Konflik Thailand-Kamboja, Pos Perbatasan Ditutup
Indonesia selalu dipersepsikan bangsa yang lugu, jujur dan bersahabat dengan para Negara tetangganya, sama dengan Filipina, Thailand dan Vietnam, berbeda dengan Singapur dan Malaysia yang dipersepsikan selalu “coba ambil untung” dari setiap kesempatan. Karena itu terkait wilayah perbatasan Indonesia sebaiknya lebih waspada dan menahan diri, bila berhubungan dengan kedua Negara itu. Jangan sampai yang dialami oleh Thailand-Kamboja.
Bermula dari sengketa perbatasan, Thailand berkeyakinan bahwa Kuil Preah Vihear adalah milik mereka, tetapi karena pada saat penentuan batas tahun 60an, “ tanpa sadar” serta tidak lagi melakukan cek yang semestinya, perjanjian batas tersebut di tanda tangani oleh kedua Negara. Thailand baru sadar, setelah kejadiannya memakan waktu puluhan tahun dan kelimaksnya takkala kuil tersebut dijadikan sebagai salah satu milik budaya dunia yang perlu dilestarikan. Maka Thailand kian meradang, dan ditambahkan lagi Kamboja malah menjadikan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi Kamboja, maka Rabu4/11/ setelah menarik duta besar dari Kamboja, Thailand, Jumat (6/11), mengancam akan menutup perbatasan dengan Kamboja. Thailand juga menyatakan akan membatalkan kesepakatan eksplorasi minyak dan gas dengan Kamboja yang ditandatangani tahun 2001.
Ancaman itu diutarakan menyusul pengangkatan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi Kamboja, Rabu. Sebagai respons, Thailand menarik duta besarnya di Phnom Penh, Kamis. Kamboja juga menarik duta besarnya dari Bangkok.
”Jika Kamboja masih bersikap keras dan tidak kompromi, kami akan terus menurunkan level hubungan dan kemungkinan penutupan semua pos perbatasan,” kata Wakil Perdana Menteri Thailand Suthep Thaugsuban.
Sejauh ini tidak ada laporan terjadi bentrokan di perbatasan kedua negara dan aktivitas perdagangan berjalan seperti biasa. Sejak Juli 2008, Thailand dan Kamboja terlibat sejumlah bentrokan yang memakan korban karena sengketa tanah di sekitar Kuil Preah Vihear di perbatasan.
Juru bicara kabinet Kamboja, Phay Siphan, mengatakan, penutupan pos pemeriksaan perbatasan bukan hal yang benar. ”Itu berarti mereka terisolasi, mereka tidak ingin menyelesaikan persoalan. Pemerintahan itu tentu saja tidak mewakili kehendak dan kepentingan rakyat Thailand,” katanya.
Suthep mengatakan, tidak ada pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen saat keduanya menghadiri Pertemuan Puncak Mekong di Tokyo, Jumat.
Kesepakatan batal
Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya mengatakan, Bangkok telah membatalkan kesepakatan pengelolaan bersama wilayah Teluk Thailand. Kesepakatan itu dibuat tahun 2001 saat Thaksin masih berkuasa.
”Kementerian Luar Negeri telah memutuskan untuk menghentikan nota kesepahaman antara Thailand dan Kamboja untuk mengembangkan wilayah sengketa yang ditandatangani oleh Thaksin,” ujar Kasit.
Dia menambahkan, kesepakatan eksplorasi minyak dan gas di atas lahan seluas 26.000 kilometer persegi itu tidak membawa kemajuan dalam delapan tahun terakhir. Sebelumnya, Thailand telah menyatakan menghentikan semua pembicaraan dengan Kamboja, termasuk pembagian sumber energi lepas pantai sepanjang perbatasan laut di Teluk Thailand.
Thailand meningkatkan penjagaan di sekitar Kedutaan Besar Kamboja di Bangkok setelah penarikan Duta Besar Kamboja. Thailand meminta Pemerintah Kamboja melakukan hal serupa di Phnom Penh.
Baru-baru ini terjadi protes anti-Thaksin di sekitar gedung Kedubes Kamboja. Tahun 2003, pemrotes Kamboja membakar gedung Kedubes Thailand di Phnom Penh setelah kedua negara menarik duta besar masing-masing karena perselisihan diplomatik.
Kemarin, Singapura menyatakan keprihatinan soal ketegangan Kamboja-Thailand dan menyatakan hal itu tidak baik bagi ASEAN. (ap/afp/fro, Sabtu, 7 November 2009)
