Starategi Pembangunan Kabupaten Nunukan !!

Starategi Pembangunan Kabupaten Nunukan, meliputi;Pembangunan infrastruktur, terutama program yang mendukung peningkatan perekonomian dan sumberdaya manusia di wilayah pedesaan, pedalaman dan perbatasan;Revitalisasi Pertanian, yaitu melalui pengembangan sector-sektor pertanian unggulan; Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; Penanggulangan kemiskinan, melalui peningkatan pelayanan dasar, seperti pangan, perumahan, kelistrikan dan air bersih;

Click here for more >>

Kota Perbatasan, dari kacamata Bappeda Nunukan


Warning: Illegal string offset 'disable_postoptin_global' in /home3/batas/public_html/wp-content/plugins/premium-list-magnet/plm.php on line 1220

oleh  harmen batubara

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 13.9017,17 km2 terdiri atas lima kecamatan yaitu :  Kecamatan krayan, lumbis, sembakung, nunukan dan Sebatik serta terletak pada 115° 22’ 30” – 118° 44’ 54 “BT dan 3° 30‘ 00” – 4°24’55” LU dengan batas-batas wilayah sebelah utara Negara bagian Sabah (Malaysia) dan sebelah selatan Kabupaten bulungan dan Malinau. Sebelah Timur Laut Sulawesi dan sebelah barat negara bagian serawak (Malayisa).

Kabupaten ini mempunyai komoditas unggulan berupa; Kakao (coklat), Kopi, Padi Adan, Kelapa Sawit, Ikan laut dan ikan tambak. Garam gunung dan Wisata alam. Dengan permasalahan khas wilayah perbatasan yang meliputi; Rendahnya aksesibilitas antar wilayah di perbatasan;Timpangnya pembagunan antar wilayah yang berbatasan lamgsung dengan Negara tetangga;Rawan terhadap kegiatan Illegal Logging, Fishing, Traficking dan penyelundupan Narkoba ataupun bahan berbahaya lainnya; Masih minimnya sarana dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan telekomunikasi dan  Kondisi geografis yang berbukit-bukit, sangat menghambat proses pembangunan prasarana wilayah.

Starategi Pembangunan Kabupaten Nunukan, meliputi;Pembangunan infrastruktur, terutama program yang mendukung peningkatan perekonomian dan sumberdaya manusia di wilayah pedesaan, pedalaman dan perbatasan;Revitalisasi Pertanian, yaitu melalui pengembangan sector-sektor pertanian unggulan; Peningkatan akses masyarakat terhadap  pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; Penanggulangan kemiskinan, melalui peningkatan pelayanan dasar, seperti pangan, perumahan, kelistrikan dan air bersih;

Peningkatan pemberdayaan masyarakat  pedesaan, pedalaman dan perbatasan serta peningkatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan Peningkatan Kinerja Birokrasi Pemerintah sehingga pelayanan prima yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan prioritas, melaksanakan; Pembangunan perkebunan kepala sawit, Pengembangan dan perluasan percetakan sawah;  Pembangunan infrastruktur wilayah, terutama pembangunan sarana transportasi jalan; Peningkatan akses palayanan dasar, seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan; listrk dan air bersih;Pengembangan Kota Baru perbatasan di Simenggaris;Pembangunan Pos Lintas Batas Darat dan Laut (PLBD dan PLBL); Pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Nunukan dengan wilayah di daratan Pulau Kalimantan dan  Pemberdayaan masyarakat perbatasan, melalui bantuan permodalan usaha dan pelatihan keterampilan usaha.

wawancara dengan Ka Bapeda Nunukan

Waktu di perbatasan, saya sempat menanyakan beberapa hal dengan Pak H.Hanafiah S.E Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, berikut petikannya; Menurut bapak persoalan apa sebenarnya yang menjadi inti permasalahan di wilayah perbatasan?

Jawab : Masalah- masalah yang ada diperbatasan antara lain :

Pertama tentu Aspek deliniasi dan demarkasi, saat ini hal tersebut ditangani oleh pusat. Kedepan sudah seharusnya pihak pemda di libatkan, minimal seperti Negara tetangga kita melakukannya.Untuk itu BNPP dan Pemda perlu melakukan sosialisasi perihal tugu-tugu atau patok batas sehingga tidak ada kesimpang siuran terkait; ke rawanan terhadap penyerobotan wilayah oleh negara tetangga (mari belajar dari kasus Sipadan dan Ligitan);belum selesainya permasalahan tegas dan tata batas antara Republik Indonesia dengan Malaysia dan adanya sinyalemen pemindahan tapal batas negara.

Kedua dari Aspek kesejahteraan masyarakat, masyarakat di perbatasan menjadi termarjinalkan, dengan kondisi memprihatinkan seperti kemiskinan dan keterbelakangan dalam bidang SDM; terbatasnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya; derajat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah;adanya kesenjangan wilayah dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara tetangga dan tersedotnya potensi Sumber Daya Alam daerah ke wilayah negara tetangga (Malaysia).

Ketiga adalah kondisi transportasi  di – perbatasan masih sangat terbatas, baik antar desa maupun ke ibukota kecamatan dan malah terisolasi sama sekali.

Pertanyaan Kedua; Selama ini masalah minimnya infrastruktur dianggap sebagai salah satu penghambat pembangunan di wilayah perbatasan. Dapatkah bapak menjelaskan “infrastruktur” minimal yang harus di miliki wilayah perbatasan sehingga dapat menggerakkan sektor perekonomian di wilayah perbatasan. Misalnya sarana jalan darat minimal harus bisa menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan dimana saja harus dibangun lapangan terbang yang memadai? Katakanlah seperti Minimal Essential Forcenya Kemhan dalam hal alutsista?

Jawab: Sarana jalan selama ini yang terbagun masih berupa jalan tanah yang menghubungkan jalan antar desa antara lain:

Pembangunan jalan long Bawan – long layu sepanjang 45 km;Pembangunan jalan Long Bawan – Long Midang 30 Km;Pembangunan jalan Long Bawan – Long umung 15 Km

Sedangkan akses jalan yang belum terbangun antara lain :

Pembangunan jalan Pa’raye – Tau Lumbis sepanjang 100 km;Pembangunan jalan Long Bawan – Pa’Pani (perbatasan Long Pasia) aepanjang 45 km;Long Layu – Pa’ Dali (Batas Negara) sepanjang 18 km.;Long Layu – Binuang 85 km;Binuang – Malinau

Long Layu – Pa’ Dali (Batas Negara) sepanjang 18 km; Long Layu – Binuang 85 km; Binuang – Malinau 70 Km; Pembangunan Jalan Perbatasan di Kec. Lumbis  yakni Beringin – Tau Lumbis  Sepan jang 100 KM.

Untuk Lapangan terbang yang terbangun:

Bandara Nunukan 1.110 x 23 meter  kondisi hotmix; Bandara Long Bawan 900 x 18 meter  Kondisi Aspal penetrasi;Kampung Baru    450×20 meter Kondisi Clay/grass;Kurid 375 x16 meter Grass send;Lembudud 570×20 meter Clay/grass;Brian Baru 480×14 meter Clay/grass; Binuang 700×200 meter Clay/grass;Pa’upan 650×26 meter grass;Long Layu 820 x 26 meter Clay/grass dan Long Layu 450 x 23 meter Clay/grass.

Pertanyaan ; Pendidikan adalah persoalan yang sangat mendasar dan perlu diberikan kepada setiap anak-anak di wilayah perbatasan. Mungkinkah menurut bapak untuk mempolopori agar setiap kecamatan mempunyai asrama siswa bagi anak-anak perbatasan di tiap kecamatan, begitu juga dengan kabupaten sehingga memungkinkan setiap anak dapat melanjutkan sekolahnya?

Jawab: Hal ini sudah dijalankan  asrama siswa untuk anak-anak yang tempat tingglnya jauh dari ibukota kecamatan yang jarak tempuhnya melalui sungai yang memakan waktu hampir 3-4 jam perjalanan ke sekolah dan ada juga yang ditempuh hampir + 12  Jam untuk kecamatan Lumbis sembakung dan sebuku .

Sedangkan untuk kecamatan krayan dan  krayan selatan karena terbatasnya guru dan sarana sekolah dimana sekolah-sekolah yang dibangun dipusatkan disatu desa hal ini juga sebagai perhatian dalam rangka membangun asrama sekolah karena tidak adanya transportasi darat   untuk  mengangkut anak sekolah dari desa-desa dibeberapa kecamatan  yang jarak tempuhnya masing dari desa ke tempat sekolah  5 – 8 Km.

Pertanyaan ; Kalau kita perbandingan secara “bodon” saja (maksudnya, asal saja) bahwa di jawa dari Anyer-panarukan ± 1000 km terdapat ±60 kabupaten lebih, sementara di Kalimantan Tanjung datu-pulau sebatik ± 2004 km hanya terdapat 8 kabupaten; apa yang ada dalam pikiran bapak? Perlukah ada lagi Provinsi baru di wilayah perbatasan?

Jawab: Hal ini bukan berdasarkan panjang jalan tetapi berdasarkan Aksesbilitas penduduk dalam rangka mendapatkan pelayanan,  khususnya pelayanan dasar. Karena terbatas sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan baik berupa  alat transportasi maupun keadaan geografis hal ini sangat dimungkinkan dalam rangka   pelayanan dasar masyarakat sehingga dapat memberikan peluang-peluang usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.

Pertanyaan ; Di wilayah perbatasan di Kalimantan sebenarnya boleh dikatakan terdiri dari suku, etnis,budaya yang sama tetapi kenapa kalau yang di wilayah Malaysianya bisa lebih baik ekonominya dari pada Indonesia?

Jawab: Terbatasnya akses antar desa sampai kekecamatan dan minimnya sarana prasana pengolahan  merupakan hal yang dominan dalam rangka membuka jalur ekonomi masyarakat untuk menyalurkan potensi pertanian,perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Pertanyaan; Pak hanafi  apa sajakah jenis bantuan atau apalah namanya yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada warganya di wilayah perbatasan dan hal yang sama yang diberikan oleh Pemerintah/Pemda kepada warga kita di wilayah perbatasan kita?

Jawab; Pembangunan Malaysia di wilayahnya mengutamakan terlebih dahulu Tersedianya pelayanan dasar baik air, listrik pendidikan dan kesehatan  dan membuka jalur-jalur transportasi darat menuju dan kearah daerah desa-desa dan  jalan-jalan penghubung antar desa serta membuka sarana dan prasana pengolahan Industri baik pertanian, kehutanan,perikanan dan perkebunan dan menjalin hubungan perdagangan antar Negara bagian.

Sedangakan untuk pemerintah pusat belum selesainya masalah tata ruang daerah sehingga hal ini menjadi kendala-kendala dilapangan dalam rangka membangun pola pemanfaatan ruang ditiap-tiap desa dan terbenturnya taman Nasional Kayan Mentarang yang mengakibatkan sulitnya menembus akses jalan menuju ke tiap-tiap desa.

Pertanyaan: Kalau kita melihat wilayah perbatasan di kaltim dari sisi geografi maka secara nyata terlihat adanya kebutuhan yang konkrit atas sarana transportasi darat, laut dan udara yang bisa menghubungkan Balikpapan-Tarakan-Nunukan-Sebatik-Tawau-KotaKinabalu; kenapa pemenerintah dan pemda tidak tergerak untuk membangun sarana prasarana klas satu untuk wilayah tersebut? Padahal Kaltim bukanlah provinsi yang tidak punya dana?

Jawab: Luas wilayah Kaltim adalah 1/3 x luas wilayah pulau jawa tapi kalau diukur dari jumlah penduduk maka jumlah penduduk pulau jawa yang terbesar. Disamping luas  wilayah sarana jalan juga masih terbatas dan sarana prasana pendidikan, kesehatan, air dan listrik  juga masih terbatas, membuka sentra – sentra ekonomi untuk meningkat peluang pasar belum terpenuhi sehingga pendanaan untuk pelayanan dasar saja tidak cukup, lain lagi untuk sentra –sentra ekonomi.

Hal ini sangat dibutuhkan investasi –investasi yang lebih besar sehingga dapat mendorong peluang-peluang ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat membangun sarana prasana kelas satu yang diinginkan.

One Response to “Kota Perbatasan, dari kacamata Bappeda Nunukan”

  • We’re a variety of volunteers as well as commencing a fresh program in our local community. Your web site provided us with strategies to work upon. You have done an amazing job and also our complete location will be thankful to you personally.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *