Blog

Membangun Infrastruktur Perbatasan, Demi Nasionalisme dan Keunggulan Ekonomi

oleh harmen batubara

Semangat untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik terlihat dalam kunjungan kerja Presiden ke titik perbatasan RI dan Malaysia di Entikong, Saat kunjungan tersebut Presiden didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

“Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini negara besar, bangsa besar, harus kita tunjukkan dengan (ketersediaan infrastruktur) fisik yang besar. Pembangunan ini sebuah kebanggaan bagi nasionalisme kita untuk menunjukkan bahwa (perbatasan) adalah jendela kita, halaman muka kita,” ujar Presiden seusai berkeliling meninjau kemajuan pembangunan PLBN Entikong.

PLBN Entikong merupakan salah satu pintu perbatasan RI dengan luar negeri yang sibuk. Perbatasan sejauh sekitar 203 kilometer arah utara Pontianak tersebut kini dapat ditempuh selama 5 jam perjalanan darat.Entikong menjadi salah satu jalur utama tenaga kerja Indonesia menuju Malaysia untuk bekerja. Saat ini, pemerintah melebarkan jalan raya di Entikong dari 5 meter menjadi 20 meter dengan dua jalur terpisah. Pembangunan Entikong merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur perbatasan Kalimantan. Kementerian PUPR dibantu TNI tengah membangun jalan raya paralel perbatasan RI dan Malaysia sepanjang 1.900 kilometer sepanjang Pulau Kalimantan yang sudah mencapai 40 persen dan ditargetkan selesai tahun 2019.

Presiden menekankan, pemerintah membangun infrastruktur perbatasan karena wilayah- wilayah tersebut juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan infrastruktur yang bagus dan fungsional, akan memicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan, dan itu bermakna akan terjadi kerja sama yang sehat dengan negara tetangga. Yang jelas akan banyak pilihan bagi warga, dan yang terbaiklah yang akan menang.

Perbatasan Di semua Lini

Semangat serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberi sambutan dalam acara peletakan batu pertama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (5/11/2015) tahun lalu. Kala itu selain Luhut, hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Penjabat Bupati Belu Willem Foni. Mendagri pun menekankan hal serupa. Menurut dia, egoisme sektoral harus dikikis habis jika ingin pembangunan perbatasan berhasil.

Harus diakui bahwa selama ini kekompakan itu yang sulit ditemukan. Sebab setidaknya ada 25 kementerian/lembaga yang berebut anggaran dan mengalokasikan dana untuk membangun kawasan perbatasan per tahun. Selama ini yang sering terjadi adalah  kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) seolah berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak tertutup kemungkinan muncul program yang tumpang tindih dan tidak sesuai kebutuhan daerah. Hal itulah  yang akan memunculkan ketidaksinkronan program satu dan yang lain sehingga program tidak berdampak maksimal.

Mendagri  mengklaim koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemda sekarang sudah lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Karena itu, pemerintah optimistis target pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengubah wajah perbatasan dapat tercapai dalam waktu dua tahun. Menurutnya “Relasi pusat dan daerah di era otonomi daerah kerap menjadi masalah. Kepala daerah sering bertindak sebagai raja kecil sehingga enggan menyelaraskan kebijakannya dengan pusat. Namun, saat ini kondisi itu harus diubah. Pembangunan harus terintegrasi dan bersinergi,” katanya.

Salah satu wujud integrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan perbatasan adalah pembangunan PLBN Terpadu Indonesia-Timor Leste di Wini dan Motaain, NTT. PLBN dibangun Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan lahannya disediakan pemda. Sementara untuk PLBN Terpadu Wini, pembangunannya sudah dimulai akhir November 2015. PLBN Terpadu juga dibangun di Aruk (Sambas, Kalimantan Barat), Nanga Badau (Kapuas Hulu, Kalimantan Barat), Motamasin (Malaka, NTT), dan Skouw (Jayapura, Papua).

Semangat seperti itulah  yang kembali  dipertegas oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke tiga kalinya ke Entikong. “Tentu  hal yang sama  juga dilaksanakan untuk Nusa Tenggara Timur dan Papua sehingga yang paling penting sekarang adalah pembangunan regional,” ujar Presiden. Seperti kita ketahui, dalam rangkaian kunjungan kerja ini, Presiden juga meresmikan jembatanPak Kasih Tayan, jembatan terpanjang di Kalimantan, dan perluasan Bandara Juwata di Tarakan, Kalimantan Utara. Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, pihaknya tengah membangun jembatan senilai Rp 178 miliar untuk menghubungkan jalan ke Kabupaten Malinau yang dekat perbatasan.

Optimalkan Penyelesaian Penegasan Batas

Harus diakui, bahwa sampai saat ini masih banyak garis batas antara Indonesia dan negara tetangga belum ditetapkan, baik di darat dan di laut. Boleh dikatakan kunci utamanya adalah kurang kompaknya pengorganisasian  Tim Perbatasan RI. Pertama Tim perbatasan darat dan laut itu seolah jalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Peroganisasiannya masih bersifat ad-hoc, tidak jelasnya pemegang kendali sehingga pembiayaannya sering tidak terdukung. Sehingga yang sering terjadi adalah, Tim perbatasan kurang menguasai teknis permasalahan, yang sering mengambil peran hanya karena dia berasal dari institusi yang punya kewenangan. BNPP memang sudah ada dan kini menempati gedung baru yang sangat refresentatif, tetapi masalah batas negara masih ada dalam otoritas Ditjen PUM Kemendagri. Bukan tidak beralasan, sebab kemampuan professional BNPP terkait batas memang masih belum mumpuni. Yang ingin kita katakana adalah Tim Teknis dan Tim Perunding perbatasan RI masih perlu di optimalkan.

Nah kalau penyelesaian masalah ini menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, maka yang perlu dilakukan adalah upaya untuk mengoptimalkan kemampuan itu. Berdasarkan data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), batas negara di darat yang belum ditetapkan berada di Kalimantan  (perbatasan Indonesia dengan Malaysia) dan masalah di Nusa Tenggara Timur (perbatasan Indonesia dengan Timor Leste). Di perbatasan di Kalimantan terdapat sembilan segmen yang belum ditetapkan. Sementara di NTT, tiga segmen belum mendapat penetapan. Adapun garis batas di laut, berdasar data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, belum ada penetapan batas zona ekonomi eksklusif dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, dan Timor Leste. Khusus dengan Timor Leste, batas laut teritorial dan batas landas kontinen juga belum ditetapkan.

Penyelesaian garis batas negara yang belum tuntas itu termasuk prioritas pemerintahan Jokowi-Kalla sebagai bagian dari target mengubah wajah perbatasan. Maka kita memberi masukan agar pemerintah berkenan untuk mengoptimalkan kemampuan Tim Perbatasan RI dan membuatnya terintegrasi antara batas darat dan bata laut. Dengan demikian semangat Presiden Joko Widodo dalam membangun kawasan perbatasan menjadi prioritas pembangunan nasional sebagai halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud dengan baik. Kita ingin melihat pemerintah akan terus fokus membangun infrastruktur kawasan perbatasan sebagai bagian memperkuat nasionalisme, kesejahteraan dan kebanggaan rakyat terhadap NKRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *