Warning: Illegal string offset 'post_thumb' in /home3/batas/public_html/wp-content/themes/profitstheme_11/lib/layouts/html.php on line 48

Pengelolaaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar


Warning: Illegal string offset 'disable_postoptin_global' in /home3/batas/public_html/wp-content/plugins/premium-list-magnet/plm.php on line 1220

Secara umum wilayah perbatasan negara kita boleh dikatakan masih relatif terisolasi,  belum didukung oleh sarana dan prasarana, termasuk didalamnya tidak adanya atau sangat terbatasnya jaringan transportasi,  listrik, dan  telekomunikasi,  Jadi kalau kita berbicara tentang  wilayah perbatasan, itu adalah gambaran wilayah yang terisolasi, tanpa dukungan sarana dan prasarana. Bahkan dianggap sebagai tempatnya para pembajak, penebang/pembalak liar serta berbagai kegiatan illegal lainnya. Sehingga selama ini persepsinya, wilayah perbatasan  perlu diamankan, dan kurang mendukung pengembangan potensi dan kehidupan ekonomi di sana. Seperti perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, panjang perbatasan itu mencapai 2004 km, tetapi boleh dikatakan hampir tidak ada jalan raya disekitar perbatasannya. Yang ada hanya berada disekitar Kalimantan Barat, selebihnya boleh dikatakan terisolasi total.

Dibanding dengan wilayah perbatasan di sebelah Malaysia maka kondisinya sungguh berbeda. Secara umum desa-desa mereka di perbatasan sudah terjangkau oleh sarana transportasi, listerik dan telepon hampir mencapai 95 %. Jalan raya mereka juga sudah terbentang mulai dari ujung-ke ujung atau dari Tanjung Datu sampai Pulau Sebatik di sepanjang perbatasan. Demikian juga dengan unsur pelayanannya, mereka walau sederhana tetapi yang namanya pelayanan sejenis puskesmas, KUD dan seterusnya memang benar-benar berfungsi dan memberi manfaat pada warganya. Sementara di daerah sebelah kita yang ada hanya palang nama-namanya saja dan sama sekali tidak memberi manfaat apa-apa. Kalau kita bandingkan dengan batas negara kita dengan PNG, maka kondisinya lebih parah lagi. Tetapi karena negara tetangga kita lebih susah, maka masyarakat kita biasa-biasa saja. Hal yang sama dengan batas negara kita dengan Timor Leste.

Wilayah perbatasan laut dan  Pulau-Pulau Kecil Terluar pada umumnya terpencil dan jauh dari pusat kegiatan. Pulau-Pulau Kecil Terluar merupaka kawasan yang sangat sulit dijangkau, lebih parah lagi lebih dari 30 % pulau-pulau itu tidak mempunyai sumber air tawar dan tak berpenghuni.. Jangankan mengharapkan pelayanan mendasar yang memadai seperti sekolah, puskesmas. Untuk sekedar bisa bertahan hidup saja di lingkungan seperti itu masih tanda tanya besar. Persoalan seperti ini masih pula ditambah dengan persoalan perbatasan itu sendiri. Boleh dikatakan, dari Sepuluh negara yang mempunyai perbatasan dengan kita, maka sampai saat ini belum ada satupun yang telah selesai.

Dari 92 Pulau tersebut terdapat 12 Pulau yang membutuhkan perhatian khusus, yakni :           Pulau Rondo (Sabang,NAD). Pulau Sekatung (Natuna,Kepri). Pulau Nipa (Batam, Kepri).  Pulau Berhala (Deli Serdang,Sumut). Pulau Marore (Sangihe,Sulut), Pulau Miangas (Kep.Talaud,Sulut),  Pulau Marampit (Kep.Talaud,Sulut),             Pulau Batek (Kupang,NTT),  Pulau Dana ( Kupang, NTT), Pulau Fani (Raja Ampat, Papua),  Pulau Fanildo (Biak Numfor, Papua) dan Pulau Brass ( Biak Numfor,Papua)

Sebagaimana diketahui, Pulau-Pulau Kecil Terluar umumnya memiliki karakteristik yang khas dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yang membutuhkan perhatian :

Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada umumnya terpencil,  jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan kawasan  sangat sulit dijangkau, demikian pula dengan kondisi alamnya ada yang sama sekali tidak berpenghuni dan tidak mempunyai sumber air tawar.

Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat mulai dari belum adanya apa-apa sama sekali, tidak ada sarana jalan, belum ada terminal, tidak punya  pelabuhan  laut  dan   sarana   angkutan. Selain itu untuk yang sudah berpenghunipun, umumnya  prasarana air terlebih lagi irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian belum ada atau jauh dari memadai, demikian pula dengan jangkauan pelayanan lainnya seperti sarana listrik dan telekomunikasi.

Akses menuju Pulau-Pulau Kecil Terluar sangat terbatas. Pada umumnya aksesibilitas menuju pulau-pulau kecil terluar tidak ada atau sangat minim sehingga sulit mengharapkan sektor perekonomian  bisa berkembang secara alami.

Kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah. Kondisi masyarakat umumnya masih tergolong sangat sederhana atau dibawah garis kemiskinan. Karena kondisi wilayahnya menyebabkan mereka belum dapat memanfaatkan peluang. Malah pada umumnya mereka lebih mengandalkan negara tetangga.

Penduduk merasa lebih dekat dengan negara tetangga. Secara geografis Pulau-Pulau Kecil Terluar berjarak lebih dekat dengan negara tetangga, Penduduk banyak yang mencari nafkah di negara tetangga, karena  lebih mudah mendapatkan pekerjaan, misalnya penduduk P. Miangas, ( Batas dgn Pilifina). P. Sebatik (Batas dgn Malaysia). begitu juga dengan sarana dan prasarananya, sehingga kegiatan ekonominya lebih dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi di wilayah tetangga

Pengrusakan lingkungan hidup cenderung meningkat. Beratnya beban ekonomi mesayarakat dan rendahnya kesadaran terhadap lingkungan serta lemahnya pengawasan menyebabkan maraknya kegiatan menjual tanah atau pasir yang ada disekitarnya ke negara tetangga (kasus pulau nipah dan sekitarnya). Mereka tidak sadar kalau perbuatan seperti itu justeru memperluas negara tetangga dan sebaliknya mempersempit wilayah negara sendiri dan sekaligus menjadi masalah dalam penegasan batas antar negara.

Arus informasi dari negara tetangga lebih dominan. Karena letaknya yang terisolir Pulau-Pulau Kecil Terluar sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi dan informasi sehingga cenderung memanfaatkan informasi dari negara tetangga. Sebagian besar mereka hanya dapat mengakses TV negara tetangga dan sebaliknya tidak bisa menangkap jaringan TV nasional, kalaupun dapat tapi kualitas nya  kurang baik.

Rendahnya kualitas SDM. Salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM adalah tersedianya infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Tetapi karena tidak tersedia maka tingkat pendidikan umumnya masih rendah, demikian pula halnya dengan kesehatan masyarakat.

Kebijakan Sudah Ada hanya Implementasi Belum Jalan. Melihat  posisi, kondisi wilayah NKRI yang berada di jalur kepentingan perdagangan dan politik dunia serta berbatasan dengan laut internasional dengan sepuluh negara-negara tetangga, maka tugas negara kita menjadi sangat berat,  karena selain mengamankan wilayah RI dari berbagai ancaman dari dalam juga harus memelihara keamanan yang sifatnya global serta regional.

Pada dasarnya  Kementerian Pertahanan/TNI dan Polri telah menggelar kekuatannya sampai keberbagai pelosok wilayah NKRI mulai dari Komando Kewilayahan dengan rincian 13 daerah komando militer dan Jajaran Kopassus dan Kostrad sebagai kekuatan strategis sampai dengan unit terkecil seperti Koramil, Pos AL, Pos Sector (AU), Polsek dan untuk sepanjang Perbatasan terutama yang cukup rawan telah didirikan Pos-pos Pengaman Perbatasan (Pos Pamtas) baik untuk kepentingan kerjasama pelayanan di wilayah perbatasan juga sebagai pasukan pertahanan.

Menyadari bahwa daerah perbatasan merupakan hak dan kewajiban bersama dengan Negara-negara  tetangga maka telah diadakan kerjasama dalam forum bilateral dan trilateral yang diharapkan bisa mengatasi berbagai permasalahan yang timbul disepanjang perbatasan antar Negara.  Forum kerjasama antar Negara antara lain :  Forum Bilateral/Trilateral  : General Border Committee dalam hal pengelolaan masalah-masalah keamanan sosial politik dan ekonomi dan Joint Border Committee yang terkait delimitasi dan demarkasi perbatasan.

Sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, maka wilayah Indonesia umumnya dan wilayah perbatasan pada   khususnya  berpeluang menjadi salah satu sasaran ancaman yang bersifat lintas negara. Wilayah perbatasan merupakan wilayah negara yang paling rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, maupun yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Isu-isu yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan di perbatasan adalah sebagai berikut :

Belum tuntasnya perundingan dengan negara tetangga. Hal ini merupakan kondisi yang sangat rawan bagi pertahanan dan keamanan negara  karena dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran maupun pemanfaatan wilayah atau   tujuan   negatif     lainnya.     Contoh Masalah Ambalat dan P. Nipah.

Kondisi kesejahteraan masyarakat di perbatasan masih terbelakang. Baik infrastruktur , ekonomi maupun sumber daya manusianya dibandingkan dengan negara tetangga khususnya negara Malaysia. Kondisi ini sangat rawan dan perlu solusi segera.

Meningkatnya Transnational Crime seperti : illegal logging, illegal fishing, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan senjata dan obat terlarang, terorisme, perompakan di laut dan bentuk-bentuk kejahatan lintas Negara lainnya. Masalah keamanan non tradisional tersebut semakin menunjukkan peningkatan dan merupakan ancaman bagi keamanan dan keutuhan wilayah Negara RI umumnya dan wilayah perbatasan khususnya.

Adanya kepentingan Negara-negara lain yang bisa melihat dan memanfaatkan berbagai kesempatan di perbatasan baik ekonomi, sumber daya alam maupun potensi lain, dengan bermodalkan teknologi dan manajemen yang memadai.

Dalam kaitannya dengan penataan ruang, maka  dalam konteks kebijakan penataan ruang wilayah pertahanan di perbatasan, dilakukan dengan memperhatikan :

Penataan dislokasi kekuatan.   Penataan dislokasi kekuatan disetiap lokasi ruang wilayah pertahanan harus ditata sedini mungkin dan proporsional berdasarkan kepentingan nasional di wilayah tersebut. Pertanyaannya adalah apakah gelar kekuatan TNI dan 13 Kodam di dalamnya masih sesuai terhadap kebutuhan gelar pertahanan  saat ini ?

Perkiraan / persepsi ancaman terhadap keamanan nasional,khususnya dikawasan perbatasan.

Doktrin Pertahanan Negara, yang menjadi pedoman strategi pertahanan negara jangka panjang.

Penataan ruang Provinsi/Kabupaten/Kota dalam konteks kesejahteraan dikaitkan dengan RUTR pendekatan pertahanan.

Pertimbangan taktis dan strategi militer.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge