Blog

Pembangunan perbatasan 100 hari pertama Jokowi, Perubahan Itu Akan Tiba

Oleh harmen batubara
Sebagai pemerhati perbatasan, saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana pemerintahan baru Jokowi dalam menggerakkan pembangunan perbatasan pada 100 hari pertamanya. Pada era pemerintahan sebelumnya, kalau saya boleh menuliskannya dalam satu kalimat pendek; pembangunan perbatasan itu hanya omong doang, penggerak pembangunannya itu tidak ada. Kalaupun ada BNPP dan Kementerian PDT ( waktu itu) serta Badan Perbatasan di Daerah, keberadaan mereka sendiri tidak mendapat perhatian dari Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya. Sehingga kalau selama ini dikatakan ada 25 K/L yang menangani perbatasan, maka itu benar adanya; mereka sesungguhnya hanya mengurusi anggaran mereka masing-masing dengan tujuan hanya satu; jangan sampai tersisa. Soal bagaimana agar pembangunan di perbatasan bisa optimal dan efisien? Sama sekali tidak ada dalam pikiran mereka; ibarat kata orang melayu jauh panggang dari api.
Orag-orang perbatasan itu sendiri juga heran dan heran sekali. Menurut mereka semua pejabat Negeri ini sudah datang di perbatasan dan memberi janji akan menjadikan perbatasan jadi halaman depan bangsa, jadi kebanggaan bangsa; bahkan sampai dengan bapa Presiden dan Wakil Presiden juga memberikan janji yang sama. Kata mereka hanya Malaikat sajalah yang tidak pernah terlihat dan memberikan janji untuk membangunan perbatasan. Hasilnya masih nol besar.

100 hari pertama Jokowi-JK

Saya juga bisa membayangkan bagaimana riuh rendahnya pekerjaan staf di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait untuk merumuskan peran masing-masing K/L dalam membangun perbatasan dalam 100 hari pertama Jokowi. Saya masih ingat bagaimana pada era SBY (ingat beliau sudah priode ke 2) riuhnya upaya untuk merumuskan peran tersebut di Kemneterian tempat saya bekerja; ya siang ya malam. Tapi kalau saya lihat dari kacamata sekarang keriuhan itu terjadi karena kita sebagai staf harus menjelaskan masalah perbatasan itu kepada eselon pimpinan yang sungguh-sungguh sangat awam dengan perbatasan. Bayangkan untuk menjelaskan persoalan penegasan batas itu saja, sudah harus berhari-hari, apatah hal-hal lainnya. Setelah bekerja siang dan malam dan pas mau di rumuskan; para pimpinan itu ternyata hanya mau memakai kalimat yang rata-rata air saja. Kalimat yang jangan sempat jadi perhatian pa SBY. Padahal kita sudah hapal mati persoalannya dan redaksinya juga sudah ditulis ulang berkali-kali. Hasilnya hanya satu kalimat biasa, yang cukup dibuat oleh anak esema.
Nah dalam era 100 hari pertama Jokowi, saya rasa permasalahannya juga tidak akan jauh berbeda. Terlebih lagi para pejabatnya juga baru dan baru. Mudah-mudahan mereka mau mengatakan yang sebenar, artinya tidak memperhalus persoalan. Perbatasan itu sebenarnya memerlukan jalan paralel perbatasan, tetapi persoalan itu ternyata tidak pernah bunyi di level atas. Jadi saya mau melihat sebenarnya seperti apa rencana Kemen PU dalam membangun jalan di perbatasan pada tahun 2015?

Saya masih ingat bagaimana pada era SBY (ingat beliau sudah priode ke 2) riuhnya upaya untuk merumuskan peran tersebut di Kementerian tempat saya bekerja; ya siang ya malam.

Dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (15/8/2014) lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh alokasi dana sebesar Rp 74,2 triliun. Sasarannya disamping masalah konektivitas, Kementerian PU mengemban tugas untuk membangun infrastruktur irigasi dan waduk dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih serta pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai.
Menteri PU Djoko Kirmanto (waktu itu) mengatakan, Kementerian PU akan membagi Rp 74,2 triliun ini dalam empat kelompok besar. Pertama, menunjang konektivitas yang berkaitan dengan jalan, yaitu dengan meningkatkan jalan-jalan yang masih substandar. Di luar itu, banyak jalan nasional yang lebarnya hanya 5 meter dan akan ditingkatkan minimal 7 meter. Untuk peningkatan ini, ada 2.300 kilometer yang akan ditingkatkan konstruksi maupun lebar jalannya. Kemudian, dana tersebut akan dipakai untuk membangun jalan tol yang memerlukan support pemerintah, untuk tol yang secara finansial tidak layak. Seperti tol Medan-Kualanamu, tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), tol Manado-Bitung, dan tol Solo-Kertosono. Menurutnya, alokasi dari dana jalan ini dalam rangka konektivitas, selain itu juga preservasi jalan yang lebih dari 30.000 km yang harus tetap dijaga untuk mendapatkan kemantapan jalan yang sekarang 94% menjadi 96% tahun depan.

Yang menarik adalah alokasi anggaran Kemen PU untuk jalan di perbatasan hanya 153 km. Padahal jalan perbatasan itu di kalimantan ada 2004 km, di Papua ada 820 km dan Timor Leste 300 km. Apalah artinya jalan sepanjang 153 km? Sasaran PU lainnya saya tidak lagi tertarik sebab perbatasan dia hanya bagi ala kadarnya saja. Sekarang memang Menterinya sudah ganti. Tapi menariknya lagi bapa menteri baru ini juga hanya mengemukakan yang aman aman saja. Misalnya seperti yang di rilis oleh Liputan6 pada tanggal 17 November 2014. Menurut beliau Presiden Jokowi telah memerintahkan seluruh jajaran menteri terkait untuk segera memerhatikan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat di perbatasan wilayah Indonesia. Bahkan, Jokowi menginstruksikan agar seluruh daerah paling luar tersebut dapat bersaing dengan negara tetangga. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. “Itu perintah Presiden untuk kawasan perbatasan. Jangan sampai kalah dengan luar negeri,” ujar Basuki, Senin (17/11/2014). Betul-betul kalimatyang menggambarkan masalah biasa.

Apa Kata BNPP?

BNPP juga berbicara tentang jalan perbatasan. Secara Tupoksi BNPP sesugguhnya paling tahu jeroannya terkait pembangunan perbatasan, tetapi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Badan ini malah membuat kita ikut merasa aneh. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) meminta alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan sebesar Rp 19,17 triliun pada 2015, meningkat Rp 2,97 triliun atau 18,3 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Penambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk membangunan sarana konektivitas darat antar wilayah. Apakah anggaran jalan bisa mereka mintakan? Apakah itu bukan domainnya KemnPU?
Tetapi rupanya mereka menyebutnya sebagai jalan lokal antar daerah.”Kita sudah bilang Kementerian Keuangan untuk jalan lokal antar desa. Kita meminta mereka untuk menambah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (AOBN) sebesar Rp 2,97 trilun untuk pembangunan tersebut. Semoga saja bisa direalisasikan,” ujar Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko di Jakarta, Jumat (5/12/2014). Alasannya, jelas Triyono, masalah keterisolasian daerah perbatasan yang harus segera dibenahi oleh PNBP. “Tiga tahun terakhir kita memperjuangkan masalah pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 1.700 kilometer ini” tambahnya. Menurutnya, jalan-jalan tersebut rencananya akan dibangun di beberapa kawasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Indonesia. Fokus utamanya antara lain di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, dan Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. (CNN Indonesia,05/12/2014)

Apa Kata Menteri Desa?

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga berbicara tentang jalan dan membuka isolasi dari ketertinggalan di perbatasan. Marwan Jafar menilai malah dukungan TNI sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pencapaian pembangunan di wilayah perbatasan. Baik untuk membuka keterisolasian, maupun berkontribusi memercepat pembangunan jalan.“Kerja sama dan dukungan tentara sangat penting, demi peningkatan APBN untuk membuka isolasi kawasan perbatasan,” ujarnya saat memberi arahan pada apel Dandim dan Danrem seluruh Indonesia 2014 yang berlangsung di Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, Kamis (4/12/2014).
Selain kerja sama dengan TNI, Marwan mengatakan dirinya juga telah membuat sejumlah catatan guna mengatasi masalah perbatasan. Antara lain, memerjelas status kependudukan, memenuhi ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat perbatasan, mengembangkan jaringan komunikasi, serta melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur.“Wilayah-wilayah perbatasan perlu dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking. Sehingga, dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.”

Apa Kata PLT Gubernur Kalimantan Utara

Kita tahu Kalimantan Utara memiliki garis batas Indonesia-Malaysia sepanjang 1.038 kilometer. Infrastruktur dan kondisi ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan itu sebagian besar masih sangat dan sangat tertinggal. Kondisi perbatasan di dua kabupaten, yaitu Malinau dan Nunukan, terbilang sangat memprihatinkan. Karena itu tidak ada pilihan lain maka masyarakat di kawasan perbatasan dua kabupaten itu lebih memilih mencari nafkah dan sangat tergantung dengan Malaysia.
Menurut pelaksana jabatan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, agar kawasan perbatasan hidup, pemerintah setidaknya mengucurkan anggaran hingga Rp10 triliun per tahun. Dengan gelontoran dana segar itu, Irianto menjamin dalam waktu tiga hingga lima tahun kawasan perbatasan bakal hidup dan mampu bersaing dengan kawasan perbatasan negeri jiran. “Jangankan Rp10 triliun, kucuran dana Rp2 triliun hingga Rp3 triliun saja, saya yakin ada perubahan signifikan,” kata Irianto kepada Media Indonesia, Kamis (4/12/2014).
Meski mengatakan keperluan dana, pihaknya baru pada tahapan tengah menyiapkan proposal permintaan anggaran APBN untuk pembangunan kawasan perbatasan. Proposal itu nantinya bakal didukung argumentasi dan data lengkap yang bisa dipertanggunjawabkan.”Target kami, pada tahun 2015 mendapat dukungan untuk membangun rumah sakit di perbatasan, sarana pendidikan, serta pembangunan jalan baru di kawasan perbatasan,” kata Irianto. Belakangan, Pemprov Kaltara sudah mendapat bantuan sebesar Rp400 miliar dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan sepanjang 204 kilometer dari Tanjung Selor-Malinau dengan konstruksi beton.

Tidak Punya Koordinator Pembangunan Perbatasan

Menyimak apa yang disampaikan oleh para menterinya pemerintahan Jakowi rasanya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan dan dibutuhkan warga perbatasan. Yang jelas tidak terlihat adanya sang Koordinator, dan masing-masing K/L masih terfokus pada sektornya masing-masing serta mencoba mengambil alih peran K/L lainnya dan menjadikannya sebagai bagian utama dari tugas-tugas K/L nya. Yakni terkait jalan.
Bahwa perbatasan itu membutuhkan jalan pembuka isolasi itu sudah jelas. Tetapi Kementerian PU yang sebenarnya punya Tupoksi justeru hanya mampu mengalokasikan anggaran 153 km dari sepanjang 3125 km jalan yang dibutuhkan. Tanpa jalan, maka daerah itu tetap terisolasi dan itu sama saja seolah tidak berbuat apa-apa. Kalau tidak ya seperti yang ada selama ini. Di sebuah desa dibangun sekolah, dan juga pasar. Biasanya orang daerah memberikan lahan di luar desa,karena dana untuk lahan tidak ada; maka jadilah sekolah itu dibangun di luar desa tetapi tanpa jalan. Begitu juga dengan pasar, nasibnya sama jauh dari desa dan tanpa jalan. Tiga tahun berlalu, sekolah dan pasar itu hancur dengan sendirinya, karena memang tidak dipakai. Pada tahun ke empat barulah jalan di bangun. Tetapi sekolah dan pasar sudah keburu hancur.
Di Jakarta mereka omong inward looking dan Ourward Looking dalam glamournya hotel berbintang, sementara warga perbatasan setiap waktu diberi harapan, diberi janji bahwa akan ada pembangunan di perbatasan. Tetapi ketika tahun berganti, hasilnya sama sekali tidak ada. Untunglah negara jiran masih mau berbaik sangka dan menerima mereka sebagai tetangga yang memerlukan bantuan.
Tetapi saya percaya Jokowi adalah presiden yang tahu masalah dan memahami bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Saya hanya ingin beliau berdiri di Tugu Josep Soenaryo bapak perbatasan (Geodesi) Indonesia di pertigaan antara perbatasan Sarawak-Sabah – Indonesia dan memberikan perintahnya untuk membangun perbatasan dengan prioritas pembangunan jalan paralel perbatasan. Tanpa jalan itu semua hanya omong doang.

2 Responses

Page 1 of 1
  1. Harman says:

    Salam Pak!
    Saya justeru berhayal Bapak Jokowi berdiri di depan Kantor Camat Sebatik Tengah sambil menatap ke depan (arah utara) lalu mengeluarkan perintahnya : “Wahai para Menteri terkait, dalam 3 tahun ke depan saya mau kawasan perbatasan, khususnya Sebatik minimal semegah kota itu”, sambil menunjuk Bandar Tawau. “jika tidak Bapak/Ibu bersiap untuk saya ganti!”, sambil menatap wajah menteri terkait satu persatu…

  2. edistius kofi says:

    selamat pakjokowi,ya mudah mudahan pembangunan desa pebatasan kedepannya lebih baik,dan pak tolong pehatikan kami yang perbatasan dengan timor leste,karena pembangunan disini masi sangat minim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *