kecamatan Kayan Hulu, Desa Long Nawang), kemudian Kabupaten Nunukan (diwakili oleh Kecamatan Krayan, Desa long Bawan), dan Kota Tarakan. Long Nawang dan Long Bawan, jaraknya relatif dekat (40-60 km) dengan wilayah terluar Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *