Perbatasan di Pulau Kecil Terluar, Wilayah Yang Terlupakan

Posisi Indonesia yang berada di lintas peradaban dunia, yang diapit oleh dua benua ( Asia-Australia) dan dua samudra (Hindia-Pasifik) menjadikan Indonesia demikian menarik; terlebih lagi dengan kandungan potensi kekayaan alamnya, maka dapat dipastikan banyak negara lain yang ingin memanfaatkannya demi kepentingan negaranya sendiri. Sementara di sisi lain, yang dari sisi sejarahnya, Indonesia merebut negaranya dari tangan penjajah, dilakukan secara paksa, serta dengan semangat perlawanan tanpa konpromi.

Akibatnya, banyak hal yang harus dilakukan Indonesia yang dimulai dari nol, dan tanpa tuntunan pihak lain. Dengan demikian, pola pembangunannya sangat diwarnai oleh pola tambal sulam, dan coba-coba; akibatnya pembangunan infrastrukturnya, jauh dari memadai.

Demikian pula dengan  pengelolaan wilayah perbatasan khususnya pulau-pulau kecil terluar; sebagaimana diketahui, Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) umumnya memiliki karakteristik yang khas dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yang membutuhkan perhatian dengan permasalahannya, misalnya:

Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada umumnya terpencil,  jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan kawasan  sangat sulit dijangkau, lemah dalam insfrastruktur, demikian pula dengan kondisi alamnya ada yang sama sekali tidak berpenghuni dan tidak mempunyai sumber air tawar.

Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat mulai dari belum adanya apa-apa sama sekali, tidak ada sarana jalan, belum ada terminal, tidak punya  pelabuhan  laut  dan   sarana   angkutan. Selain itu untuk yang sudah berpenghunipun, umumnya  prasarana air terlebih lagi irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian belum ada atau jauh dari memadai, demikian pula dengan jangkauan pelayanan lainnya seperti sarana listrik dan telekomunikasi masih sangat memprihatinkan.

Akses menuju Pulau-Pulau Kecil Terluar sangat terbatas. Pada umumnya aksesibilitas menuju pulau-pulau kecil terluar tidak ada atau sangat minim; pada jalur-jalur tertentu memang sudah ada jalur pelayaran Pelni, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga sulit mengharapkan sektor perekonomian  bisa berkembang secara alami. Selama ini TNI AL mengembangkan “pasar kapal”, kapal yang secara khusus mencoba melakukan dagang barter antara warga di pulau-pulau terpencil dengan jalan menukar hasil bumi mereka dengan barang-barang kebutuhan dasar/sekunder; diharapkan hal seperti ini, dapat dilanjutkan oleh kementerian kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah. Kondisi masyarakat umumnya masih tergolong sangat sederhana atau dibawah garis kemiskinan. Karena kondisi wilayahnya menyebabkan mereka belum dapat memanfaatkan peluang. Malah pada umumnya di tempat-tempat tertentu justeru mereka lebih mengandalkan pasokan dari negara tetangga.

Secara teori pengembangan yang di terapkan adalah adanya pembangunan yang mensinergikan sisi pertahanan dengan sisi pembangunan perekonomian. Dan hal itulah yang kini tengah dikembangkan.Penyelesaian permasalahan saat ini tengah dikembangkan secara terpadu antara pengembangan ekonomi dan keamanan di PPKT dengan kerjasama sinergis antara Kementerian / Lembaga; salah satu pilot projectnya adalah pengelolaan Pulau Nipa dari sisi pengembangan perekonomiannya dengan leading sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari sisi pertahanannya oleh Kemhan. Diharapkan model ini nantinya akan jadi pengembangan bagi PPKT lainnya.

Yang diharapkan dapat berperan lebih besar adalah pemerintah daerah, khususnya setelah era otonomi daerah; permasalahannya di daerah sendiri, sering sekali melihat bahwa wilayah perbatasan adalah domainnya pemerintah pusat, dan ditembah lagi masih banyaknya wilayah non perbatasan yang memerlukan perhatian pemda. Sehingga yang sering terjadi, justeru wilayah perbatasan itu menjadi semacam daerah tidak bertuan; dalam arti lepas dari perhatian pemerintah pusat tetapi sekaligus di lupakan atau terlupakan oleh pemda; maka yang makin terisolir adalah wilayah perbatasan itu sendiri.