Blog

Mendagri: Pemda Perlu Mendatangkan Investor untuk Bangun Perbatasan

oleh harmen batubara 

Sehari sebelum memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 2013, Mendagri meminta para gubernur di kawasan perbatasan untuk menarik investor guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui kendala terbesar pembangunan di kawasan perbatasan adalah minimnya infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi. Gamawan mengatakan bupati dan walikota akan memberikan kemudahan investasi, dibantu TNI yang akan terlibat dalam proses pembangunan sarana di kawasan yang sulit diakses.

Menurut Mendagri Target BNPP sampai 2014, ada 114 lokasi prioritas (Lok-Pri) kecamatan dan itu memerlukan penilaian bidang-bidang apa saja yang dibutuhkan di lokasi prioritas tersebut. Misalnya katakanlah pelayanan dasar, air bersih, pendidikan, kesehatan.

Perbatasan Pontensial Menarik Investor

Bahwa perbatasan memiliki potensi semua pihak sudah paham. Misalnya, Kecamatan Badau, Kalimantan Barat sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, punya potensi besar untuk menarik investor guna menanamkan investasinya di Kabupaten Kapuas Hulu. Terlebih lagi kecamatan ini memiliki akses ke luar negeri dengan lebih mudah. Hanya saja bagaimana pemerintah menggarap potensi yang telah ada dan menselaraskannya dengan peraturan yang ada.

Menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu, Drs Y Alexander, MSi (KapuasBasin,29 Juni 2011) di kecamatan  Badau,  kendala pembangunan investasi di kawasan perbatasan,  disebabkan ada anggapan bahwa Kapuas Hulu tidak aman untuk investasi. Selain itu juga, karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan  untuk berinvestasi. Mengingat orientasi pasar para investor adalah ke Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi.

Padahal, jika investasi dilakukan di Badau yang berdekatan dengan negara tetangga, secara otomatis pasar yang dituju adalah Malaysia dan sekitarnya. Persoalannya, kebijakan pembukaan perdagangan antar negara masih kewenangan Pusat, terlebih lagi kalau membuka PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) harus ada kesepakatan antar dua negara. Padahal kalau kedua hal (pembukaan PPLB dan infrastruktur jalan yang baik, merupakan kebijakan pemerintah Pusat) tersebut bisa terselesaikan maka devisa yang didapat pun juga akan lebih baik akibat selisih kurs mata uang. Sementara di satu sisi, biaya yang dikeluarkan menggunakan kurs lokal, baik itu untuk tenaga kerja, operasional dan lainnya. Maka keuntungan yang diperoleh pun akan meningkat, ungkapnya.

Dikatakannya, sejauh ini yang menjadi kendala enggannya investor melirik Badau karena akses jalan yang hingga sekarang belum seluruhnya membaik. Padahal pembuatan jalan, kebijakannya ada di pemerintah Pusat, sementara daerah langkah dan upaya yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten adalah mendesak Pemerintah Pusat, melalui pemerintah provinsi untuk segera membenahi jalan yang ada. Menurutnya jika kondisi jalan sudah baik, dan lintas batas antar negara sudah terbuka, maka dirinya yakin para investor akan melirik Kapuas Hulu. Karena SDA Kapuas Hulu sangat melimpah, terutama kekayaan hutan.

Secara terpisah, anggota DPRD Kapuas Hulu dari  Fraksi Golkar, Agus Mulyana, SH. mengatakan bahwa Badau sebagai gerbang perbatasan merupakan mutiara terpendam yang belum tergarap maksimal. Agus mengatakan, investasi bisa masuk karena didukung dengan adanya berbagai kemudahan. Selain infrastruktur, sarana dan prasarana, berbagai kebijakan pendukung perlu diciptakan. Karena jika birokasi saja sudah berbelit-belit, maka anggapan investor ke depannya akan semakin semrawut. Untuk itulah diperlukan berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kapuas Hulu. Khususnya di kawasan Badau dan perbatasan.

Kadin: Infrastruktur Minim Perbatasan Tak Diminati Investor

Menurut wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Indonesia Bidang wilayah Perbatasan Endang Kesumayadi mengakui, wilayah perbatasan belum dapat menarik investor dalam negeri maupun asing. “Persoalan pertama yang mendasari dari tahun ke tahun wilayah perbatasan Indonesia karena kendala infrastruktur yang sangat minim,” ujarnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, seperti dikutip, Suara Pengusaha.com,Kamis (28/2/2013).

Bisa diduga dan bukan rahasia lagi jika pembangunan dan perekonomian di daerah perbatasan jauh tertinggal dibanding daerah lain yang lebih maju. Salah satu penyebabnya karena minimnya aliran dana investasi ke wilayah-wilayah tersebut. Padahal, kata dia, potensi di daerah perbatasan terbilang cukup besar. Namun terbentur dengan kondisi infrastruktur yang jauh dibanding daerah lain. Imbasnya, investor menjadi enggan melihat sisi bisnis di kawasan perbatasan. Sebab, diyakini akan sulit menguntungkan pengusaha.

“Ada dari sisi sebagian pemerintah yang main-main dalam mengerjakan infrastruktur,” ucapnya. Selain itu adalah birokrasi yang masih terlalu sulit. Ia mencontohkan, untuk menggarap satu proyek harus berurusan dengan beberapa Kementerian. Misalnya dalam proyek pelabuhan Lamijo, Nunukan Kalimantan Timur memerlukan waktu tiga tahun hanya untuk perzinan operasi dari Kementerian Perhubungan.

“Di Kementerian Perhubungan itu di Nunukan 3 tahun sudah dijalankan pelabuhan Lamijo, di Nunukan baru keluar izinnya,” katanya.Jika melihat kebutuhan pasar, Endang mengaku tidak ada permasalahan dari wilayah perbatasan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat pasti berkeinginan mengolahnya.”Tapi kan nggak ada investasi nggak bisa diolah. Kalau pasar, Buktinya kan sawit melalui Kalimantan itu pasarnya ada,” tandasnya.

Pembangunan Perbatasan Baru Sebatas Tertulis

Saya masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh Nurhayati Ali Assegaf (Global Post, 12 Februari 2011). Anggota DPR RI dari Komisi I  Nurhayati Ali Assegaf kala itu dengan semangat mendukung langkah Susilo Bambang Yudhoyono memberdayakan daerah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

“Sebenarnya dari peninjauan Presiden ke lokasi perbatasan Indonesia di NTT dengan Timor Leste, tampak program pemerintah sebenarnya sudah komprehensif. Tinggal bagaimana pengawasan dan dorongan untuk merealisasikan program yang sudah dicanangkan,” katanya waktu itu kepada pers di Jakarta, usai mengikuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama empat hari di NTT.Dalam kunjungannya ke perbatasan, Presiden yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono beserta rombongan menempuh perjalanan darat selama tujuh jam. Sambutan masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui cukup luar biasa.

“Dari pemaparan yang disampaikan pemerintah daerah dan arahan Presiden, wilayah perbatasan akan dikembangkan secara komprehensif. Itulah sebabnya ada menteri-menteri terkait dalam rombongan ini,” katanya.
Pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif itu, sangat penting mengingat Timor Leste yang dulu merupakan Provinsi Timor-Timur, telah menjadi wilayah kedaulatan sendiri.

“Kalau pengembangan wilayah NTT yang bebatasan dengan negara lain, tidak dipercepat, sementara Timor-Timur sudah merdeka, dikhawatirkan terjadi ketimpangan,” katanya. Karena itu, langkah pengembang wilayah perbatasan perlu didukung DPR beserta seluruh elemen masyarakat. Hal yang terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan, antara lain, penyediaan anggaran yang memadai untuk infrastruktur maupun anggaran untuk prajurit yang bertugas di perbatasan.

“Kehidupan prajurit di sana harus menjadi perhatian. dalam kaitan ini, renumerasi kepada prajurit TNI di perbatasan harus direalisasikan,” katanya yang menambahkan bahwa pengembangan wilayah perbatasan juga untuk menumbuhkan kebanggaan dan optimisme.Dia mengatakan, anak-anak prajurit TNI di perbatasan juga perlu mendapat beasiswa. “Anggaran untuk pengembangan wilayah perbatasan jangan untuk membangun gedung, tetapi untuk menggerakkan perekonomian, infrastruktur dan alutsista,” katanya.

Dalam kaitan ini, kata dia, DPR akan terus mendorong tersedianya anggaran yang memadai dan terwujudnya program serta arahan yang sudah dicanangkan Presiden dalam kunjungan ini. “Dengan dukungan anggaran yang memadai dan program yang komprehensif, Insya Allah, wilayah NTT sudah bangkit pada 2013,” katanya.

Waktu itu juga, Nurhayati juga sudah mengatakan, berdasarkan peninjauan di lapangan, termasuk di perbatasan negara, tidak mudah menarik investor untuk ikut mengembangkan wilayah perbatasan. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum perlu mempercepat tersedianya infrastruktur yang memadai agar investor mau masuk ke sana. Semua itu disampaikan pada awal tahun 2011. Tapi apa yang bisa kita katakana terkait pembangunan perbatasan saat ini?

[rapbank type=category=”eBusiness and eMarketing“]

Teman saya punya catatan terkait Masalah Perbatasan yang hingga kini belum terpecahkan;

1. Masyarakat di perbatasan umumnya miskin akibat dari akumulasi beberapa faktor, yakni rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam.

2. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan dengan negara tetangga tertentu seperti Malaysia, Timor Leste.

3. Jumlah pintu perbatasan (pos pemeriksa lintas batas dan pos lintas batas) masih sangat terbatas, sehingga mengurangi peluang peningkatan hubungan sosial dan ekonomi antara Indonesia dengan negara tetangganya. Apa yang dikembangkan di tingkat ASEAN Kommuniti sama sekali tidak terlihat di perbatasan.

4. Akses darat dan laut menuju ke kawasan perbatasan masih jauh dari  memadai dan sarana komunikasi sangat terbatas, sehingga orientasi masyarakat cenderung ke Negara tetangga. Kondisi ini dapat menyebabkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

5. Sarana dasar sosial dan ekonomi ( Listrik, air bersih, pelayanan kesehatan dll) sangat terbatas. Akibatnya penduduk di kawasan perbatasan berupaya mendapatkan pelayanan sosial dan berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya ke kawasan perbatasan tetangga.

6. Belum ada kepastian hukum bagi pelaku pembangunan, sehingga tidak ada basis pijakan bagi pelaku pembangunan di kawasan perbatasan. Hampir semua kewenangan penanganan wilayah masih banyak dikeluarkan instansi pemerintah dipusat. Otonomi daerah seolah tak bermakna di daerah perbatasan.

7. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pencuri kayu (illegal logging), penyelundup barang, ‘penjualan manusia’ (trafficking person), pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan. Kalau disebut seolah dipelihara oleh yang berwenang di perbatasan tentu akan sangat keterlaluan; tapi nyatanya sulit untuk tidak berpikir seperti itu. Dengan demikian terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara tak terkendali akibat lemahnya penegakan hukum.

8. Belum ada lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan di tingkat nasional dan daerah. Meskipun sudah ada BNPP, tetapi dalam kenyataannya masih belum ada perubahan yang bermakna.

9. Minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan menyebabkan aktivitas aparat keamanan dan pertahanan di perbatasan belum optimal. Pengawasan di sepanjang garis perbatasan darat maupun maritim juga lemah, sehingga sering terjadi pelanggaran batas negara oleh masyarakat kedua negara tetangga.

10. Sering terjadi ada tawaran investasi cukup besar, tetapi terbentur terbatasnya dana pembangunan sarana dan prasarana yang dapat disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan masalah pengembangan kawasan di sepanjang perbatasan, karena kewenangan pengelolaan baru bias dilakukan harus seijin Pemerintah Pusat dan dana yang sangat terbatas.

One Response

Page 1 of 1
  1. author says:

    Sering terjadi ada tawaran investasi cukup besar, tetapi terbentur terbatasnya dana pembangunan sarana dan prasarana yang dapat disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan masalah pengembangan kawasan di sepanjang perbatasan, karena kewenangan pengelolaan baru bias dilakukan harus seijin Pemerintah Pusat dan dana yang sangat terbatas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *