Blog

Membangun Pusat Pendidikan Bagi Anak TKI dan Anak Batas di Perbatasan

Oleh harmen batubara

Mimpinya sesungguhnya sederhana, bagaimana Indonesia bisa membangun pusat pendidikan di wilayah perbatasan yang ditujukan bagi anak-anak perbatasan dan TKI. Bisakah Indonesia menyediakan pelayanan pendidikan yang baik dan dalam skala besar bagi warganya yang kurang mampu? Seperti anak-anak perbatasan dan anak-anak TKI yang ada di negara tetangga. Kalau pemerintah mau membangun Kampus-kampus yang besar dan bermutu di Jawa, kenapa tidak membangun pusat pendidikan bagi anak-anak perbatasan dan TKI di perbatasan dalam komplek 15 – 20 hektar misalnya? Kampus yang bisa menampung sampai 60 ribuan anak? Dan sekaligus menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan di perbatasan?

Menurut data catatan KJRI Kota Kinabalu, jumlah WNI yang berada di Sabah per 09 Februari 2012 sejumlah 401.773 orang, dengan komposisi TKI dan keluarganya 305.584 orang, Tenaga Profesional (guru, pilot, dosen dan dokter) 165 orang dan sejumlah 96.024 orang adalah masyarakat keturunan pemegang paspor RI. Dari sejumlah WNI tersebut di atas, sebanyak 53.768 orang adalah anak-anak. Dipercaya masih banyak lagi anak-anak Indonesia yang lahir tanpa akta lahir, apalagi paspor. Jadi jumlah diatas bisa berlipat menjadi 150% – 200%. Pendidikan anak-anak TKI itu sangat memelas, diatas kertas maka dari sisi pendidikan generasi mereka ini jelas lebih rendah mutu SDM nya disbanding orang tua mereka.

Pemerintah Indonesia pada 2006 mulai mengambil langkah untuk menangani nasib pendidikan anak-anak Indonesia yang ada di Sabah dengan membuat MOU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia melalui NGO Borneo Child Aid – Humana Child Aid Society Sabah. Kini ada sekitar 90 gedung sekolah informal yang dikelola Humana dengan jumlah murid sekitar 7.000 orang,sisanya 46.000 lagi dapat pendidikan apa?. Sejak tahun 2007, Indonesia mengirimkan 109 guru. Pemerintah Sabah mengijinkan adanya sekolah Indonesia di Kota Kinabalu bagi anak-anak TKI.

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu berjalan sejak 1 Desember 2008. SIKK menampung 274 murid sekolah dasar (SD). SIKK memiliki enam ruang kelas di kompleks pertokoan Alam Mesra, Kota Kinabalu.Dengan enam kelas, SIKK dapat menampung sebanyak 326 anak TKI, tapi itu baru bisa menampung 274 anak. “Agar dapat memberikan pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak TKI, SIKK akan mengadakan pendidikan non formal melalui paket A, paket B, dan paket C,” kata dia.

Anak TKI Yang Jadi Camat Sebatik Tengah

harman

Pendidikan diyakini Harman (37) dapat jadi bekal yang berharga untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Keyakinan Harman bukanlah isapan jempol. Dialah seorang anak TKI di Malaysia yang bisa memperbaiki nasib keluarga berkat pendidikan. Dengan jerih payah sang ibu, Sitti (63), yang menjadi pekerja rumah tangga di Malaysia, Harman bisa menuntaskan pendidikan hingga meraih gelar sarjana hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Harman kini bisa memegang jabatan Camat Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

”Saya anak TKI di Malaysia. Dengan dorongan orangtua yang kuat untuk menyekolahkan saya, alhamdulillah, saya bisa hidup lebih baik. Karena itu, saya juga ingin mendorong keluarga TKI untuk punya tekad yang sama untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka,” kata Harman. Menjadi pemimpin di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di salah satu dari lima kecamatan di Pulau Sebatik membuat Harman paham persoalan hidup yang dialami TKI. Banyak warganya bekerja sebagai TKI di Malaysia. Belum lagi TKI dari daerah lain di Indonesia yang bekerja di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik.

Dalam sejumlah kesempatan, Harman tak lupa menyampaikan pesan kepada banyak pihak, terutama pemerintah, untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak TKI. Pesan itu juga yang dikemukakan Harman saat menjadi salah satu pembicara di hadapan 47 guru SMA/SMK/MA berprestasi dari seluruh Indonesia yang ikut kegiatan Kemah Wilayah Perbatasan (Kawasan) yang digagas Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pulau Sebatik, Agustus lalu. Harman yakin, dengan menyampaikan kondisi daerah perbatasan secara terus-menerus, terutama pendidikan anak-anak TKI, akan ada kepedulian dari banyak pihak, termasuk pemerintah, untuk mengatasi keterbatasan.

Terkejut

Saat baru memimpin di daerahnya, Harman dikejutkan dengan informasi adanya anak-anak TKI yang melintasi daerah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk sekolah di Kampung Lourdes, Dusun Berjoko, Desa Sungai Limau, yang menjadi wilayah Harman. Dia pun mengajak kepala desa dan kepala sekolah untuk menyusuri perjalanan anak-anak itu dengan memasuki perkebunan sawit di Malaysia. TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia mempunyai posisi tawar rendah. Tidak semua perusahaan kelapa sawit Malaysia bersedia menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak pekerjanya.

Harman merasakan sendiri perjuangan anak-anak dan orangtua TKI yang melintasi area perkebunan kelapa sawit di daerah Bergosong di Pulau Sebatik, Malaysia, menuju Desa Sungai Limau di Pulau Sebatik, Indonesia. Betapa berat perjuangan anak-anak TKI menuju ke sekolah di Kampung Lourdes. Menghadapi kenyataan itu membuat Harman semakin menaruh perhatian pada pendidikan anak-anak TKI.

Anak-anak TKI ini menyusuri perkebunan sawit pada pagi buta, berjalan kaki selama 1-2 jam melewati jalanan naik-turun, berlubang, dan becek menuju Kampung Lourdes untuk bersekolah. Padahal, SD di sini pun hanya punya tiga ruangan kelas dengan fasilitas pendidikan yang serba terbatas. ”Pengalaman saya sebagai anak TKI membuat saya memahami perjuangan mereka. Saya harus mendorong supaya anak-anak TKI tetap bisa sekolah. Sebab, dengan pendidikanlah mereka bisa punya kesempatan hidup lebih baik dan bermartabat,” ujarnya.

Memotivasi TKI

Kenyataan pahit yang dihadapi anak-anak TKI untuk bersekolah membuat Harman tidak sungkan membuka persoalan tersebut. Banyak anak TKI di perbatasan Malaysia yang masih buta huruf. Harman pun dengan berani menyampaikan kondisi anak-anak TKI itu kepada pejabat pendidikan pusat yang berkunjung ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Dia pernah ditegur supaya tak usah terlalu mengurusi persoalan pendidikan anak-anak TKI karena bukan urusannya.

Harman yang pernah menjadi pendidik selama dua tahun seusai belajar di Pesantren Gontor—serta keterlibatannya mendidik anak-anak tidak mampu saat mahasiswa—tak bisa tutup mata terhadap masalah pendidikan itu. Meskipun tak banyak yang bisa dilakukan, ia sering memotivasi para orangtua TKI untuk tetap bersemangat mendukung anak-anak mereka bersekolah. Bahkan, Harman juga terlibat aktif sebagai tutor penuntasan buta aksara ataupun tutor pendidikan keaksaraan sejak menjadi pegawai negeri sipil di Nunukan. Di awal menjadi camat pun, ia tetap mengajar orang dewasa untuk bebas dari buta aksara. Namun, kesibukan yang padat membuatnya terpaksa melepas kesenangannya menjadi tutor.

Harman tidak bosan mengisahkan jalan hidupnya sebagai seorang anak TKI di Tawau yang bisa memiliki masa depan lebih baik berkat pendidikan. Di kala itu, Harman memang masih bisa sekolah di SD di Tawau, Malaysia. Bahkan, dia mendapatkan perhatian dan dukungan para gurunya yang orang Malaysia untuk terus bersemangat belajar. ”Kalau anak-anak di daerah perbatasan, terutama anak-anak TKI, tetap bodoh, mereka akan jadi tenaga kerja yang murah,” ujar Harman. Menurut dia, perjuangan ibunya bekerja sebagai TKI di Malaysia sungguh tak mudah. Karena itu, ia bertekad tidak akan mengecewakan harapan ibunya. Ketika di Pesantren Gontor, ia sempat hendak berhenti karena tak tega melihat kerja keras ibunya yang bekerja di Malaysia. Namun, ibunya bersikukuh Harman tetap harus bersekolah.

Sebagai camat yang masih muda, banyak ide Harman untuk memajukan daerah perbatasan yang dipimpinnya. Ia melihat ketergantungan ekonomi yang begitu kuat pada Malaysia. Ia mencoba mengajak masyarakat di daerahnya mengembangkan produk unggulan. Tanaman kakao yang dibutuhkan Malaysia bisa dikembangkan lagi. Apalagi jika didukung industri pengolahan cokelat yang baik. Harman juga coba memakai jaringan yang dia punya untuk bisa mendapatkan tempat bagi puluhan warganya ikut pelatihan keterampilan di balai latihan kerja di Kabupaten Nunukan. Ia mendorong staf di kecamatan yang juga terdiri atas anak-anak muda untuk membuat program inspiratif yang bisa menginspirasi anak-anak muda Sebatik. Jangan sampai anak-anak muda
di daerah perbatasan ini lebih bangga pada Malaysia yang memang lebih maju daripada daerah perbatasan.

[rapbank type=category=”eBusiness and eMarketing“]

Harman          
Lahir: Tawau, Malaysia, 24 Juli 1976u Istri: Drg Marliani (27)
Anak:

– A Muh Mumtaz Arkana (5)
– A Alika Alvia Annora (1,5)

Pendidikan:

– SDN di Tawau, Malaysia dan SDN 188 Pitumpidang-E Bone, Sulawesi Selatan, 1987
– MTs Ma’had Hadits Biru Watampone, 1992
– KMI Gontor Ponorogo, Jawa Timur, 1997
– S-1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002

Pekerjaan: Camat Sebatik Tengah

Sumber : Kompas, 14 September 2013 mengedepankan sosok Camat Sebatik sebagai anak TKI-Oleh : Ester Lince Napitupulu

Sebenarnya anak-anak TKI bisa belajar di sekolah Malaysia tetapi pada sekolah swasta atau sekolah-sekolah internnasionalnya. Yang dilarang adalah belajar di sekolah kebangsaan karena sekolah itu ada subsidinya. Anak warga asing seharusnya sekolah di swasta atau sekolah internasional,” hanya saja sekolah itu mahal dan memang tidak mampu di raih oleh para keluarga TKI. Demikian atase pendidikan KBRI Kuala Lumpur Imran Hanafi waktu itu.

“Di sinilah persoalannya, orang tua mereka nya berprofesi sebagai TKI tidak mampu membayar sekolah swasta apalagi sekolah internasional sehingga ribuan anak-anak TKI bisa mengecap pendidikan formal,” tambah dia.Selain itu, katanya, peraturan imigrasi Malaysia melarang pekerja asing membawa anggota keluarga, baik anak dan istri, termasuk dilarang kawin. Hal ini sebenarnya untuk kebaikan TKI itu sendiri, dan anak-anak mereka bisa memperoleh pendidikan di negara asalnya.

Namun kenyataannya, TKI yang bekerja di Sabah membawa keluarga mereka, apakah itu menjadi buruh perkebunan kelapa sawit atau menjadi pembantu. Kebanyakan majikan di sana tampaknya mengijinkan hal itu demi kenyamanan dan loyalitas kerja para buruhnya, dan itulah yang jadi penyebab anak-anak mereka jadi terlantar pendidikannya. Sementara Indonesia, hampir di semua lini terjadi korupsi massif yang tiada tara. Jangankan anak-anak TKI, dan anak-anak perbatasan; anak anak di Ibu Kota negara saja banyak yang tinggal di kolong jembatan tanpa bisa mendapatkan pendidikan meski pada tingkat dasar sekalipun.

Inni Indarpuri dan teman-temannya merupakan guru bantu Humana asal Indonesia angkatan pertama. Humana adalah LSM di daerah Sabah Malaysia yang secara khusus memberikan perhatian berupa layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja di perkebunan wilayah Negara Bagian Sabah dan mendapat izin operasional dari Kementrian Pelajaran Malaysia. Humana banyak didirikan di negara-negara berkembang, seperti di Afrika, Asia, atau lainnya, dimana terdapat banyak anak terlantar yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Organisasi non-pemerintah ini mendapat dukungan dari organisasi dunia, seperti UNICEF, atau organisasi sosial dunia lainnya.

Menurut Inni (Nia) menjadi seorang pendidik diladang sawit tidaklah mudah. Nia menempati sebuah rumah sederhana, rumah panggung yang berada di paling ujung kampung. Ia merasa lebih beruntung ketimbang teman-temannya yang berada di distrik yang lebih jauh. Menuju ke lokasinya saja butuh waktu berjam-jam. Dengan kondisi jalan yang rusak. Jika hujan jalanan bagai lautan lumpur. Untuk keluar dari lokasi perkebunan mereka menumpang truk pengangkut sawit (lory). Untungnya penduduk yang bekerja di ladang itu ramah dan mau membantu mereka.

Bahan makanan pun susah didapat, kalaupun ada harganya melambung sampai tiga kali lipat. Nia membeli perbekalan di kota (mereka menyebutnya Bandar) untuk persiapan bahan pangan yang mereka butuhkan, namun pada akhirnya mie instanlah yang kerap menjadi menu utama. Bahkan air bersihpun sulit didapat, mereka menyikapinya dengan menampung air hujan pada seng atau memblok air sungai.

Mengajar di ladang bagi Nia dan teman-teman tak mengenal waktu. Justru hari libur sabtu dan minggu malah dimanfaatkan untuk mengajar, karena saat inilah anak-anak banyak yang tidak bekerja. Sungguh, kita berikan apresiasi kepada Nia dan teman-teman guru yang mengajar disana. Mereka benar-benar guru pilihan.

Menurut Nia beberapa permasalahan mendesak yang perlu mendapat perhatian Pemerintah terhadap pejuang tanpa tanda jasa di ladang perkebunan, adalah sebagai berikut :

1. Guru-guru Indonesia yang bertugas di perkebunan jauh dari keramaian. Tinggal bersama masyarakat dengan pendidikan yang terbelakang dan tempat tinggal yang minim fasilitas, keamanan dan kesejahteraannya. Dengan ruang belajar yang sederhana mereka mengajar di kelas multigrade.

2. Jumlah murid dan jumlah guru tidak berimbang. Misalnya di salah satu estate dua orang guru harus mengajar murid dengan jumlah 102. Perluasan akses pelayanan pendidikan di ladang belum sebanding dengan jumlah anak-anak TKI yang tersebar disana. Sementara distribusi materi sekolah dan buku-buku teks yang sering lambat dan terbatas.

3. Nia dan teman-teman yang sudah mengabdi mencurahkan perhatian, jiwa dan raganya selama masa kontrak 2 tahun, setelah masa kontraknya berakhir, pulang ke Indonesia dengan mulai pekerjaan baru lagi. Pemerintah tidak mengapresiasi pengabdian tersebut misalnya dengan mengangkat mereka sebagai PNS.

4. Pemerintah hendaknya tidak hanya lebih fokus memikirkan nasib para TKI di luar negeri, akan tetapi juga turut memikirkan perkembangan anak-anak TKI yang lahir dan dibesarkan di Malaysia. Artinya juga memikirkan keberadaan guru-guru yang mendidik mereka. Biar bagaimanapun guru-guru luar biasa itu telah meletakkan dasar nasionalisme, kecintaan bernegara dan meningkatkan kualitas SDM anak-anak TKI. Harapan mereka, jika anak-anak itu dewasa tidak ada yang buta huruf lagi, bisa mengenal dan cinta Indonesia. Pada akhirnya mereka bisa terlepas dari pekerjaan sektor informal seperti halnya orang tua mereka.

Satu harapan Nia, semoga bukan mimpi jika kita semua berniat mengeluarkan anak-anak TKI dari siklus sebagai pekerja kasar seperti halnya kedua orang tua mereka. Semoga bukan hanya mimpi mendirikan sekolah Indonesia yang idependen disana, dimana kulikulumnya berbasis kurikulum Indonesia yang menggugah kecintaan mereka terhadap tumpah darahnya. (Sumber:  http://indarpuri.wordpress.com/tag/pendidikan-anak-tki-di-sabah-malaysia)

One Response

Page 1 of 1
  1. author says:

    Mimpinya sesungguhnya sederhana, bagaimana Indonesia bisa membangun pusat pendidikan di wilayah perbatasan yang ditujukan bagi anak-anak perbatasan dan TKI. Bisakah Indonesia menyediakan pelayanan pendidikan yang baik dan dalam skala besar bagi warganya yang kurang mampu? Seperti anak-anak perbatasan dan anak-anak TKI yang ada di negara tetangga. Kalau pemerintah mau membangun Kampus-kampus yang besar dan bermutu di Jawa, kenapa tidak membangun pusat pendidikan bagi anak-anak perbatasan dan TKI di perbatasan dalam komplek 15 – 20 hektar misalnya? Kampus yang bisa menampung sampai 60 ribuan anak? Dan sekaligus menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan di perbatasan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *