Menteri Pertahanan dan Wilayah Perbatasan

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dijadwalkan memantau perbatasan RI-Timor Leste dan Pulau Batek, Sabtu (3/4) setelah mengikuti prosesi perayaan Paskah di Larantuka, ibu kota Flrores Timur, Nusa Tenggara Timur. Asisten II Setda NTT Ansgerius Takalapeta, Jumat (2/4) mengatakan Menhan tiba dengan pesawat Hercules di Bandara Wai Oti, Maumere, yang berbatasan dengan Flores Timur pada Jumat pagi, sebelum melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju Larantuka.

Dari Larantuka, kata Ansgerius, Menhan kembali ke Maumere untuk kemudian menuju Kupang, selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju Atambua, Kabupaten Belu. Titik perbatasan yang bakal dikunjungi antara lain pos perlintasan Mota Ain di bagian barat Belu. Pos ini telah mengunakan pelayanan satu atap untuk memudahkan pelayanan kepada pelintas batas menuju Timor Leste maupun ke Indonesia. Pelayanan satu atap mencakup imigrasi, polisi, TNI, dan karantina. (MI/ PO/OL-06/2/4/2010)

Seletal beliau menduduki posisi MenKemhan, sebenarnya telah melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan, mulai dari salah satu pulau terluar dari 12 PPKT (pulau-pulau kecil terluar) yakni Pulau Nipa, pada bulan Nopember 2009, kemudian PPLB ( Pos Pemeriksaan Lintas Batas ) Entikong-Tebedu (RI-Malaysia ) di Kalimantan dan Skow-Wutung (RI-PNG) di Jayapura. Dalam berbagai kegiatan kunjungan tersebut, justeru diambil saat akhir pecan, atau di saat –saat hari libur. Jelas beliau sudah dapat melihat dan memahami sisi masalah pertahanan dan pembangunan di wilayah perbatasan.

Bagi beliau, wilayah perbatasan bukanlah hal baru, ketika masih menjabat sebagai Menteri ESDM, beliau juga terlibat secara intens dalam masalah-masalah perbatasan yang terkait dengan Landas Kontinen dan ZEE, khususnya yang terkait dengan potensi Sumber Daya Alam. Beliau sangat konsern dengan upaya perluasan pengelolaan wilayah kita di lingkungan ZEE, khususnya yang terkait dengan upaya perluasan itu di sebelah selatan barat NAD, atau di utara batas RI-PNG di Papua.

Masalah Penegasan Batas

Semua orang sudah paham bahwa Pembangunan wilayah perbatasan perlu diselenggarakan secara terpadu antara pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dengan berpedoman terhadap wawasan pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan satu kesatuan Ipoleksusbud dan pertahanan, begitu juga dengan Pembangunan wilayah perbatasan disesuaikan dengan prioritasnya, pembinaan aparat pemerintah, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan memelihara rasa nasionalisme penduduk.

Dari sisi pertahanan maka wilayah perbatasan merupakan daerah pertahanan terdepan, oleh karenanya harus mampu berperan sebagai sabuk pengaman (safety belt), karena itu tata ruangnya harus dibangun sesuatu dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dengan demikian aspek tata ruangnya harus berorientasi pada lini pembangunan yang sejajar dengan garis perbatasan, yang lebarnya disesuaikan dengan kondisi serta ancaman setempat.

Persoalannya ternyata adalah kita belum punya suatu “grand design”, pembangunan wilayah perbatasan yang dijadikan sebagai serambi Negara RI. Gambara tentang itu sesungguhnya, baru sebatas angan-angan, atau masing kementerian/lembaga punya tafsirnya masing-masing. Yang ada, gambaran masing-masing sector itulah yang diajukan untuk memperoleh anggaran. Jadi begitu masing-masing kementerian/lembaga dapat dana dan buat program, maka tiba di aflikasi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Hasilnya tidak saja kurang maksimal, dan sesungguhnya jauh dari harapan.

Menhan juga sangat mendukung adanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Nasional. Badan tersebut , pada tanggal 28 Januari 2010 presiden telah menanda tangani perpres (No:12 Tahun 2010 tentang BNPP) yakni pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Menteri sangat berharap untuk memperkuat pertahanan nir militer kita, badan ini dapat mengelolanya dengan baik sesuai tuntutan demi kepentingan nasional RI. Sesuai rencana, BNPP ini nantinya akan di Launching pada akhir bulan April 2010, dan demikian akan menjadi sejarah baru dalam pengelolaan wilayah perbatasan RI dalam usaha menjadikan wilayah perbatasan jadi serambi depan bangsa.