Forum Perbatasan

 

 Perkuat Pendidikan di Perbatasan

Oleh Ester Lince Napitupulu

Daerah perbatasan yang selama ini diabaikan dalam pembangunan bangsa mulai dilirik. Paradigma bangsa yang menempatkan daerah perbatasan sebagai bagian belakang negeri, perlahan dibalik-kan. Selama ini, warga negara Indonesia yang tinggal di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga merasa diabaikan. Bukan hanya soal infrastruktur yang membuat kecil hati jika berhadapan dengan negara tetangga. Pelayanan dasar, semisal kesehatan dan pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga tak kunjung membaik.

Winsulangi Salindeho, Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang berbatasan dengan Filipina, menuturkan, pendidikan dasar yang jadi kewajiban negara tak terpenuhi. ”Ada pulau-pulau yang cuma punya SD. Anak-anak usia wajib belajar di daerah itu tidak bisa melanjutkan ke SMP. Belum lagi jumlah guru kurang,” kata Winsulangi. Kondisi pendidikan yang terbatas juga dirasakan anak-anak sekolah di Distrik Sota, Merauke, Papua. Di daerah yang berbatasan dengan Papua Niugini ini, listrik sering padam dan tak ada sinyal telepon seluler.

Para siswa SMPN 11 Distrik Sota tidak punya ruang laboratorium. Menggunakan komputer masih langka karena hanya ada dua komputer yang berfungsi. Itu pun sulit dioperasikan karena listrik tidak memadai. Hal serupa juga terlihat di SMKN 1 Sota. Para siswa banyak berasal dari daerah yang jauh. Mereka tinggal di rumah guru dan asrama. Pendidikan SMK memang gratis, juga asrama. Namun, semua serba terbatas. Untuk biaya makan 50 orang yang tinggal di asrama hanya ada dana Rp 100 juta per tahun. Padahal idealnya Rp 300 juta per tahun.

Di SMPN 1 Atap Wasur, anak-anak tinggal tersebar di rumah penduduk, selain di asrama. Sekolah memakai dana bantuan operasional sekolah (BOS), tetapi pencairannya sering terlambat. Meskipun kondisi sekolah terbatas, pendidikan di Sota dilirik anak-anak Papua Niugini. Dari informasi yang diperoleh, pendidikan di Sota masih lebih baik dibandingkan di wilayah perbatasan Papua Niugini.

Di perbatasan Indonesia-Malaysia, ketimpangan tampak nyata. Warga Entikong punya seloroh, ”malaikat” baik hati belum mampir ke wilayah ini. Kondisi warga Malaysia di perbatasan bertolak belakang dengan kondisi warga Indonesia. Di Malaysia, sekolah-sekolah dibangun dengan baik, terkadang dilengkapi asrama. Guru-guru yang dikirim adalah guru muda yang cakap mengajar.

Dalam pertemuan dengan guru-guru se-Indonesia yang berkemah di wilayah perbatasan pada penghujung 2010 terungkap di Desa Suruh Tembawang, Kabupaten Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar), ada satu guru harus mengajar 111 siswa SD.

Desa itu berpenduduk 2.795 orang. Ada 963 orang buta huruf, tidak tamat SD (689), tamat SD (917), SLTP (113), SLTA (102), diploma (10), sarjana (1). Budi Suri, guru SMPN 2 Suruh Tembawang, berkisah, 73 siswa di sekolah itu belajar teori teknologi informasi dan komunikasi. Namun, siswa tidak pernah melihat komputer. Aliran listrik pun belum dinikmati warga. Sekolah ini cuma punya satu peta Kalbar dan bola dunia. Inilah wajah daerah perbatasan. Tak heran jika Indonesia seringkali diremehkan negara tetangga yang melesat maju.

Ubah paradigma

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam beberapa kesempatan mengunjungi daerah perbatasan. Komitmen menguatkan pendidikan di daerah perbatasan pun diucapkan. Secercah harapan untuk memperbaiki kondisi di daerah perbatasan mulai terlihat. Daerah perbatasan mulai diperlakukan sebagai halaman muka bangsa.

Penguatan pendidikan di daerah perbatasan dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional dengan menegerikan sejumlah perguruan tinggi milik pemerintah daerah dan swasta sejak akhir 2010. Hal itu dilakukan, antara lain, terhadap Universitas Musamus Merauke, Universitas Borneo di Tarakan, Kalimantan Timur, dan Universitas Bangka Belitung. Menyusul Universitas Maritim Raja Ali Haji di Kepulauan Riau.

Untuk politeknik negeri baru di wilayah perbatasan, yakni Politeknik Bangka Belitung, Politeknik Batam, serta Politeknik Negeri Nusa Utara di Kepulauan Sangihe. Dengan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah lebih mudah mengintervensi kampus-kampus itu. ”Di setiap daerah perbatasan harus ada PTN supaya anak- anak bangsa tidak pergi ke negeri tetangga. Kita harus menciptakan pusat keunggulan dengan memperkuat pendidikan,” kata Nuh.

Dalam kebijakan Kemdiknas, penguatan pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2012 untuk daerah perbatasan adalah membangun sekolah terpadu untuk menyelesaikan persoalan akses dan daya tampung. Sekolah terpadu adalah sekolah yang pembangunannya meliputi bangunan sekolah, asrama siswa, rumah guru, dan sarana lain, untuk wilayah perbatasan dan terpencil.

Rancangan sekolah terpadu di daerah perbatasan untuk tingkat desa jenjang SD kelas 1-3 atau Paket A dan B dalam satu kompleks dibangun sekolah, taman bacaan, program gizi, asrama penitipan anak, dan kelompok bermain persekolahan. Di tingkat kecamatan, mulai dari SD kelas 4-6, SMP kelas 7-9, dibangun sekolah satu atap dengan fasilitas olahraga, perumahan guru, kebun sekolah, dan asrama siswa.

Di Kepulauan Sangihe, kata Winsulangi, dibutuhkan SD-SMP satu atap untuk pulau-pulau yang kini hanya ada SD. Untuk jenjang SMA, perlu sekolah berasrama supaya siswa tidak terkendala jarak tempuh. Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi X DPR, mendukung jika pemerintah menguatkan pendidikan di daerah perbatasan. Namun, kebijakan pemerintah haruslah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan tiap daerah.

Secara umum, daerah perbatasan sangat kekurangan guru. Guru-guru yang berpendidikan tinggi umumnya pendatang dan kurang memahami budaya setempat. Guru-guru direkrut dari lulusan SPG dan tenaga kontrak lulusan SMA/Paket C. Mereka mengajar dengan honor jauh dari standar upah minimum regional. ”Perlu ada pembinaan dan dukungan khusus agar guru-guru meningkat kemampuan dan motivasinya. Fasilitas seperti wisma atau tempat tinggal guru di lokasi sekolah sangat diperlukan,” kata Hetifah.

Guru-guru cakap mesti disiapkan dengan baik. Perlu kebijakan khusus untuk memberikan tunjangan dan peluang karier yang sama dengan guru di kota. Penguatan pendidikan juga harus disertai percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kendala transportasi.

Problem jarak menyulitkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi antarsekolah yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan setempat. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran dan program, Kemdiknas harus lebih banyak mendengar masukan dari daerah perbatasan tentang masalah dan kebutuhan mereka. Perlu evaluasi secara jujur dan terbuka terhadap kebijakan nasional. Misalnya, penentuan dana BOS tidak bisa disamaratakan karena faktor kemahalan. Demikian juga standar penghitungan dana alokasi khusus untuk pembangunan sekolah. (Kompas,1/10/2011)

FORUM WILAYAH PERBATASAN, MELIHAT WILAYAH PERBATASAN DENGAN HATI Oleh : Harmen Batubara Perang dengan negara tetangga pada dasarnya hal seperti itu sih biasa saja. Apalagi masing-masing negara sebenarnya mempunyai angkatan perangnya sendiri. Jadi kalau suatu waktu perang harus terjadi. Ya sebetulnya tidak apa, apa. Di balik kekonyoloan suatu perang pastilah ada hikmahnya. Tetapi kalau yang terjadi seperti di Afganistan, dan kini mulai melebar ke Pakistan, dan bisa jadi India. Yang terlihat adalah suatu ironi. Di mata Pakistan, mereka terpaksa memerangi Taliban, karena para Taliban itu secara sengaja memanfaatkan wilayah perbatasan Pakistan sebagai sarangnya. Persoalannya jadi rumit, karena ternyata pemerintah Pakistan lebih suka membantu Amerika ketimbang Taliban. Apalagi Amerika sendiri memberikan dana perang yang tidak sedikit, bahkan militer pakistan bahu-membahu memerangi Taliban.

MAU LIHAT GROUPS PERBATASAN  KLIK DISINI

Tentu saja Taliban marah besar, dan melakukan segala cara untuk menghantam balik Pakistan. Ternyata rakyat Pakistan sendiri tidak suka atas sikap pemerintahnya yang terlalu memberi hati dan tergantung pada Amerika. Kini Pakistan, jadi lahan baru perang teroris dan anti teroris. Bagi kita, semua itu sah-sah saja. Kita hanya bisa berharap jangan undang negara lain untuk menghantam negara tetangga sendiri. Karena itu akan melahirkan dendam tujuh turunan. Rasanya Taliban tidak akan pernah bisa memaafkan Pakistan, minimal untuk kerjasamanya dengan Amerika. Wilayah Perbatasan ini, merupakan Forum untuk hal-hal semacam itu. Mari kita melihat wilayah perbatasan secara logis. Memang saat ini pemerintah, berniat untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan.

Tapi sebenarnya hal itu hanya berupa angan-angan saja.Sebab semua kebijakan dan penganggarannya, sama sekali bertolak belakang dengan niatnya. Bagi pemerintah pusat, mereka mengandalkan Pemda untuk pembangunan wilayah perbatasan, dana meski terbatas, memang dianggarkan. Tetapi persoalannya, Pemda sendiri prioritas pembangunannya bukanlah di wilayah perbatasan, tetapi di ibu kota atau ibu Kota kabupaten atau di tempat-tempat mana warga banyak bertempat tinggal, bukan di wilayah perbatsan yang jarang penduduknya. Maka yang terjadi adalah, wilayah perbatasan jadi lahan tidak bertuan. Jadi bancaan bagi para penggiat kegiatan illegal. Jadi Forum ini diharapkan dapat membuka mata kita, dan mau sumbang saran untuk melakukan perbaikan pembangunan di wilayah perbatasan.

Saya Juga Ada di Tapal Batas

KLIK     DISINI

Wilayah Yang Terlantar Setelah pulau sipadan dan ligitan lepas, perhatian tentang wilayah perbatasan dan gugusan pulau-pulau kecil terluar menjadi sangat mengemuka; pemerintah pusat dimotori Depdagri, Dephan, Dept Kelautan, Depdiknas, dan Bakosurtanal menjadi ujung tombak dalam pencarian dana untuk pengembangan wilayah tersebut. Untuk th 2007 misalnya, Dephan punya dana sebesar 196 miliar, Depdiknas mempunyai dana 3,5 triliun, meski tak sebesar Depdiknas dan Dephan (TNI) tapi gabungan dana dari Depdagri, Dep Kelautan, dan Bakosurtanal pastilah dipastikan akan sangat membantu pengembangan wilayah dimaksud. Dephan (TNI) sendiri, untuk rencana aksi pengelolaan PPKT, akan membangun Po-pos dan sarana pendukungnya yang meliputi P. Rondo; P. Berhala; Nipah, Maratua, Derawan, Sebatik, Miangas, Marore, Marampit, Lirang, Wetar, Kisar, Pani, Bras, Batek, Dana, Enggano, Sekatung, Fanildo, Alor, P.Tj.Pateh, Romang. Indonesia mempunyai wilayah laut dengan sepuluh negara yakni India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Piliphina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste.

Citra wilayah perbatasan laut nyaris sama, terisolir dan dukungan sarana prasarana yang sangat terbatas. Batas laut misalnya, dari sepanjang pantainya yang mencapai 81 ribu km, terdapat sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetanngga; dari 67 pulau itu hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong; jadi ada gambaran dalam setiap sepuluh ribu km terdapat sepuluh pulau atau kurang lebih ada pulau kecil terpencil antara satu dan lainnya dipisahkan oleh jarak ribuan km, atau setara jarak antara Jakarta-Surabaya. Dalam kenyataannya, dari 92 pulau-pulau terluar itu posisinya tidak berada pada jarak yang sama, tetapi dia lebih merupakan gugusan yang jarak antara gugusnya berjarak puluhan ribu km. Dan dari sejumlah itu terdapat 12 pulau diantaranya yang paling menghawatirkan, hal ini terkait dengan posisinya dan tidak adanya air tawar dan kehidupan di pulau-pulau tersebut. Wilayah perbatasan darat kondisinya juga tidaklah lebih baik, di Kalimantan terdapat batas sepanjang 2004 km, di Papua 700km dan Timor Leste 300 km, sementara perkampungan atau desa yang menempel atau berada disekitar perbatasan itu jumlahnya juga hanya ada beberapa; di papua jumlahnya tidak lebih dari sepuluh desa, di Kalimantan dan Timor Leste juga tidak jauh berbeda. Bagaimana pembangunan wilayah perbatasan dengan karakteristik yang khas tersebut. Pedoman pembangunan wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) meskipun masih sederhana, tetapi sudah ada Keppres nomor 78 tahun 2005, sehingga sudah ada panduan dasarnya, tetapi tentang perbatasan wilayah daratnya? Sampai sekarang belum ada. Padahal masalah perbatasan darat tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 1973 ( Malaysia) dan tahun 1967 (Papua) dan tahun 1999 an dengan Timor Leste. Sehingga bisa di duga dan pada kenyataannya hal itulah yang terjadi, semua Departemen yang terlibat dan peduli tentang batas ini mempunyai agendanya masing-masing; secara fisik mereka sangat guyub dan kompak, tetapi dalam kaidah manajemen justeru sebaliknya, tidak mempunyai agenda atau program yang jelas tentang penyelesaian batas, begitu juga dengan pembangunan wilayah perbatasan; yang jelas berbagai aturan dan kebijakan sudah ada, yang belum jelas justeru suatu ”action plan” yang menasional serta menuntaskan yang tidak pernah jelas. Penyelesaian masalah wilayah perbatasan sejatinya membutuhkan beberapa katagori mendasar; pertama penyelesaian garis perbatasan atau sempadannya sendiri dengan negara tetangga yang bersangkutan, sebab sampai saat ini belum ada satupun masalah batas yang terseleaikan; kedua, untuk wilayah batas (laut dan darat) yang belum terjamah; dan tidak berpenduduk serta tidak punya sumber air tawar perlu didirikan di sana prsasti, dermaga (yeti) atau Helipad sebagai pertanda bahwa secara fisik Indonesia ada disana, kemudian perlu dilakukan penelitian yang ektensif tentang keberadaan sumber air tawar; apakah ada tau tidak. Ketiga, agar Markas Besar TNI tetap melanjutkan melaksanakan pengamanan terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan menggerahkan personil Armada Timur dan Armada Barat, meskipun TNI telah menempatkan pasukan yang merupakan gabungan antara AD dan AL sebanyak 400 Orang di Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan prioritasnya di Pulau-pulau : Rondo, Berhala, Nipa, Natuna, Miangas, Marore, Marampit, Fani, Fanildo, Brass, Batek dan Dana, Nasi, Bangkaru, Haloban, Berhala, Nipah, Sekatung, Enggano, Karimata, Serutu, Maratua, Derawan, Sebatik, Batek, Mangudu, Dana/Kep Rote, Dana/Kep sabu, Morotai, Lirang, Wetar, Kisar, dan Brass; Dishidrosal melaksanakan kegiatan pemetaan Pulau Rondo, Marore, Dana ; Survei Titik Dasar Pulau Batek, Pulau Pantar; dan Update Toponimi/ Gazetter, sementara Dittopad memetakan pulau Miangas; tetapi data Biro Maritim Internasional (IMB, London) masih menilai wilayah laut Indonesia paling berbahaya di dunia, baru menyusul Nigeria dan Somalia Keempat masyarakat wilayah perbatasan dapat memperoleh pendidikan, kesehatan gratis, kalau hal itu belum bisa terwujut di desanya sendiri ya di desa terdekat; kelima, secara bertahap melakukan pembangunan sarana-prasarana wilayah yang disingkronkan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah disekitarnya, baik secara regional(dgn negara tetangga), nasional maupun lokal.

Lebih lagi untuk Depdiknas, semangat mereka membangun daerah perbatasan sungguh menggembirakan, hal ini dengan adanya dana yang cukup besar; persoalannya adalah jangan sampai karena sangat fokus pada pembangunan fisik, sementara pendidikan nyata warganya tidak terperhatikan; sementara untuk tenaga pengajar di daerah perbatasan ada baiknya kerjasama antara Depdiknas dengan TNI, khususnya untuk tenaga guru di wilayah yang terpencil itu; sebab selama ini guru-guru yang ada umumnya enggan ke perbatasan. Penanganan pembangunan daerah perbatasan mestinya dilakukan dengan semangat yang logik, tidak bisa ”instan” dan dengan manajemen ala Naga Bonar, yang dikerjakan hanya kalau lagi ingat saja. Pada waktu semasa dahulu, saat lepasnya Sipadan dan Ligitan; ada kesan setiap stake holder berjuang habis-habisan untuk memperoleh dana guna pembangunan wilayah perbatasan.

Lebih lagi harus kita akui persoalan dana dan cara mendapatkannya bukanlah semata-mata dengan pendekatan Tupoksi dari Departemen terkait, tetapi ia lebih ditentukan oleh hubungan baik dan lobi-lobi antara Departemen yang bersangkutan dengan Dep Keuangan (anggaran), DPR dan Bappenas dan yang sering terjadi Departemen dengan kebutuhan dananya sedikit tetapi memperoleh jumlah besar dan sebaliknya; dari dahulu sesungguhnya hal-hal seperti inilah yang terjadi, para pelakunya kelihatan guyub saling mendukung dan pakewuh serta tenggang rasa, sementara pada program utamanya tidak terdukung dana yang memadai, sebaliknya program penunjang justeru memperoleh dana seolah tak terbatas; umumnya memang semangat seperti itulah yang mewarnai semangat bangsa kita membangun.

Sayangnya program yang menyeluruh dan utuh untuk pembangunan Wilayah Perbatasan, baik di laut maupun di darat; itu tak pernah ada. Bertetangga Dengan Baik Asean, didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, pada mulanya kebersamaan ini bertujuan menggalang ketahanan bersama untuk melawan pengaruh komunisme China maupun Uni Soviet, dengan eekertariat berada di Jakarta. Kini Asean, dengan populasi sudah melebihi angka 558 juta dengan PDB Gabungan 800 miliar US$ serta volume perdagangan tahunan 1,226 triliun US. Pada kenyataannya dari sisi ekonomi, interaksi ekonomi antar sesama Aseannya sendiri relative kecil, tercatat ekspor intra Asean 84,49 miliar, sementara ekstra asean 286,06 miliar US$; impor intra Asean 67,64 miliar, ekstra Asean 249,59 miliar US$.

Dilihat dari segi geografi kondisi seperti itu sangat masuk akal, sebab boleh dikatakan wilayah asean pada dasarnya hampir sama, dan terdiri dari dua musim begitu juga dengan adat-istiadat dan budaya penduduknya nyaris identik sama, tetapi satu hal yang sangat berbeda adalah kemampuan ekonomi masing-masing anggotanya ; sehingga tingkat integrasi bisnis secara internal bisa dipahami akan cenderung kecil dan terkotak-kotak; kecuali mereka mampu memanfaatkan potensi masing-masing mitranya sesuai dengan kondisi lokalnya, misalnya ketika Asean membangun dan menempatkan fabrik pupuknya di Indonesia (Aceh). Pola pemikiran strategis semacam itulah yang belakangan ini kian memudar. Masalahnya sejak kelahirannya 40 tahun yang lalu, terlihat Asean lebih menyerupai ”personifikasi partner lokal Amerika Serikat yang setia di Asia”. Meskipun popularitas Asean di kalangan politisi AS jauh dari memadai, tetapi kemampuan Asean mengusung kepentingan politik AS di kawasan terlihat justeru sangat kuat. Kalau pada saat kelahirannya sendiri, Asean justeru untuk membendung komunisme di Asia, yang nota bene juga adalah musuh Amerika. Kemudian, kini setelah empat puluh tahun kemudian, Asean juga mempunyai musuh yang sama dengan musuh Amerika, ancaman Terorisme Internasional dan tegaknya nilai-nilai HAM. Sementara dikalangan Asean sendiri, tadinya percaya untuk memasukkan HAM ke dalam piagam Asean tidaklah akan mudah, tetapi untungnya ternyata bisa masuk dan diterima semua anggota. Dari pertemuan Gugus Tugas Tungkat Tinggi (HLTF) di Manila pada 27/7/2007 dari struktur Piagam Asean yang terdiri dari pembukaan dan 12 pasal lainnya, justeru belum terlihat adalah pasal untuk pemberdayaan serta memasyarakatkan keberadaan kegiatan organisasi di tingkat akar rumput. Kegiatan ke arah itu sepertinya belum dimaknai. Memaknai Asean Deklarasi ktt asean ke 12, tahun 2006 di Cebu, Filipina berhasil mengadopsi empat deklarasi penting, pertama, perlindungan tenaga kerja migran; kedua, deklarasi tentang cetak biru piagam Asean; ketiga, deklarasi tentang komunitas yang saling memelihara dan peduli; keempat, deklarasi tentang kontra terorisme. Keempat masalah tersebut sejatinya adalah juga yang menjadi bagian dari persoalan sesama negara anggota Asean. Deklarasi Cebu, terlihat adanya upaya untuk lebih membawa organisasi ini ke arah yang lebih konkrit serta menyangkut kepentingan langsung para warganya. Meskipun dalam beberapa hal, polanya sangat sentris dan berpihak. Kedepan, diharapkan adanya upaya sungguh-sungguh dari organisasi ini untuk mau melibatkan diri dan membumikan program-program kerja berikut pendanaannya secara konkrit, seperti ; Pertama, perlindungan para tenaga kerja migran. Disatu sisi, Singapura dan Malaysia membutuhkan tenaga kerja TKI/TKW, di sisi lain Filipina dan Indonesia mempunyai tenaga jenis tersebut dan sangat membutuhkan pekerjaannya. Tetapi Asean tak mampu memberikan solusi, kenapa kebutuhan ini tidak terjembatani dengan baik. Dalam hal ini seyogyanya Asean mampu memberi wadah bagi para menteri tenaga kerja dan transmigrasinya masing-masing agar mampu mengkomunikasikan masalahnya menjadi lebih tranparan dan kalau bisa merubah pola rezim perizinan tenaga kerja menjadi pendaftaran saja. Artinya Asean membuka batas negaranya untuk para tenaga kerja dari sesama mereka. Biarkan mekanisme pasar yang mengatur namun diatas peraturan yang jelas dan bersahabat. Yang diharapkan adalah adanya program konkrit Asean dalam memberdayakan kehidupan bersama diantara sesama buruh migran di negara-negara Asean. Sehingga kita ingin melihat adanya suatu organisasi atau paguyuban buruh migran di masing-masing negara anggota, yang mampu memberikan mereka sarana untuk berorganisasi, memberikan mereka advokasi hukum, sarana tempat berobat dan bahkan meningkatkan ketrampilan. Kedua, peningkatan kerjasama Antar Universitas di Asean, baik negeri maupun swasta, memberdayakan Asean Network of Universities nya. Meskipun pemikiran ke arah ini sudah lama ada, tetapi perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan. Kerjasama antar Universitas ini, juga perlu dilakukan dengan membuka upaya baru dalam menggali potensi kawasan secara sungguh-sungguh, caranya dimulai dengan pemberian bea siswa oleh negara anggota Asean bagi katakanlah untuk seratus mahasiswa tiap tahunnnya, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk di masing-masing negara anggota. Kemudian diperkaya dengan membuka Pusat-pusat Kajian yang menyangkut hajat hidup orang banyak di kawasan, yang meliputi semua aspek kehidupan; mulai dari kebudayaan, sejarah, bahasa lokal, adat istiadat dsb. Kerjasama antar Perguruan Tinggi ini diharapkan akan mampu mencairkan dan membuka hubungan antar warga masyarakat kampus di lingkungan Asean, serta memberi celah bagi munculnya lembaga pengkajian unggulan yang jadi pemicu semangat masing-masing pihak. Ketiga masalah Terorisme, pada saat ini ada beberapa negara anggota Asean yang mempunyai masalah sejenis terorisme dalam tanda petik; maksudnya ada gerakan saparatisme atau gejolak sosial yang dilatar belakangi agama tertentu, dalam hal ini Islam. Sejatinya, masalah sebenarnya tidak punya kaitan dengan terorisme internasional, tetapi karena dipersepsikan identik maka penamaannya lebih populer sebagai gerakan terorisme. Masalah seperti itu ada di Yala, Thailand, ada di Mindanao, Filipina, ada juga di Poso dan Maluku, Indonesia. Idenya adalah mengubah wilayah itu dari pola konplik menjadi daerah pengembangan, atau pembangunan yang menjadikan spirit lokal atau semangat mereka yang merasa tertindas dijadikan sasaran pembangunan. Memang ini tidak mudah, sebab akar permasalahannya sesungguhnya ada pada tataran politik. Tetapi meski secara politik penyelesaiannya sudah ada, tetapi tanpa pemberdayaan ekonomi kawasan, semuanya akan berahir sia-sia. Maknanya adalah dengan memberikan kepada pemerintah Daerah menjadi pengelola konflik dan sekaligus penggagas pembangunan wilayahnya. Kata kuncinya adalah adanya otonomi khusus, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemberian pendidikan yang berkualitas bagi warga yang berada di wilayah tersebut. Penanganannya bisa dilakukan dengan memanfaatkan kelembagaan ataupun LSM dari sesama Asean, yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, misalnya seperti Organisasi Muhammadiyah, dll idenya adalah lebih mengedepankan prakarsa masyarakatnya sendiri, yang dibantu oleh sesama warga negara dari Asean tetapi tetap didukung oleh masing-masing pemerintahannya. Konkritnya seperti apa yang diharapkan oleh Pemerintah Thailand dan sudah disampaikan kepada Pimpinan Muhammadyahnya sendiri. Ajakan konkrit seperti inilah yang semestinya lebih diberdayakan organisasi Asean.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *