Blog

Mercu Suar di Tanjung Datu, Cerminan Kemampuan Penanganan Batas Kedaulatan NKRI

Mercu Suar di Tanjung Datu, Cerminan Kemampuan Penanganan Kedaulatan NKRI

Oleh harmen batubara

Nasib Tanjung Datu memang selalu jadi pemberitaan, Pusat (pemerintah pusat) baru teringat wilayah ini saat mau dicaplok oleh Malaysia. Seperti saat ini. Tanjung Datu tiba-tiba terkenal kembali setelah TNI Angkatan Laut mengusir petugas Malaysia yang tengah membangun mercusuar. Padahal Malaysia itu selalu melihat kelemanahan kita,misalnya saat kita lagi pesta PilPres, mereka coba bangun Mercu Suar. Padahal, kesepakatan terkait perbatasan itu kalau mau membangun apa-apa meski di daerah sendiri, minimal harus koordinasi dan sama-sama membangunnya. Tapi Malaysia selama ini selalu berlagak pilon, seolah tidak paham dan nggak peduli dengan perasaan tetangga.

Infrastruktur di Tanjung Datu memang masih sangat terbatas, dan kalaupun ada kualitasnya sangat buruk. Jalanan belum tertata rapi. Bahkan banyak yang belum diaspal. Tak cuma jalanan, listrik juga belum ada. Gustian, warga Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, mengatakan, saban hari warga harus menyalakan genset untuk mendapatkan listrik. Tentu saja, bagi warga miskin tak mampu membeli pembangkit mini ini.

“Kami paling tidak menghabiskan hampir Rp500 ribu tiap bulan untuk bahan bakar saja,” katanya.Wajar saja, bensin bersubsidi di sana, yang di Jakarta dijual Rp6.500, bisa sampai Rp16 ribu per liter. Hampir tiga kali lipatnya.  “Ini tentunya sangat tinggi,” tuturnya. Itu baru jalan dan penerangan. Untuk komunikasi lebih mengerikan. Tower BTS memang sudah di bangun. Pembangunannya pun persis setelah peristiwa Camar Bulan mencuat tempo dulu.

Di desanya itu tak ada yang jual pulsa. Masyarakat membeli di ibu kota kecamatan dan kabupaten, Paloh dan Sambas.  Tidak tanggung-tanggung, karena malas bolak-balik dengan jarak jauh, warga ada yang beli pulsa Rp1 Juta. Tapi nahas, tiba-tiba sinyal hilang, ponsel tidak bisa digunakan. “Pulsa hangus karena kadaluarsa, ” katanya. Memang, BTS ini hanya berfungsi tiga bulan. “Setelah itu sudah tidak bisa digunakan lagi.”

Sebagai masyarakat perbatasan, dia berharap Pemerintah Indonesia lebih tanggap dan sigap melihat permasalahan ini, bila tidak ingin wilayahnya diambil Malaysia. “Kami hanya ingin pemerintah serius menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan. Dan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya( VivaNews,Minggu, 25 Mei 2014)

Masalah Tanjung Datu

Di wilayah Tanjung Datu memang ada beberapa masalah yang terkait kedaulatan negara. Pertama masalah Camar Bulan, Indonesia seolah tidak bisa mempertahankan tanahnya dan sepertinya akan menyerahkan tanah seluas 1500 ha pada pihak Malaysia. Yang ribut itu justeru diantara para petinggi Indonesia itu sendiri. Antar mereka yang semangat memihak pihak Malaysia dan mereka yang menginginkan agar Indonesia itu berjuang untuk membela kedaulatannya. Pihak pertama, alasan mereka mau melepas Kedaulatan di Tanjung Datu, menurut mereka persoalannya karena MOUnya sudah ditanda tangani pada tahun 1978. Meski menurut ahli hukum Internasional Hikmahanto Juwana, MOU bisa saja dibatalkan kalau itu merugikan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan itu. Alasan tambahan mereka untuk membenarkan klaim Malaysia itu, karena takut nantinya negara tetangga lain ikut klaim terkait perbatasan Indonesia yang dibagian lainnya. Cobalah berpikir sederhana, apakah ini bukan alasan yang aneh dan sama sekali tidak masuk akal. Apakah batas negara itu ditegaskan dengan semangat Tipu-tipu? Intinya yang terlihat bahwa perunding perbatasan Indonesia itu, tidak mau repot.

Kemudian ada persoalan Gosong Niger. Ini masalahnya lebih menyedihkan lagi. Sesuai Unclos 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan sudah menerapkannya, tetapi tokh seperti biasa Malaysia tidak mau terima dan seperti biasa Indonesia tidak bisa apa-apa. Sungguh ini sangat memalukan. Kita ini negara yang aneh sudah semangat berundingnya “LETOI” dan sepertinya tidak mampu pula menegakkan kedaulatannya.Jadi yang jadi Tim tegas batas negara kita itu, sebetulnya mau memperjuangkan apa? Kalau generasi PERUNDING YANG SEKARANG NGGAK MAMPU, ya jangan paksakan untuk beunding dan mencari alasan pembenaran untuk memenangkan negara tetangga itu. Serahkan pada generasi yang akan datang, generasi yang lebih rasional dan lebih memperhatikan kedaulatan bangsanya.

Sesuai Traktat yang menjadi Referensi atau rujukan penegasan Batas RI-Malaysia ada tiga yakni Traktat Belanda –Inggeris 1891, Traktat 1915 dan Traktat 1928. Di sana  sudah jelas dan terang bahwa batas itu adalah watersheed ( daerah pegunungan), kalau tidak ada watersheed bisa berupa pinggir sisi kanan sungai ( daerah aliran sungai); dan kalau tidak ada gunung dan sungai maka batas itu bisa berupa garis lurus. Nah di Camar Bulan itu daerahnya rawa, artinya di sana tidak ada gunung dan tidak ditemukan sungai maka batas seharusnya adalah Garis Lurus. Pintarnya Malaysia, pada tahun 1989 mereka mengajukan perubahan prosedur pengukuran, dari yang tadinya bisa berjarak hingga beberapa kilometer, di rubah menjadi jarak per 100 meter atau saling melihat. Tetapi mestinya Tim perunding Indonesia itu, jangan lupa bahwa Tanjung Datu pengukurannya tahun 1975 sesuai MOU 1973, jadi sebenarnya tidak terkait perubahan sistem prosedur itu.

Perlu Keberpihakan

Kalau kita mau jujur maka sebenarnya yang membuat wilayah perbatasan kita itu tidak pernah terurus dengan baik adalah karena semangat para pembangun wilayah perbatasan itu sendiri yang punya agenda masing-masing. Coba perhatikan dalam hal jumlah Kementerian/Lembaga ada 26 K/L yang jadi motor pembangunan wilayah perbatasan itu. Tapi apa yang terjadi ? Kemampuan Pembangunan wilayah perbatasan itu hanya sampai di tataran rapat dan rapat kebijakan dan menggelorakan semangat membangun wilayah perbatasan itu dari hotel dan hotel. Sementara dana yang sampai ke pembangunannya sendiri sangat tidak signifikan. Kalaupun ada, kualitasnya jauh dibawah standar, karena yang mengawasinya memang juga ikut terlena dengan kepentingannya sendiri.

Demikian juga pengorganisasian perunding batas kedaulatan negara, sebagai pengamat saya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu punya Tim Perunding Batas Kedaulatan Darat dan Kedaulatan di Laut. Kedua Tim ini juga tidak sinergi dari awalnya. Contoh yang paling gamblang adalah ketika Tim Perunding ini menyelesaikan Masalah kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Kesalahan paling mendasar itu karena Tim Perunding Batas Laut melakukan perjuangan penegasan batas di laut tanpa mengkaitkannya dengan batas kedua negara di Darat yang ada di pulau Sebatik.

Pintarnya Malaysia, mereka mempertahankan agar perbatasan negara di Pulau Sebatik tetap sebagai OBP yang menjadikan Tim Batas Laut seolah kehilangan pijakan.Maka yang terjadi kemudian adalah lepasnya kedua pulau Sipadan-Ligitan tersebut dan kini sudah jadi Ikon Pariwisata Malaysia. Konyolnya kemudian Tim Perunding Batas Laut kita mencari semua alasan pembenaran, dan kemudian secara resmi diadopsi  negara; karena kedua Pulau itu tidak pernah masuk dalam peta Nusantara (1960an). Padahal kalau saja Tim Perunding itu Surveyor biasa saja, pasti dia menyarankan agar  kedua negara menuntaskan dahulu perbatasan darat yang ada di pulau sebatik. Kalau itu sudah jelas dan disetujui oleh kedua negara barulah batas laut di pulau Sipadan-Ligitan di tentukan, dan itu sangat sederhana tinggal menarik garis batasnya saja. Kalau itu yang dilakukan dahulu jelas kepemilikan Sipadan-Ligitan akan sangat berbeda.

Kerena itu para Perunding Batas Kedaulatan RI dan juga K/L yang jadi motor penggerak pembangunan di wilayah perbatasan SADARLAH. Jangan lagi lebih mengedepankan kepentingan sesaat, misalnya takut dibilang tidak mampu. Sadarlah, wilayah perbatasan kita itu sudah puluhan tahun kalian programkan agar jadi Halaman Depan Bangsa tapi nyatanya apa? Begitu juga Tim Perunding batas Kedaulatan, benahi dulu sistemnya dan satukan Timnya. Tidak ada salahnya kita belajar lagi ke negara tetangga kita Timor Leste, di sana Tim Perunding Batasnya dengan sederhana mengatakan mereka tidak akan menentukan batas di laut kalau batas di daratnya belum selesai. Tim Batasnya itu ya satu dan sangat solid.

 

One Response

Page 1 of 1
  1. author says:

    Kalau kita mau jujur maka sebenarnya yang membuat wilayah perbatasan kita itu tidak pernah terurus dengan baik adalah karena semangat para pembangun wilayah perbatasan itu sendiri yang punya agenda masing-masing. Coba perhatikan dalam hal jumlah Kementerian/Lembaga ada 26 K/L yang jadi motor pembangunan wilayah perbatasan itu. Tapi apa yang terjadi ? Kemampuan Pembangunan wilayah perbatasan itu hanya sampai di tataran rapat dan rapat kebijakan dan menggelorakan semangat membangun wilayah perbatasan itu dari hotel dan hotel. Sementara dana yang sampai ke pembangunannya sendiri sangat tidak signifikan. Kalaupun ada, kualitasnya jauh dibawah standar, karena yang mengawasinya memang juga ikut terlena dengan kepentingannya sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *