Kawasan safety belt membutuhkan teknologi pemantau dan pengawas (reconnaissance and surveillance) !!!

Kawasan safety belt membutuhkan teknologi pemantau dan pengawas (reconnaissance and surveillance) serta telekomunikasi yang handal yang secara terus menerus atau berkala beroperasi sepanjang perbatasan. Untuk itu diperlukan juga dukungan kemampuan pelaporan masyarakat perbatasan atas perkembangan atau peristiwa sehari-hari yang terjadi di lingkungannya. Efektivitas kerja dalam mengelola safety belt di wilayah perbatasan diperlukan mengingat kompleksifitas dan dinamika kehidupan masyarakat perbatasan dan lingkungannya selalu terjadi. Akses informasi mengenai perbatasan dan lingkungannya mutlak diperlukan oleh para pengelola perbatasan. Melalui akses ini para pembuat keputusan di pusat dan daerah dapat segera mengambil kebijakan dan keputusan untuk penanggulangan kejadian di wilayah perbatasan secara real time.

Click here for more >>

Konsep Safety Belt Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan


Warning: Illegal string offset 'disable_postoptin_global' in /home3/batas/public_html/wp-content/plugins/premium-list-magnet/plm.php on line 1220

Oleh : harmen batubara

Sesuai dengan Pokok-pokok Pikiran dalam Grand design Pengelolaan Perbatasan BNPP Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, yang dilaksanakan serasi dengan dua pendekatan lain yang berorientasi pada Keamanan dan Lingkungan. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas Ekonomi dan perdagangan, diarahkan berbasis pada komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya. Pendekatan kesejahteraan secara spasial direfeleksikan melalui pengembangan kota-kota utama di kawasan perbatasan PKSN yang akan difungsikan sebagai motor pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara.

Pendekatan Keamanan (Security Approach) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain. Selain itu wilayah perairan perbatasan memiliki peranan Vital bagi perekonomian banyak bangsa karena menjadi lintasan perdagangan dunia sekaligus di dalamnya menyimpan sumber daya Alam yang sangat besar. Usaha mengamankan dan Melindungi berarti mewujudkkan kondisi perairan yurisdiksi nasional yang terkendali dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Dengan demikian pendekatan keamanan disamping melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi keuntuhan wilayah namun juga bagi kepentingan untuk melindungi kepentingan pembangunan kelautan nasional. Di kawasan perbatasan darat, Konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah membentuk “sabuk Komando” atau “sabuk Pengaman” perbatasan Negara, berupa “buffer area atau Security Zone” sebagai wilayah pengawasan.
LinkedTube
Dalam mengkaji Kepentingan Strategis Pertahanan dalam pengembangan Kota di wilyayah perbatasan disamping perlu dilihat dari berbagai instrument UU yang ada,  maka secara sederhana minimal perlu dilihat dari sisi :

  • UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,
  •  Konsep Safety Belt Kawasan Perbatasan.
  •  Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Pertahanan.
  •  Pertahanan Defensip Aktif Kodam

Kali ini kita ingin melihatnya dari Konsep Safety Belt Kawasan Perbatasan. Konsep Safety Belt atau sering juga disebut dengan konsepsi Sabuk Pengaman Perbatasan, merupakan suatu alat atau instrumen yang mempunyai fungsi menghimpun; dengan memiliki konsep atau konsepsi dimungkinkan untuk menjelaskan dan menangani realitas yang serba majemuk dan terus berubah itu, dengan sesuatu yang bersifat relatif stabil. Konsep Safety Belt dimaksudkan untuk mendesain konsep pembangunan yang mencakup pembangunan/pengelolaan wilayah perbatasan antar negara secara sinergis dan terintegrasi dengan tujuan  mampu menyelaraskan antara pembangunan perekonomian, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat  dengan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Untuk penyusunan konsep safety belt diperlukan konsep yang mempunyai tujuan utama, yaitu :

  • Mewujudkan keseimbangan di wilayah perbatasan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan dan perputaran roda perekonomian di wilayah perbatasan antar negara yang berimbang. Hal ini mendorong terwujudnya kawasan perbatasan antar negara yang dapat membuka kesempatan lebih besar bagi tiap-tiap daerah di wilayah perbatasan untuk tumbuh dan berkembang lebih maju yang dilakukan secara efisien dan saling menguntungkan.
  • Terwujudnya keseimbangan pembangunan antara kepentingan kesejahteraan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan yang akan memperkuat ketahanan nasional guna terpeliharanya keutuhan NKRI. Belajar dari pengalaman selama beberapa dekade kebelakang, adanya kekeliruan paradigma yang menganggap wilayah perbatasan sebagai halaman belakang sehingga pembangunan di wilayah perbatasan bukan merupakan prioritas utama. Walupun pada saat itu pembangunan lebih berorientasi ke darat, namun kenyataannya pembangunan wilayah perbatasan darat belum tertangani dengan baik. Oleh karena itu pembangunan wilayah perbatasan hanya difokuskan untuk menanggulangi ancaman dengan membentuk sabuk keamanan (Security Belt) yang belum optimal di sepanjang perbatasan. Perubahan paradigma yang menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan memungkinkan pembangunan yang lebih seimbang antara aspek pertahanan dan keamanan serta aspek kesejahteraan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal inilah yang mendorong diperlukannya suatu konsep safety belt yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan baik pada saat damai maupun masa kritis.

Safety Belt berfungsi sebagai sarana kontrol pertahanan sepanjang perbatasan, sekaligus sebagai sarana kesejahteraan masyarakat perbatasan. Fungsi ganda ini perlu diberikan mengingat pertahanan adalah penting bagi tegaknya negara disamping masyarakat perbatasan sendiri memerlukan peningkatan kualitas hidup seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Selain itu juga Safety Belt diupayakan sebagai pengaman lingkungan (environmental safety) wilayah perbatasan yang menjadi faktor stabilitas regional karena relatif jauh dari pusat pemerintahan. Pengelolaannya memerlukan kemampuan teknologi dan efektivitas kerja.

Kawasan safety belt membutuhkan teknologi pemantau dan pengawas (reconnaissance and surveillance) serta telekomunikasi yang handal yang secara terus menerus atau berkala beroperasi sepanjang perbatasan. Untuk itu diperlukan juga dukungan kemampuan pelaporan masyarakat perbatasan atas perkembangan atau peristiwa sehari-hari yang terjadi di lingkungannya. Efektivitas kerja dalam mengelola safety belt di wilayah perbatasan diperlukan mengingat kompleksifitas dan dinamika kehidupan masyarakat perbatasan dan lingkungannya selalu terjadi. Akses informasi mengenai perbatasan dan lingkungannya mutlak diperlukan oleh para pengelola perbatasan. Melalui akses ini para pembuat keputusan di pusat dan daerah dapat segera mengambil kebijakan dan keputusan untuk penanggulangan kejadian di wilayah perbatasan secara real time.

Kawasan safety belt di perbatasan memberikan kepada masyarakat perbatasan rasa memiliki lingkungan karena selain adanya lini-lini wilayah yang memberikan rasa aman, masyarakat juga terangkat kualitas hidupnya melalui tersedianya sarana prasarana perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Kawasan sabuk pengaman di perbatasan terdiri dari lini-lini wilayah yang disusun secara berlapis memanjang dan sejajar dengan garis perbatasan, dengan lebar yang bervariasi disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik geografi dan sosial masing-masing wilayah perbatasan.

Lini Pertama (Lini 1) terdiri dari 2 bagian , yaitu Lini Luar dan Lini Dalam yang merupakan kawasan pertahanan terluar di darat atau kawasan lindung yang lebarnya bervariasi dan luasnya memanjang sejajar dengan perbatasan negara. Di Lini Pertama bagian Lini Luar (Lini  1L) menghubungkan titik-titik strategis pemukiman, perkuatan pos-pos patroli perbatasan, jaringan pemantau dan pengawas, jaringan komunikasi yang handal, jaringan logistik militer yang tersamar, pos-pos lintas batas, pagar-pagar perbatasan pada lokasi-lokasi tertentu sesuai kepentingan. Selain itu dibangun juga jalan penghubung ke lini berikutnya, jaringan listrik dan air bersih ke pos-pos patroli perbatasan dan pos-pos lintas batas.

Lini Pertama bagian Lini Dalam (Lini 1D) lebarnya sepanjang batas kecamatan yang berdekatan dengan perbatasan. Pada Lini 1D ini perlu peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat dalam bidang-bidang ekonmi, kesehatan, dan pendidikan, perlu penanaman rasa cinta bernegara dan bela negara sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi langsung ke masyarakat, perlu pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar kecamatan, pendirian landasan helikopter (helli-pad) di lapangan-lapangan desa, pos-pos penguat sinyal (repeaters) komunikasi yang handal, pembangunan bengkel-bengkel otomotif dan peralatan elektronika secara tersamar sebagai balai latihan kerja agar masyarakat terampil dan mandiri, pembangunan penampungan air bersih/reservoir (untuk pos-pos perbatasan dan masyarakat setempat), pendirian pasar-pasar tradisional, serta mendidik dan melatih pegawai pemda/kecamatan mengenai wawasan pertahanan negara dan persatuan bangsa.

Untuk Lini Kedua (Lini 2) lebarnya hingga ke batas Kabupaten perlu dibangun jalan-jalan penghubung ke Lini 1 dan ke Ibukota Kabupaten, peningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan, pembangunan pos-pos komunikasi yang handal dan canggih, adanya bengkel besar otomotif dan eletronika (tersamar sebagai Balai Latihan Kerja pegawai dan masyarakat), perlu pembangunan pasar tradisional di Ibukota Kecamatan yang lebih besar, pembangunan pelabuhan/dermaga untuk kecamatan pesisir, pembangunan landasan pesawat terbang (air-strip) dan landasan helikopter pada ibu kota kecamatan strategis (militer dan sipil), adanya pemukiman transmigrasi bila dimungkinkan, serta berdirinya Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk pengelolaan hasil pertanian, kehutanan, pertambangan dan industri lainnya.

Pembangunan lini-lini tersebut diatas, harus memperhatikan aspek-aspek strategi dan taktik pertempuran, potensi dan kekuatan militer negara tetangga, pengamanan, penyamaran, cuaca, geografi, tata letak dan dimensi ruang (spasial), konstruksi, teknologi, efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya, lini-lini diatas secara berkala harus dievaluasi keberadaannya agar selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pertahanan. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Sedangkan perimeter pertahanan merupakan bagian dari sistem peringatan dini (early warning) bagi peningkatan kesiapsiagaan Indonesia dihadapkan pada segala kemungkinan kegiatan militer atau paramiliter negara tetangga yang mencolok.

 

One Response to “Konsep Safety Belt Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan”

  • Harman on April 29, 2013

    Dalam konteks perbatasan darat di pulau sebatik khususnya di desa aji kuning di mana pemukiman penduduk menyentuh dan bahkan melewati garis perbatasan antar negara, maka konsep lini pertama, bagian luar sbgmn tampak pada gambar akan sulit diimplementasikan. Haruskah lini pertama bagian luar steril dari pemukiman? Jika fakta eksisting menunjukkan fakta sebaliknya, bgmn solusi terbaik menurut bapak? Tks
    Hormat saya,
    Harman
    Harman recently posted..CATATAN DI BULAN APRIL 2013My Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge