Peran Tol Laut Dalam Pengembangan Ekonomi Perbatasan

Peran Tol Laut Dalam Pengembangan Ekonomi Perbatasan

Oleh Harmen Batubara

Sebagai Negara kepulauan Indonesia di tuntut untuk memapu membangun transportasi Laut yang handal dan efisien. Yang bisa mengembangkan perekonomian di wilayah kepulauan terluar serta perbatasan. Bagaimana konsep transportasi Tol Laut mampu mewujudkan jasa pelayaran dan pelabuhan sebagai salah satu penggerak ekonomi perbatasan dan kewilayahan ke depan sangat tergantung pada cetak biru dan perluasan kebijakan tol laut untuk jangka waktu lebih panjang.

Kita gembira saat ini operator-operator pelabuhan di Indonesia didorong dan sudah mulai menerapkan pelayaran langsung dari Indonesia ke negara tujuan ekspor. Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, dilayani pelayaran langsung ke Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Saat ini Pelindo II juga menjajaki kerja sama dengan operator pelabuhan Ningbo, China untuk melaksanakan pelayaran langsung. Pelayaran langsung menghemat biaya pengiriman. Rata-rata penghematan biaya melalui pelayaran langsung mencapai 40 persen. Biaya kirim barang dengan kapal laut dari Surabaya ke AS melalui Singapura, misalnya, mencapai Rp 20,2 juta per peti kemas ukuran 20 kaki (Teus) dan melalui Tanjung Priok Rp 13,5 juta per teus.

Pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di berbagai daerah dan sinergi pelayaran nasional akan sangat produktif jika pembangunan industri di luar Pulau Jawa juga terus ditingkatkan. Dengan demikian, volume dan mobilitas angkutan barang di luar Pulau Jawa, terutama Indonesia bagian timur, semakin besar.

Tol Laut telah mampu menurunkan disparitas harga sebanyak 15%-40%. Tol laut dioperasikan pertama kali pada 4 November 2015 dengan dua rute, pada 2016 menjadi enam rute, 2017 13 rute dan tahun 2018 ada 18 rute. Program tol laut menjadi salah satu upaya pemerintah menekan biaya logistik dan menggairahkan ekonomi di wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar. Oleh karena itu, pemerintah terus membangun infrastruktur pelabuhan, kawasan industri dan pariwisata, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, konsep pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa, di wilayah perbatasan, wilayah pesisir dan atau wilayah “pinggiran” sangat penting. Dengan latar bekakang seperti itu, perluasan konsep TOL LAUT memang diperlukan, yaitu distribusi barang melalui transportasi laut.

Baca Juga : Toko Perbatasan, Membuka Peluang Bisnis di Perbatasan

Perusahaan BUMN, PT Pelindo II (Persero), menawarkan konsep trilogi maritim, yaitu pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri yang didukung oleh pelayaran dan pelabuhan yang terstandarisasi di Indonesia. Dengan trilogi maritim, ada tiga pilar yang perlu diintegrasikan.

Konsep Trilogi Maritim Pelindo II

Menurut Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn Masassya[1], tiga pilar itu terdiri dari : Pilar mana dengan mensinergikan 7 pelabuhan utama, baik sinergi operasional, infrastruktur, perlengkapan, dan sistem; aliansi jaringan pelayaran domestik untuk dapat bersaing secara global; serta pengembangan industri terutama di luar Pulau Jawa.

Tujuh pelabuhan yang dinilai dapat menjadi pelabuhan utama adalah Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan, Tanjung Priok, Kijing, Surabaya, Makasar, Bitung, dan Sorong. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan bisa membangun 24 pelabuhan. Dari laporan 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo disebutkan ada 19 pelabuhan yang sudah dibangun sampai 2018 dan 8 pelabuhan sedang dibangun.

Pelayaran langsung menghemat biaya pengiriman. Rata-rata penghematan biaya melalui pelayaran langsung mencapai 40 persen. Pembangunan pelabuhan saja tidak cukup. Pembangunan pelabuhan perlu diikuti standarisasi operasional, infrastruktur, perlengkapan, dan sistem, antara lain terkait kedalaman dermaga, sistem layanan kepelabuhanan, dan penggunaan peralatan.

Pilar berikutnya yaitu aliansi jaringan pelayaran domestik ham ini terkait bagaimana membangun jaringan pelayaran yang efisien dan berdaya saing. Sinergi antarperusahaan pelayaran diperlukan terutama untuk menerapkan rute yang strategis dan efisien, membangun kapal-kapal besar, dan mampu berkompetisi secara global.

Pengembangan Ekonomi Perbatasan

Pemerintah telah membangun jalan parallel perbatasan, juga tengah mensinergikannya dengan pengembangan Tol Lut, dan bahkan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan pada 6 Mei 2019. Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di daerah perbatasan. Selama ini daerah perbatasan menjadi wilayah strategis dari aspek ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Karenanya pemerintah merasa perlu menjadikan daerah perbatasan berfungsi sebagai wilayah pedagangan perbatasan antar wilayah melalui mekanisme perdagangan perbatasan maupun kegiatan ekspor dan impor.

Dalam pelaksanaannya serta untuk lebih fleksibelnya mobilitas barang ke perbatasan khususnya terkait sarana Tol Lut  PT Pelni juga menyiapkan mini kontainer berkapasitas 5 feet atau volume 5 ton. Umumnya kontainer standar berkapasitas 20 feet atau 20 ton terlalu besar, terlebih lagi saat ini untuk daerah perbatasan masih susah barang untuk mengisinya.

Dengan container kecil ini akan lebih memudahkan angkutan khususnya untuk mengangkut rumput laut dan kopra.  Rencananya pihaknya membangun 200 mini kontainer dengan dukungan 46 kapal perintis. Pelni sendiri saat ini mengoperasikan delapan kapal barang dan 26 kapal penumpang. Pemerintah mendorong penyelenggaraan angkutan logistik tol laut bukan hanya Port To Port atau dari pelabuhan ke pelabuhan tapi sampai konsumen. Untuk merealisasikannya pemerintah bersama Maritime Research Institute Nusantara (MARIN) menggagas program kontainer masuk desa. Mengimplementasikan program kontainer masuk desa untuk memperkuat konektivitas ekonomi desa dan nasional melalui program tol laut demi mewujudkan program Nawacita pemerintah dalam rangka menghadirkan negara di beranda terdepan NKRI. Hal itu dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko, di Jakarta Rabu (27/2/2019).

Baca Pula : Pertahanan Perbatasan, Saatnya Mengembangkan Ekonomi Perbatasan

Program kontainer masuk desa ini juga akan mempermudah akses pemasaran hasil komoditas desa ke berbagai wilayah. Itu juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai lingkup desa. Program kontainer masuk desa dimulai dari salah satu desa di pulau terluar di Indonesia, yaitu Desa Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dan tahap selanjutnya juga akan difokuskan ke daerah Memberamo dan Boven Digoel di Papua.

Untuk kepentingan bersama ada baiknya publik harus tahu bahwa program Tol Laut ini merupakan gabungan dari elemen program kewajiban pelayanan publik (PSO). Program ini terdiri dari angkutan laut penumpang kelas ekonomi atau kapal putih Pelni, angkutan laut perintis yang dikenal dengan kapal Sabuk Nusantara, tol laut Angkutan Barang atau dikenal dengan nama Kontainer Tol Laut, dan angkutan kapal khusus ternak. Program tol laut dengan anggaran untuk Public Service Obligation, penumpang kelas ekonomi sekitar Rp1,8 triliun, angkutan laut perintis sekitar Rp1,2 triliun, tol laut angkutan barang kontainer sekitar Rp300 miliar dan angkutan ternak sekitar Rp60 miliar per tahun. Dengan cakupan layanan seluruh pulau dan daerah di Indonesia. Menyatukan seluruh nusantara dalam sebuah konektivitas yang belum mampu dilayani oleh moda darat dan udara.Tentu dana sebesar itu masih jauh dari cukup.

Karena itu alasan daerah belum ada muatan balik tidak bisa diterima atau bahkan ditinggalkan oleh trayek tol laut. Justru perlu dilakukan bagaimana membantu dan memotivasi Pemda dan masyarakat untuk mampu mengkonsolidasi produk hasil daerahnya bisa dibawa oleh kapal penumpang Pelni, kapal perintis, kapal kontainer tol laut dan kapal ternak. Kementerian Perhubungan meyakini bahwa suatu program tidak dapat berjalan tanpa pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan logistik melalui tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PT Telkom sedang menyiapkan teknologi informasi berupa dashboard, sebagai model bisnis baru untuk memotong rantai bisnis yang panjang. “Dengan adanya Dashboard akan memudahkan para pedagang kecil dapat langsung membeli barang lewat tol laut,” katanya. Wisnu mengajak semua pihak dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan angkutan logistik melalui Tol Laut ini dan meminta agar masyarakat optimistis dengan keberadaan tol laut yang setiap tahunnya terus menunjukan tren peningkatan.

Untuk mendistribusikan produk dibutuhkan adanya jasa transportasi  dan adanya Gerai atau Depo Produk yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk sampai di perbatasan. Pada tahun 2018 Tol laut sudah mempunyai 18 route, dan memastikan bahwa seluruh wilayah nusantara termasuk perbatasan bisa terjangkau oleh tol laut ini. Demi pleksibilitas, pemerintah juga telah membuat program Mini Kontainer yang bisa sampai ke Desa desa di Pulau-pulau Kecil terluar dan daerah perbatasan. Sementara untuk penampungan produk Pemerintah juga telah membuat dan membangun Depo, Gerai Maritim (pulau kecil terluar) tau Toko Perbatasan di daerah batas.

Sebagai Negara kepulauan Indonesia di tuntut untuk memapu membangun transportasi Laut yang handal dan efisien. Yang bisa mengembangkan perekonomian di wilayah kepulauan terluar serta perbatasan. Bagaimana konsep transportasi Tol Laut mampu mewujudkan jasa pelayaran dan pelabuhan sebagai salah satu penggerak ekonomi perbatasan dan kewilayahan ke depan sangat tergantung pada cetak biru dan perluasan kebijakan tol laut untuk jangka waktu lebih panjang. Kita gembira saat ini operator-operator pelabuhan di Indonesia didorong dan sudah mulai menerapkan pelayaran langsung dari Indonesia ke negara tujuan ekspor

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan mengembangkan Gerai Maritim. Gerai maritim dilaksanakan untuk meningkatkan kelancaran arus dan ketersediaan kebutuhan pokok dan barang.. Gerai maritim bertujuan mengurangi biaya distribusi barang meningkatkan perdagangan antar pulau memperluas jaringan produk unggulan daerah setempat sebagai muatan balik dan meningkatkan kesejahteraan petani serrta nelayan di daerah terpencil, tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP) melalui pemanfaatan tol laut yang lebih optimal. Gerai Maritim berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara barang setelah diturunkan dari kapal dan menampung produk unggulan daerah yang akan diangkut menjadi muatan balik sebelum diangkut kapal. Sampai saat ini sudah ada sembilan depo gerai maritim yakni di Kabupaten Wakatobi, Kepulauan Aru, Lembata, Sabu Raijua, Mimika, Kepulauan Yapen, Tidore Kepulauan, Fak Fak dan Teluk Wondama.

Berdasarkan pendataan kemendag dan pemerintah daerah pada 2018 tercatat ada 437 pedang dari 35 kabupaten/kota yang memanfaatkan tol laut yang daerahnya dilalui trayek tol laut. “Agar tidak tergantung subsidi, nantinya perlu rencana aksi dan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk meningkakan investasi dan perkembangan industri terkait barang kebutuhan pokok dan penting di daerah 3TP,” kata Enggartiasto.


[1] Kompas.id, Perluasan Tol Laut, Oleh : Ferry Santoso,23 Mei 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *