Blog

Mengoptimalkan Potensi Perdagangan di Perbatasan dan Pulau Pulau Kecil Terluar

Oleh harmen batubara

Dalam dua tahun terakhir, kita sudah melihat pemerintah Jokowi – JK fokus untuk mempercepat pembangunan dari pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Pemerintah ingin pembangunan dilakukan lebih merata, sehingga mengatasi kesenjangan antar wilayah, terutama kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia. Hal seperti itu dikatakan Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2017) siang. Presiden meyakini, dengan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka daerah-daerah di wilayah pinggiran, seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak-Merauke di sebelah timur, sampai Pulau Rote dan sekitarnya di sebelah selatan, akan tumbuh menjadi sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sudah melakukan pembangunan perbatasan dengan skala dan eskalasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Pemerintah telah membangun 9 PLBN dengan versi baru yang ramah bagi kegiatan perdagangan di perbatasan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga sudah dan tengah membangun jalan pralel perbatasan RI-Malaysia, juga dengan eskalasi yang luar biasa. Semua ini akan membuka isolasi wilayah perbatasan, untuk menjadikan perbatasan sebagai halaman depan bangsa. Bisa di bayangkan, kenapa Presiden menginginkan agar TNI memperhatikan “gelar kekuatannya” terkait perbatasan. Baik untuk memperkuat efektivitas daya gerak kekuatan TNI sendiri, juga yang tidak kalah pentingnya untuk ikut merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Potensi Perdagangan di Perbatasan

Perdagangan antar negara di perbatasan, umumnya berjalan dengan baik meski berjalan dalam batas-batas tertentu dan terkesan masih kurang di respon oleh para pihak secara memadai. Kalau di Entikong banyak warga Indonesia berbelanja di Tebedu, ke Tokoserba yang ada di desa berjarak satu km dari perbatasan itu. Umumnya mereka membeli barangan keperluan sehari-hari, atau sekedar beli oleh-oleh buat sanak saudara mereka. Sebaliknya tidak ada Toko sekelas itu yang terdapat di sebelah Indonesia. Yang ada hanyalah sekedar kios-kios biasa yang menjual produk Indonesia dengan harga yang juga tergolong kurang menarik.

Baca Juga : Waktunya Membangun Kota Kota di Perbatasan

Hal yang sebaliknya terjadi di Skow di perbatasan antara RI-PNG. Di sebelah PNG tidak ada Toko-toko, tetapi di sebelah Indonesia ada pasar Skow yang menjual berbagai produk Indonesia dengan harga yang lebih murah. Hal yang sama terjadi juga di perbatasan RI-Timor Leste. Yang kita lihat adalah lemahnya “peran” Pemda terkait untuk ikutan mempermudah menggulirkan kehidupan perekonomian di perbatasan. Belum ada Pemda yang terlihat untuk menjadikan “pintu perbatasan” sebagai etalase bagi produk-produk dari daerah mereka sendiri. Sebagai akibatnya banyak potensi ekonomi yang lepas begitu saja.

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mendorong peningkatan kerja sama di wilayah perbatasan negara-negara di Asia Tenggara. Menurut Kalla, pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan akan bisa lebih baik jika ditopang dengan konektivitas.”Menjual barang atau membeli barang dari ujung sulawesi ke Filipina lebih efektif daripada membawanya ke Jawa. Begitu juga orang Kalimantan Barat mendapat listrik dari Serawak. Hal-hal seperti itu harus kita tingkatkan,” kata Kalla saat membuka Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Makassar, Jumat (14/10/2016).

Wapres menyayangkan kerja sama ekonomi subregional di kawasan ASEAN justru kerap diwarnai dengan bisnis ilegal. Kalla menyebutkan, pasokan barang ilegal ke Indonesia bisa datang dari Mindanao Filipina, Sabah, dan Tawau Malaysia. Begitu pun sebaliknya, tidak sedikit ada penyeludupan barang dari Indonesia ke negara-negara tetangga.Selain praktik penyelundupan, Kalla juga mengeluhkan situasi keamanan yang kerap menggangu kerja sama ekonomi antarnegara. Termasuk penyanderaan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Indonesia-Malaysia dan Filipina.

Pemda Memang Harus Lebih Proaktif

Pasar Skow Perbatasan Papua dipercaya akan kian menarik, karena adanya kebijakan pemerintah yang memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut. Pemerintah tengah membangun jembatan Holtekamp yang menghubungkan Kota Jayapura ke Base G di perbatasan. Juga di topang oleh adanya bandara Sentani yang bisa memasok berbagai produk Indonesia langsung dari Jakarta. Belum lagi dengan adanya Tol Laut yang menghubungkan Jawa-Papua. Hal seperti itu harapan kita bisa juga dilakukan oleh pemerintah dan Pemda di Entikong Kal Barat, yakni menunjang PLBN dengan pelabuhan laut Internasional Kijing di Mempawah.   Idealnya di Kalbar pemerintah menjadikan bandara Sanggoledo jadi bandara internasional. Hal serupa kita ingin melihat bandara Putusibau, bandara Malinau, bandara Nunukan bisa sekelas bandara Eltari di kupang NTT  sebagai bandara internasional; sehingga produk-produk Indonesia bisa terakses lebih mudah dari perbatasan. Kelihatannya Pemda di daerah daerah tersebut lebih memilih nyerah dan belum mampu mengajak para investor.

Hal yang tidak kalah menariknya adalah potensi di pulau-pulau terluar, misalnya pulau Miangas.  Pulau Miangas ada di kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, pulau paling utara Indonesia itu dihuni 769 jiwa dengan 368 laki-laki dan 401 perempuan. Meski terdiri atas satu pulau dan satu desa, Pulau Miangas merupakan sebuah kecamatan khusus. Di sana sudah ada TK, SD, SMP, dan SMK Perikanan. Prasarana pendidikan tersebut diperkuat oleh 21 tenaga pengajar. Yakni, 1 guru TK, 8 guru SD, 8 guru SMP, dan 4 guru SMK. Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang, meski sudah ada dokter umum dan didukung enam perawat, ketika ada pasien dengan kondisi kritis, masih terbatas yang bisa dilakukan. ’’Yang menjadi kendala di sektor kesehatan, bila ada pasien dengan keadaan darurat, kemudian perlu dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD) di Mala. Idealnya mereka punya ambulance. Mereka memerlukan “semacam” ambulance laut lokal. Masak sih Pemdanya anggak bisa?

Di Miangas meski terbatas tetapi ada kegiatan lintas batas dengan Filipina. Filipina juga menempatkan wakilnya di pulau tersebut. Jarak dari Miangas ke daratan Filipina ( San Agustin ± 58 mil) atau sekitar 5 jam perjalanan laut, lebih dekat jika dibandingkan dengan Melonguane, ibu kota Kabupaten Talaud dengan jarak 123 mil dengan waktu tempuh 12 jam. Miangas akan jadi sentra perlintasan batas yang menarik bagi kedua negara kalau lapangan terbangnya sudah baik, kalau pelabuhan Ferry nya sudah baik. Diharapkan dengan perbaikan sarana transfortasi yang memadai di Miangas akan bisa membuka peluang ekonomi warga. Berbagai sarana itu sudah dibangun oleh Pusat, harapan kita Pemdanya ya ikut ambil bagian dan jangan hanya mengandalkan Pusat.

Natuna Juga akan Jadi Sentra Perikanan Modern

Natuna saat ini memang masih bagian dari kehidupan Nelayan tradisional sama seperti di perkampungan nelayan tradisioal lainnya di Indonesia. Mereka biasanya menghadapi kendala pemasaran bagi hasil tangkapan ikan mereka. Tapi kini ada solusinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna. Disamping membangun pelabuhan standar internasional, di sana juga akan dibangun industri pengolahan dan pemasaran secara bersamaan. Bisa dipercaya, karena ini adalah idenya Bu Susi (Menteri KKP) yang kita tahu sangat “berpengalaman” dalam hal bisnis perikanan. Kita percaya, Bu Susi akan memberikan yang terbaik bagi nelayan Natuna. Jaminan itu ya semata-mata karena TREK RECORD beliau yang tidak terbantahkan dalam hal bisnis perikanan.

Di Selat Lampa, KKP menyediakan dana sebesar Rp300 miliar untuk menyediakan sejumlah fasilitas seperti ice flake machine (5 unit), integrated cold storage kapasitas 200 ton (1 unit) dan 3.000 ton (1 unit). Kemudian, ada juga mobile berpendingin, instalasi karantina ikan, pembangunan fasilitas bangunan darat.“Pokoknya lengkap. Selat Lampa akan jadi tempat baru untuk industri perikanan nasional. Nelayan lokal juga bisa memasarkan hasil tangkapannya ke Selat Lampa. Nanti ada perusahaan dan pengusaha yang siap menyerapnya,” itulah Idenya.

Bagus Juga Baca Ini : Pasar Skow Jadikan Ikon Pasar Perbatasan

Dengan fasilitas seperti itu, harapan untuk menjadikan Natuna menjadi pusat perikanan nasional dinilai secara logis bisa terwujud. Dengan demikian, stok ikan yang mencapai 1,1 juta ton per tahun di Natuna juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Besarnya potensi perikanan di Natuna harusnya bisa memberi manfaat lebih untuk perekonomian masyarakat sekitar. Namun, kenyataannya, sekarang itu tidak terjadi dan bahkan diperkirakan baru 4 persen saja atau sekitar 47.000 ton ikan per tahun yang bisa dimanfaatkan.“Dengan stok 1,1 juta ton, kita berharap bisa ambil 40 persen saja per tahun atau sekitar 400 ribu ton itu sudah sangat bagus. Tapi, sekarang baru 4 persen saja,” itulah sekedar angka-angka.Kecilnya pemanfaatan sumber daya ikan di Natuna, secara logika terjadi karena nelayan lokal terbiasa menggunakan kapal kecil berukuran 1-3 GT dan fokus di sekitar pesisir saja saat mencari ikan. Kondisi itu terjadi karena mereka terbiasa dengan keberadaan kapal ikan asing (KIA) yang biasa mengambil ikan secara ilegal di ZEE dan lagi pula kalau tangkapannya banyak, mau di pasarkan kemana?  “Jadi sekarang setelah KIA tidak ada, akhirnya pemanfaatan jadi anjlok. Harusnya memang ini dimanfaatkan oleh lokal, tapi hal itu belum atau tidak terjadi.

Pengembangan Kawasan Bisnis di Kawasan Perbatasan Timor Leste

Indonesia dengan program Nawa Cita membangun dari pinggiran,  kini tengah membangun dan beberapa sudah selesai, yakni membangun pintu-pintu gerbang perbatasan di 7 Lokasi. Untuk wilayah Oecussi terdapat di tiga Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) seperti di Winni Timor Tengah Utara, Mota Ain Kabupaten Belu dan Motamasin Kabupaten Malaka. Ditambahkan pula, kupang kini memang sudah jauh berbeda. Kalau anda ke Kupang hari hari ini akan terasa dinamika pembangunan yang tengah dikembangkan oleh Pemda terkait. Ketika memantau kunjungan Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis bersama rombongan pada bulan Maret 2016 misalnya, mereka langsung meninjau sejumlah titik pembangunan infrastruktur dan pariwisata di daerah ini. Menurutnya pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah anggaran untuk pembangunan sektor terkait, seperti pemecah gelombang di tempat rekreasi Batu Kapala Nunhila dan tempat rekreasi di Kelurahan Namosain sepanjang kurang lebih seribu meter, juga   di Pantai Lasiana yang saat ini sudah dikelola Pemprov NTT.

Rombongan juga meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Petuk di Kelurahan Kolhua. Jembatan  penghubung jalan lingkar luar Kota Kupang yang menghubungkan pelabuhan Bolok dan Tenau dengan bandara Eltari . Jembatan sepanjang 320 meter itu akan menjadi jembatan terpanjang di NTT mengalahkan rekor yang dipegang jembatan Noelmina di Kabupaten Kupang yang memiliki panjang 240 meter.jembatan Petuk ini akan menjadi proyek monumental karena membutuhkan biaya besar, dirancang dengan model dua jalur untuk menampung kendaraan bertonase besar  dan dibangun dengan karakteristik lokal menggunakan motif semua suku di NTT.

Untuk menghidupan jaringan bisnis di wilayah ini, Kupang memang perlu di desain untuk menjadi pusat kerja sama untuk kawasan, yakni dengan membuka transfortasi dari dari dan ke pusat –pusat bisnis kawasan yang meliputi ; Kupang-Darwin-Dilli-Denpasar-Ambon-Merauke-Dll. Terlebih lagi jalur dari Kupang-Darwin dan Dilli sudah pernah ada, dan kini tinggal menghidupkannya kembali. Kita percaya Kawasan ini berkembang sesuai dinamika pembangunan di kawasan masing-masing. Pembangunan pola Nawacita dari pinggiran kini telah bergulir, tinggal para pihak dan khususnya Pemda dan TNI diharapkan dapat menempatkan diri secara proaktif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *