Mewujudkan Wilayah Perbatasan Jadi Halaman Depan Bangsa

Susahkah membangun wilayah perbatasan itu? Sebenarnya apa sesungguhnya persoalan di sana?  Selama ini yang kita dengar; orang daerah selalu mendramatisasi masalah perbatasan, ujung-ujungnya hanya untuk mencari dana tambahan. Setelah dana mereka dapatkan, bukan perbatasan mereka bangun. Tetapi daerah-daerah disekitar ibu kota kabupatennya. Saya lalu ingat laporan kompas 30/9/2011. Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, menghadapi masalah yang kompleks, dari mahalnya kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, sedikitnya infrastruktur jalan, hingga sulitnya menarik investor. Untuk itu dibutuhkan keberpihakan pemerintah pusat agar masyarakat di perbatasan tak selamanya bergantung pada negara tetangga, Malaysia.

Demikian Bupati Nunukan Basri dalam Workshop Nasional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-the Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Custom, Immigration, Quarrantine, and Security (CIQS), Kamis (29/9). BIMP-EAGA yang dibentuk 1994 itu merupakan kerja sama antara empat negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan. APBD Nunukan tahun ini Rp 1,2 triliun, jauh dibandingkan Karawang (Jawa Barat) yang hanya Rp 600 miliar. Namun, biaya kebutuhan pokok, BBM, dan biaya hidup di Nunukan tinggi. Batu dan semen pun didatangkan dari Malaysia. ”Jika di Jawa biaya membuat 1 kilometer jalan cukup Rp 1 miliar, di Nunukan bisa Rp 3 miliar. Harga semen di (Kecamatan) Krayan saja sebesar Rp 300.000 per zak,” ujar Basri.

Sekitar 90 persen kebutuhan warga Nunukan, termasuk BBM dan daging ayam, dipasok dari Malaysia. Pasokan dalam negeri mengandalkan kapal dari Tarakan dan Sulawesi. Kenyataan mata uang Malaysia (ringgit) lebih ”berharga” dari rupiah karena satu ringgit setara Rp 2.900 membuat daya beli warga perbatasan makin berat. Tidak hanya itu, penerangan listrik pun belum merata. Padahal, Nunukan, dari sisi sumber daya alam seperti minyak, amat kaya. Hal tersebut terbuka potensi untuk direbut Malaysia jika segala potensi perbatasan tidak diberdayakan.

Dorongan untuk konektivitas antarempat negara ini telah dilakukan melalui sektor CIQS. Menurut Kepala Pusat Karantina Badan Karantina Pertanian Arifin Tasrif, Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan perlu dibenahi serta ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga bisa setara dengan pelabuhan ”tetangga”, yakni Pelabuhan Tawau, Sabah, Malaysia. ”Ini setidaknya bisa memperlancar arus barang, jasa, dan orang,” kata Arifin. (PRA)

Membalik Paradigma

Kalau memang infrastrukturnya minim kenapa pembangunannya tidak di balik saja, ganti paradigmanya. Lakukan pembangunan dengan memulainya dari pusat-pusat bisnis negara tetangga; artinya lakukan kerja sama dengan Malaysia agar proses pembangunan jalan di perbatasan kita di mulai dari Malaysia; dengan demikian baik pasir,semen, dan semua kebutuhan pembangunan di datangkan dari Malaysia. Dengan demikian proses pembangunannya lebih sederhana dengan harga-harga yang lebih terjangkau. Meski secara sederhana terlihat hal seperti itu lebih menguntungkan pihak negara tetangga, tentunya bukan jadi halangan, tokh yang perlu di lihat adalah manfaatnya.

Terus terang Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penanganan Wilayah Perbatasan jumlahnya cukup banyak ada 25 L/K, kemudian ada 71 pejabat eselon satu yang selama ini terlibat dalam menangani wilayah perbatasan dengan misi untuk menjadikan Wilayah Perbatasan menjadi halaman depan bangsa. Saya kebetulan pernah bekerja di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang termasuk tergolong salah satu yang super sibuk dalam mengolah berbagai kebijakan terkait wilayah perbatasan dan itu semua saling terkait dengan ke 25 L/K lainnya. Boleh dikatakan sampai tumpul rasanya jari tangan ini baik itu dalam mempersiapkan makalahnya, Kajian akademisnya, Kebijakannya serta berbagai program terkait batas yang harus di rapatkan, di lokakaryakan, di seminarkan dan seterusnya dan seterusnya. Hal seperti itu memang perlu, menyatukan visi dan menyiapkan Kebijakan. Tetapi sungguh semua itu belum menyentuh sama sekali persoalan rakyat di perbatasan.

Bayangkan kita bekerja sama dengan daerah untuk membantu mereka membuat Rencana pengembangan wilayah perbatasannya, perencanaan itu kita padukan dengan Konsep pembangunan nasional, baik dalam bentuk Penentuan Kawasan Strategi Nasional maupun penentuan Lokasi Prioritas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Kemudian konsep itu kita padukan dengan Kebijakan Pertahanan Negara, kita lihat kembali seperti apa konsep Pertahanan Defensip Aktif Kodam setempat dan kita kaitkan pula dengan Dislokasi Pertahanan Negara Tetangga, lalu dipadukan pula dengan konsep “safety Belt nasional” kita di wilayah perbatasan. Pendek cerita, semua upaya itu baru kerkutat di sana. Namun demikian secara fisik, kehadiran kita ke wilayah itu sudah silih berganti. Mulai dari tingkat Menteri, Dirjen, Direktur dst.dst. Sehingga warga di perbatasan itu sungguh heran dan ga habis pikir. Menurut mereka hanya Malaikat saja lah yang belum datang ke wilayah perbatasan, tetapi sayangnya tidak membawa perubahan apa-apa (secara fisik). Malah mereka sungguh sangat direpotkan oleh tamu-tamu tersebut.

Bangun Juga Warganya

Padahal sesungguhnya yang mereka butuhkan sungguh sederhana, yakni bagaimana agar warga di daerah ini punya kemampuan memiliki asset produksi yang bisa memberikan mereka kehidupan. Jadi secara sederhana sebenarnya bagaimana agar Potensi yang ada di wilayah perbatasan itu bisa dikembangkan, mampu memberikan kehidupan. Misalnya bagaimana kalau setiap kk punya lahan pertanian ( bisa padi, coklat, karet, kopi dll sesuai potensi) atau tambak nelayan  yang mampu memberikan mereka penghasilan. Berbarengan dengan itu pemda juga diharapkan membangun infrastruktur yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Caranya juga cukup sederhana, bisa memakai pola transmigrasi (khusus warga lokal), diberi lahan 2 ha, lahannya dibantu penyiapannya, bibitnya, pupuknya, obat hamanya, penyuluh lapangannya atau ppl, dan biaya hidup mereka selama proses pembangunan asset mereka.

Harapan Pada BNPP

Bayangkan betapa sederhana sebenarnya konsep yang diperlukan kalau ada niat untuk membantu warga di pedalaman atau wilayah perbatasan, agar mampu mempunyai asset produksi yang bisa membuat mereka bisa berdiri tegak dan percaya diri, karena mampu dan punya penghasilan secara mandiri. Yakni dengan mengembangkan konsep trans yang sudah ada, kemudian di operasikan agar bisa menjangkau warga perbatasan, pedalaman atau daerah tertinggal. Untuk BNPP bisa menunjuk atau mengajak Kementerian tersebut agar dapat jadi ujung tombak. BNPP tinggal mensinkronkan pembangunan warga tersebut dengan pembangunan infrastruktur yang secara riel diperlukan untuk meningkatkan roda ekonomi di wilayah tersebut, dan sekaligus menjadikan Wilayah perbatasan jadi halaman depan bangsa. Kalau warga yang ada sudah punya dan mampu berproduksi komoditas unggulan, maka percayalah geliat ekonomi wilayah pasti akan nyata.

Tanaman Karet Rakyat

Saya tertarik pada tulisan sdr Erwin Edhi Prasetya ( Kompas/19/3/2011), yang mengisahkan perjuangan Pastor Cornelis JJ de Rooij di Papua dalam rangka mencari asset produksi yang paling cocok dengan warga papua. Menurutnya ”Tanaman karet paling cocok dengan tanah Papua. Karet juga paling cocok untuk orang Papua,” ungkap Pastor Cornelis JJ de Rooij. Ia meyakini, tanaman karet bisa membantu masyarakat asli Papua dari keterbelakangan dan kemiskinan.”Ada empat alasan kenapa karet cocok untuk Papua, yaitu sesuai dengan kondisi tanah Papua, tidak perlu pupuk, tidak ada hama, dan sepanjang tahun masyarakat bisa memetik hasilnya,” kata Pastor Kees, sapaannya.

Semua itu berawal pada 1987, saat Gereja menjalankan misi mengangkat perekonomian masyarakat pedalaman di Kabupaten Boven Digoel dan Distrik Kepi, Kabupaten Mappi. Caranya, menghidupkan kembali perkebunan karet. Kees, yang tertarik pada bidang pertanian, sempat ikut kursus singkat tentang budidaya karet. Dia bertugas memimpin misi itu.

Mengapa memilih tanaman karet? ”Tahun 1960 Belanda menanam karet di pedalaman Papua setelah melakukan penelitian. Hasilnya, tanah Papua memang cocok untuk karet. Maka, dibukalah berhektar-hektar perkebunan karet,” katanya. Penanaman karet diikuti pelatihan penyadapan karet untuk penduduk asli Papua, yang dirintis tahun 1971 oleh Pastor Joseph Nuy MSC. Mereka mendatangkan orang Jawa dan mendirikan rumah sadap, pengolahan, serta pengasapan. Namun, tahun 1980 penyadapan karet terhenti.

”Tahun 1987-1988 kami mendatangkan ribuan bibit pohon karet dari Salatiga (Jawa Tengah) ke Distrik Kepi, Distrik Bade (Kabupaten Mappi), dan Distrik Getentiri (Kabupaten Boven Digoel),” katanya. Untuk percontohan, Gereja membuka kebun karet seluas 2,5 hektar. Setelah itu, warga pedalaman mulai mengikuti dengan menanami sekitar 1 hektar lahan. Pohon karet yang ditanam warga mulai 70 batang sampai 100 batang.

Bersamaan dengan itu, Kees yang menjalani tugas di pedalaman Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, sejak tahun 1969 terus berkelana ke pedalaman memberi penyadaran, penyuluhan, dan pelatihan budidaya karet kepada masyarakat Suku Muyu, Auyu, dan Mandobo.

”Kami melatih mereka merawat karet. Sebagai contoh, cabang pohon besar harus dipangkas agar sadapan lebih baik,” katanya. Kerja keras itu menunjukkan hasil saat karet dapat disadap tahun 2003. ”Awalnya kami bisa mendapat 4 ton (per bulan) sadapan karet dengan harga (jualnya) Rp 3.500 per kilogram (kg). Pada tahun-tahun berikutnya hasil menyadap karet warga semakin banyak dan harga terus naik, Rp 4.700 per kg, lalu Rp 5.200 per kg, sampai sekarang Rp 25.000 per kg. Produksinya pun bertambah menjadi sekitar 10 ton per bulan,” katanya.

Perkebunan karet rakyat rintisan Kees berkembang pesat. Di Distrik Getentiri dan Distrik Waroko, Kabupaten Boven Digoel, misalnya, terdapat 300 hektar kebun rakyat. Di Distrik Bade, Kabupaten Mappi, sekitar 1.000 hektar dan di Kepi sekitar 1.000 hektar. Ratusan keluarga dari Suku Mappi, Muyu, Auyu, dan Mandobo terlibat dalam perkebunan karet itu.”Masyarakat menikmati hasilnya. Mereka bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi di Merauke, bahkan ada yang mampu mengangkat anak asuh dan membiayai sekolah mereka,” katanya.