Blog

Peluang Perbatasan, Pulau Lirang, Kisar, Wetar dan Pasar Timor Leste

Oleh harmen batubara

Selama ini kita belum melihat bagaimana peran BNPP dalam memfasilitasi bagi lahirnya kerja sama  kehidupan warga di pulau-pulau kecil perbatasan dengan negara tetangga. Keinginan kita sangat sederhana, yakni bagaimana BNPP bisa memfasilitasi atau menjembatani kerja sama saling sinergi antara warga kita yang berada  di pulau-pulau kecil perbatasan dengan negara tetangga. Kalau di perbatasan darat, bisa kita contohkan antara Pulau Sebatik dengan Tawau Malaysia, kalau di NTT ya antara warga kita yang ada di pulau-pulau kecil seperti P. Kisar, Lirang. Moa, Babar dll.dengan Dili, Timor Leste. Kita percaya hubungan mereka sebenarnya sudah terjalin, tetapi kalau itu lebih dioptimalkan ya akan lebih baik lagi.

Seperti di tuliskan wartawan harian, Kompas[1]  Rulan Malang (39) dan beberapa nelayan asal Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, harus menyeberang ke Dili, Timor-Leste. Hal itu dilakukan untuk membeli es batu yang akan digunakan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka. Satu balok es batu dengan bobot sekitar 2 kilogram (kg) itu dibelinya dengan harga 20 sen dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 2.600. Setiap kali ke Dili, Rulan membeli maksimal 300 balok es sekaligus untuk menghemat energi. Waktu tempuh dari Dili ke Lirang 4 jam dengan risiko pelayaran yang tinggi. Jika perahu digulung ombak, tak jarang es balokan itu dikurangi, bahkan dibuang semuanya ke laut untuk menjaga keseimbangan.

Mereka terpaksa membeli es balok ke Dili karena di Lirang tidak ada produksi es batu atau ruang pendingin penampung hasil tangkapan nelayan. Warga di pulau berpenduduk sekitar 1.300 jiwa itu hanya mengandalkan listrik tenaga surya untuk kebutuhan penerangan. Selama seminggu hasil tangkapan ditampung dan selanjutnya diangkut ke Dili untuk dijual. Modelnya ikan dijual dalam takaran ember seharga 160 dollar AS (Rp 2,08 juta) per ember tanpa melihat jenis ikan. Jika ditimbang, bobot satu ember ikan sekitar 75 kg. Artinya, 1 kg ikan itu dihargai Rp 27.733. Harga jual itu jelas merugikan nelayan karena di pasar Indonesia harga jenis ikan seperti kerapu bebek bisa mencapai Rp 300.000 per kg. Namun, nelayan tak punya pilihan karena Dili merupakan satu-satunya pasar bagi mereka.

Susahnya Akses pasar

Pemerintah lewat KKP[2] sebenarnya pada bulan agustus 2015, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha perikanan terpadu, dengan prioritas pada 15 pulau terluar. Usaha perikanan terpadu yang disiapkan mencakup penyediaan kapal ikan, kapal pengangkut, gudang pendingin, dan unit pengolahan ikan.nMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti waktu itu, seperti dilaporkan wartawan Kompas, BM Lukita Grahadyarini(27/8/2015). Pengembangan perikanan terpadu di pulau terluar akan dimulai pada 2016 untuk mendorong perekonomian wilayah. Pengembangan kawasan perikanan rakyat terpadu itu meliputi penetapan komoditas unggulan, kapal ikan, alat tangkap, serta pengolahan dan distribusi pemasaran. Terkait itu, masyarakat akan didorong membentuk koperasi yang bergerak di bidang penangkapan ikan, pengolahan, dan distribusi pasar. Hasil produksi akan didorong untuk ekspor sehingga mendorong komoditas memiliki nilai jual lebih tinggi.

Pulau-pulau terluar itu adalah Pulau Simeulue di Provinsi Aceh, Pulau Natuna (Kepulauan Riau), Pulau Tahuna (Sulawesi Utara), Saumlaki (Maluku Tenggara Barat), serta Merauke, Sarmi, dan Biak (Papua). Selain itu, Morotai (Maluku Utara), Pulau Nunukan (Kalimantan Utara), Tual (Maluku), Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur), Pengambengan (Bali), Kendal dan Cilacap (Jawa Tengah), serta PULAU KISAR (Maluku Barat Daya). Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menambahkan, dana yang disiapkan untuk pembangunan perikanan terpadu di 15 pulau terluar masing-masing sebesar Rp 100 miliar untuk tahun depan. Program tersebut direncanakan berkelanjutan, termasuk pendampingan pelaku usaha. Waktu itu bu Susi mengatakan, pihaknya juga berencana membangun sejumlah landasan pesawat di wilayah Indonesia timur mulai tahun 2016. Dibukanya akses transportasi pesawat udara dinilai akan mempercepat pengangkutan dan pemasaran ikan segar dari wilayah sumber ikan.”Pemasaran ikan segar lebih laku dan nilainya lebih tinggi. Pembangunan landasan pesawat akan mendorong pemasaran ikan segar lebih cepat, termasuk untuk ekspor,” ujar menteri Susi.

Dari data yang dihimpun Kompas, pembangunan landasan pesawat untuk multifungsi pada 2016 ditargetkan sebanyak 30 unit pada desa nelayan. Anggaran untuk pembangunan landasan tersebut senilai total Rp 40 miliar. Selain pengembangan pulau terluar, pemerintah juga akan mengalokasikan Rp 4,7 triliun pada 2016 untuk pengadaan 5.000 kapal ikan. Kapal tersebut ditujukan bagi koperasi nelayan. Tahun ini akan dibentuk 800 koperasi nelayan melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Entah bagaimana, wartawan kompas yang ke pulau ini sama sekali tidak melaporkan kelanjutan program KKP tersebut. Apakah program tersebut belum jalan?

Menharap Peran BNPP Lebih Nyata

Belum Terasa Peran BNPP dan Langkanya Infrastruktur Selain di Pulau Lirang, minimnya infrastruktur dan sulitnya akses pasar juga ditemukan di tujuh pulau yang membingkai sisi selatan hingga barat daya Maluku. Saat wartawan Kompas mengikuti rombongan jelajah wilayah perbatasan Bank Indonesia Perwakilan Maluku, akhir Maret lalu. Tujuh pulau lainnya itu ialah Kisar, Moa, Letty, Lakor, Wetar, Marsela, dan Babar. Semuanya masuk wilayah Maluku Barat Daya, dan berhadapan dengan Australia serta Timor-Leste. Di Pulau Kisar, misalnya, peternak kambing harus menunggu kapal barang dari Surabaya, Jawa Timur, untuk mengangkut kambingnya ke Timika, Papua. Waktu perjalanan dari Kisar ke Timika sekitar lima hari dan harga jualnya paling mahal Rp 2 juta per ekor. Padahal, ongkos angkut dan biaya selama di Timika, kata Gery Saununu (20), peternak, bisa mencapai separuh dari harga jual per ekornya. Potensi kambing di Kisar merupakan yang terbanyak di Kabupaten Maluku Barat Daya, bahkan Provinsi Maluku. Dari total 9.206 ekor kambing di Maluku Barat Daya pada 2014, sebagian besar berasal dari Kisar. Belum lagi domba, jumlahnya 1.768 ekor dari keseluruhan 2.225 ekor di kabupaten itu.

Kalau kita memperhatikan posisi Provinsi NTT, dan pulua-pulau Kecil yang mengitari P. Wetar, kita bisa melihat besarnya ketergantungan pulau-pulau tersebut dengan negara tetangga Timor Leste. Dalam hal seperti ini kita berharap akan adanya peran BNPP dalam hal pasilitasi agar negara tetangga tersebut dapat memberikan berbagai kemudahan berupa, akses dan kerja sama yang saling membesarkan kepada warga kita yang berada di pulau-pulau kecil  yang berada di  sekitar wilayah perbatasan Timor Leste. Kita percaya selama ini, Timor Leste sebenarnya sudah banyak membantu warga kita  tersebut.

Pulau Kisar juga dikenal sebagai penghasil jeruk di Maluku. Petani jeruk umumnya menjual hasil panen ke Ambon atau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jeruk diangkut dengan kapal perintis selama dua hari dalam cuaca normal. Jika gelombang tinggi, bisa memakan waktu lebih lama lagi dan kualitas hasil panen menurun sehingga harga jualnya anjlok. Begitu pula kerbau di Pulau Moa, pusat kabupaten itu. Amstrong Laipuka (22), penggembala kerbau, menuturkan, kerbau di Moa umumnya dijual kepada pembeli dari Sulawesi Selatan, yang datang menggunakan kapal sendiri. Harga per ekor bervariasi, Rp 12 juta-Rp 15 juta. Padahal, harga kerbau di Sulawesi dikabarkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan harga di Moa.

Kompas juga menuliskan bahwa, Peternak berharap pemerintah bisa membuatkan akses pasar. Selain itu, mereka juga menginginkan ada kapal pengangkut ternak yang beroperasi dari wilayah Maluku Barat Daya ke Pulau Jawa, atau wilayah lain di Indonesia. Saat ini, sudah ada kapal pengangkut ternak yang melayari rute Kupang ke Jawa. “Jika tidak, harga jual kerbau akan terus dikendalikan tengkulak. Mereka tak punya pilihan untuk mendapatkan uang buat membeli bahan kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, atau untuk berobat,” kata Amstrong. Minimnya infrastruktur, akses pasar, dan sarana transportasi menyebabkan harga barang di perbatasan melangit. Dari delapan pulau yang disinggahi Kompas, harga bensin rata-rata Rp 15.000 per liter. Bahkan, di Pulau Marsela dan Wetar, harga bensin Rp 20.000 per liter. Jika sedang langka, harganya bisa mencapai Rp 50.000 per liter.

Akses telekomunikasi warga di Pulau Lirang dan Wetar terpaksa menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator Timor-Leste, yang berbiaya tinggi. “Ketersediaan infrastruktur dan transportasi merupakan syarat utama untuk menekan biaya,” kata Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Joko Triono. Kondisi demikian membuat masyarakat sulit keluar dari cengkeraman kemiskinan. Mereka seolah abadi dalam ketidakberdayaan ekonomi di tengah anugerah potensi sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun laut. Saat menyinggahi delapan pulau dari Marsela hingga Lirang, yang membentang 273 mil laut atau 505,5 km, terekam sejuta asa. Beberapa warga berharap Presiden Joko Widodo menyempatkan diri blusukanke pulau-pulau terpencil itu agar bisa melihat dan merasakan Indonesia yang seutuhnya.

[1] http://print.kompas.com/baca/2016/04/28/Mereka-Juga-Ingin-Merasakan-Indonesia

[2] http://print.kompas.com/baca/2015/08/28/Usaha-di-15-Pulau-Terluar-Diprioritaskan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *