Blog

Melihat Cara Mereka Membangun Wilayah Perbatasan Dari Dekat

Oleh harmen batubara

Ketika Badan Pengelola Perbatasan Mulai Beroperasi harapan itu tumbuh dan senang bahwa wilayah dan kawasan perbatasan akan segera berubah jadi halaman depan bangsa. Saya lalu ingat Postingan Menko Kesra (http://tinyurl.com/q9yqsvp), katanya :

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mulai beroperasi. Pejabat eselon satu yang akan menjalankan badan baru tersebut telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Jumat (17/09/2011). “Senin (20/09) sudah mulai bekerja, masuk di kantor yang baru,” ujar Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, seusai melantik pejabat BNPP di gedung Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah sudah menyiapkan kantor BNPP ini di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Sekretaris BNPP yang telah dilantik adalah Sutrisno yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemerintahan Umum. Sedangkan Kepala BNPP adalah Menteri Dalam Negeri. Badan ini nantinya hanya akan menjadi pusat kordinasi pengembangan daerah perbatasan.

Realisasi kegiatan masih tetap berada di kementerian yang terkait. Badan ini juga akan mengkoordinasikan program pengembangan itu pada pemerintah daerah. Gamawan berharap dengan adanya badan tersebut, konflik di daerah perbatasan baik darat maupun laut dapat segera diselesaikan. Akan tetapi dalam masalah konflik ini, BNPP hanya bertugas mengkordinasikannya saja, prosesnya tetap dijalankan oleh kementerian terkait.

Keberadaan BNPP ini juga diharapkan mampu mengembangkan wilayah perbatasan. Sehingga bisa menjadi beranda depan Indonesia. “Bisa jadi pintu gerbang ekonomi dan perdagangan,” kata Gawaman. Pendekatan yang dilakukan di wilayah perbatasan nantinya tidak akan terlalu terfokus pada keamanan akan tetapi lebih ke arah kesejahteraan.

Seperti yang diketahui BNPP ini menjadi salah satu agenda pemerintah, karena keberadaannya sangat penting. Fakta yang terjadi, banyak daerah perbatasan yang tertinggal, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan pembangunan di kawasan tersebut. Masalah lain yang muncul, meski sudah disusun program dan kegiatan tetapi pada tahap pelaksanaan justru kurang optimal karena tidak adanya kordinasi antar kementerian.

Selain itu, BNPP perlu didirikan karena melihat panjangnya daerah perbatasan Indonesia dengan Negara lainnya. Batas-batas itu perlu dipertegas untuk menjaga kedaulatan negara. Pengelolaan yang baik di daerah perbatasan, diharapkan mampu mencegah kemungkinan pengambilan wilayah oleh negara lain.  (roh: Sumber-http://tinyurl.com/q9yqsvp)

Wilayah Perbatasan Masih Jadi Halaman Belakang

Setelah hampir lima tahun berlalu, sebagai seorang pemerhati wilayah perbatasan, sungguh saya belum melihat perubahan yang mendasar. Yang ada masih seperti pola lama; para pelaksana pembangunan wilayah perbatasan itu masih rebutan pengaruh dan anggaran sementara wilayahnya sendiri belum juga tersentuh secara berarti. Cara kerjanya juga masih seperti dahulu, rapat kerja di hotel-hotel terbaik yang ada di pusat, kemudian diikuti oleh mereka di provinsi dan kemudian diwujudkan dengan upaya menyerap aspirasi ke perbatasan. Baru sebatas itu, baru mencatat apa persoalannya dan kemudian mereka bicarakan lagi di hotel-hotel pada tahun anggaran berikutnya.

Mari kita lihat polanya.  Pada awal tahun anggara 2914, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta program-program pembangunan kawasan perbatasan negara pada tahun 2014 lebih dipertajam dan diperinci. Pada tahun ini, alokasi anggaran pembangunan kawasan perbatasan negara dari APBN sebanyak Rp16,2 triliun. Dana itu tersebar di sejumlah program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait.

Untuk tahun 2014 ini, Saya minta dipertajam lagi,” kata Mendagri seusai memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja VI BNPP Tahun 2014 bertema Upaya Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Negara dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, di HOTEL BOROBUDUR JAKARTA, Rabu, 26 Februari 2014, yang dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto selaku Ketua Pengarah BNPP.

Mendagri mengatakan, forum raker merupakan bagian dari upaya evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan negara berdasarkan hasil-hasil raker BNPP sebelumnya. Meski, secara umum, progress pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara selama ini menunjukkan PERKEMBANGAN YANG SIGNIFIKAN. Termasuk, mulai terbukanya sejumlah wilayah perbatasan negara yang selama ini terisolasi.

Dari total anggaran pembangunan perbatasan Negara Rp16,2 triliun tersebut, lanjut Mendagri, sekretariat BNPP sendiri mengelola anggaran sekitar Rp198 miliar. Sebagian dana tersebut ada yang diserahkan ke daerah sebagai dana stimulan pembangunan yang dirangkai dalam program Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan (DAK SPKP).

“Sebagian dari Rp198 miliar itu kita hibahkan dalam bentuk dekonsentrasi, TP (Tugas Perbantuan), kita serahkan ke daerah,” jelas Mendagri.

Mendagri menambahkan, dalam periode lima tahunan ini, 2010-2014, BNPP telah menetapkan 111 kecamatan sebagai lokasi prioritas (lokpri) pembangunan dari 187 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara, baik darat maupun perbatasan laut.

Dalam laporannya saat pembukaan Raker VI BNPP Tahun 2014, Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko mengatakan, raker yang dihadiri seluruh stakeholder terkait dalam pembangunan kawasan perbatasan negara ini bertujuan untuk meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS) dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan negara ke depan, baik pusat maupun daerah. Termasuk, mengevaluasi dan mempertajam program dalam rangka mengembangkan ekonomi Kawasan Perbatasan.

Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Di Daerah.

Setelah rapat di Pusat maka di daerah juga melakukan hal yang sama. Itulah yang dilakukan mereka pada Senin, 8 Mei 2014, BPKP2DT Kalimantan Timur Menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, Daerah Tertinggal Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Kalimantan Timur di Kota Balikpapan, dengan Tema “ Bangun Sinergitas kawasan Perbatasan dan daerah Tertinggal Untuk Kesejahteraan Rakyat” yang di hadiri oleh  Kepala daerah Perbatasan se Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Pj Gubernur Kalimantan Utara dan Gubernur Kalimantan Timur dan sekaligus membuka acara Rakor tersebut. Hadir dalam Kesempatan ini antara lain sebagai Nara sumber Dr. H.Irianto Lambrie (Pj Gubernur Kaltara) Dr. Ir. H. M. Nurdin, MT (Sekertaris Kementerian PDT) Dr. Ir. Suhatmansyah IS, M.Si,   (Deputi bidang pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan) Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Kol. Laut Drs. Haris D. Nugroho, M.Si (Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan RI) Deputi Bidang  Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan,  Irman Irawan S. Pi., MP., M. Sc (MP4).

Hasil Rakor tersebut berupa beberapa Rokemendasi antara lain : Sinergitas program pembangunan perbatasan Antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat & Daerah serta SKPD dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (security), dan lingkungan (environment); Pembangunan infrastruktur diperbatasan perlu perhatian khusus           terutama pembukaan jalan poros yang melalui kawasan konservasi/KBK; Dalam rangka percepatan  pembangunan perbatasan perlu penataan ruang, sehingga diperlukan percepatan pengesahaan RTRW Kaltim & RTRW Kaltara;

Di Adakannya Transmigrasi Khusus yang penempatannya di daerah perbatasan; Prioritas Beasiswa untuk anak-anak perbatasan; Perlu peningkatan penanganan sumberdaya kelautan dari budidaya, pengolahan hasil sampai sekmentasi pasar oleh Kementerian terkait;  adanya skema pembiayaan khusus dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Dalam pengambilan kebijakan bidang tata ruang, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengakomodir wilayah/kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertahanan dengan memperhatikan setiap perencanaan, pengelolaan & pengendalian lingkungan.

Di tetapkannya wilayah perbatasan di Provinsi Kaltim / Kaltara dengan kebijakan integratif dengan  memadukan kepentingan Hankam & Ekonomi (Kesejahteran dan Keamanan) sehingga mendorong keberhasilan Pembangunan di semua wilayah. Mendorong peningkatan kondisi sosial Ekonomi Masyarakat di wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau kecil terluar, Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan Negara dengan sistem klaster yaitu prioritas pengembangan ekowisata, jasa, industri pengolahan, produksi kelautan dan produksi hasil hutan, Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan, Percepatan penetapan dan penegasan batas wilayah negara, Identifikasi Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan. Tim Perumus (UPT. Perbatasan UNMUL)

Mereka Kemudian Menyerap Aspirasi di Perbatasan

Kunjungan kerja Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie beserta jajarannya ke kabupaten/kota se-Kaltara. Yang direncanakan akhir Juni ini sekaligus melakukan safari Ramadhan akan dimanfaatkan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPKPDT) Kaltara secara optimal.

Kabid Pengelolaan Perbatasan Batas Negara BPKPDT Pemprov Kaltara Muheriyanto mengatakan sejumlah agenda telah disiapkan. Diantaranya melakukan pemantauan ke sejumlah Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), memantau patok-patok perbatasan Indonesia-Malaysia, serta mengunjungi sejumlah desa yang berbatasan langsung dengan perbatasan.

“Di beberapa Pos Pamtas kami akan melihat kelengkapan Pos Pamtas itu sendiri. Karena kewenangan tersebut tidak hanya dimiliki oleh TNI, tetapi juga merupakan kewenangan pemerintah untuk melihat kondisi di sana, untuk mengelola perbatasan secara terpadu dan kolektif,”ujarnya, Senin (2/6).

Selain itu, lanjut Muheriyanto kunjungan ke desa di perbatasan untuk menyerap aspirasi masyarakat khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat perbatasan itu sendiri. Sebab masyarakat di daerah perbatasan selama ini tergantung dari negara tetangga, Malaysia yang kondisinya memang harus diakui lebih maju dan secara masif perekonomiannya terus meningkat.

“Oleh karenanya, sebagai bagian pengelolaan perbatasan, bagaimana memikirkan masyarakat kita yang hidup di perbatasan ini. Sekiranya tidak hanya melihat negara sebelah, dan juga pembangunan infrastruktur di perbatasan, tetapi juga mental masyarakat kita di sana harus dirubah. Bagaimana terus menumbuhkan dan memupuk rasa nasionalisme mereka,” tandasnya.

Ia menambahkan, hal ini juga merupakan waktu yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat perbatasan, bahwa Kaltara yang masih terbilang muda belum dapat melakukan pembangunan fisik. Pasalnya, anggaran yang tersedia hanya anggaran operasional yang sifatnya untuk koordinasi, serta untuk menangkap aspirasi masyarakat.

“TAHUN INI SIFATNYA MASIH MENGINVENTARISIR HINGGA DI 2015 mendatang. Kemungkinan pembangunan fisik baru akan dilaksanakan di 2016 mendatang. Seteah Gubernur difinitif ada di 2015, otomatis untuk pembangunan fisik masuk di angaran 2016 nanti. Kiranya di sana program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dapat kita terima,” jelasnya. “Program inti lainnya dalam waktu dekat, yaitu rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota termasuk dengan badan perbatasan provinsi induk, Pangdam, BNPP,” tambahnya.

Hal yang sama dengan dinamika sedikit berbeda dilakukan mereka di berbagai provinsi, Kabupaten Perbatasan lainnya. Dalam hati saya hanya bergumam, kapan mereka bisa membangun wilayah perbatasannya sendiri?

2 Responses

Page 1 of 1
  1. author says:

    Setelah hampir lima tahun berlalu, sebagai seorang pemerhati wilayah perbatasan, sungguh saya belum melihat perubahan yang mendasar. Yang ada masih seperti pola lama; para pelaksana pembangunan wilayah perbatasan itu masih rebutan pengaruh dan anggaran sementara wilayahnya sendiri belum juga tersentuh secara berarti. Cara kerjanya juga masih seperti dahulu, rapat kerja di hotel-hotel terbaik yang ada di pusat, kemudian diikuti oleh mereka di provinsi dan kemudian diwujudkan dengan upaya menyerap aspirasi ke perbatasan. Baru sebatas itu, baru mencatat apa persoalannya dan kemudian mereka bicarakan lagi di hotel-hotel pada tahun anggaran berikutnya.

  2. Harman says:

    Pertanyaan yang sama, turut menggelitik saya Pak. Tanpa bermaksud mengecilkan apa yang sudah dilakukan oleh BNPP di wilayah perbatasan Sebatik misalnya, namun dengan kerangka berfikir, pola kerja dan kelembagaan yang ada saat ini, nampaknya kita belum bisa berharap banyak dengan kehadiran BNPP. Lembaga ini belum selesai dengan permasalahan dalam dirinya, jadi bagaimana kita bisa yakin bisa fokus untuk menangani wilayah perbatasan. Sebatik sebagai contoh sebagai sebuah LOKPRI, hingga kini masih jauh dari harapan besar yang diimpikan masyarakatnya pada saat BNPP dibentuk. Bantuan peralatan produksi misalnya, tidak sedikit yang bakal menjadi besi tua. Jalan2 perbatasan, sebagian dibuka, lalu, tahun ini tidak ada tanda2 akan dilanjutkan sehingga belum optimal pemanfaatannya. Peningkatan jalan, juga tidak jauh beda, sebagian dirabat beton, lalu sisanya ditinggal. Belum lagi beberapa jembatan yang menghubungkan jalan rabat beton hampir roboh tanpa sentuhan, cukup menyajikan pemandangan yang aneh. Lihat http://www.korankaltim.com/jembatan-utama-perbatasan-di-pulau-sebatik-terancam-ambruk/.

    Peran BNPP sebagai lembaga koordinasi nampaknya tidak memadai. Namun untuk menjadi eksekutor pun, sebagaimana diinginkan oleh sebagian besar pejabat BNPP sendiri, tentu akan menjadi sedikit aneh jika nomenklaturnya masih sebagai badan.

    Kami masih berusaha menahan diri untuk “berprasangka” bahwa kementerian/lembaga menjadikan isu perbatasan sebagai lahan untuk cari makan. Kami selalu berupaya untuk memahami persoalan sistem yang dihadapi BNPP. Tapi sampai kapan kira2 kami harus mencoba memahami? Tidak ada salahnya dong, sekali-kali kami juga berharap untuk difahami!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *