Cart

Blog

Pembangunan Kawasan Perbatasan Berbudaya Papua

Oleh Harmen Batubara

Papua Yang Indah. Papua sungguh indah terlebih lagi kalau kita melihatnya dari danau Sentani yang tenang dikelilingi pegunungan cycloops yang anggun layaknya dilapisi permadani hijau. Pepohonan matoa,  coklat dan pinang terhampar membentang membentuk formasi serasi. Namun dibalik potensi dan kekayaan alam Papua yang demikian indah, tersimpan kondisi yang kontradiksi, di wilayah pedalaman papua, kediaman warga komunitas adat terpencil dan terisolir salah satunya di Distrik Kemtuk Gresi dan Gresi Selatan. Meski ini bukan daerah perbatasan, tetapi bisa jadi akan jadi inspirasi terkait kehidupan di wilayah Papua bagi yang membacanya

Padawaktu itu Pusat Penyuluhan Sosial tanggal 23 sampai dengan 27 November 2013mengunjungi wilayah Distrik tersebut dalam rangka memberikan dukungan terhadapProgram Pengembangan SDM Papua yang diselenggarakan oleh Badiklitkesos, untukturut serta memberikan penguatan motivasi dan optimalisasi peran sebagaipotensi sumber kesejahteraan sosial pada warga masyarakat di Desa Klaisu, DesaYanim, Desa Braso, Desa Nembu Gresi dan Desa Yansip.

Baca Juga : Membangun Desa Perbatasan, Pola Sinergi Dana Desa Dengan TMMD

Penguatan motivasi dilakukan kepada tokoh masyarakat di masing-masing desa untuk lebih proaktif dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Papua, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat lainnya, dan bersama-sama warga masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan, pemetaan sumber, pemetaan permasalahan sosial dan menciptakan sendiri solusi yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan sosial di wilayah mereka sendiri.

Baca Juga : Menjadikan Produk Indonesia Primadona di Perbatasan

Kearifan lokal di masing masing desa terjaga dengan baik, contohnya di desa Yanim pusat pemerintahan dipimpin oleh Kepala Kampung; sedangkan Kepala adat menguasai kepemilikan tanah, hukum adat dan sumber daya manusia. Contoh lainnya desa Nembu Gresi hidup berdampingan dengan baik 7 suku dengan kepala suku masing-masing dan 1 kepala Kampung yang membawahi desa secara struktur pemerintahan. Kehidupan mereka rukun, namun konflik bersifat laten tetap ada, sehingga sedikit saja ada permasalahan kecil apalagi di provokasi, maka dapat terjadi perang antar suku, penyuluhan sosial ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan motivasi dalam hal wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan agar warga tidak mudah terpicu oleh konflik-konflik yang merusak rasa persaudaraan antar suku.

 Persoalan-persoalan sosial lain juga tumbuh di daerah tersebut seiring dengan kebiasaan-kebiasaan negatif yang masih ada;  contohnya adalah budaya minum-minuman keras yang dapat memicu tindak kekerasan, kurang tanggap terhadap kebersihan diri dan lingkungannya, kekerasan dalam rumah tangga karena tradisi patriarki, dan budaya membuang bekas menyirih yang tidak pada tempatnya serta berbagai persoalan lainnya. Distrik Kemtuk Gresi dan Gresi Selatan adalah wilayah binaan Kementerian Sosial tahun 1995-2000; sekarang sudah banyak mengalami perubahan menuju kehidupan tradisional-modern, dimana warga nya sudah mengenal teknologi komunikasi seperti handphone dan sedikit mengenal internet.

Seperti apa sih karakter kemiskinan di tanah Papua itu ?[1] Karakter kemiskinan di Papua bersumber dari kultural atau budaya. Di Papua nilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi. Hampir setiap rumah di Papua bukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisi keluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup untuk kebutuhan sebulan. Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama; belum lagi acara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga. Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnya menjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnya tidak ada pendapatan yang tetap dari masyarakat.

Di daerah perkotaan Papua, ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang miskin. Kemiskinan lebih disebabkan oleh struktural, misalnya tingkat pendidikan yang menyebabkan perbedaan pekerjaan, yang mengakibatkan tingkat penggajian berbeda. UMR Papua yang sangat minim menyebabkab banyaknya orang miskin baru, khususnya di daerah perkotaan. Namun khusus orang papua asli, kombinasi dari struktural dan cultural, namun jika dikatakan 80 persen miskin absolut tentu tidak. Kita dapat menilai dari indikatornya.

Menjadi orang Papua miskin di pegunungan tentu lebih sederhana bila dibandingkan dengan orang Papua miskin di daerah perkotaan.  Sebab meski tidak punya uang di pegunungan sepertinya tidak jadi persoalan. Karena yang jualan juga tidak ada. Berbeda dengan di Kota, semua serba harus beli. Bisa anda bayangkan hidup di kota tanpa uang di tangan. Untuk sekedar makan masih bisalah ngutang di warung tetangga, tetapi begitu ada yang sakit atau dapat musibah? Dunia jadi gelap. Untung sekarang  di era Jokowi-JK sudah ada BPJS, sudah ada kartu Pintar dan Kartu Sehat. Masalah seperti ini tentu berlaku di kota-kota seluruh Indonesia. Kalau di Bandung atau Jakarta, mereka masih bisa cari uang kontan lewat apa saja; misalnya jadi tukang pacul musiman. Mereka bawa pacul dan pergi ke kota, ada saja yang memerlukan jasanya. Satu minggu kemudian pulang ke kampungnya dan bawa uang.

Intinyasesungguhnya warga miskin itu perlu pekerjaan yang selalu bisa memberi merekapenghasilan, misalnya punya kebun karet. Kebun karet adalah ATM di perdesaan.Pagi mereka menyadap karet, siangnya sudah dapat uang. Apakah susah memberikankebun karet pada warga Papua? Tanah luas, dana operasional ada dana Otsus adadana dari Free Port dan sejenisnya. Buat pola Transmigrasi; tapi khusus oranglokal. Sediakan lahan @ dua hektar, siapkan lahannya, buatkan rumahnya;sediakan bibit; sediakan obat hama dan berikan mereka kebutuhan hidup selamasatu tahun. Maka mereka akan jadi tuan bagi diri mereka sendiri. Apakah Pemdatidak bisa membuatkan mereka modal seperti ini? Sementara untuk anak-anakmereka diberikan kartu pintar dan kartu kesehatan ala Jokowi. Sungguh membangunnegeri ini sebenarnya tidaklah susah. Pemda bisa melakukan itu. Hanya saja pemdasering berpikirnya lain.

Baca Pula :  Perbatasan Dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia Masa ke Masa

Menurut penelitian kalangan Missionaris di Papua, Kebun karet cocok untuk menjadi tumpuan hidup warga Papua asli. Berbeda dengan kebun sawit, sawit adalah tanaman industri yang pengelolaannya ikut pola dan disiplin yang tinggi. Mulai dari pemberian obat hama, penyiangan rumput, dan pemetikan hasil semua sudah harus sesuai jadwal. Kalau tidak bisa merawatnya sesuai jadwal maka hasilnya akan busuk. Hal seperti ini, tidak cocok bagi warga Papua yang umumnya masih tradisional dan “malas”.

Kebun karet lain, dia tahan banting dan umumnya mudah di rawat. Demikian juga dengan cara memanennya. Kalau pagi misalnya hari hujan, nanti agak siangan masih bisa “menyadap” karetnya. Pengolahan hasilnya juga hampir tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Siapapun bisa melakukannya. Itulah yang dilakukan Modestus  Kosnan (48) meski terlihat berpeluh di bawah terik mentari membalik-balik lembaran karet putih yang dijemur disamping rumahnya, tapi ia senang. “Syukur hari ini tak hujan. Saya bisa menjemur karet sampai kering,” katanya. Modestus adalah salah satu warga Erambu yang berkebun karet. Karet selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi Modestus dan keluarganya.

Program kebun rakyat ini, bila bisa dikembangkan diperkampungan warga; tetapi kalau tanahnya tidak terdukung maka dicarikan tanah-tanah di pinggir jalan trans Papua yang panjangnya 4500 km lebih itu. Intinya adalah memberikan dan mentransformasi kehidupan warga Papua dari yang selama ini berupa Peramu dan Pendulang jadi pekebun karet tradisional. Program ini perlu didukung dengan kartu pintar dan kartu sehatnya Jokowi, sehingga anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meski kebun mereka belum berhasil. Dengan menanggung biaya hidup selama satu atau dua tahun diharapkan mereka bisa memadukan usaha kebun karetnya dengan kegiatan lain yang sifatnya masih sebagai peramu dan pendulang. Dengan tenggang waktu satu tahun, mereka diharapkan mampu beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya selama tiga tahun ke depannya sampai karetnya bisa di sadap. Kalau ini bisa diwujudkan maka warga Papua akan bisa bertransformasi jadi warga kelas dunia kerja yang tidak lagi hanya sebagai seorang peramu dan pendulang.

Budaya Proposal Ala Papua. Budaya Apapula itu? Di sisi lain hal yang memprihatinkan dari Otonomi daerah bisa juga didengarkan dari penuturan Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH; menurutnya  masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan, mereka belum bisa menolong dirinya sendiri.  Kemam puan mereka hidup sangat bergantung dari kebijakan pemerintah baik pusat, maupun daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan baru yang sangat merisaukan adalah “ cara hidup masyarakat Papua hidup dengan budaya proposal ”. Budaya proposal sudah menjadi budaya baru, “sehingga setiap kepemimpinan pasti selalu memiliki pengalaman yang sama. Karena itu, beberapa waktu lalu saya telah membakar kurang lebih 20 ribu proposal yang telah dimasukan ke Pemerintah Provinsi Papua,” Ungkap Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Recky Ambrauw, pada pembukaan Musyawarah Daerah I Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), Rabu (2/10/2013) di Diklat Sosial Abepura waktu itu.

Gubernur menuturkan, keputusannya untuk membakar seluruh proposal tersebut  sudah melalui perang bathin yang luar biasa dalam hatinya, Gubernur berdoa pada Tuhan meminta kekuatan agar dapat menyelamatkan masyarakat Papua sehingga mereka terbebas dari rasa ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya akan menyusahkan dan melemahkan kekuatan dirinya. ‘’Keinginan saya adalah masyarakat Papua dapat keluar dari ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah, menggali dan mengelola potensi yang ada pada mereka dan sekitar mereka agar dapat bermanfaat bagi kehidupann mereka,’’ Ujarnya waktu itu.

Dikatakannya, Tanah Papua adalah surga yang jatuh di bumi, hitam kulit keriting rambut adalah kebanggaan dan kekuatan kami, dan ini adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa untuk kita syukuri dan kita Jaga. Lanjutnya, Kenapa kehidupan di Papua yang ibarat surga tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, sehingga melemahkan semangat hidup mereka dan menciptakan berbagai kultur yang baru yang terangkat dari sebuah ketidak seriusan mereka dalam menghargai dan menjaga identitas dirinya sebagai masyarakat bangsa dan Negara yang pluralistik ini.

Budaya Peramu dan Pendulang. Budaya  cari makan secara meramu dan mendulang, menurut Koentjaraningrat masuk dalam unsur-unsur kebudayaan manusia universal. Masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Papua masih menganut “budaya peramu makanan dan pendulang”, masuk dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Meskipun termasuk unsur kebudayaan universal, namun masih berada pada kualitas primitif dalam sistem hidup berkelompok yang kecil-kecil dan belum masuk dalam kategori unsur-unsur kebudayaan industrial atau kebudayaan modern yang menggunakan teknologi maju. Dengan menggunakan penjelasan unsur-unsur kebudayaan univeral dari Koentjaraningrat itu maka masyarakat yang mendiami sepanjang wilayah perbatasan Papua-PNG jika dilihat dari aspek tahapan kemajuan peradaban manusia, masyarakat Papua itu baru sampai pada tahap peradaban transisi dari primitif menuju peradaban tradisional. Hal seperti ini, memerlukan strategi adaptasi.

Strategi Adaptasi di Perbatasan

Menganalisa lebih jauh tentang “strategi adaptasi” dalam konteks warga Papua di perbatasan yang ada saat ini, maka penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) perbatasan menjadi salah satu hal mendasar yang perlu diprioritaskan. Agenda penguatan kapasitas SDM dalam “strategi adaptasi” ini akan menopang terwujudnya keunggulan dari masyarakat maupun daerah perbatasan. Berbicara lebih jauh tentang SDM ini, maka peran pendidikan dan pelatihan menjadi sebuah titik konsentrasi yang fundamental untuk dikembangkan dan diberdayakan guna meningkatkan kualitas dari SDM perbatasan itu sendiri.

Pendidikan menjadi pilar utama dan pemamfaatan teknologi Tepat Guna menjadi suatu pilihan yang mampu membekali SDM perbatasan. Bahkan, melalui pendidikan, SDM perbatasan diproyeksikan untuk mampu membangun diri dan daerahnya sendiri di mana nantinya dapat mendukung proses perwujudan competitiveness yang diagendakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Teknologi tepat guna di tengah budaya peramu bisa di contohkan seperti berkebun karet rakyat, berkebun Pinang dan mengolah Pohon Sagu. Untuk agenda pendidikan, ada dua opsi yang perlu dijadikan pertimbangan, di mana di antaranya adalah pengembangan pendidikan yang berorientasi kepada kearifan local yang berlaku, pengembangan pendidikan dengan mengirimkan SDM di wilayah perbatasan untuk belajar di luar daerahnya atau bila perlu ke negeri tetangga. Sehingga mereka bisa merasakan sendiri manfaatnya.

Orang Papua  menjadi Pendatang baru di atas Tanahnya Sendiri sebenarnya adalah bagian dari proses adaftasi itu sendiri. Hampir semua bangsa pribumi mengalami hal seperti itu. Hal serupa itu kita bisa temui di Jawa pada awal tahun 70 an, yang lebih dikenal dengan istilah “Ali Baba”. Maknanya yang punya adalah Ali (pribumi) tapi yang mengoperasikannya adalah Baba (pendatang, turunan tionghoa). Hal seperti itu terjadi juga di Malaysia Dll. Persoalan yang satu ini cukup rumit bagi siapapun di Papua Kita bisa lihat contoh, bahwa  beberapa pasar yang sudah dibangun di sana, setelah selesai kemudian sering terjadi tidak berfungsi sama sekali.  Lalu ada juga pasar yang sudah dibangun itu, tetapi sama sekali tidak mengakomodir masyarakat asli Papua untuk berjualan di situ. Tidak ada masyarakat asli Papua yang berjualan di situ. Lalu mereka mengatakan bahwa  “mereka menjadi pendatang baru di atas tanahnya sendiri”. Padahal bisa terjadi, awalnya mereka punya toko, mereka memang diberi jatah; tetapi kemudian tidak punya modal dan tidak punya kemampuan; kemudian Toko pindah tangan dengan cara illegal, mereka menjualnya, mereka dapat uang tapi kemudian tersisih. 

Sesungguhnya hal seperti ini bukanlah monopoli Papua, di Jawa dan Sumatera atau dimana saja hal seperti ini pernah terjadi. Putra daerah biasanya tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha. Umumnya dahulu istilahnya Ali Baba, maksudnya yang punya atau pemilik adalah orang pribumi atau daerah tetapi yang mengoperasional kannya adalah warga keturunan Tionghoa atau pendatang lainnya. Hal seperti ini terjadi bertahun-tahun dan itu bisa dimana saja dan bila tidak bisa dikelola dengan baik maka ia akan menjadi sumber kecemburuan sosial. Jadi sesungguhnya yang terjadi di Papua ini juga adalah sesuatu yang alami sesuai dinamika perubahan itu sendiri. Hanya saja memang kemudian lalu dibesar-besarkan.

Seperti yang dikatakan Enembe, berat memang untuk mengubah kultur Papua yang kesemuanya penuh ketergantungan, tapi sang Gubernur tetap akan bekerja keras selama masa kepemimpinannya agar masyarakat Papua dapat Bangkit dan Mandiri serta Sejahtera. Harapan ini tidak muluk-muluk sebab banyak langkah konkrit dan strategis yang sedang  diperjuangkan dan laksanakan sesuai dengan visi misi Gubernur Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. “Sang Gubernur selalu mengingatkan kepada semua komponen masyarakat di Papua, baik aparatur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, adat serta komponen lainnya untuk selalu bekerja dengan hati, dengan penuh kerendahan serta jujur maka Tuhan akan memberkati masyarakat dan tanah Papua.


[1] Saya lalu ingat klipping saya tentang kemis kinan di Papua. Pada tahun 2008 ada wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS . Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendera wasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua dan hemat saya masih relevan untuk dipergunakan melihat kemiskinan di Papua saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *