Memprioritaskan Pendidikan di Wilayah Perbatasan

Oleh harmenbatubara

Ada banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya untuk menjadikan wilayah perbatasan menjadi serambi Bangsa. Pertama telah berdirinya BNPP yakni badan nasional pengelola perbatasan. Boleh dikatakan badan ini adalah superbody yang bisa melakukan program mulai dari penganggaran hingga penenetuan bagi pengelola program terkait pembangunan perbatasan. Masalahnya, badan ini masih baru dan terlihat belum bisa bergerak sesuai harapan masyarakat. Kemudian pemerintah juga sudah memperkuat pendidikan di wilayah perbatasan yakni dengan mendirikan lima universitas negeri yang akan menjadikan wilayah perbatasan jadi bahan garapannya.

Pendirian pendidikan tinggi di daerah perbatasan Indonesia secara nyata tengah diperkuat antara lain dengan perubahan status lima perguruan tinggi swasta dan sekaligus menjadikannya perguruan tinggi negeri. Selain itu, fasilitas dan kualitas sumber daya manusia juga ditingkatkan. ”Ada perubahan paradigma. Jika sebelumnya daerah perbatasan merupakan daerah belakang, saat ini menjadi beranda depan,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam kunjungan kerja di Merauke, Papua, Jumat (3/6/2011). Pada kesempatan itu, Mendiknas meresmikan pembukaan selubung nama Universitas Musamus. sebelumnya universitas ini merupakan perguruan tinggi swasta bernama Sekolah Tinggi Teknologi Merauke di bawah Yayasan Anim Ha Merauke.

Akhir tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan lima perguruan tinggi negeri (PTN) baru di daerah perbatasan. Kelima perguruan tinggi itu adalah Universitas Musamus Merauke; Universitas Borneo di Tarakan, Kalimantan Timur, serta Universitas Bangka Belitung. Untuk politeknik negeri baru di wilayah perbatasan, yakni Politeknik Bangka Belitung dan Politeknik Batam. ”Dan ada satu lagi yang sedang dalam proses, sebuah universitas di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura,” begitu Mendiknas bertutur waktu itu.(kompas/4/6/2011)

Tidak itu saja, kebijakan pendidikan nasional tahun 2012 juga akan difokuskan untuk penguatan persoalan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil, daerah nelayan, hingga daerah yang tertinggal dalam kemajuan pendidikan secara nasional. ”Kawasan itu selama ini terabaikan. Selain itu, pemerintah juga berkonsentrasi untuk mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal di setiap jenjang pendidikan,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pekan lalu.

Mendiknas mengatakan, pemerintah mulai mengembangkan sekolah terpadu, yakni sekolah yang dalam pembangunannya meliputi bangunan sekolah, asrama siswa, rumah guru, dan sarana lainnya, untuk pembangunan di wilayah perbatasan dan terpencil. ”Upaya ini untuk mengatasi masalah jarak tempuh siswa di daerah perbatasan dan terpencil ke sekolah,” kata Nuh. ”Persoalan ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya kasus putus sekolah anak-anak usia wajib belajar.”

Keterbatasan fasilitas pendidikan di perbatasan, antara lain, terlihat di Distrik Sota, perbatasan Papua Niugini-Merauke, Papua. Di SMPN 11 Sota, misalnya, komputer dan sarana laboratorium IPA sangat terbatas, serta listrik belum tentu menyala saat komputer akan digunakan. Karena banyak rumah siswa yang jauh dari sekolah, sejumlah siswa menginap di rumah guru. James Modouw, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua, mengatakan, sekolah satu atap SD-SMP berasrama dikembangkan di beberapa titik di berbagai tempat di Papua. Selain untuk mengatasi kendala jarak tempuh, juga untuk memaksimalkan pendidikan bermutu bagi siswa Papua.

Alex T Making, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengatakan, mutu guru salah satu persoalan yang berat di wilayah terpencil NTT. ”Penguasaan metode pembelajaran yang baik masih jauh dari harapan,” ujarnya. Selain itu, fasilitas sekolah juga banyak yang belum memadai. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, masih banyak SD dan SMP yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Saat ini sekolah di bawah SPM 41,31 persen atau 74.806 sekolah. Sementara yang berkategori SPM 50,39 persen atau 91.243 sekolah, standar sekolah nasional baru 8,03 persen atau 14.545 sekolah, sedangkan RSBI 0,33 persen atau 595 sekolah. (Kompas/13/6/2011/ELN)

Perlu Totalitas

Bagaimanapun anak-anak itu tidak mungkin dapat sekolah di perbatasan; mereka  tidak mungkin tiap hari pergi-pulang ke sekolah. Kampung-kampung mereka jauh di pedalaman. Pilihan cuma satu; mereka harus berpisah dengan orangtua, dengan keluarganya  untuk bisa sekolah. Nah itu kalau mereka punya tempat atau asrama di Kota, kalau tidak, mana mungkin mereka bisa sekolah di sana, sementara untuk penghidupan sehari-harinya saja sudah susah. Salah satu sederhana dan baik adalah Asrama Yayasan Peduli Pendidikan Masyarakat Pedalaman di Ledo. Letak asrama itu sekitar 50 kilometer dari perbatasan Kalbar-Serawak, Malaysia (di Kecamatan Jagoibabang, Bengkayang), atau sekitar 260 kilometer utara Pontianak, ibu kota Provinsi Kalbar.

Asrama milik Yayasan Peduli Pendidikan Masyarakat Pedalaman itu memang khusus menampung anak-anak dari kampung-kampung di Kecamatan Ledo dan sekitarnya.Di tempat itu, ada dua bangunan, masing-masing untuk pelajar putra dan putri. Bangunannya terbuat dari kayu dan batako. Kamar-kamarnya disekat dengan papan tripleks, sedangkan ranjang dan kasur harus disediakan sendiri oleh pelajar yang tinggal di sana.  Biasanya mereka bisa tinggal secara  gratis di asrama. Atau meskipun harus bayar ya untuk  bayar listrik, katakanlah antara Rp 20-25 ribu per bulan. Untuk memasak dan mencuci mereka bisa lakukan sendiri. Atau kalau tidak dari rumah mereka sudah menyediakan sambal gorengan yang tahan utk satu-dua minggu. Biasanya untuk  kompor, panci, piring, dan gelas mereka bisa  bawa sendiri-sendiri.

Konsep Teruji

Cara menyekolahkan seperti ini, sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Pemda (Kab/Kota/Prov) pada tahun-tahun 60 an. Pada waktu itu masing-masing pemda misalnya berkenan membangunkan asrama siswa/mahasiswa bagi para pelajar mereka yang akan meuntut ilmu di Kota. Katakanlah di Yogyakarta, pada waktu itu banyak sekali asrama-asrama daerah di sana. Bagi yang punya sih tidak jadi persoalan, mereka bisa membiayai sendiri untuk pemondokan atau kostnya, tetapi bagi mereka yang tidak punya, maka dengan cara ini mereka jadi belajar di kota, di perguruan yang lebih baik. Mereka cukup iuran untuk listrik, air dan pembantu yang memelihara kebersihan asrama itu sehari-hari.

Kita kembali ke  asrama yang di Ledo, asrama ini dibangun tahun 2004, di sana ada sekitar  15 pelajar.  Mereka biasanya kembali ke kampung masing- masing dua atau tiga pekan sekali. Meskipun kampungnya jauh di pedalaman dan susah ke sana, tetapi mereka pasti merindukannya. Hal seperti itu juga dengan sendirinya akan dapat memperkuat semangat mereka untuk belajar. Mereka bisa melihat sendiri, bagaimana nasib mereka kalau tidak mempunyai ilmu untuk hidup.

Pulang ke kampung itu sendiri,  bukan perkara mudah. Perjalanan ke rumah mereka  di Desa Jelatuk, Kecamatan Lumur, menempuh waktu dua jam dari Ledo—hal itu bisa mereka lakukan dengan motor dan jalan kaki. Sebagian jalannya masih setapak dan berbukit. ”Di Lumur jelas tidak ada SMA jadi mereka harus sekolah di Ledo. Nah anda bisa bayangkan, kalau asrama tidak ada, bagaimana mereka bisa sekolah?  Menurut hemat saya, hal seperti ini perlu juga dilakukan oleh Pemda yang memabangun asrama-asramanya di sekolah-sekolah terbaik di Dunia; misalnya di Amerika, Australia, Jepang, Jerman dll. Sehingga anak-anak Indonesia itu bisa sekolah di sana. Saya percaya, kalau hal seperti itu ada; pasti banyak mahasiswa Indonesia yang ke sana belajar sambil jadi pekerja paruh waktu (seperti TKI/TKW, tapi lebih luwes gitulah). Sebab di luar negeri itu, hidup tidak susah, dan manusia itu sangat dihargai.

Menghidupkan Ekonomi Perbatasan

Salah satu yang membuat wilayah perbatasan mati langkah adalah karena infrastruktur yang ada tidak mendukung hidupnya roda ekonomi di wilayahperbatasan. Infrastruktur yang ada tidak bisa menunjang roda ekonomi warga. Mau bertani? Kalau berhasil juga jadi persoalan, kemana hasilnya akan di jual? Kalau infrastrukturnya sudah ada, sarana produksi penduduk tidak punya. Mereka nyaris tidak memiliki apa-apa. Kadang untuk lahan sekedar berkebun saja meraka tidak bisa dapat. Pertama karena sudah dijual kepada perusahaan perkebunan, atau wilayah itu tergolong kawasan lindung. Jadi praktis mereka hanya bergantung pada alam. Idealnya mereka bisa dibantu dengan pola transmigrasi “tempo” dulu, tetapi murni pada penduduk lokal, kepada mereka diberi atau disediakan tanah dua hektar, tanahnya di siapkan hingga siap tanam; bibitnya mereka diberi; begitu juga dengan perawatannya berupa petugas PPL (petugas pengawas lapangan), dilengkapi dengan obat hama, pupuk. Pendek kata masyarakat betul-betul dijadikan proyek percontohan yang real dan konkrit tentang berkebun di wilayah mereka sendiri.

Untuk komoditasnya terpulang pada kondisi daerah, apakah cocok bertanam karet, kelapa sawit atau coklat. Hanya saja perlu diingat bahwa tanaman sawit itu adalah tanaman industry, hanya cocok bagi para petani yang sudah punya disiplin. Sebab berkebun sawit itu harus dilakukan secara disiplin, taat perawatan, jadwal pemeliharaan yang ketat. Misalnya kalau dia sudah berbuah, maka pemetikan buah harus dilakukan sesuai jadwal, sekian jam harus sudah tiba di fakbrik dsb.dsb. Artinya bagi petani “kampung” yang masih kental dengan kultur sesuka hati sendiri jelas tidak cocok untuk berkebun sawit. Mereka cocok kalau berkebun karet. Mereka tidak perlu ada jadwal, yang penting kalau dia perlu uang ya “menderes” ke kebun karetnya. Kalau dia lagi malas, ya tidak apa-apa.dst.dst.

Intinya adalah memberikan infrastruktur yang “minimal” yang bisa membuat geliat ekonomi di wilayah perbatasan. Kemudian memberikan rakyat di sana kemampuan untuk berproduksi, yakni berkebun dan memberikan sarana pendidikan dengan konsep satu atap tadi. Ya sekolah; ya asrama dan juga balai latihan dan sekaligus sarana praktek di lapangan misalnya Kebun; bengkel sekolah. Yang maksudnya memang bisa membuat mereka bisa mandiri dari ketrampilannya kelak. Kalau hal itu bisa terintegrasi dengan negara tetangga maka hal itu akan lebih bagus lagi.