Blog

Pembangunan Perbatasan, Di Tengah Pembangunan Infrastruktur Nasional

Oleh harmen Batubara

Pemerintahan Jokowi-JK  sudah memberikan perhatian pada wilayah perbatasan, hal itu terlihat laman FAN PAGE facebook Presiden yang diunggahnya Kamis (27/8/2015). Presiden Jokowi menyampaikan, jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 771,36 kilometer (Km), membentang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur. “Sampai Agustus 2015, ruas yang sudah diaspal 188,37 Km dan ruas yang sudah fungsional sebagai jalan tembus 441,70 Km,” papar Jokowi. Adapun jalan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 171,56 Km. Sampai akhir 2015 ditargetkan sepanjang 47 Km, tahun 2016 sepanjang 67,61 km, dan tahun 2017 adalah penyelesaian akhir sepanjang 56,95 km.

Sedangkan jalan Trans Papua sepanjang 4.325 Km. “Sampai saat ini jalan yang teraspal sudah mencapai 2.075 Km. Jalan Trans Papua ditargetkan rampung 2019,” tulis Presiden Jokowi.

Pembangunan Infrastruktur Meng”Gila” Dimana-mana

jltollDalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019, infrastruktur perhubungan menjadi fokus program pemerintah. Saat ini sepertinya pemerintah sedang “kesurupan” dalam membangun infrastruktur di seluruh penjuru tanah air. Kita membaca, Pemerintah telah menargetkan pembangunan infrastruktur berupa 24 PELABUHAN LAUT, 15 BANDARA, JALAN TOL 1.000 KILOMETER, JALAN ANTARPROVINSI 2.650 KILOMETER, SERTA 49 BENDUNGAN/WADUK. Selain itu, pemerintah juga menargetkan PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MEGAWATT DAN TRANSPORTASI MASSAL DI 23 KOTA BESAR, TERMASUK 3.258 KILOMETER JALUR KERETA API DI JAWA, SUMATERA, SULAWESI, DAN KALIMANTAN.

Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera merupakan empat pulau besar di luar Jawa yang selama ini konektivitas internal pulaunya masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur transportasi. Ini berdampak pada ketimpangan pembangunan yang sangat besar antara daerah yang berada di kawasan pusat kegiatan ekonomi dan yang berada di luarnya. Sejauh ini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga empat tahun mendatang, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggenjot proyek infrastruktur di semua wilayah, terutama di luar Pulau Jawa.

Mari kita lihat di Papua, sejak Selasa lalu 29 Desember 2015, Presiden Jokowi berada di Papua untuk meninjau dan meresmikan sejumlah sarana perhubungan. Di Merauke, Presiden mendatangi pelabuhan perikanan dan peti kemas. Presiden meminta rencana pembangunan dermaga pelabuhan perikanan sepanjang 350 meter, yang kini baru selesai 250 meter, diselesaikan tahun depan. Pemerintah meneguhkan komitmennya untuk membangun Papua melalui percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Presiden Joko Widodo optimistis kemudahan akses distribusi barang akan mengurangi beban ekonomi warga Papua. Oleh karena itu, selain meningkatkan kapasitas pelabuhan dan bandar udara, pada 2016, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jalan darat yang menghubungkan wilayah-wilayah di Papua.

“Selama di sini, saya semakin paham kondisi di Papua. Laporan dari kepala daerah selalu menyampaikan, persoalan pertama adalah infrastruktur,” kata Presiden saat berkunjung ke Merauke, Rabu (30/12). Selain memperkuat daya saing, percepatan pembangunan infrastruktur juga akan mendorong perekonomian di Papua berkembang cepat seperti daerah lain.

Kuncinya Membenahi pelabuhan dan Bandara

jltoolSelain di Merauke, pemerintah juga berencana membangun Pelabuhan Sorong menjadi pelabuhan utama. “Kuncinya memang pelabuhan dan Bandara. Jika distribusi lebih mudah, harga barang akan murah,” kata Jokowi. Dari Merauke, Presiden terbang dengan pesawat Hercules untuk mengunjungi Wamena, Jayawijaya. Presiden meresmikan sejumlah proyek, seperti Bandar Udara Wamena dan kantor dinas otonom. Menurut Presiden, pada 2016, pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan dari Wamena ke Nduga sepanjang 170 kilometer. “Saya yakin dengan adanya jalan itu, harga barang kebutuhan bisa jatuh 50 persen,” kata Presiden yang juga mengikuti acara bakar batu.

Tengoklah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Tak lama lagi, impian warga untuk melihat dan menikmati layanan kereta api yang melintasi wilayah itu segera terwujud. Pembangunan fisik jalur KA Trans-Sulawesi yang diresmikan 2014 itu telah dimulai pertengahan tahun ini. Jalur tahap pertama yang mulai dibangun membentang dari Makassar hingga Parepare sepanjang 146 kilometer. Rute yang melintasi lima kabupaten dan kota itu ditargetkan selesai dan dapat beroperasi tahun 2018 dengan biaya Rp 10,8 triliun dari APBN. Jalur KA juga akan dilanjutkan untuk menghubungkan Sulsel dengan empat provinsi lain di Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Total panjang jalur Makassar hingga Manado (Sulawesi Utara) itu 1.513 kilometer dengan total anggaran Rp 82,48 triliun.

Di Kalimantan Timur (Kaltim) lebih heboh lagi, geliat pembangunan infrastruktur juga terasa bagai petir di tengah hari. Pada 19 November lalu, Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama sejumlah megaproyek senilai total Rp 140,7 triliun. Proyek itu dipusatkan di Kawasan Industri Buluminung (KIB) Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagian proyek didanai investor Rusia, seperti pembangunan rel KA batubara sepanjang 398 kilometer yang ditargetkan selesai tahun 2020. Jalur KA itu akan melayani KIB dan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kabupaten Kutai Timur. “KA itu nantinya tak hanya mengangkut batubara, tetapi bisa juga untuk sawit, olahan sawit, hasil kayu, karet, dan penumpang,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Proyek lain yang mulai digarap adalah PEMBANGUNAN BENTANG PANJANG JEMBATAN PULAU BALANG yang menghubungkan Balikpapan-Penajam serta kelanjutan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 kilometer yang sebagian besar didanai APBN.

Di Kalimantan Utara (Kaltara) beda lagi, upaya memutus keterisolasian provinsi termuda itu antara lain dilakukan dengan membangun jalan nasional di sepanjang perbatasan dengan Malaysia. Salah satunya pembangunan ruas Mansalong-Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, sepanjang 146 kilometer. Di kabupaten itu terdapat dua kecamatan yang hanya bisa dijangkau dari udara menggunakan pesawat perintis, yakni KRAYAN DAN KRAYAN SELATAN. Jalan nasional sepanjang sekitar 470 kilometer di perbatasan Kaltara-Malaysia menyusul dibangun tahun 2016 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan dengan skema kontrak tahun jamak itu ditargetkan selesai tahun 2018.

Di Sumatera beda polanya, proyek raksasa jalan tol Lampung-Aceh sepanjang 2.900 kilometer juga mulai tampak wujudnya di sejumlah ruas yang telah dibebaskan di Lampung. Di antaranya pembangunan lapisan jalan di Bakauheni sepanjang 1,5 kilometer, di Kabupaten Pesawaran 2 kilometer, dan di Lampung Tengah 1 kilometer. Di Sabah Balau, Lampung Selatan, menurut Manajer Teknik PT Waskita Karya-salah satu kontraktor jalan tol itu-Marsesa Edward, lahan sepanjang 5,1 kilometer sudah dibebaskan.”Dari lahan yang sudah dibebaskan, 4,4 kilometer dalam tahap lapisan dasar dan 4,2 kilometer di antaranya sudah berbentuk lantai kerja. Bahkan, terdapat 2,7 kilometer jalan yang telah dibeton,” ujar Edward.

Meskipun pemerintah tahun ini lebih banyak fokus di luar Jawa, bukan berarti pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa di lupakan; jelas tidak, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah (Jateng). Di antara proyek besar yang tengah digarap adalah tol Semarang-Bawen-Solo dan lanjutan jalan tol Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang. Ada pula lanjutan proyek jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang menghubungkan Wonogiri-Yogyakarta-Purworejo-Kebumen-Cilacap. JJLS bertujuan mengungkit percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jateng agar setara dengan kota-kota di pantai utara Jawa.

Namun, pembangunan infrastruktur kerap terbentur masalah klasik, yakni pembebasan lahan. Masalah itu tak jarang membuat proyek tertunda.Seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan tol Balikpapan-Samarinda yang molor dari target penyelesaian tahun 2013. Begitu pula pada proyek pembangunan JLSS di Jateng yang dirintis sejak 2005. Hingga akhir 2015, JLSS baru terbangun 55 kilometer (26 persen). Kendala pembebasan lahan juga berpotensi menghadang proyek jalur KA Trans-Sulawesi dan jalan tol Lampung-Aceh. Masalah bisa semakin pelik karena kedua proyek itu membutuhkan ribuan kilometer panjang lahan yang melintasi banyak provinsi. Kita percaya solusi tengtang itu suatu saat pasti ditemukan.

Suasana proyek penyelesaian pembangunan  jalan tol Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (31/10). Kementerian Pekerjaan Umum menurunkan besaran pinjaman luar negeri untuk proyek infrastruktur pada tahun 2013, sebesar Rp352 miliar, dari Rp8,15 triliun tahun ini, menjadi Rp7,8 triliun tahun depan.MI/ANGGA YUNIAR
Suasana proyek penyelesaian pembangunan jalan tol Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (31/10). Kementerian Pekerjaan Umum menurunkan besaran pinjaman luar negeri untuk proyek infrastruktur pada tahun 2013, sebesar Rp352 miliar, dari Rp8,15 triliun tahun ini, menjadi Rp7,8 triliun tahun depan.MI/ANGGA YUNIAR

Sebab kita melihat pemerintah daerah juga ikut berjuang bersama untuk mencari solusi yang baik bagi untuk semua pihak. Misalnya seperti respon pemerintah daerah Jateng. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan akan menggenjot proyek JLSS pada 2016. “Pemprov akan mengucurkan anggaran bantuan Rp 18,5 miliar untuk segmen jalan di Kabupaten Kebumen,” katanya. Begitu juga dengan  Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung Adeham mengatakan, hingga akhir 2015 ditargetkan 36 kilometer ruas tol di Lampung selesai dibebaskan. Pembebasan lahan jalan tol di wilayah Lampung, mulai Bakauheni hingga Terbanggi Besar, sepanjang 140 kilometer ditargetkan rampung pada Juni 2016. Kita percaya, Indonesia yang jaya akan jadi kenyataan bila dikelola oleh pemerintahan yang mau peduli dan mengutamakan kemaslahatan bangsanya. Hal itulah kini yang tengah kita lihat di mana-mana di seluruh penjuru Nusantara. ( Diolah dari berbagai tulisan di harian Kompas, antara, Tempo).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *