Prof. Dr.Hasjim Djalal,MA. Batas Laut wilayah lainnya yang belum ditetapkan adalah dengan Filipina...!!!

Prof. Dr.Hasjim Djalal,MA. Batas Laut wilayah lainnya yang belum ditetapkan adalah dengan Filipina karena terkaitnya masalah kawasan Laut disebelah selatan Mindanao.. yang oleh Filipina di-claimed sebagai Laut Wilayah Filipina berdasarkan Perjanjian Amerika-Spanyol tahun 1898. Tetapi tidak ada negara yang mengakui claim Filipina tersebut, termasuk Amerika Serikat sendiri. Perlu dicatat bahwa Filipina tidak meng-claim pulau Miangas, walaupun meng-claim bahwa pulau Miangas memang adalah pulau Indonesia berdasarkan arbitrasi Max Huber tahun 1928, tetapi pulau tersebut terletak didalam kawasan laut yang dituntut oleh Filipina. Perlu memang menuntaskan penyelesaian perbatas laut antara Indonesia dan Filipina ini.

Click here for more >>

Negara Kepulauan yang berciri Nusantara

Selain mengenai penetapan batas-batas Laut Wilayah dengan negara-negara tetangga!!!

Selain mengenai penetapan batas-batas Laut Wilayah dengan negara-negara tetangga, maka akhir-akhir ini banyak perhatian masyarakat ditujukan untuk mengamankan pulau-pulau terluar dan terpencil Indonesia yang sebagian malah tidak berpenduduk. Setelah kekalahan Indonesia dalam pulau Sipadan dan Ligitan, perhatian tersebut menjadi meningkat, demi untuk memelihara kesatuan wilayah Indonesia dan keutuhan NKRI. Perhatian tersebut adalah sangat wajar.

Click here for more >>

Warning: Illegal string offset 'disable_postoptin_global' in /home3/batas/public_html/wp-content/plugins/premium-list-magnet/plm.php on line 1220

Oleh:Prof. Dr.Hasjim Djalal,MA

7. Undang-Undang Dasar Indonesia dalam pasal 25A menyatakan bahwa “Negara Kesatuan RI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.  Ini berarti bahwa batas-batas wilayah Indonesia harus ditetapkan dengan Undang-undang.  Seperti telah dikemukakan, telah ada beberapa Undang-undang untuk itu, yaitu UU No 6 tahun 1996 yang dilengkapi dengan PP No 61 tahun 1998 dan PP no 38 tahun 2002.  Sepanjang yang berkaitan dengan negara-negara tetangga di mana batas wilayah Indonesia itu, yaitu batas Laut Wilayah/Laut Teritorial tumpang tindih, maka batas wilayah laut RI perlu memang ditetapkan melalui perjanjian dengan negara-negara tetangga.  Sampai sekarang sudah ada Perjanjian Perbatasan disebagian Selat Singapura dengan Singapura, dan di Selat Malaka dengan Malaysia yang lebarnya kurang dari 24 mil.  Kedua perjanjian itu telah disahkan dengan Undang-undang.  Namun demikian, sangat penting sekali menuntaskan batas tersebut dengan Singapura yang sampai sekarang masih belum tuntas.  Kemudian masih diperlukan suatu Perjanjian Segi-tiga antara Indonesia dan Singapura dan Malaysia untuk laut disebelah barat dan sebelah timur selat Singapura.  Di samping itu, “hak-hak” NKRI terhadap kawasan laut juga perlu ditetapkan dengan UU, yaitu hak NKRI atas Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara, Laut Wilayah, Zona Berdekatan, ZEE, Landas Kontinen, Laut Bebas, dan Dasar Laut Internasional.

8. Batas Laut wilayah lainnya yang belum ditetapkan adalah dengan Filipina karena terkaitnya masalah kawasan Laut disebelah selatan Mindanao yang oleh Filipina di-claimed sebagai Laut Wilayah Filipina berdasarkan Perjanjian Amerika-Spanyol tahun 1898.  Tetapi tidak ada negara yang mengakui claim Filipina tersebut, termasuk Amerika Serikat sendiri.  Perlu dicatat bahwa Filipina tidak meng-claim pulau Miangas, walaupun meng-claim bahwa pulau Miangas memang adalah pulau Indonesia berdasarkan arbitrasi Max Huber tahun 1928, tetapi pulau tersebut terletak didalam kawasan laut yang dituntut oleh Filipina.   Perlu memang menuntaskan penyelesaian perbatas laut antara Indonesia dan Filipina ini.

9. Selama puluhan tahun ini, khususnya sejak 1969, Indonesia telah banyak menyelesaikan batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangganya, kecuali dengan Filipina, Palau dan sebagian PNG di utara Irian (Papua).  Usaha-usaha inipun perlu terus dilanjutkan.

10. Sepanjang yang berkaitan dengan batas Contiguous Zone, belum ada satupun batas yang ditetapkan dengan negara-negara tetangga.  Malah Indonesia sampai sekarang belum lagi mengundangkan ketentuan-nya mengenai Zone ini, walaupun seluruh negara tetangga Indonesia telah mengundangkannya.  Disinilah kelalaian Indonesia yang sangat menonjol.  Karena itu sangat pentinglah bagi Indonesia untuk menetapkan ketentuan perundang-undangannya mengenai Contiguous Zone ini dan kemudian merundingkan batas-batasnya dengan negara2 tetangga terkait, khususnya dengan Thailand, Malaysia, Philipina dan Australia.

11. Sepanjang yang berkaitan dengan batas ZEE, juga usaha Indonesia belum banyak berhasil.  Barulah dengan Australia tercapai kesepakatan mengenai batas ZEE ini, tetapi sepanjang tahu saya perjanjian itu juga belum diratifikasi oleh Indonesia.  Karena itu juga perlu diambil tindakan-tindakan hukum untuk meratifikasi Perjanjian batas ZEE dengan Australia tersebut, baik melalui UU atau melalui PP atau KepPres.  Di samping itu usaha penetapan batas ZEE dengan negara tetangga lainnya disebelah utara Indonesia juga perlu digalakkan, khususnya dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, dan batas-batas segitiga ZEE yang terkait.

12.  Khusus mengenai batas dengan Timor Timor, beberapa ketentuan perundang-undangan juga perlu diselesaikan. Seingat saya, integrasi TIMTIM kedalam NKRI dahulu dilakukan dengan UU No 17 tahun 1976. Dengan telah lepasnya Timtim menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri, maka kiranya UU No 17 tahun 1976 tersebut perlu dicabut oleh DPR. Hal ini belum pernah dilakukan oleh DPR, 5 tahun sejak Timtim lepas dari Indonesia dalam tahun 1999.  Kemudian, Indonesia memang perlu menegaskan kembali batas-batas daratnya dengan Timtim, dan kemudian merundingkan batas-batas Laut Wilayah, Zona Tambahan, Zona Ekonomi, dan Landas Kontinen dengan Timtim.  Perlu dicatat bahwa Pulau Batek yang akhir-akhir ini ramai diperdebatkan, jelas pulau Indonesia, dan dalam peta lampiran UU N0 4 Prp tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia pulau Batek jelas terletak dalam Perarairan Nusantara Indonesia dan hal ini selama ini tidak pernah dipersoalkan oleh Pemerintah Portugis.

13.  Selain mengenai penetapan batas-batas Laut Wilayah dengan negara-negara tetangga, maka akhir-akhir ini banyak perhatian masyarakat ditujukan untuk mengamankan pulau-pulau terluar dan terpencil Indonesia yang sebagian malah tidak berpenduduk. Setelah kekalahan Indonesia dalam pulau Sipadan dan Ligitan, perhatian tersebut menjadi meningkat, demi untuk memelihara kesatuan wilayah Indonesia dan keutuhan NKRI. Perhatian tersebut adalah sangat wajar.

14. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Pasal 2(3)2 UU no. 25/2000 tanggal 6 Mei 2000 menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam kaitannya dengan otonomi daerah mencakup kewenangan “penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil”.

15.  Dalam hubungan ini perlulah dicatat ketentuan-ketentuan Hukum Internasional mengenai bagaimana caranya sesuatu negara dapat memperoleh atau kehilangan sesuatu wilayah.  Cara-cara tersebut adalah:

  •  Melalui “accreation, yaitu pertambahan wilayah karena alamiah, misalnya karena endapan yang disebabkan oleh aliran sungai ataupun karena proses vulkanik atau tectonik yang menumbuhkan pula pulau atau wilayah darat baru.  Proses alamiah tersebut dapat juga menghilangkan bagian-bagian tertentu dari wilayah sesuatu negara.
  • Melalui “cession, yaitu karena penyerahan oleh negara lain kepada sesuatu negara, baik karena pembelian/penjualan (seperti Amerika Serikat memperoleh Alaska karena membelinya dari Rusia) atau pun karena melalui persetujuan pertukaran atau penyelesaian sesuatu kawasan di daerah perbatasan, demi untuk memudahkan pengaturan administrative ataupun karena alasan-alasan budaya dan cultural, ataupun karena keperluan penyelesaian kesepakatan perbatasan.
  • Melalui “succession atau pewarisan, baik karena munculnya negara baru ataupun karena tindakan-tindakan separatis.  Indonesia dapatlah dikatakan “mewarisi” wilayah Hindia Belanda dari Belanda pada waktu merdeka, tetapi Bangladesh dapat dikatakan memperoleh wilayah negaranya karena “separation” dari Pakistan yang lama yang kemudian pecah menjadi Pakistan dan Bangladesh.
  • Dahulu juga ada peroleh wilayah karena “subjugation/conquest atau penaklukan. Dizaman kolonial dan zaman sebelumnya, sangat biasa sesuatu negara melalui perang dan kemudian merampas wilayah negara yang kalah untuk menjadi wilayahnya sebagaimana banyak terlihat di Eropah dan di Asia. Kini modalitas ini tidak lagi diakui oleh Hukum International, terutama sejak perang agressi telah lama dinyatakan tidak lagi sah, khususnya sejak berlakunya Piagam PBB.
  • Melalui “discovery atau penemuan yang juga banyak dilaksanakan dalam abad ke 19 yang lalu, khususnya di zaman kolonial.  Negara-negara Eropa pada waktu itu merasa bahwa sebagian besar dari wilayah di dunia, khususnya wilayah darat dan pulau-pulau terpencil, walaupun berpenduduk, belum “ditemukan” oleh Negara-negara Eropa yang lain, yang kemudian mereka anggap sebagai wilayah mereka berdasarkan konsep “res nullius dan “discovery” ini.  Kini kiranya konsepsi ini juga sudah tidak berlaku lagi.  Malah untuk Antarktika pun konsep discovery ini telah lama ditantang, dengan mengatakan bahwa Antarktika harus terbuka untuk semua bangsa.  Demikian pula halnya dengan outer space, juga tidak dapat lagi di claimed sebagai wilayah sesuatu negara berdasarkan konsep “discovery” ini.  Perlu dicatat bahwa Indonesia bersama beberapa Negara khatulistiwa pernah menuntut kedaulatan wilayah atas GSO (Geo Stationary Orbit) yang terletak + 36.000 km di atas permukaan bumi, tetapi tuntutan ini mendapat tantangan yang sangat berat dan karena itu tidak berhasil.
  • Yang barangkali masih relevant adalah perolehan atau pemantapan perolehan wilayah melalui “prescription”, yaitu penguasaan sesuatu wilayah untuk waktu yang cukup lama secara terus menerus secara damai oleh sesuatu pemerintahan tanpa mendapatkan tantangan yang serius dari negara lain (“effective control”).  Konsep “effective control” inilah yang berlaku dalam kasus pulau Miangas, dan yang kemudian juga diterapkan atas kasus Sipadan dan Ligitan.
  • Akhirnya, perolehan wilayah juga dapat terjadi karena “perkembangan dan perubahan hukum internasional.  Indonesia memperoleh kewilayahan atas perairan Indonesia dan perolehan hak-hak berdaulat atas ZEE dan Landas Kontinen serta perolehan kewenangan atas Zona Tambahan, adalah karena usaha-usahanya memperjuangkan kepentingan tersebut dalam Konperensi Hukum Laut PBB yang kini telah diakui oleh seluruh Dunia.  Dengan perkembangan Hukum Laut Internasional yang baru itu, Indonesia memperoleh wilayah laut sekitar 3 juta km2, dan hak-hak berdaulat atas laut seluas 3 juta km lagi.  Ini berarti bahwa kawasan kekayaan alam Indonesia yang dahulu hanyalah kira-jira 2 juta km2 (1945), dalam tahun 1957 berkembang menjadi 5 juta km2 dan, sejak 1982 berkembang menjadi 8 juta km2, 6 juta km2 di antaranya ada di laut atau 3 kali dari daerah darat.  Sementara itu, wilayah udara Indonesia telah meluas dari kira-kira 2 juta km2 dalam tahun 1945 menjadi 5 juta km2 setelah UNCLOS 1982. ( Bagian II)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge