Blog

Membaca Strategi Pembangunan Perbatasan Jokowi

Oleh  Harmen Batubara

Di era pemerintahan SBY sebetulnya semangat untuk menjadikan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya ada terkandung untuk membentuk BNPP., yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu Badan “ super body” yang akan mengentaskan pembangunan Perbatasan. Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur MP3EI yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya dan ternyata MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya, maka praktis perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi, maka praktis BNPP hanya seperti macan diatas kertas. Hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan tetapi tidak bisa di implementasikan.

Baca Juga : Pembangunan Pariwisata di Perbatasan

Pemerintahan berlanjut, kemudian muncullah pemerintahan Jokowi-JK dengan  Strategi Pembangunan yang di ilhami oleh Gagasan Trisakti Soekarno yang di dalamnya terkandung tiga konsep besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar baik secara politik, ekonomi maupun budaya, “Trisakti”. Gagasan inilah yang dikemas menjadi NawaCita langkah strategis taktis bagi  pembangunan nasional.

Dalam implementasinya NawaCita menjelma menjadi langkah-langkah takktis presiden Jokowi dalam pembangunan Infrastruktur skala nasional. Ada 225 lebih, Daftar Proyek Strategis Nasional yang telah dituangkan dalam Perpres No 3 Tahun Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 8 Januari 2016 dan di dalamnya terdapat Perintah pembangunan berbagai proyek yang diyakini akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menarik dan seksi dilihat dari sisi mana saja. Bahkan pada tahun 2014 sesaat terpilih Jokowi sudah mencanangkan akan membangun Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 2004 km; suatu hal yang pada era sebelumnya hanya dianggap mimpi.

Dengan Perpres No 3 Tahun 2016 daerah perbatasan jadi titik awal pembangunan pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang, sebagai upaya untuk memperlihatkan wajah baru gerbang perbatasan Indonesia. Adapun berbagai proyek itu terdapat hampir di semua lini kepentingan pembangunan Infrastruktur bangsa, yang meliputi :Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (47 proyek) ; B. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol ( 5 Proyek) ; C. Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota ( 12 Proyek); D. Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota ( 7 Proyek ); E. Proyek Revitalisasi Bandar Udara (11 Proyek ); F. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru (4 Proyek ); G. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya ( 2 Proyek ) ; H. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas (23 Proyek ); I. Program Satu Juta Rumah ( Rumah Susun di 3 daerah ); J. Proyek Pembangunan Kilang Minyak ( 6 Proyek ) Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah ( 9 Proyek ); N. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal ( 1 proyek ); O. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir ( 1 Proyek ); P. Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang ( 7 Proyek ); Q. Proyek Bendungan ( 60 Proyek ); R. Program Peningkatan Jangkauan Broadband ( 27 Proyek ); U. Pariwisata ( 10 Kawasan Strategis ); V. Proyek Pembangunan Smelter ( 6 Proyek ); W. Proyek Pertanian dan Kelautan ( 3 Proyek ); dan X. Program Pembangunan Infrastruktur (Ketenagaan Listrik Nasional, sesuai progja PLN)

Jalur Tol Laut dan Jalan Paralel Perbatasan

Kalau ingat Jalur Tol Laut Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR nya Tiongkok atau “One Belt One Road”  yang dalam realitasnya adalah jalur kereta api “China Railway Express” atau BRI, yang melewati 60 negara mitra. Dimulai dari kota Yiwu Tiongkok melewati Eurasia dengan total panjang 13.052 km, dan memerlukan sekitar 18 hari untuk mencapai titik barat ke Kota Madrid, Spanyol. Tiongkok menginisiasi dan memimpin BRI dengan program investasi 1,3 trilyun USD untuk menciptakan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan.

Program ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara mitra lewat Enam koridor Ekonomi: Tiongkok-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan, Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. Konektivitas SREB akan terhubungkan jaringan pipa hydrokarabon, rel kereta api kecepatan tinggi.

Secara harafiah memang yang disebut Tol Laut[1]  merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Dalam penglihatan saya, ada persamaan konsep antara OBOR Tiongkok dan Tol Laut Jokowi. Hanya saja klasnya memang berbeda, kalau OBOR melintasi 60 negara internasional maka Tol Laut, melintasi 34 Provinsi Nusantara Tapi hakekatnya sama membenahi interkonektivitas guna meningkatkan peluang bisnis. Jadi kalau Tiongkok berani memberikan dukungan pendanaan bagi pembangunan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang Jalur BRI tersebut; maka Pemerintahan Jokowi bersedia membangun jaringan 24 Pelabuhan berikut sarananya, serta menyediakan Kapal untuk mengarungi jalur sepanjang jalur Tol Lautnya. Dengan harapan Pemda mau berpartisipasi, untuk membangun jaringan infrastruktur guna menunjang kelancaran program Tol Laut dan tentu demi keuntungan Pemda nya sendiri. Pemda diharapkan dapat membuat jaringan jalan raya, telekomunikasi, serta berbagai jaringan penunjang bisnis lainnya untuk memudahkan menjangkau dan memanfaatkan Pelabuhan Tol yang ada di wilayahnya.

Baca Pula : Nawacita Mewujutkan Kesejahteraan di Perbatasan

Pada dasarnya proyek TOL LAUT diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Namun, terdapat beberapa wilayah di barat, salah satunya  Sumatera dan Natuna. Jadi, dari 12 sampai 13 rute itu, kira-kira 12 rute untuk timur. Yang ke barat itu untuk Sumatera bagian timur, dan yang kedua ke Natuna”. Berikut 13 rute tol laut yang menyinggahi sebanyak 41 pelabuhan di Indonesia:

Rute T1, yaitu Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak; Rute T2, yaitu Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak ; Rute T3, yaitu Tanjung Perak-Calabai (Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai (Dompu)-Tanjung Perak; Rute T4, yaitu Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau Bau-Tanjung Perak; Rute T5, yaitu Makassar-Tahuna-Lirung-Tahuna-Makassar ; Rute T6[2] , yaitu Tanjung Priok-Pelabuhan Kijing Mempawah-Natuna-Tanjung Priok ; Rute T7, yaitu Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok ; Rute T8, yaitu Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-Tanjung Perak ; Rute T9, yaitu Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak; Rute T10, yaitu Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-Tidore-Makassar; Rute T11, yaitu Tanjung Perak-Dobo-Merauke-Dobo-Tanjung Perak ; Rute T12, yaitu Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar ; dan Rute T13, yaitu Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tanjung Perak.

Lalu bagaimana perkembangan Jalan Paralel Perbatasan? Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto saat meninjau pembangunan jalan paralel di daerah perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (19/11/2017) menyampaikan bahwa jalan pararel tersebut akan fungsional pada 2018. Saat melakukan peninjauan, Arie didampingi oleh Direktur Pembangunan Jalan Achmad Ghani Gazali, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rahman Arief, dan Kepala Balai Besar Jalan Nasional XI (BBPJN) Sugiyartanto beserta jajaran. “Pada 2018 kita berusaha agar fungsional (jalan pararel daerah perbatasan di Kalbar-red) semuanya dalam artian bisa kita lewati sampai ke Kalimantan Timur,” kata Arie.

Proyek pembangunan jalan paralel yang digagas sejak 2014 tersebut, melingkupi pekerjaan jalan paralel perbatasan Kalbar sepanjang 856 kilometer yang terbagi dalam 12 koridor ruas. Koridor-koridor tersebut yaitu Temajuk-Aruk (90 kilometer), Aruk-Seluas (78 kilometer), Seluas-Entikong (84 kilometer), Entikong-Rasau (99 kilometer), Rasau-Sepulau-Sintang (99 kilometer), Sintang-Nanga Badau (43 kilometer). Kemudian Nanga Badau-Lanjak (46 kilometer), Lanjak–Mataso (26 kilometer), Mataso-Tanjung Kerja (56 kilometer), Tanjung Kerja-Putussibau (37,84 kilometer), Putussibau-Nanga Era (37 kilometer), Nanga Era-Batas Kalimantan Timur (158 kilometer).

Pembangunan jalan paralel yang diawali dengan pembukaan hutan (land clearing) ini, menurut Arie, pada 2016 dari 856 kilometer, rencana pembangunan jalan paralel perbatasan baru, 188,61 kilometer diantaranya masih berupa hutan atau belum land clearing. Ruas yang belum tembus tersebut adalah, Nanga Era-Bts Kaltim sepanjang 152 kilometer, Seluas-Entikong sepanjang 20.85 kilometer, Rasau-Sepulau-Sintang sepanjang 8,55 kilometer, dan Temajuk-Aruk sepanjang 6,85 kilometer. “Pada akhir 2017 kita akan kurangi (jalan yang belum tembus) menjadi 107,31 kilometer (sisa 20 persen) dan sisanya pada 2018 sudah tembus semuanya,” ujar Arie.

Eranya Perbatasan dan Warga Perbatasan

Disamping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan, suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Apa yang terjadi ? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan  kini muncul minimal dalam dua tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya LIMA HAL POKOK[1] telah dirasakan di lapangan, yakni : Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa). Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa. Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017). Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan. Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, Dll

Kini Presiden Joko Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan meremajakan kelapa sawit kebun Rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA. Suatu program yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Kita hanya berharap agar BNPP, Pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Tol_Laut

[2] Pemda Kalbar mengusulkan agar pelabuhan Kijing di Mempawah bisa jadi bagian Tol Laut, pelabuhan ini dibangun oleh Pelindo I bekerja sama dengan Pemda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *