Blog

Pengembangan Bisnis Wisata & Perikanan Di Wilayah Perbatasan Selat Wetar

Oleh harmen batubara

Selama ini yang tidak kita temukan adalah  konsep BNPP terkait pengembangan wilayah perbatasan dengan karakteristik daerah yang tidak sama. Kita belum pernah melihat seperti apa konsep pengembangan perbatasan di Pulau-pulau kecil di sepanjang Selat Malaka, begitu juga dengan pengembangan perbatasan di sepanjang perbatasan darat yang seperti di wilayah disekitar PLBN. Kebijakan mereka polanya sangat umum masih seperti pola yang sudah lazim pada era sebelumnya. Pembangunan yang sama bagi semua daerah perbatasan, dan nyaris tidak mengenal karakter daerah perbatasan itu sendiri. Hal seperti itu pulalah yang kita harapkan sebenarnya terkait pengembangan wilayah perbatasan yang mencakup perbatasan RI-Timor Leste khususnya pengembangan perpaduan daerah perbatasan darat dengan pulau-pulau kecil terluar di area sekitarnya seperti Pulau Alor-Pulau Lirang-Pulau Wetar-pulau Kisar dan pulau-pulau kecil disekitarnya.

Baca Juga : Kerjasama Investasi Di Lingkar Samudra Hindia

Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga menyadari hal yang sama dan mengatakan, selama ini, perikanan dan pariwisata belum menjadi fokus perhatian pemerintah NTT. Namun mulai belakangan ini, selain menjadikan NTT sebagai provinsi Jagung, Koperasi, Ternak dan Cendana, pemerintahannya akan menjadikan NTT sebagai provinsi perikanan dan provinsi Pariwisata. “Selain program jagung, ternak, cendana, kita akan memberi perhatian pula kepada pengembangan perikanan, kelautan dan pariwisata. Kita memiliki potensi wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, dan wisata rohani yang mendukung pengembangan industri pariwisata di daerah ini. Semua potensi ini akan kita optimalkan termasuk pemanfaatan kerjasama tripatrit antara Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” Ide itulah yang disampaikannya.

Membuka Akses Pasar  Pemerintah lewat KKP[2] sebenarnya pada bulan agustus 2015, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha perikanan terpadu, dengan prioritas pada 15 pulau terluar. Usaha perikanan terpadu yang disiapkan mencakup penyediaan KAPAL IKAN, KAPAL PENGANGKUT, GUDANG PENDINGIN, DAN UNIT PENGOLAHAN IKAN.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti waktu itu, mengatakan “Pengembangan perikanan terpadu di pulau terluar akan dimulai pada 2016 untuk mendorong perekonomian wilayah. Pengembangan kawasan perikanan rakyat terpadu itu meliputi penetapan komoditas unggulan, kapal ikan, alat tangkap, serta pengolahan dan distribusi pemasaran. (Kompas,BM Lukita Grahadyarini 27/8/2015).  Terkait itu, masyarakat akan didorong membentuk koperasi yang bergerak di bidang penangkapan ikan, pengolahan, dan distribusi pasar. Hasil produksi akan didorong untuk ekspor sehingga mendorong komoditas memiliki nilai jual lebih tinggi.

Pulau-pulau terluar itu adalah Pulau Simeulue di Provinsi Aceh, Pulau Natuna (Kepulauan Riau), Pulau Tahuna (Sulawesi Utara), Saumlaki (Maluku Tenggara Barat), serta Merauke, Sarmi, dan Biak (Papua). Selain itu, Morotai (Maluku Utara), Pulau Nunukan (Kalimantan Utara), Tual (Maluku), Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur), Pengambengan (Bali), Kendal dan Cilacap (Jawa Tengah), serta PULAU KISAR (Maluku Barat Daya). Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menambahkan, dana yang disiapkan untuk pembangunan perikanan terpadu di 15 pulau terluar masing-masing sebesar Rp 100 miliar. Program tersebut direncanakan berkelanjutan, termasuk pendampingan pelaku usaha. Waktu itu bu Susi mengatakan, pihaknya juga berencana membangun sejumlah landasan pesawat di wilayah Indonesia timur mulai tahun 2016. Dibukanya akses transportasi pesawat udara dinilai akan mempercepat pengangkutan dan pemasaran ikan segar dari wilayah sumber ikan.”Pemasaran ikan segar lebih laku dan nilainya lebih tinggi. Pembangunan landasan pesawat akan mendorong pemasaran ikan segar lebih cepat, termasuk untuk ekspor,” ujar menteri Susi.

Kerjasama Antar Negara Belum Terpola

Keinginan kita sangat sederhana, yakni bagaimana BNPP bisa mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait misalnya dengan Kementerian Perdagangan agar bisa memfasilitasi atau menjembatani kerja sama saling sinergi antara warga kita yang berada  di pulau-pulau kecil perbatasan dengan negara tetangga. Kalau di perbatasan darat, bisa kita contohkan antara Pulau Sebatik dengan Tawau Malaysia, di daerah ini juga belum terasa adanya kerja sama yang sinergi antara kedua Pemda antar negara di perbatasan. Hal yang sama kita juga temukan di NTT ya antara warga kita yang ada di pulau-pulau kecil seperti P. Kisar, Lirang. Moa, Babar dll.dengan Dili, Timor Leste. Kita percaya hubungan mereka sebenarnya secara tradisional sudah terjalin, tetapi kalau itu lebih dioptimalkan lagi dengan kerja sama antar Pemda kedua negara di perbatasan, ya manfaatnya akan lebih baik lagi.

Seperti di tuliskan wartawan harian, Kompas[1]  Rulan Malang (39) dan beberapa nelayan asal Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya, mereka harus menyeberang ke Dili, Timor-Leste. Hal itu dilakukan untuk membeli es batu yang akan digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka. Satu balok es batu dengan bobot sekitar 2 kilogram (kg) itu dibelinya dengan harga 20 sen dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 2.600. Setiap kali ke Dili, Rulan membeli maksimal 300 balok es sekaligus untuk menghemat energi. Waktu tempuh dari Dili ke Lirang 4 jam dengan risiko pelayaran yang tinggi. Jika perahu digulung ombak, tak jarang es balokan itu dikurangi, bahkan dibuang semuanya ke laut untuk menjaga keseimbangan.

Mereka terpaksa membeli es balok ke Dili karena di Lirang tidak ada produksi es batu atau ruang pendingin penampung hasil tangkapan nelayan. Warga di pulau berpenduduk sekitar 1.300 jiwa itu hanya mengandalkan listrik tenaga surya untuk kebutuhan penerangan. Selama seminggu hasil tangkapan ditampung dan selanjutnya diangkut ke Dili untuk dijual. Modelnya ikan dijual dalam takaran ember seharga 160 dollar AS (Rp 2,08 juta) per ember tanpa melihat jenis ikan. Jika ditimbang, bobot satu ember ikan sekitar 75 kg. Artinya, 1 kg ikan itu dihargai Rp 27.733. Harga jual itu jelas merugikan nelayan karena di pasar Indonesia harga jenis ikan seperti kerapu bebek bisa mencapai Rp 300.000 per kg. Namun, nelayan tak punya pilihan karena Dili merupakan satu-satunya pasar bagi mereka.

Akses Transportasi Belum Optimal

Sarana transportasi ke pulua-pulau di sepanjang selat wetar meski terbatas, sebenarnya sudah ada. Misalnya kalau anda mau ke Pulau Alor. Dari Jakarta, Anda bisa naik pesawat ke Kupang yang merupakan ibu kota NTT. Seluruh penerbangan menuju Alor harus transit di Kupang untuk berganti pesawat yang lebih kecil. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Sriwijaya, Citilink, Batik Air dan Lion Air melayani penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng) ke Bandara El Tari (Kupang). Dari Bandara El Tari, perjalanan dilanjutkan naik pesawat Wings Air atau Trans Nusa menuju Bandara Mali (Alor). Dalam sehari ada empat kali penerbangan dari Kupang menuju Alor. Lama penerbangan dari Kupang ke Alor sekitar 50 menit. Alternatif lebih murah adalah dengan naik kapal dari Kupang ke Alor dengan harga tiket sekitar Rp 150.000 untuk 10 jam perjalanan.

Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan sebelah utara negara Timor Timur, berpotensi dikembangkan menjadi pelabuhan bebas bea seperti halnya Batam, Kepulauan Riau. Ketua Jaringan Peneliti Ekonomi Indonesia Timur, Izzac Matitaputty, menyatakan, “Dibandingkan dengan tiga pulau lain, Pulau Wetar yang terbesar di Kabupaten Maluku Barat Daya, luasnya 3.600 kilometer persegi.” Di gugus kepulauan itu ada empat pulau di Kecamatan Wetar yang menjadi pulau terluar Indonesia, yakni Pulau Babi, Pulau Lirang, Pulau Wetar, dan Pulau Ledong. Dengan ukuran wilayahnya yang lebih besar dan ada akses transportasi laut langsung dari Kota Kupang, NTT, Pulau Wetar lebih cocok menjadi pelabuhan bebas bea, dibandingkan tiga pulau lain di Selat Wetar itu. Dengan menjadi pelabuhan bebas bea, tak hanya akan membuka pintu keterisolasian pulau-pulau terluar tetapi juga akan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di Maluku Barat Daya yang jauh dari Ambon.

Baca Pula : Ekonomi Perbatasan Memaksimalkan Peran Tol Darat, Laut & Udara 

Di Selat Wetar masih terdapat Pulau Kisar menurut data ada delapan pulau yang dinyatakan sebagai pulau terluar yaitu Pulau Kisar, Pulau Leti, Pulau Liran dan Pulau Wetar yang berada dalam satu Gugus Kepulauan Barat Daya Pulau Kisar luasnya sekitar 75 kilometer persegi.Di pulau ini pula pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya berada dengan ibukotanya, WONRELI. Pulau Kisar merupakan pulau yang berbukit, dengan material berupa tanah keras, pasir, dan karang. Di Pulau Kisar terdapat penduduk yang menghuni 4 desa. Sumber Air di Pulau Kisar cukup melimpah. Penduduk desa dengan mudah mengambil air melalui sumur bersama yang terdapat di tengah tengah desa.

Kalau mau ke pulau Kisar Anda bisa lewat Ambon. Ya anda harus terlebih dahulu sampai ke Bandara Pattimura, Ambon dan baru dari sana Anda menaiki pesawat Merpati kecil ke pulau Kisar yang bisa memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Masalahnya, pesawat kecil ini hanya ada pada hari-hari tertentu. Harga tiket pesawat pada Rp. 335.000,- sudah termasuk airport tax. Selain itu bisa juga melalui Kupang. Kapal-kapal dari Surabaya, Ambon dan Kupang belakangan ini keluar masuk Kisar hampir setiap minggu. KM Wetar dan KM Tanimbar Permai selama ini bergantian berlayar dari Surabaya ke Kisar dan terus ke Ambon pulang-pergi setiap dua minggu. Masih ada lagi KM Maloli, KM Mitra Papua, dan kapal cepat KM Pangrano yang secara bergantian berlayar dari Ambon ke Kisar dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, pulang pergi.

Kalau anda dari Pulau Leti ke Pulau Kisar dapat menggunakan Feri ditempuh kurang lebih 4-5 jam. Sekitar pukul 15.00 WIT kami sudah tiba di Pulau Kisar. Pulau Kisar merupakan Pulau yang cukup padat penduduknya dibandingkan dengan Pulau Tepa/ Babar, Pulau Leti, Pulau Moa. Di Pulau Kisar sudah terdapat landasan pacu untuk pesawat terbang ukuran kecil (Cassa).

Di Pulau Kisar, saya disambut oleh Pak Zakaria atau biasa dipanggil pak Jack, beliau merupakan anggota TNI AL yang menjaga perbatasan pulau terluar di POS AL Pulau Kisar. Setelah pada sore harinya dengan ditemani Pak Jack, saya segera menyelesaikan urusan dan kewajiban saya di Pulau Kisar, yaitu dengan berjalan (dengan berboncengan motor tentunya) menyusuri jalan di Pulau Kisar dari Dermaga Pelabuhan menuju Landasan Pacu Pesawat Terbang yang berada di Desa Wonreli. Dari Pulau Kisar anda bisa kembali ke Pulau Lirang dengan memakai KM Sabuk Nusantara dengan rute Pulau Kisar – Pulau Lirang – Wini – Atambua dan terakhir di Kupang Di Pulau Lirang KM Sabuk Nusantara tidak sandar di dermaga, akan tetapi hanya lempar jangkar di tengah laut, ada beberapa perahu kecil/ katinting yang datang menghampiri untuk menjemput/ mengantar penumpang yang ingin turun atau meninggalkan Pulau Lirang.

Kalau anda tertarik dengan perbatasan darat, anda bisa turun di Pelabuhan Wini. Di Wini anda akan menemukan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Ri-Timor leste di sini anda bisa melihat wilayah perbatasan darat yang masih alami, antara Wini (Indonesia) dengan Oecusse ( Timor Leste) dan bisa melanjutkan perjalanan ke ibu kota kabupaten di Kafemenanu dan melihat berbagai keindahan alamnya setelah itu anda bisa melanjutkan perjalanan darat ke Kupang. Kalau mau lebih cepat bisa memakai pesawat udara juga.

Idenya sebenarnya adalah bagaimana membuat produk-probuk Indonesia unggul di wilayah perbatasan dengan jalan mengoptimalkan jaringan transportasi darat, laut dan udara sehingga harga produk Indonesia jadi primadona di wilayah perbatasan. Jadi primadona baik karena harganya yang murah dan dapat bersaing dengan produk negara tetangga juga karena kualitasnya jauh labih baik. Upaya kea rah itulah sebenarnya yang pelu dikembangkan oleh BNPP bersama Pemda terkait serta Pemda dari negara tetangga. Sayangnya kita belum melihat upaya yang seperti itu dilakukan oleh para pemangku kebijakan khususnya oleh BNPP.

Catatan Blog Seorang Prajurit Perbatasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *