Jakstra Pembangunan Kawasan Perbatasan

Peningkatan Pemerintah Daerah Dalam Mempercepat Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dan sarana berbagai sektor, dengan mengutamakan pendidika, kesehatan dan ekononi; Meningkatkan SDM (baik kapasitas aparatur maupun masyarakat di lingkungan wilayah perbatasan Meningkatkan mobilitas pendanaan; Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Penduduk Wilayah Perbatasan; Meningkatkan kesadaran dan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga eksistensi NKRI; Menata hak-hak warga negara di wilayah perbatasan, termasuk bagaimana memasuki wilayah adat dan bagaimana mengelolanya; Mengupayakan dan meningkatkan repatriasi disertai pembinaan kebangsaan; Meningkatkan Hubungan Bilateral yang harmonis dengan negara tetangga; Peningkatan Pengawasan Lintas Batas Tradisional.

Click here for more >>

Pembangunan dan Harapan Warga di Wilayah Perbatasan RI-PNG


Warning: Illegal string offset 'disable_postoptin_global' in /home3/batas/public_html/wp-content/plugins/premium-list-magnet/plm.php on line 1220

Oleh: Dr. Nomensen ST. Mambraku dan Dr Elsyan R Marlissa[1]

Masalah  Kesejahteraa Masyarakat

Secara de facto kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan antarnegara masih rendah. Postulat demikian dapat dibuktikan dengan keadaan ekonomi penduduk, pendidikan dan kesehatan penduduk  di wilayah perbatasan yang masih jauh dari harapan hidup. Data keadaan penduduk di Waris, Senggi (Kabupaten Keerom), Mendiptana (Kabupaten Bovendigul), Muara Tami (Kota Jayapura), dan Batom (Kabupaten Pegunungan Bintang) secara konkret menggambarkan bahwa keadaan kesehatan masyarakat jauh berada di bawah garis harapan hidup.Dapat dikemukakan bahwa keadaan penduduk 100% berada di bawah garis harapan hidup.

Pelayanan Publik

Kesejahteraan penduduk di daerah perbatasan masih rendah, juga terindikasi dengan belum optimalnya, bahkan masih rendahnya pelayanan publik seperti, rendahnya aksesbilitas pada: transportasi, komunikasi, informasi, pendidikan, listrik, air bersih dan pemerintahan.

99% aparat pemerintahan kampung tidak mempunyai kemampuan untuk berinovasi dan berkreatif. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan aparat kampung yang berada pada level SLTP (80%), selebihnya SLTA (20%) dengan rincian 10% KPA dan ijasah persamaan.

Kesadaran Kebangsaan Hukum

Rendahnya aksesbilitas penduduk di wilayah perbatasan terhadap hukum maupun berbagai informasi tentang NKRI. Hal ini terbukti hingga saat ini masih ada warga negara PNG yang bertempat tinggal tetap di wilayah NKRI atas hak ulayat dan hubungan kekerabatan demikian juga sebaliknya.  Hasil wawancara dengan seorang pejabat struktural di Badan Perbatasan Dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua (6-6-2011) meminta untuk menulis dalam bagian ini, tentang perilaku Tentara Nasional Indonesia di wilayah perbatasan yang masih bertindak represif dan militeristik serta seringkali melakukan pemerkosaan terhadap kaum wanita. Dengan nada tinggi pejabat tersebut (bukan orang Papua) mengungkapkan, “bagaimana rasanya kalau istri atau anak perempuan atau saudara perempuan bapak diperkosa di depan mata bapak. Menurutnya perilaku kasar dan tidak beretika seperti inilah salah satu sumber konflik antara penduduk dengan beberapa anggota TNI dan berakibat luas dalam ranah keamanan dan pada posisi akhir penduduk diberi lebel separatis.

Kendala Utama Pembangunan Daerah Perbatasan

Secara makro masalah-masalah yang menjadi kendala untuk Pembangunan Daerah Perbatasan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) soal besar, sebagai berikut:

Sebagian besar wilayah perbatasan tidak/belum memiliki infrastruktur yang memadai, bahkan di beberapa daerah sangat isolir dari kawasan pembangunan provinsi daerah. Daerah-daerah itu terutama ditemukan di bagian perbatasan wilayah tengah. Sedangkan daerah-daerah di bagian utara dan selatan sudah dapat ditempuh lewat jalan raya meskipun hanya terbatas pada beberapa wilayah.  Khusus untuk Pulau-pulau Mapia sebagai wilayah terdepan yang berhadapan dengan Negara Palau sangat kurang informasi, dan transportasi; Tidak/belum adanya perencanaan pembangunan yang pasti dan terarah, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun nasional untuk meningkatkan aktivitas di wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi sentral kegiatan; Masih rendahnya pelayanan publik, terutama transportasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Salah satu kendala psikologis adalah belum terwujudnya insentif guru, dokter (tenaga kependidikan dan kesehatan) dan tenaga penyuluhan; Khusus daratan  wilayah perbatasan PNG dan NKRI terdapat penyebaran hak-hak ulayat penduduk atas tanah terletak dalam wilayah kedua Negara; Masih tingginya pelanggar batas (ilegal) baik laut maupun darat, terutama wilayah perbatasan dengan negara tetangga PNG; Tidak/belum adanya lembaga resmi yang berkedudukan di wilayah perbatasan antarnegara dan secara khusus merencanakan dan menangani pembangunan di daerah perbatasan dan Pendekatan keamanan/pertahanan serta pendekatan kesejahteraan masih sulit diwujudkan karena belum ada model atau contoh yang lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Jakstra Pembangunan Kawasan Perbatasan

Peningkatan Pemerintah Daerah Dalam Mempercepat Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.

Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dan sarana berbagai sektor, dengan mengutamakan pendidika, kesehatan dan ekononi; Meningkatkan SDM (baik kapasitas aparatur maupun masyarakat di lingkungan wilayah perbatasan

Meningkatkan mobilitas pendanaan; Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Penduduk Wilayah Perbatasan; Meningkatkan kesadaran dan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga eksistensi NKRI; Menata hak-hak warga negara di wilayah perbatasan, termasuk bagaimana memasuki wilayah adat dan bagaimana mengelolanya; Mengupayakan dan meningkatkan repatriasi disertai pembinaan kebangsaan; Meningkatkan Hubungan Bilateral yang harmonis dengan negara tetangga; Peningkatan Pengawasan Lintas Batas Tradisional.

Kebutuhan Dasar

Pangan Sandang; Penduduk di kawasan beranda depan NKRI yang berbatasan dengan PNG hidup dalam ruang yang menjanjikan masa depan. Namun kenyataannya saat ini penduduk wilayah itu masih jauh dari harapan hidup yang layak.

Penduduk di daerah sepanjang kawasan perbatasan di dataran tinggi seperti Batom, Iwur dan Kiwirok mengkonsumsikan makanan pokok berupa ubi-ubian dan pisang. Sedangkan penduduk di kawasan perbatasan yang terletak di dataran rendah dengan ekologi berawa seperti Mendiptana, Waropko (Kabupaten Boven Digul) mengkonsumsikan makanan pokok berupa sagu. Sementera penduduk di dataran rendah bertanah padat Eliyoberl, Sota dan Merauke mengkonsumsikan makanan pokok sagu dan ubi-ubian. Penduduk kawasan perbatasan Keerom (Arso, Web, Senggi dan Waris), dan Skow sama seperti penduduk di dataran rendah bertanah, mengkonsumsikan sagu dan ubi-ubian. Sebagai masyarakat sederhana, maka ciri ketergantungan alam masih cukup dominan.

98% penduduk di wilayah perbatasan makan 2 kali sehari, dengan pola makan lebih banyak mengkonsumsikan karbohidrat, sedangkan lauk berupa, ikan, daging yang perolehannya lebih bersifat kegiatan mata pencaharian tradisional.

Berdasarkan hasil pengamatan di Arso, Web dan Senggi dapat direstrikan bahwa pemenuhan sandang penduduk di wilayah perbatasan masih jauh dari pemenuhan kebutuhan. Anak-anak layak sekolah umumnya tidak berseragam dan beralas sepatu. Pakaian yang lebih layak pakai tersedia 2-3 potong hanya dipakai saat kebaktian/ke gereja.

Kebutuhan Perumahan;  Pengamatan di lapangan menunjukkan hampir 100% rumah/papan hunian penduduk di seluruh wilayah perbatasan terbuat dari bahan lokal yang belum dipoles. Ada dua tipologi rumah sesuai ekologi lingkungan, yakni rumah panggung dan rumah di atas permukaan tanah. Umumnya rumah-rumah yang ada sangat sederhana dengan kelengkapan rumah tangga yang sangat jauh dari pemenuhan isi rumah tangga secara layak. Hampir semua rumah menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk penerangan, sedangkan untuk memasak penduduk menggunakan kayu bakar. Setiap rumah menggunakan penerangan berupa pelita yang menggunakan bahan bakar minyak tanah.

Kebutuhan Pendidikan; Penduduk di wilayah perbatasan berdasarkan pengamatan hampir 45% (orang dewasa) tidak dapat baca-tulis. Anak-anak usia sekolah mengikuti kegiatan belajar dengan kondisi lingkungan yang sangat tidak mendukung. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran hanya berlangsung di sekolah pada jam pembelajaran, selebihnya baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial belum memberikan perhatian dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Daerah-daerah berbatasan yang berdekatan letak denga ibu kota provinsi seperti Keerom dan Jayapura Kota terdapat bangunan sekolah dasar, tetapi tidak ada guru secara rasional. Umumnya 1 SD memiliki 3-5 orang guru. Kondisi pendidikan di daerah perbatasan sangat jauh dari sempurna. Hal ini dapat disampelkan dari beberapa desa di wilayah perbatasan di kabupaten Keerom maupun kota Jayapura. Aparat Desa pun dari sektor pendidikan sangat belum memenuhi harapan kualitas pelayanan. Contoh lemahnya pendidikan dapat dilihat di Yuwainda terdapat 1 SD (120 murid) dan 3 orang guru. Sementara semua desa-desa perbatasan di pegunungan bintang tidak terdapat sekolah. Kenyataan seperti itu mengakibatkan SDM di daerah-daerah perbatasan masih jauh dari harapan dan kualitas.

Kebutuhan Kesehatan; Kondisi kesehatan penduduk di daerah-daerah perbatasan dilihat dari dimensi kualitas maupun kuantitas masih jauh dari harapan. Desa-desa yang berbatasan di kabupaten Jayapura dan kota Jayapura, misalnya desa Yuwainda (luas wilayah 206, 79 km2) dengan jumlah KK 143 (755 jiwa) memiliki 1 Pustu, 1 Posyandu, dan 1 SD. Desa Bondo (luas 189 km2), 83 KK (468 jiwa), memiliki 1 Pustu, 1 Puskesmas, 2 Posyandu, 1 Bidan dan 1 Dokter tidak tetap. Desa Kalimo (luas 187, 83 km2), 715 jiwa(113 KK), memiliki 1 Pustu, 2 Posyandu, 1 Perawat, 1 Bidan. Dapat dikemukakan bahwa desa-desa yang berbatasan di kabupaten Keerom dan Kota Jayapura masih sedikit lebih baik dari pada desa-desa perbatasan di kabupaten Pegunungan Bintang, Bovendigul dan Merauke. Penduduk desa-desa di kawasan perbatasan mengkonsumsikan air sungai.

Kebutuhan Ekonomi; Sumber daya alam di kawasan perbatasan sangat menjanjikan, tetapi kenyataannya rakyat dikawasan perbatasan hidupnya  jauh di bawah garis layak ekonomi. Setiap KK dengan jumlah anggota rata-rata 5-7 orang tidak berhasil memperoleh 10 kg beras perbulan. Belum ada pasar di hampir semua wilayah perbatasan (kecuali Muara Tami) merupakan kenyataan bahwa hingga dewasa ini pemerintah kurang memperhatikan sektor perekonomian rakyat. Di beberapa desa di Kabupaten Keerom  mobilitas ekonomi rakyat ke Arso dilayani dengan rata-rata 1 buah angkutan desa, dan 2 – 4 kendaraan roda dua perkampung  dengan sistem pasar 2 kali perminggu menggambarkan masih lemahnya sektor ekonomi kerakyatan.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi; Semua desa-desa di kawasan perbatasan terisolir dari pusat-pusat pertumbuhan pembangunan. Tentu saja hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan kawasan perbatasan sangat tertinggal jauh dari komunitas lainnya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan. oleh sebab itu seluruh persoalan yang memposisikan kawasan perbatasan sebagai daerah terisolir dan tertinggal segera dipecahkan dengan pengisian pembangunan berupa sarana-prasarana transportasi, perencanaan pemukinan,  pengadaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan sarana-prasarana perekonomian terutama pasar. Pengembangan program sarana-prasarana hendaknya dilakukan oleh pemerintah ke kawasan perbatasan mengingat kawasan perbatasan merupakan daerah tertinggal dan terisolir.  Keadaan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi penduduk masih jauh dari harapan hidup.  Dalam kerangka itu diperlukan  percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal (local community driven development) dengan tidak meninggalkan pengetahuan dan kearifan lokal.

[1] Dr. Nomensen ST. Mambraku dan Dr Elsyan R Marlissa, Universitas Cendrawasih, Papua. Tulisan ini di sarikan dari presentasi yang dipaparkan pada Workshop Nasional Pertahanan Kawasan Perbatasan Iniversitas Pertahanan dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 1-2 November 2011

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *