Minimnya Infrastruktur, Terseok-seok di Perbatasan
Tidak susah menilai sejauh mana pembangunan di suatu daerah berlangsung. Salah satunya, lihat saja kondisi jalan akses ke daerah itu, niscaya Anda bisa menilai apakah daerah itu tersentuh pembangunan dengan baik atau sebaliknya.
Hari masih pagi ketika sebuah truk berwarna kuning mencoba menapaki jalan tanah yang menanjak di perbatasan Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akhir Januari lalu. Deru kencang mesin truk diikuti putaran roda belakang ternyata tidak membuat truk beranjak dari jalan becek yang memiliki kemiringan sekitar 45 derajat itu. Usaha kernet dan sejumlah warga setempat untuk mendorong truk terasa sia-sia, apalagi truk itu mengangkut perlengkapan jaringan listrik seberat hampir 3 ton.
”Sudah dua hari kami menginap di sini karena jalan becek dan truk tidak bisa lewat,” kata Didik Martono (37), sopir truk.
Jalan tanah yang sedianya dijadikan jalan lintas negara yang menghubungkan ibu kota Sambas ke perbatasan Biawak, Malaysia, sepanjang 88 kilometer tersebut memang menjadi becek jika diguyur hujan beberapa saat. Sedikitnya ada tiga tanjakan curam yang sulit dilalui jika jalan diguyur hujan dan hanya mobil berpenggerak ganda yang bisa melintasi jalan itu.
Mobil jip berpenggerak ganda yang kami tumpangi pun sempat tergelincir saat berjalan menurun dan hampir saja menabrak tebing di tepi jalan. Beruntung mobil bisa berhenti setelah terjerembab di selokan. Mobil bisa keluar setelah penggerak ganda diaktifkan. Berkat penggerak ganda itu pula kami bisa menarik truk Didik melewati tanjakan tadi.
Di jalan menanjak itu pula dijumpai belasan pengendara motor yang masing-masing mengangkut 2-3 kuintal gula dari Malaysia. Mereka antre melewati tanjakan tersebut karena sepeda motor dengan beban melebihi kapasitasnya itu hanya bisa lewat jika dibantu didorong. Mengendarai sepeda motor dengan beban sedemikian berat saja sulit, apalagi di jalan hancur seperti itu.
Didik dan kernetnya pun turut membantu mendorong mereka yang biasa disebut ”pengojek gula” itu. ”Dua hari di sini mungkin ada puluhan pengojek gula yang kami bantu dorong,” kata Didik.
Kami juga melihat sendiri dua di antara pengojek gula itu ada yang terjatuh saat didorong melewati tanjakan licin. Bahkan, satu di antaranya terjatuh dengan posisi kaki tertindih mesin sepeda motor sehingga ia pun mengerang kesakitan. Lagi-lagi ”beruntung” karena kakinya tidak sampai patah.
”Dua-tiga kawan kamek be ada yang patah kaki ketimpe motor. Itu sudah jadi risiko kamek meski untung ojek gula paling-paling hanya Rp 150.000-Rp 200.000 sekali jalan,” kata Mus (42), pengojek gula asal Kartiasa, Sambas, dengan logat Melayu.
Selain jalan akses utama di perbatasan, jalan menuju dusun di sana sebagian besar juga masih tanah dan akan berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan. Aktivis Lembaga Gemawan bernama Salman yang hampir dua tahun terakhir mendampingi masyarakat di sana mengaku sudah terbiasa jatuh bangun di jalan becek itu.
Potret jalan di perbatasan Kalbar hampir sama seperti itu. Saat musim hujan jalan tanah menjadi becek dan pada musim kemarau jalan penuh debu. Dari lima kabupaten di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, hanya satu jalan akses yang sudah teraspal, yakni jalan akses Entikong di Kabupaten Sanggau. Itu pun masih banyak dijumpai lubang jalan.
Di tengah belum mulusnya jalan akses di perbatasan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalbar justru tetap ngotot membuka pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) di Sajingan dan Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Fasilitas PPLB di dua wilayah kita itu memang siap dioperasikan, tetapi, seperti diuraikan di atas, jalan aksesnya yang belum teraspal jelas belum layak dijadikan jalan lintas negara. Sementara di sisi negara tetangga, jalan aksesnya sudah terbangun mulus hingga ke ibu kota Serawak di Kuching, tetapi fasilitas PPLB masih dalam tahap pembangunan.
Dalam sejumlah pemberitaan di Kalbar, ada kesan sedikit menyudutkan pemerintah negeri jiran karena belum juga menyelesaikan pembangunan PPLB dan menunda kesepakatan pembukaan PPLB di kedua wilayah itu. Jika mau jujur, Indonesia juga belum siap sepenuhnya karena akses jalan lintas negara belum selesai dibangun.
Konsul Malaysia di Pontianak Zairi Basri kepada Kompas mengungkapkan, pada dasarnya Malaysia menginginkan pembangunan di perbatasan dua negara setara. Kalaupun ada kesenjangan, jaraknya tidak terlalu lebar sehingga tidak sampai menimbulkan dampak sosial, ekonomi, ataupun politik bagi dua negara serumpun.
Jalan akses perbatasan di Indonesia, misalnya, ia berharap bisa terbangun dengan baik sehingga dampak dari pembangunan PPLB tidak hanya dirasakan warga di lini satu perbatasan saja, tetapi juga masyarakat lebih luas.
Jika demikian adanya, apakah kita masih tetap ngotot membuka PPLB di Sajingan dan Badau, sementara jalan aksesnya masih hancur?
Seorang kawan pernah berkelakar, justru tetap kita buka saja PPLB di Sajingan dan Badau, lantas kita promosikan sebagai ”wisata offroad”. Nah lho….( Oleh C Wahyu Haryo PS, Kompas, 22/2/2010)
