Blog

Pembangunan Wilayah Perbatasan,Dengan Kewenangan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Belum Jelas

Oleh harmen batubara

 

Menurut Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pemprov Kalbar, Munshin kepada SP Kamis (19/6), hingga saat ini, kewenangan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pemprov Kalbar yang dibentuk beberapa tahun lalu belum jelas. Hal ini terjadi karena kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dan kewenangan pengelolaannya masih berada di pusat.”Kewenangan badan pengelola perbatasan masih di awang-awang.

Dengan kondisi seperti ini maka badan pengelola perbatasan tidak bisa berbuat banyak membangun wilayah perbatasan, katanya. Dikatakan, hingga saat ini tidak ada aturan hukum atau payung hukum yang jelas terhadap badan pengelola kawasan perbatasan. Jadi semua pelaksanaan pembangunan atau pengelolaanya dilaksanakan secara sektoral.

Menurutnya, “selama ini, hanya berkoordinasi  tentang perencanaan pembangunan perbatasan dengan dinas instansi terkait yang ada di perbatasan. Sementara kewenangan badan perbatasan tidak jelas dan dapat dikatakan  tidak ada,” tandasnya.

Jika perbatasan dapat segera dibangun maka pusat hendaknya dapat memberikan kewenangan kepada badan Pengelola perbatasan Pemprov Kalbar. Jika badan memiliki kewenangan maka akan ada juga anggaran dari pusat; kalau itu jelas maka tentunya akan mudah melakukan pembangunan perbatasan dan itu dapat dilakukan oleh badan pengelola perbatasan daerah.

Bagaimana Sebenarnya Duduk Persoalannya

Selama ini kita tahu begitu banyak (25 K/L) Kementerian dan Lembaga yang mengurusi wilayah perbatasan, tetapi tiba di ujungnya semua justeru seolah cari “rezeki” di wilayah perbatasan ini. Begitu juga setelah adanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan, berbagai mekanisme itu malah semakin tidak jelas. Tulisan berikut barangkali bisa memperlihatkan sangkarutnya pengelolaan wilayah perbatasan.

Penanganan wilayah perbatasan selain dilakukan 25 K/L tersebut diatas juga oleh unit-unit  pelaksana teknis  (badan-badan dan dinas-dinas di propinsi dan kabupaten). Untuk kegiatan antar negara ada kerjasama bilateral yang menginduk pada sosek Malindo; unyuk pengelolaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau masih ditangani oleh Pusat.

Pembentukan Sosek Malindo mengacu pada Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Sub Regional. Sedangkan pembentukan PPLB dilakukan berdasarkan: Perjanjian tentang perdagangan lintas batas antar Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia pada tanggal 24 Agustus 1970;  Persetujuan mengenai lintas batas antara RI dengan Malaysia tanggal 12 Mei 1984; UU No. 10 tahun 1995 tentang Cukai;  Kepmen Perdagangan No. 36/KP/III/95 tentang  perdagangan lintas batas melalui PPLB Entikong di Kalbar; Kepmen Keuangan No. 490/KMK 0.5/1996 tentang tata laksana impor barang, penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui jasa titipan; dan Keputusan  Dirjen Bea Cukai No.  KEP-78/BC/1997 tentang  juklak penyelesaian barang penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos.

Kedudukan Sosek Malindo dalam instasi Pemerintah Propinsi Kalbar secara struktural melekat pada Bappeda Prop Kalbar yang ditunjuk oleh Pemerintah Propinsi Kalbar sebagai Ketua Tim Teknis Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo.  Sosek Malindo merupakan forum kerjasama di bidang sosial  ekonomi yang dilandasi oleh latar belakang politik mengenai wilayah  perbatasan Malaysia  (Sabah dan Sarawak) dengan  Indonesia (Kalbar dan Kaltim).

Sosek Malindo diketuai oleh General Border Committee (GBC)  di masing-masing  negara  dan  untuk  Indonesia Ketua GBC adalah Panglima TNI. Kedudukan GBC berada di bawah lembaga Join Commission Meeting RI-Malaysia (JCM) yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri. Adapun pengelola PPLB secara umum diatur oleh peraturan yang mengikat semua pihak  yang terkait. Pengelolaan yang berjalan  selama ini belum memiliki dasar hukum yang memadai karena bersifat sementara (ad hoc) dan Ketua Kelompok Kerja Sosekda Kalbar ditunjuk untuk mengelola PPLB Entikong ini.

Adapun tugas Sosek Malindo antara lain adalah: Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama-sama; Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi dan wilayah perbatasan; Melaksanakan pertukaran informasi mengenai  pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama dan tugas PPLB  adalah menangani masalah administratif  pelintas batas orang maupun barang.

BNPP Ternyata Belum Ada di Lapangan?

Bayangan kita tadinya, setelah adanya BNPP ini maka keterlibatan TNI sudah semestinya kembali ke “core business” mereka, TNI hanya akan menjadi pengelola dan pelaksana pertahanan negara. Tetapi ternyata perubahan seperti itu belum juga muncul. Sesuai aturan sebenarnya sudah ada UU ataupun peraturan pemerintah yang jadi petunjuknya dan sebenarnya jelas badan mana yang menangani apa?; tetapi yang terjadi masih seperti pola lama. Akibatnya malah  semakin tidak jelas siapa atau   lembaga mana yang mengelola wilayah perbatasan, siapa yang menangani kawasan perbatasan dan lembaga mana pula yang menangani Garis perbatasan. Semua ini  menjadikan penanganan wilayah perbatasan belum bisa berjalan optimal dan terpadu malah seringkali  terjadi tarik menarik kepentingan antar berbagai  pihak.

Timbulnya konflik antar berbagai pihak tersebut (baik horisontal mapun vertikal) tidak dapat dihindari dan kenyataan di lapangan menunjukkan banyaknya kebijakan yang tidak  saling mendukung atau  kurang sinkron satu sama lain. Misalnya belum terkoordinasinya serta belum jalannya program pengembangan kawasan perbatasan antar negara, baik melalui kerjasama ekonomi sub regional (Sosek Malindo dan BIMP-EAGA), konektivity Asean maupun dengan rencana Pembangunan Enam Koridor Nasional serta MP3E.

Daerah Juga Ingin Mengembangkan Sesuai Misinya

Dalam mengelola wilayah  perbatasan, Pemerintah  Propinsi  Kalimantan Barat  berpedoman  pada UU No.  24 Tahun 1992  tentang  Penataan  Ruang, PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  (RTRWN), UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, dan INPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Strategi yang ditempuh  oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dalam mengelola wilayah perbatasan adalah dengan mengembangkan pusat-pusat  pertumbuhan  yang diharapkan menjadi pendorong pengembangan kawasan perbatasan secara keseluruhan. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut meliputi: Temajo (Kecamatan Paloh) dan Aruk (Kecamatan Sajingan  Besar) di Kabupaten Sambas;  Jagoi Babang (Kecamatan Jagoi Babang) di Kabupaten Bengkayang; Entikong (Kecamatan Entikong) di Kabupaten Sanggau;  Nanga Bayan (Kecamatan Ketungau Hulu) di Kabupaten Sintang; dan Nanga Badau (Kecamatan Badau) di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sesuai Idenya pengembangan pusat-pusat  pertumbuhan di atas dilakukan oleh BNPP. Sesuai rencananya pengembangan dimulai tahap pertama dari wilayah  Entikong pada tahun 2003, tahap kedua wilayah Nanga Badau yang dimulai pada  tahun 2004. Empat pusat pertumbuhan lainnya akan dikembangkan secara simultan pada tahap ketiga  yang rencananya akan dimulai  pada tahun 2005 dengan asumsi  telah tercapai kesepakatan antara Indonesia-Malaysia dan keberhasilan pada tahap pertama. Tetapi ternyata semua Ide itu masih sebatas ide.

Strategi selanjutnya adalah pengembangan Border Development Center (BDC) di Entikong. Pengembangan kawasan BDC ini dimaksudkan sebagai  pusat kegiatan  industri, jasa dan perdagangan, dan juga pusat pelatihan dan pelayanan tenaga kerja yang  terpadu dan mandiri yang dikelola oleh suatu kelembagaan yang profesional dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. BDC belum jelas, tetapi pemda Sarawak malah sudah mengembangkan Pelabuhan Darat Tebedu-yang terpadu dengan Pelabuhan dan bandara Internasional Kuching, Sarawak.

Selama ini  terkesan bahwa Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten masih berjalan sendiri-sendiri. Dampak dari permasalahan tersebut berakibat pada minimnya sentuhan pembangunan sosial ekonomi di daerah perbatasan sehingga relatif tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam keadaan seperti itu maka apa yang dikatakan oleh Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pemprov Kalbar, Munshin memang jelaslah adanya, Kepala Badannya saja masih bingung tentu tidak akan ada yang bisa mereka lakukan, terlebih lagi kalau anggarannya tidak ada. Padahal di APBN Pusat anggaran untuk BNPP saja ada 186 milyar untuk tahun 2014.

 

One Response

Page 1 of 1
  1. author says:

    Menurut Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pemprov Kalbar, Munshin kepada SP Kamis (19/6), hingga saat ini, kewenangan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pemprov Kalbar yang dibentuk beberapa tahun lalu belum jelas. Hal ini terjadi karena kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dan kewenangan pengelolaannya masih berada di pusat.”Kewenangan badan pengelola perbatasan masih di awang-awang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *