Membangun Bangsa Dengan Empati

Oleh Harmen Batubara.
Berbagai pandangan tentang penyebab munculnya separatisme telah lama kita ketahui, dan para pengambil kebijakanpun sudah merumuskannya, dalam langkah-langkah aturan dan peraturan. Saparatisme di Negara kita muncul karena berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahteraan, kebijakan politik, penggunaan kekerasan yang melanggar HAM, dan berbagai hal lainnya yang kurang lebih sama. Untuk merespon hal hal tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis sebagai upaya untuk mengatasinya, yang terakhir adalah dengan pemberlakuan otonomi dan memberikan otonomi khusus bagi daerah yang dianggap sangat berat kondisinya, dan rawan terhadap keutuhan NKRI. Meski demikian, kegiatan separatisme tetap tumbuh dan masih ada, bahkan semakin menunjukkan eksistensinya.
Terlebih lagi diyakini adanya dukungan internasional baik langsung atau secara tidak langsung. Dari pandangan para pakar, persoalan separatisme di Indonesia dikenali sebagai separatisme yang berlatar belakang ideologi, keadilan politik, dan ekonomi serta hadirnya kepentingan asing. Sehingga dalam melihat persoalan separatisme, kita tidak bisa melihat permasalahannya dari sisi separatisnya saja. Tetapi yang lebih mendasar adalah kemampuan bangsa dalam membangun suatu negara bangsa yang bisa memberi harapan kepada para warganya. Harapan tentang kehidupan yang lebih baik, harapan tentang keadilan yang lebih manusiawi dan berbagai harapan yang bisa digantungkan padanya.
Pengalaman lepasnya TIMTIM melalui referendum lokal, harus menjadi pelajaran penting dan berharga bagi Indonesia. Bukan karena persoalan lepasnya, tetapi pada ketidak mampuan bangsa meyakinkan mereka untuk tetap bergabung dengan NKRI. Karena kita percaya, bahwa NKRI yang akan kita bangun ini adalah sebuah Negara yang jadi tempat kita bisa dengan tenang menghadapi hari tua. Negara yang mampu merangkul semua warganya, yang datang dari berbagai latar belakang, baik sosial, etnis, agama dan budaya. Kita sangat yakin, bahwa pimpinan bangsa ini akan mampu membangun suatu negeri bangsa yang disebut sebagai NKRI, yang bisa jadi andalan warganya. Baik dalam duka maupun suka.
Terbelenggu Anggapan
Selama ini, kalau masalahnya terkait persoalan separatisme, yang terlihat adalah adanya gejala tidak sehat, para elite politik/ politisi gampang menghujat dan memperumit masalah saat letupan-letupan politik di daerah muncul. Sering terjadi hanya karena aksi penurunan bendera, atau tarian Cakalele, atau upacara adat dengan pengibaran bendera OPM di Papua sudah dianggap sebagai tindakan fatal yang tidak terampuni. Tetapi separatisme seperti apa sebenarnya yang mereka perjuangkan, sepertinya kita juga belum tahu pasti. Perspektif menggembungkan minoritas, mengempiskan mayoritas, dan mencampur adukkan antara opini dan fakta sering jadi bias dan menghasilkan anggapan yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan politik (separatisme) lokal. Jarang para politisi bisa melihat dengan hati yang jernih, khususnya kalau ada tokoh lokal yang memperoleh legitimasi dari warganya. Padahal lahirnya tokoh lokal yang kuat dan mengakar adalah suatu asset bangsa yang tiada tara.
Pertimbangan yang perlu dijadikan pegangan dalam melihat setiap problem konflik di daerah adalah proporsionalitas yang didasarkan kepada takaran yang objektif. Yakni upaya mengaperesiasi variabel yang mendukung kepada integritarisme (kohesivitas sosial-budaya, nasionalisme, dan pragmatisme masyarakat ) dan sebaliknya siap menunda dan memperbaiki variable penolak, yang melemahkan semangat integrasi, yang dilakukan dengan tindakan yang tepat dan minim resiko. Menurut Teuku Kemal Fasya, seluruh anatomi ketidak puasan sebenarnya terletak di hati yang kemudian tercerna oleh pikiran dan terstimuli melalui tindakan. Maka, rebut dan menangkan hati dan pikiran rakyat yang terluka. Jangan ada dusta yang mencederai ketulusan daerah untuk mengubah sejarah. Sebetulnya itulah kata kunci dalam perang melayan para pejuang separatisme, bahkan termasuk dengan para terorisme (Media Indonesia, Agustus 27,2007).

Dukung Integritarisme

Secara teori tidaklah susah mencari konsep untuk menumpas para penggerak separatis itu, tetapi yang hakiki sebenarnya adalah bagaimana caranya merebutk hati dan pikiran rakyat. Meski tetap diperlukan cara yang seimbang dan tepat untuk mengatasi separatisme secara fisik. Diperlukan adanya konsep dan implementasi secara terpadu, meliputi aspek intelijen, pertahanan dan keamanan, hukum, politik, ekonomi dan juga sosio-budaya. Kegiatan multi asfek tersebut dapat efektif apabila berada dalam manajemen yang terkoordinasi. Dengan kata lain berada dalam satu komando, seperti saat Inggris menangani saparatisme Irlandia Utara. Semua kegiatan operasi berada dibawah satu manajemen yang dipimpin Mendagri.

Tetapi yang lebih utama sebenarnya adalah mencari upaya-upaya lain yang dapat dilakukan secara sinergis antar Pemda, juga antara pemda dan pusat, yang dapat meningkatkan nilai-nilai integritas itu sendiri. Banyak upaya yang bisa dilakukan. Misalnya dengan menyelenggarakan pertukaran mahasiswa antar daerah. Mahasiswa Aceh kuliah di Papua, dibiayai oleh pemda Papua. Begitu juga sebaliknya mahasiswa atau siswa Papua kuliah atau sekolah di Aceh, dan dibiayai oleh pemda Aceh. Begitu seterusnya. Demikian juga dengan kelompok tani, dapat saling tukar dan saling isi mengisi antara pemda yang satu dengan lainnya. Dan kita yakin sangat banyak yang bisa dilakukan, dan dapat dibuat lebih menarik sehingga rasa integrasi itu semakin kuat. Tetapi pikiran kea rah itu yang tidak diberdayakan.
Operasi militer baru dibenarkan kalau kaum separatis sudah terorganisasi secara militer dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau aparat dengan menggunakan senjata serta melakukan tindakan kriminal dan kekerasan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Hal itupun tetap dihadapi dalam berbagai front, ya pencegahan, perlawanan, baik dengan memakai aparat kepolisian atau militer, maupun dengan meningkatkan praktek berdemokrasi itu sendiri. Menurut Markoff (2002) peningkatan demokrasi itu dapat juga dilakukan dengan antara lain :

Para pemimpin diharapkan jangan pernah berupaya untuk menggunakan kekerasan khususnya dengan memanfaatkan polisi dan atau militer untuk memperoleh atau untuk mempertahankan kekuasaannya;

Dukung keberadaan organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis;

Potensi konflik dalam pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi;

Tingkatkan dukungan bagi berkembangnya budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung perkembangan ide dan lembaga politik demokratis.

Demikian pula penegakan hukum/operasi justisi dilaksanakan dengan benar dan tegas, baik terhadap kaum separatis maupun aparat yang melakukan kesalahan sehingga msyarakat bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Transparansi terus dimasyarakatkan. Semoga dalam lima tahun pemerintahan ke depan, pemerintah kita lebih fokus dan berpikir secara lebih sederhana, menjadikan pemerintahan yang bersih dan amanah serta membangun bangsa dengan hati.