Blog

Memberdayakan Kemampuan Warga dan  Ekonomi Perbatasan

Oleh harmen batubara

Menjadikan wilayah perbatasan  sebagai halaman depan bangsa sudah ada pada UU Perbatasan No 43 Tahun 2008  tentang Wilayah Negara; sudah didesain untuk mengatur pembangunan wilayah dan wilayah perbatasannya, seperti UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda; UU No.26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang dan UU tentang Batas Negara itu sendiri. Tetapi selama ini dalam prakteknya anggaran dan dana itu banyak terserap oleh para pelaksana pembangunan itu sendiri. Kalau di jaman Orba anggaran untuk pembangunan itu mengalami kebocoran hingga 30 persen, maka pada Orde Reformasi malah jadi terbalik. Dana untuk pembangunan itu hanya sebesar 30 persen, yang 70 persennya justeru jadi bancaan bagi para pengelolanya. Mungkin terlalu berlebihan, tetapi itulah yang sesuai dengan penglihatan saya yang terjadi. Kerja sama antara para penguasa dan pengusaha berjalan sinergis demi keuntungan mereka sendiri. Sekarang setelah pemerintahan Jokowi-JK, polanya sudah jelas tapi pelaksanaannya masih jadi pertanyaan.

Namun demikian dalam tataran pengaturan kedua Negara bertetangga secara sadar sama-sama mengetahui, dan memahami bahwa wilayah perbatasan perlu ditata, dengan tetap memberikan ruang gerak dan keleluasan yang wajar bagi kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Semua itu secara utuh tercermin dalam semangat kerjasama antara Negara tetangga seperti GBC (General Border Committee, Indonesia-Malaysia), JBC(Joint Border Committee, Indonesia-Papua Nugini, dan Indonesia-Timor Leste);yang secara konkrit memperhatikan kehidupan dan kerukunan berbagai etnis yang sama-sama ada di wilayah perbatasan. Semangat itu pula secara terukur juga dibingkai pula di tataran regional maupun Kawasan, baik dalam Piagam Asean, maupun Asean+3 atau Asean+ 6. Permasalahannya adalah kondisi ekonomi dari masing-masing Negara yang bertetangga. Untuk Indonesia dan Malaysia kondisinya sangat kontras, suatu realitas yang mencerminkan warga yang pendapatan perkapitanya antara (US$ 3400/tahun, Indonesia) dengan yang (US$ 14.700/tahun, Malaysia[2]). Cobalah ke perbatasan lihat perkampungan Malaysia yang asri, rapi dan produktif penuh dengan tanaman bernilai ekonomi, sementara di perkampungan Indonesia sebaliknya kusam, hutan belukar dan penuh ilalang. Saya tidak habis pikir, kenapa ya bisa terjadi seperti itu?

Dalam bingkai kerjasama regional, dan antar Negara dan khususnya antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, hubungan itu sungguh baik, tetapi dalam realitas di lapangan tentu sangat berbeda, khususnya dalam menjalin persahabatan dan kerjasama informal. Untuk semua urusan formal dan pemerintahan persoalan koordinasi tidak ada hambatan, tetapi dalam realitas social maka kondisi ekonomi yang pincang secara alamiah telah memposisikan mereka dalam bingkai hubungan antara TKI dan majikannya. Kalau kita berkaca akan kerangka seperti ini, maka penggeseran tugu batas serta kegiatan illegal logging dan sejenisnya, adalah sesuatu yang alami. Benar, kerugiannya luar biasa tetapi kalau tidak mampu menjaganya, apa mau dikata. Keberadaan pos-pos pengamanan kita diperbatasan tentu secara formal punya efek deteren tetapi bukan bagi pelaku bisnis illegal dan sejenisnya. Mereka tahu persis di sisi mana kelemahan yang ada. Dari sisi manajemen pengelolaan wilayah perbatasan boleh dikatakan nyaris tidak ada kendala, kecuali kondisi kemiskinan itu sendiri.

Hubungan warga di perbatasan sesungguhnya berjalan dengan baik, dan saling memahami serta saling menyadari. Bahkan seperti yang diutarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan Pemerintah Malaysia tertarik untuk melakukan kerja sama dalam membangun desa-desa di perbatasan di kedua negara. “Kami sudah melakukan pembicaraan kemungkinan potensi investor Malaysia dan daerah di perbatasan Indonesia dan Malaysia,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, usai pertemuan dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim, di Jakarta,10/3/2017.

Dikatakan Eko, menurut pembicaraan dengan Dubes Malaysia, investor dari Negeri Jiran tertarik untuk berinvestasi di sejumlah bidang seperti pembangkit listrik, tambang batu bara, perkebunan, dan lainnya. Salah satunya adalah  perusahaan listrik asal Malaysia, TNB, tertarik untuk bekerja sama dengan PLN di perbatasan Kalimatan Timur. Sementara itu, Dubes Malaysia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim, mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua negara agar tidak terjadi kesenjangan di kedua wilayah tersebut. Dalam waktu dekat, lanjut Dubes, pihaknya dan Kemendes PDTT akan membentuk kelompok kerja membicarakan mengenai kerja sama kedua negara tersebut.”Kami sebagai pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Kami tahu, ada beberapa perusahaan asal Malaysia yang tertarik investasi di Indonesia.”

Mensejahterakan Warga

Salah satu yang menyebabkan masyarakat perbatasan lemah dalam sisi ekonominya, adalah karena memang dari sananya sudah serba tertinggal dan terbatas. Mereka miskin, karena mereka masih sangat tergantung dengan alam itu sendiri. Mereka belum mempunyai lahan pertanian atau perkebunan yang bisa menghidupi mereka. Mereka masih tergantung pada cara-cara tradisional sebagai “peramu”, yang sepenuhnya tergantung dengan kemurahan alam. Bisa sebagai pencari kayu gaharu, kulit manis, madu hutan, binantang buruan, burung dll. Mereka tidak mampu untuk bisa memiliki lahan pertanian atau perkebunan; karena kalaupun bisa tokh hasilnya mau di jual kemana? Semua masih terisolasi, atau kalaupun ada jalan kondisinya sangat payah dengan biaya ongkos tinggi. Dalam kondisi seperti itulah mereka tumbuh. Di lain pihak, pemerintah seolah kesusahan mencari cara cara yang tepat untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan perbatasan ini.

Harapan Kemendes PDTT adalah agar semua desa di Indonesia memiliki badan usaha milik desa (BUMDES) bisa terealisasi. Dari 74.250 desa di Indonesia, sampai akhir 2016 baru sekitar 29 persen yang telah merintis berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes). Dan, dari 29 persen desa yang telah merintis pembentukan BUMDes, hanya 39 persen yang BUMDes-nya aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Mayoritas masih BUMDes normatif, sekadar memiliki legalitas AD/ART dan baru terbatas ditopang alokasi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang jumlahnya pun tidak signifikan.

Badan usaha milik desa diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti pengangguran hingga ketimpangan kesejahteraan. Jika desa tidak mampu, dapat didirikan BUMDes bersama yang merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa desa.  “Ada desa-desa kecil yang jumlah penduduknya sedikit sehingga tidak ekonomis bila membuat badan usaha milik desa (BUMDes) sendiri. Itu sebabnya boleh membuat BUMDes bersama,” kata Eko Putro. Sejauh ini, beberapa jenis usaha yang diurus oleh BUMDes antara lain listrik desa, lembaga perkreditan desa, penyewaan traktor, hingga desa wisata. BUMDes tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga desa. Jumlah BUMDes di Indonesia, kata Eko Putro, kini mencapai 22.000 unit. Namun, hanya ada 8.000 unit BUMDes yang aktif dan hanya 4.000 unit BUMDes yang menguntungkan. “BUMDes ada yang baru mulai, tetapi ada pula yang sudah sukses. Persoalan utamanya biasanya di keterbatasan sumber daya manusia. Dari 74.910 desa, memang tidak banyak yang mempunyai sumber daya manusia yang baik,” kata Eko Putro. Pemerintah menyodorkan solusi dengan membentuk perseroan terbatas (PT) mitra yang sahamnya dimiliki BUMDes.

Cara lain yang juga bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah lewat program Transmigrasi; yang pada intinya, memindahkan warga miskin dan tidak berpendidikan di Kota-Kota di Jawa ke desa-desa terpencil dan tertinggal di luar Jawa. Secara logika biasa, program ini jelas sangat tidak logis.Kenapa pemerintah tidak terlebih dahulu memulainya dari desa-desa tertinggal dan diperbatasan yang ada di luar pulau jawa itu terlebih dahulu? Caranya persis dengan pola transmigrasi itu. Tetapi khusus untuk warga lokal. Warga miskin di desa tertinggal dan desa perbatasan itu diberi lahan pertanian, bisa kebun bisa sawah minimal 2 Ha per KK, di lahan itu dibuatkan rumah untuk mereka, lahannya di olah hingga siap tanam, diberikan bibit, diberikan pupuk, diberikan obat hama, diberikan alat-alat pertanian atau perkebunan dengan model untuk indipidu, kelompok dll. Sarana jalan di buka, sarana pusar dibuatkan. Hal seperti inilah yang perlu dikembangkan di desa-desa perbatasan, desa-desa wilayah perbatasan meliputi 5 Kabupaten di Kalimantan Barat ( Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang,  dan Kapuas Hulu) berbatasan dengan Sarawak Malaysia sepanjang 966 km; satu (1) kabupaten di  Kalimantan Timur ( Kutai Barat) dan (2) kabupaten di Kalimantan Utara (Malinau, Nunukan) berbatasan dengan Sabah, Malaysia sepanjang 1038 km; Lima (5) Kabupaten/Kota di Papua (Kota Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke) berbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 820 km ; dan Tiga(3)  kabupaten di Nusatenggara Timur (Belu, Kupang dan Timor Tengah Utara) berbatasan dengan Timor Leste sepanjang ± 300km.

Kita ingin menyampaikan kepada Pemda Perbatasan, BNPP dan PDT&Transmigrasi nggak usah muluk-muluk, cukup warga desa yang ada di perbatasan atau desa tertinggal itu di data dan diberikan kemampuan untuk mereka bisa mempunyai lahan pertanian, atau perkebunan masing-masing minimal 2 ha, punya rumah; lahannya dipersiapkan sehingga tinggal tanam; diberi bibit; pupuk; obat hama, petugas lapangan sebagai pendamping dan biaya hidup selama setahun atau dua tahun sampai hasil tanam mereka berhasil. Kalau mereka sudah ada penghasilan, maka pasar akan terbentuk, kampung akan berkembang,  transportasi dan perekonomian akan berkembang. Terlebih lagi dengan adanya kucuran dana pembangunan ke pedesaan; kita ingin melihat peran serta Pemda Perbatasan dan Kementerian/Lembaga terkait dapat memberikan “kemampuan” berproduksi bagi warga di perbatasan dan di desa-desa tertinggal.

Catatan Blog Seorang Prajurit Perbatasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *