Blog

Membuka Isolasi Dengan Membangun Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di Perbatasan

Program Transmigrasi sesungguhnya sebagai konsep sungguh sangat baik, selama ini yang jadi masalah adalah besarnya penyalah gunaan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Artinya dana yang bocor jauh lebih besar dari dana yang dimanfaatkan dengan baik. Tapi bagaimanapun dan meski dengan kualitas yang sangat memprihatinkan, tetapi dukungan program ini dalam pembangunan nasional telah mampu memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rentang waktu 60 tahun, setidaknya sekitar 2,2 juta Kepala  Keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam program transmigrasi.

Program transmigrasi juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan diantara kecamatan – kecamatan tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar menjadi provinsi yaitu Sulawesi Barat. Jelas hal ini sangat menggembirakan.

Saat ini pemerintah tengah menggagas agar wilayah perbatasan dan  pulau-pulau  terluar Indonesia untuk dijadikan sentra-sentra daerah tran migrasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan  dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.

“Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (27/10/2013 yang lalu) seusai melakukan panen di kawasan transmigrasi perbatasan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat akhir pekan ini. Muhaimin menambahkan pembangunan kawasan transmigrasi ini juga dimaksudkan akan berperan sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diklaim oleh  negara lain.

“Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan  yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Muhaimin. Muhaimin mengatakan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar  ini dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah,  meningkatkan pendapatan asli  daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Kawasan Terpadu Mandiri

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan pembangunan 9 kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau  terluar Indonesia. “Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan. Namun integrasi dan sinkronisasi program antar instansi perlu ditingkatkan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui program transmigrasi,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (28/11/2013).

“Selain itu, pembangunan 9 Kota Terpadu Mandiri (KTM)  di kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli  daerah dan penyerapan tenaga kerja,” kata Menakertrans. Muhaimin mengatakan wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan “beranda depan” wilayah Negara.

“Adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Muhaimin.

Kalimantan Timur Dukung Program Transmigrasi

Untuk terus mengakselerasi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memfokuskan program transmigrasi ke kawasan ini. Ada tiga kabupaten yang menjadi sasaran program ini yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Kutai Barat.

Ia mengatakan, informasi dari Disnakertrans Kaltim bahwa program ini juga dilaksanakan bekerja sama dengan TNI-AD, yang mengakomodasi anggota purnatugas. Bahkan, selama lima tahun menjelang pensiun ditempatkan di daerah perbatasan tersebut. Sejauh ini, program transmigrasi disebut sebagai terobosan sekaligus program efektif untuk mengawasi kawasan perbatasan. Sebab pemerintah tak bisa lagi mengandalkan patroli perbatasan. Sehingga transmigrasi pilihan alternatif menangani masalah tersebut.

Pembukaan lahan transmigrasi juga mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan dan mendorong pemekaran kabupaten atau kota. Transmigrasi juga harus segera dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri agar para transmigran dapat menjadi masyarakat modern di pelosok, karena segala fasilitas akan dibangun.

Pemprov Kaltim sudah bekerjasama dengan sejumlah provinsi untuk pengiriman warga yang ikut program transmigrasi. Ada 10 provinsi yang siap bekerjasama, namun saat ini Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas.

Dukungan Infrastruktur

Selama ini dan sudah sering terjadi dan sering sangat mematikan semangat bertransmigrasi adalah karena lemahnya dukungan infrastruktur. Program transmigrasinya sudah berjalan dengan baik serta hasil panennya telah mulai memperlihatkan hasil, tetapi karena tidak adanya dukungan infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi, komunikasi dll maka semua hasil panen jadi muspro, tidak punya nilai jual apa-apa.

Salah satu contoh yang tengah berkembang dalam program ini adalah Kawasan KTM Salor. KTM Salor dibangun sejak tahun 2009 dengan luas wilayah sekitar 96.340 Ha, yang terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha dan areal untuk pengembangan investasi perkebunan seluas ± 59.840 Ha.

Komoditas yang dikembangkan dengan skala ekonomis adalah padi, tebu dan palawija. Dalam pelaksanaan pembangunannya kawasan KTM Salor diintegrasikan dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State), yang merupakan program pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan nasional.

Permukiman transmigrasi yang sebagian besar di tempatkan di distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, dan Jagebob telah berkembang menjadi desa-desa swasembada. Dari jumlah penduduk Merauke sejumlah 246.852 jiwa atau 60.406 KK, kontribusi jumlah penduduk melalui program transmigrasi sebanyak 26.451 KK (43,79%). Sayangnya berbagai sarana pendukung yang seharusnya sudah harus ada, seperti sarana jalan dan transportasi tetapi justeru belum terdukung secara memadai.

Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, jelasnya, program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Papua telah mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah diantaranya, beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan maupun ekonomi seperti Arso, Jagebob. “Bahkan  hasil-hasil pertanian maupun jasa para transmigran telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sebagai contoh transmigran Timika telah mampu memasok kebutuhan pangan, sayur mayor, telur dan bahkan daging sapi untuk konsumsi perusahaan-perusahaan besar.

One Response

Page 1 of 1
  1. author says:

    Selama ini dan sudah sering terjadi dan sering sangat mematikan semangat bertransmigrasi adalah karena lemahnya dukungan infrastruktur. Program transmigrasinya sudah berjalan dengan baik serta hasil panennya telah mulai memperlihatkan hasil, tetapi karena tidak adanya dukungan infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi, komunikasi dll maka semua hasil panen jadi muspro, tidak punya nilai jual apa-apa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *