Blog

Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar Tetap Belum Fokus

Oleh harmen batubara

Belakangan ini, kita melihat semangat pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar cukup menggembirakan dan sekaligus menghawatirkan. Kenapa kita katakan begitu. Karena yang bisa kita lihat adalah kuatnya ego sektoral masing-masing dan tidak adanya niat berkoordinasi untuk membuat pembangunan itu bisa lebih fokus. Dalam hal tertentu mungkin memang susah dipadukan, tetapi kalau mereka mau kenapa tidak? Yang ingin kita katakan, apakah diantara mereka tidak bisa duduk bersama dan bagaimana caranya agar pembangunan yang secara bersama dilaksanakan tersebut bisa saling sinergi. Tapi yang terlihat adalah masing-masing melaksanakan pembangunannya sesuai kepentingan sektornya masing-masing. Sama dengan pemerintahan sebelumnya. Mereka membangun perbatasan sesuai dengan kepentingan sektornya masing-masing.
Yang terjadi waktu itu, misalnya sektor yang mempunyai uang pembangunan sarana pendidikan, mereka membangun sekolahan. Tapi di sektor itu yang ada hanya jatah sekolah saja, jatah jalan dan sarana lain tidak ada. Karena anggarannya sudah ada, maka dibangunlah sekolah itu. Sekolah memang jadi, tetapi lokasinya seperti ditengah hutan, dan tidak ada jalan. Akibatnya sekolah muspro tidak bisa dipakai. Tiga tahun kemudian pembangunan jalan di daerah itu baru dapat bagian, jalannyapun jadi. Tapi sekolahnya sudah keburu hancur di makan rayap karena tidak ada perawatannya. Hal-hal seperti itulah yang terjadi, sehingga perbatasan tidak bisa dikembangkan sebagaimana mestinya.
Hal yang sama dengan aroma yang berbeda juga terjadi. Pertama adalah adanya program Kementerian Kelautan khususnya Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk Menyewakan atau membisniskan pulau-pulau kecil. Menurut data Direktorat yang bersangkutan, saat ini sudah teridentifikasi 300 pulau kecil yang berpotensi untuk ditawarkan. Yakni pulau-pulau yang punya potensi dan memenuhi kriteria aksesibilitas yang cukup baik, misalnya terumbu karang dalam kondisi bagus, dan punya sumber daya manusia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), investasi pulau-pulau kecil yang mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27/ 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, hingga kini terealisasi di 5 pulau.
Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Rido Batubara di Jakarta, Rabu (15/4) mengatakan, investasi pulau-pulau kecil sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan target 25 pulau kecil. Setiap tahun, investasi baru pulau kecil ditargetkan minimal Rp 2 triliun dengan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minimal Rp 2 miliar.”Investasi pulau-pulau kecil berjangka 30 tahun dan dapat diperpanjang,” kata Rido.
Menurutnya pada tahun 2014, nilai investasi untuk lima pulau kecil tercatat Rp 5,3 triliun. Tahun 2015, lima pulau yang siap direalisasikan meliputi PULAU LIWUNGAN (Banten), GUGUS PULAU PARI KEPULAUAN SERIBU (DKI Jakarta), GUGUS PULAU BAWAH di Kabupaten Anambas (Kepulauan Riau), PULAU GILI GEDE (Nusa Tenggara Barat), serta GUGUS PULAU KERAMAT, PULAU BEDIL, dan PULAU TEMUDONG (NTB). Total investasi Rp 3,074 triliun. Kementerian Kelautan dan Perikanan menawarkan 100 pulau kecil di Indonesia untuk dimanfaatkan investor dalam dan luar negeri. Pengelolaan pulau-pulau kecil oleh investor diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil.

Lain KKP dan Beda Dengan BNPP

Berbeda dengan KKP maka Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) akan menjadikan lima daerah di wilayah perbatasan maritim menjadi pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN berbasis pengembangan ekonomi maritim. Upaya itu dalam rangka meningkatkan keamanan, perdagangan, dan peningkatan ekonomi masyarakat wilayah lintas batas. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sunarto, Selasa (5/5), di Jakarta, mengatakan, kelima daerah itu adalah SABANG (Aceh), RANAI (Natuna, Kepulauan Riau), TAHUNA (Sangihe, Sulawesi Utara), SAUMLAKI (Maluku Tenggara Barat), dan NUNUKAN (Kalimantan Utara. Daerah PKSN itu akan ditopang dengan kecamatan prioritas dan dikoneksikan dengan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan nasional (PKN).
Dalam rencana ke Deputian ini, PKSN Tahuna, misalnya, dapat dioptimalkan menjadi penopang pelabuhan perikanan di ring terluar Indonesia. Pelabuhan ditopang oleh kecamatan prioritas, seperti Marore, Kendahe, dan Nusa Tabukan sebagai penyangga melalui pemanfaatan ekonomi unggulan. “PKSN Tahuna yang berbatasan laut dengan Filipina akan dihubungkan dengan PKW Bitung dan PKN Surabaya. Dengan begitu, PKSN Tahuna bisa menjadi pintu perdagangan ekspor dan impor,” kata Sunarto.Menurut Sunarto, upaya itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan pengelolaan perdagangan lintas batas, ditandai dengan peningkatan ekspor-impor, serta penurunan kegiatan perdagangan ilegal.

Di Perbatasan Laut Berbeda dan Di Perbatasan Darat Tidak sama

Di perbatasan darat ini malah Pemerintah Malaysia yang meminta agar Indonesia membuka kembali perdagangan ekspor-impor di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, dengan Tebedu, Serawak, Malaysia, pasca ditutup pertengahan 2014. Malaysia berharap perbatasan itu bisa menjadi pelabuhan darat atau pintu masuk resmi ekspor-impor. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi, kepada Kompas, Kamis (23/4), mengatakan, permintaan itu disampaikan Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian Malaysia Mustapa Mohamed. Malaysia ingin komoditas ekspor, seperti elektronik dan obat-obatan, bisa kembali diperdagangkan lintas batas.

perbatasan diterlantarkan

Bachrul menambahkan, Pemerintah Indonesia menutup perdagangan ekspor-impor di perbatasan itu karena banyak komoditas yang masuk tanpa disertai persyaratan impor. Saat ini, pemerintah hanya memperbolehkan perdagangan delapan kebutuhan pokok dengan nilai transaksi maksimal 600 ringgit Malaysia (RM) per bulan. Dalam konferensi pers terbatas pada Senin lalu, Mustapa Mohamed menyatakan, Malaysia meminta Indonesia menghidupkan lagi perdagangan di Entikong-Tebedu. Menurut mereka perdagangan itu penting mengingat Indonesia dan Malaysia akan memasuki perdagangan bebas era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 1 Januari 2016. “Kita adalah satu komunitas. Kami berharap ada visi yang sama dalam kerja sama perdagangan. Kami siap duduk bersama mencari jalan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan saling menghormati hukum yang berlaku,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemerintah Malaysia, perdagangan di perbatasan Entikong-Tebedu turun drastis. Pada 2014, nilai perdagangan itu sebesar 395 juta RM dan pada 2013 sebesar 713 juta RM. Adapun pada Januari-Maret 2015 sebesar 27 juta RM. “Kami belum memutuskan apakah perdagangan di perbatasan itu akan dibuka kembali atau tidak. Kami akan membahasnya bersama sejumlah kementerian terkait di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” katanya.
Sementara Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) memberikan masukan untuk mengembangkan perdagangan perbatasan. Masukan itu berdasarkan hasil penelitian BP2KP di wilayah perbatasan di Nunukan, Malinau, Sanggau, dan Bengkayang. Kepala Subbidang Sarana Perdagangan BP2KP Bagus Wicaksena mengemukakan, isu utama wilayah perbatasan adalah ketergantungan ekonomi daerah itu dengan negara tetangga. Masyarakatnya berorientasi ke negara tetangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelayanan kesehatan, dan sumber energi.

Akibatnya banyak produk tidak berstandar nasional Indonesia (SNI) beredar, seperti tabung elpiji, pupuk, garam, dan tepung terigu. “Banyak gula yang beredar yang tidak memenuhi unsur kesehatan. Banyak barang kedaluwarsa yang juga beredar,” ujarnya. BP2KP mencatat, proporsi bahan pokok dalam negeri yang beredar di empat wilayah penelitian itu rata-rata 47 persen dari seluruh total bahan pokok yang beredar. Artinya, sebanyak 53 persen adalah bahan-bahan pokok dari negara tetangga. Dari seluruh bahan pokok yang diambil sebagai sampel di 4 wilayah itu, rata-rata sebanyak 40,7 persen sesuai dengan ketentuan barang beredar. Artinya, sekitar 59,3 persen bahan pokok tidak sesuai ketentuan. “Kami juga mendapati petugas dan dana pengawasan di daerah itu sangat kecil. Anggaran yang dialokasikan 5 persen dari anggaran per tahun,” kata Erizal. (HEN,kompas,24 april 2015)
Yang kita lihat adalah tidak adanya atau belum adanya upaya infrastruktur yang dipersiapkan dengan baik, di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di sepanjang jalur pelayaran internasional di selat Malaka dan Koridor Wilayah Laut ALKI kita. Akibatnya para pengusaha kita tidak bisa memanfaatkan jalur utama trasport cargo internasional itu dalam bisnis mereka. Mulai dari Sabang-Medan-Batu Ampar Batam Kepulauan Riau-hingga ke kepulauan Natuna, para pebisnis kita itu tidak punya akses untuk menawarkan jasa bagi para pelaku cargo internasional itu. Kita hanya tahu bahwa potensi cargo yang lewat di selat Malaka itu mencapai 50 juta ton TEU pertahun. Selama ini yang baru bisa memanfaatkannya barulah Singapura dengan volume 34 juta ton TEU dan Johor Bahru 15 juta ton sementara Batu Ampar Batam hanya mampu menangani 400 ribu ton dan itupun pelayanannya jauh dari memadai. Ibarat jalan tol, kita tidak mampu membangun rest area sama sekali, dan rasanya hal seperti itu sungguh konyol. Padahal negara kita menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk pengamanan selat Malaka dan ALKI tapi kita tidak bisa dapat apa-apa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *