Blog

Membangun Desa Perbatasan di Wilayah Perbatasan

Oleh harmen batubara

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Marwan Jafar menyatakan, desa di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain menjadi sasaran prioritas pembangunan. Menurutnya selama ini desa di perbatasan kurang tersentuh pembangunan sehingga kondisi sumber daya manusia dan infrastrukturnya masih sangat memprihatinkan. ”Kami bertekad untuk mengurus desa di wilayah perbatasan. Caranya, antara lain, dengan membuat kerja sama antar kementerian untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di sana,” kata Marwan seusai mengikuti seminar bertemakan ”Membangun Indonesia dari Desa dan Pinggiran: Pelajaran dari Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”, Sabtu (15/11/2014), di Yogyakarta.

Lebih lanjut Marwan mengatakan, desa di perbatasan mengalami tiga masalah pokok, yakni ketertinggalan, kemiskinan, dan minimnya perhatian dari pemerintah. ”Jalan di desa perbatasan itu sangat buruk sehingga barang-barang kebutuhan pokok juga susah didapat. Sinyal telepon genggam juga jelek sehingga komunikasi dengan wilayah lain susah dilakukan,” katanya. Kondisi semacam itu kadang membuat masyarakat perbatasan lebih bergantung pada pasokan barang kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga. Marwan menegaskan, kondisi semacam itu tak boleh dibiarkan. Keberadaan desa di perbatasan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika desa itu terus-menerus tidak terurus, keutuhan wilayah NKRI bisa terancam.

Merangkul Pemda Perbatasan   

Pemda di perbatasan sejatinya adalah tumpuan utama yang diharapkan untuk bisa secara total konsern dengan pembangunan desa-desa di perbatasan. Tetapi bisa dipahami kalau Pemda perbatasan itu sendiri, focus utamanya dalam pembangunan wilayahnya bukanlah di perbatasan. Sebab warganya sebagian besar justeru ada di pusat-pusat kota atau keramaian warganya  yang letaknya tidak di perbatasan. Karena itulah maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menanda tangani nota kesepahaman dengan pemerintah daerah di wilayah perbataran yang berupa; penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan para Gubernur dan Bupati di daerah perbatasan yang  bertujuan untuk sama-sama bahu membahu untuk mengembangkan daerah perbatasan sebagai baranda negara, kamis (17/09/2015).amendea

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pembanguann daerah perbatasan menggunakan dua pendekatan yakni pendekataan keamanan (security approach) dan kesejahteraan (prosperity approach). “Tambah lagi ada UU No. 6/2014 tentang Desa yang memberikan perhatian pada kemandirian masyarakat dan desa,” Marwan mengatakan sebagai kawasan yang paling dekat dengan negara tetangga, sudah seharusnya desa dan kawasan perdesaan di perbatasan dijadikan sebagai pusat perhatian dalam membangun beranda Indonesia. Percepatan pembangunan desa di perbatasan dilakukan melalui program Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI). Desa-desa di kawasan perbatasan diupayakan menjadi perkotaan. “Ini sejalan dengan konsep Nawacita ketiga Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan,” jelasnya.

Marwan menuturkan PKBI merupakan program yang secara spesifik difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. PKBI adalah alternatif program untuk meningkatkan kinerja pembangunan Desa-Desa di Kawasan Perbatasan menjadi Perkotaaan yang setara atau lebih maju dari negara tetangga.“MoU dengan Para Gubernur dan Bupati di wilayah Perbatasan Kalimantan dimaksudkan sebagai titik awal dari langkah nyata Kementerian Desa dalam merealisasikan pembangunan perbatasan di seluruh Indonesia,” jelasnya. Pelaksanaan konsep PKBI dimulai dengan pembangunan kawasan perbatasan darat di empat provinsi daerah perbatasan, yaitu: Provinsi Kalimantan Barat dengan Serawak-Malaysia; Provinsi Kalimantan Timur dengan Sabah-Malaysia; Provinsi Papua dengan Papua New Guinea (PNG); dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

Strategi Pembangunan Desa Perbatasan

UU Desa telah memberikan semangat dan arah kebijakan untuk perubahan desa menuju desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Misi besar ini tidak akan dicapai kalau negara terus mengutamakan pendekatan kontrol dan birokratisasi. Mengacu pada UU Desa, setidaknya ada beberapa pendekatan baru yang mulai ditempuh oleh Kemendesa PDTT.

Pertama, rekognisi yang bermakna menghormati, mengakui, mempercayai, dan memberdayakan desa dengan jalan negara memberikan mandat kewenangan dan pembangunan kepada desa agar prakarsa dan keputusan lokal menjadi lebih kuat serta dekat masyarakat setempat. Kedua, redistribusi, yakni negara membagi sumber daya dalam bentuk dana desa maupun tanah untuk mencapai keadilan ekonomi. Ketiga, demokratisasi, yakni memperkuat akuntabilitas-responsivitas pemimpin desa dan representasi rakyat dan keempat, pemberdayaan yang hadir melalui proses edukasi, katalisasi, dan fasilitasi berbagai aktor desa sehingga mereka punya kekuatan dan kekusaan yang lebih kokoh.

Pola pendekatan yang secara kontinu disertai inisiasi gerakan mandiri akan menghadirkan desa jadi lebih otonom, sebagai entitas lokal yang kompleks dan berdikari. Desa sebagai subjek yang bisa mengatur perekonomiannya sendiri, mengatur pemerintahannya sendiri, dan mengkreasikan pola pengembangan pembangunan tanpa meninggalkan kearifan lokalnya. Pendekatan baru ini menurut Nyarwi Ahmad, Dosen Komunikasi Universitas Gadjah Mada bila telah dijalankan oleh Kemendesa niscaya akan mendongkrak kebangkitan desa termasuk desa-desa di perbatasan.

Secara politik, Kemendesa PDTT telah mengukuhkan peran kearifan desa dan desa adat lewat Permendesa No 1/2015 tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa. Gerakan desa membangun Indonesia itu menjadi basis awal kemandirian desa. Pendekatan membangun desa (pembangunan kawasan perdesaan) dibutuhkan untuk melakukan akselerasi kemajuan desa. Negara harus hadir dan aktif membangun desa untuk membuka akses desa, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, pendekatan ini tidak boleh meminggirkan dan merusak desa. Selain pola dari atas itu, gerakan desa membangun juga memberi ruang bagi kolaborasi antardesa (misalnya Badan Usaha Milik Antardesa) untuk konsolidasi aktor, aset, dan akses desa agar desa menjadi lebih besar dan kuat.

Berdasarkan berbagai cara pandang sebagaimana disebutkan diatas terlihat bahwa Menteri Marwan secara nyata dan pasti terlihat, adanya upaya dan strategi yang visioner dan tepat dalam percepatan pembangunan daerah-daerah pinggiran, salah satunya di kawasan perbatasan. “Pembangunan perlu dimulai dengan meletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris dengan menjalankan kebijakan yang berpihak (Affirmative Policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal,” ujarnya.

Dana desa merupakan salah satu solusi dalam melakukan percepatan pembangunan desa. Upaya lain yang telah dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Border Investment Summit. Diharapkan dapat meningkatkan investasi daerah atau desa di kawasan perbatasan. “Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan perekonomian dengan langkah yang terintegrasi dan sinergis. Pembangunan perbatasan tidak hanya dari aspek keamanaan, tetapi harus juga dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan ekonomi yang positif dan produktif,” ujar Marwan Jafar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *