Blog

Masalah Noelbesi-Citrana,Timor Leste Mancaplok Tanah di Lahan Sengketa Perbatasan?

Oleh harmen batubara

Wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste kini kembali memanas. Timor Leste melakukan pembangunan di daerah yang selama ini masih bersengketa. Sengketa batas kedua negara itu berada di Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, meminta pemerintah bertindak tegas. “Jika dugaan tersebut benar maka pemerintah harus melakukan nota protes resmi,” kata Mahfudz kepada VIVA.co.id, Selasa, 19 Januari 2016.

Selain itu menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, pemerintah Indonesia harus mendesak pembentukan tim investigasi bersama Timor Leste. “Jika hasil temuan tim ini membuktikan dugaan tersebut maka pihak Timor Leste punya kewajiban mengosongkan daerah tersebut,” ujarnya menambahkan. Sebelumnya, Panglima Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal TNI M Setyo Sularso mengatakan., kedua negara masih bersengketa terkait klaim wilayah tersebut. Sehingga, wilayahnya masih berstatus steril, tak boleh dimanfaatkan oleh kedua negara.

“Jadi, kita menghendaki garis batas negara pada sebelah barat sungai kecil dan status tanah masih merupakan daerah steril, tidak boleh dikelola kedua negara,” kata Setyo saat memberi keterangan resmi di Markas Kodam IX Udayana, Senin, 18 Januari 2016. Namun, fakta di lapangan, Timor Leste telah membangun secara permanen sejumlah bangunan di wilayah tersebut, seperti kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, tempat penggilingan padi, pembangunan saluran irigasi dan jalan diperkeras.(viva co.id 19 jan 2016)

Baca Juga : Menyelesaikan Permasalahan Batas RI-Timor Leste

Cerita Lama Yang Tidak di Tuntaskan Noel Besi / Citrana. Saya mencoba lagi membuka arsip saya terkait masalah ini.  Dalam data saya, pada tahun 2010, daerah sengketa terletak di dusun Naktuka, dengan luas + 1.069 Ha, Warga yang berada di wilayah tersebut berasal dari Kec. Citrana Distrik Oecusee (Timor Leste) dan ber KTP Timor Leste; masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat RI yang berada di Desa Natemnanu Utara Kec. Amfoang Timur Kab. TTU-NTT.jumlah warga yang tinggal di Dusun Naktuka sebanyak 44 KK terdiri atas 36 KK beragama Katholik dan 8 KK beragama Protestan dengan jumlah  200 jiwa dengan Kepala dusun Sdr. Ignasius Lake.

Terdapat bangunan baru yaitu Balai Pertanahan dan Perkebunan (Balai Pertanian, Perkebunan, Rumah Dinas, Aula Pertemuan dan gudang) yang berjarak ± 2 Km dad Pos Pamtas Yonif 744/SYB yang terletak di Oepoil Sungai; di daerah tersebut juga terdapat LSM OACP (Oecusssee Ambono Community Programme).

Pada November 2008 telah dilaksanakan pembangunan Pos Imigrasi RDTL di daerah Unresiolved Segment Noel Besi-Citrana namun kegiatan pembangunan gedung tersebut dapat dihentikan setelah diadakan musyawarah yang melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat. Tetapi kemudian telah ditemukan adanya bangunan baru untuk Kantor Pertanian, Balai Pertemuan, Gudang Dolog dan tempat penggilingan padi di  area yang sama, yang diperkirakan dibangun pada bulan September 2008 dan diresmikan oleh Menteri Pertanian RDTL bulan Mei 2009.

Pada minggu ke empat bulan April 2010 ditemukan pemasangan  nama Gedung  yang bertuliskan “ MENESTERIO DA AGRI KULTURA“ dan penggunaan mesin pertanian (Traktor) didaerah Naktuka. Di area ini juga terdapat LSM OACP( Oecussee Ambeno Community Programme).

 Pengorganisasian 

Kerjasama Penegasan Batas Persetujuan Penegasan dan Penetapan Batas RI-RDTL tertuang dalam komunike bersama yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda dan Ketua UNTAET Sergio Viera de Mello di Denpasar pada tanggal 2 Februari 2002. Selanjutnya pemerintah RI dan UNTAET sepakat untuk melakukan penegasan dan penetapan batas wilayah RI-RDTL atau TSC-BDR (Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation). Ketua TSC-BDR adalah Kapusbatas Bakosurtanal, wakilnya adalah Dirtopad dan Dirwilhan sebagai anggota.

Penegasan dan penetapan batas antar kedua Negara dilakukan lewat forum kerjasama (TSC-BDR),  yang dibuat berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Belanda dengan Portugis, yaitu : Colonial Boundary Treaty 1859, Convention 1893, Declaration 1893, dan Convention 1904, Masalah batas timbul karena adanya perbedaan fisik lapangan dan penafsiran serta RDTL pernah menjadi salah satu propinsi NKRI.

Apa Sebenarnya Yang Terjadi? Secara tertulis tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di area bermasalah ( di tiga area un-resolved dan satu area un-surveyed) tidak boleh melakukan apa-apa, tetapi di media dan di pihak Indonesia beranggapan bahwa di area bermasalah tersebut disebut sebagai “STATUS QUO” ( ini persis dengan kondisi awal sengketa yang terjadi di Pulau Sipadan-Ligitan, media dan pihak Indonesia menganggap daerah itu status quo, sementara Malaysia sebaliknya membangun resort secara optimal). Begitu juga dengan pas pam kita di daerah perbatasan RI-RDTL selalu “ MENERTIBKAN” masyarakat kita agar tidak melakukan pembangunan apa-apa di daerah bermasalah; tetapi sebaliknya Timor Leste melakukan pembangunan secara sistematis dan dengan dukungan Pemda dan Negaranya.

Kesepahaman yang ada serta sesuai dengan kesepakatan bersama pemerintah RI-RDTL sebagaimana yang tertuang dalam PA ( Provisional Agreement ) tanggal 8 Mei 2005 bahwa kedua belah pihak sepakat dan menghormati  hukum adat di daerah yang belum terselesaikan (Unresolved Segment).

Pada masa itu, dengan laporan / koordinasi Pangdam IX/UDY, Mabes TNI dan kemudian ke KEMDAGRI dan seterusnya ke KEMLU maka kemudian Pemerintah Indonesia (Kementerin Luar Negeri) telah mengeluarkan Nota Protes No. D/00172/01/2010/59  tanggal 27 Januari 2010  tentang keberadaan bangunan dan aktivitas masyarakat Timor Leste di Unresolved Segment Noel  Besi-Citrana. (state practice), tetapi sampai sekarang pihak Timor Leste belum menjawab surat protes ini. Dan pihak Indonesia tidak pernah mempermasalahkannya secara khusus. Malah program penegasan batas dan pemetaan di wilayah perbatasan it terus saja berjalan dan ini dianggap oleh pihak Timor Leste sebagai hal yang “memperbolehkan”.

Secara fakta Warga Timor Leste yang memasuki wilayah (Unresolved Segment), tidak dilarang oleh POS UPF, sedangkan warga Indonesia bila ingin memasuki wilayah tersebut dilarang oleh petugas POS TNI.  Sesuai pendapat dari masyarakat Naktuka (Timor Leste), mereka mengaku sebagai warga Timor Leste dan menganggap lahan tersebut sudah masuk wilayah Timor Leste. Sehingga pernah pasukan patrol-pas-pam-TNI yang melaksanakan patroli di wilayah Dusun Naktuka dianggap te!ah melanggar batas wilayah dan  pernah dihadang oleh masyarakat Dusun Naktuka dengan menggunakan parang dan memutus jembatan serta memblokir jalan yang akan dilalui.

Pendapat dari warga Desa Natemnanu Utara Kec.Amfoang Timur Kab. Kupang (desa terdekat dengan daerah sengketa), dahulu lahan tersebut diolah oleh 21 KK warga Desa Natemnanu Utara untuk bercocok tanam; namun pasca lepasnya Timor-Timur dari NKRI, ke 21 KK tersebut meninggalkannya, disebabkan status hukum yang belum terselesaikan. Sejak tahun 2006 warga dusun Naktuka Desa Citrana Distrik Oecusee (Timor Leste) mengolah kembali lahan seluas 1.069 ha, termasuk dengan pembangunan yang marak di wilayah itu.

Warga Desa Netemnanu Utara tidak berani melakukan aktivitas pertanian di Dusun Naktuka karena tidak ada yang menjamin keamanannya dari Indonesia. Padahal masih terdapat warga Desa Natemnanu Utara yang masih memiliki surat-surat kepemilikan tanah di Dusun Naktuka diantaranya Sdr. Leong, Sdr Lurensius Naben dan Sdr. Paul Apoli.

Pada waktu itu dengan tegas ada pernyataan dari pemangku adat kerajaan Amfoang a.n. Robby G.J. Manoh (tanggal 12 Juni 2009) sebagai berikut.  Apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan perbatasan tersebut. kami segera menyatakan perang melawan mereka ( dengan alasan warga Timor Leste yang berada di wilayah sengketa). Tetapi seperti biasa pihak PAM TAS Indonesia  melarainya.

Dalam berbagai perundingan kedua belah pihak sebenarnya sudah sepakat, bahwa permasalahan batas kedua Negara tidak akan bisa diselesaikan kalau hanya berpedoman pada treaty atau perjanjian antara Belanda – Portugis saja (Colonial Boundary Treaty 1859, Convention 1893, Declaration 1893, dan Convention 1904 berikut kesepakatan-kesepakatan formal lainnya); karena itu kedua Negara sepakat memakai PA ( Provisional Agreement )  yang ditanda tangani tanggal 8 Mei 2005  tentang persetujuan kedua Negara untuk mempertimbangkan hukum adat sebagai bagian dari penyelesaian batas. Tetapi belakangan pihak Timor Leste tidak mengakuinya lagi (faktanya memang perjanjian itu hanya berlaku satu tahun).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *