Konflik Perbatasan Antara Kamboja – Thailand, Konflik Kedaulatan
Oleh harmen Batubara
Di awal tahun 2011 ini konflik batas muncul dengan sangat mencolok, khususnya konflik batas antara Kamboja dan Thailand. Patut kita sadari bahwa berbagai persoalan terkait batas sifatnya sangat sensitip. Untuk batas antar kabupaten saja di Negara kita hal itu bisa jadi konflik yang berdarah-darah. Karena itu, ketika muncul persoalan Ambalat tempo hari, boleh dikatakan orang jadi lupa persoalan dasarnya, yang muncul justeru para Sukarelawan yang siap untuk mati. Sepintas memang terlihat sederhana, tetapi kalau kita sudah berada di dalamnya, ternyata masalahnya sangat rawan dan penuh dengan emosi. Kebetulan penulis sendiri sudah punya pengalaman puluhan tahun ikut Tim Khusus( teknis) Kemdagri yang menangani berbagai sengketa batas antar negeri dan juga dalam Tim Penegasan antar Negara di Kemhan sendiri.
Begitu juga antara Jepang dan Soviet tentang Kepulauan Kuril di kawasan Pasifik, Kepulauan Kuril, terletak di antara Pulau Hokkaido, Jepang, dan Semenanjung Kamchatka, Rusia, diklaim Jepang sebagai bagian wilayah mereka di kawasan utara. Dan kebetulan pada Jumat (4/2/2011) pekan lalu, Soviet menggelar inspeksi ke fasilitas militer Rusia di sana. Padahal, selama ini Pemerintah Jepang terus melontarkan protes diplomatik keras berulang-ulang, tetapi merasa seolah diabaikan.
Bayangkan seorang PM Negara maju sekelas Jepang masih perlu melakukan pernyataan kerasnya seperti yang di kutip oleh Kompas(8/2/2011) Perdana Menteri Jepang Naoto Kan, Senin (7/2), menyebut kunjungan Rusia di wilayah yang masih dipersengketakan oleh kedua negara itu sebagai ”perbuatan biadab yang tak termaafkan” terlebih lagi kalau hal itu mereka kaitkan dengan kunjungan Presiden Rusia Dmitry Medvedev ke wilayah Kepulauan Kuril di kawasan Pasifik sekitar tiga bulan lalu. Jepang marah sampai ke ubun-ubun.
Kembali kita ke masalah konflik batas antara Kamboja dan Thailand. Fakta memperlihatkan Kedua Negara tidak pernah bisa menahan diri atas kedaulatan wilayah tersebut; Hal ini terlihat dari upaya Diplomatik, misalnya seperti surat Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke PBB yang menunjuk ke “situasi eksplosif di perbatasan,” menyatakan bahwa 300 tentara Thailand pada hari Jumat (4/2/2011)”memasuki wilayah Kamboja dan menyerang tentara Kamboja di tiga lokasi” sekitar 500 meter (sepertiga mil) dari kuil suci. Surat tersebut juga menyinggung hal serupa serta ”tindakan agresi” pada tahun 2008 dan 2009 oleh pasukan Thailand.
Selain korban manusia, surat tersebut menyatakan bahwa candi itu sendiri telah mengalami kerusakan akibat penembakan atau tembak-menembak yang terjadi di sekitarnya. ”Menghadapi agresi Thailand, pasukan Kamboja tidak punya pilihan selain untuk membalas untuk membela diri guna melindungi kedaulatan Kamboja dan integritas teritorial,” negaranya. Kalau fakta itu benar, tindakan militer Thailand tersebut jelas melanggar Accord Perdamaian Paris 1991, Piagam PBB dan Keputusan Mahkamah Internasional 1962.
Tapi Perdana Menteri Thailand Abhist Vejjajiva juga melakukan hal yang sama dan dalam suratnya ke PBB juga membantah bahwa pasukan -nya telah menyerang pasukan Kamboja, dan juga mengatakan kepada wartawan bahwa mereka hanya bertindak membela diri untuk melindungi kedaulatan tanah air mereka sendiri. Konflik atas situs Preah telah terjadi secara berkala selama bertahun-tahun. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa situs itu berada di wilayah Kamboja, dan menambahkan bahwa struktur bangunan Candi itu “sebuah karya yang luar biasa hasil arsitektur bangsa Khmer.”
Tapi Thailand tidak pernah mengakui hal itu dan mengatakan bahwa 1,8 mil persegi (4,6 kilometer persegi) daerah sekitar Preah Vihear tidak pernah sepenuhnya ditetapkan batas-batasnya, dan menyalahkan peta buatan awal abad ke-20 yang memperlihatkan kuil itu berada di wilayah Kamboja yang dibuat saat pendudukan Perancis di Kamboja. Ditambah lagi, pada bulan Juli 2008, PBB menyetujui permohonan Kamboja untuk memiliki kuil tersebut dan terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia – yang berarti PBB berpendapat tempat itu memiliki nilai universal luar biasa.
Upaya Damai
Menurut Kompas (8/2/2011) Kalau pada minggu lalu Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar turun tangan, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Senin (7/2), malah menegaskan hal yang sebaliknya, campur tangan dari pihak ketiga tidak diperlukan. Padahal, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Asosiasi Negara-negara Kawasan Asia Tenggara (ASEAN)—yang tahun ini diketuai Indonesia—telah menawarkan diri menjadi penengah. PBB dan ASEAN sama-sama meminta Thailand dan Kamboja menahan diri dan terus mengupayakan jalan damai.
Dalam siaran persnya, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Senin, menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan kedua belah pihak dan meminta mereka bersikap tenang dan menahan diri. Situasi yang berkembang menjadi konflik terbuka seperti sekarang, menurut Surin, sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasa percaya diri negara-negara di kawasan, turisme, serta prospek pemulihan ekonomi, yang sudah semakin baik menyusul pulihnya perekonomian dunia. Ban Ki-moon menyatakan, PBB tetap dalam posisi sebelumnya untuk membantu memediasi kasus tersebut dalam sebuah upaya damai. ”Kami sangat prihatin atas pertempuran itu dan meminta kedua belah pihak mampu menahan diri secara maksimal,” ujar Ban Ki-moon hari Minggu.
Bisakah RI Memberi Solusi?
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, menyatakan telah mengutus Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk bertemu pemimpin kedua negara. Menurut Yudhoyono, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia meminta sengketa bisa diselesaikan secara damai dan tetap berpatokan pada Piagam ASEAN yang harus dijunjung tinggi bersama.
”Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia punya kewajiban moral menjadi bagian dari solusi. Sebelumnya saya sudah dua kali bertemu PM Hun Sen dan PM Abhisit Vejjajiva. Saat itu ada komitmen, mereka akan menahan diri dan mencegah insiden menjadi lebih buruk. Sayangnya, akhir-akhir ini insiden antarmiliter kembali terjadi. Saya mengutus Menlu (Marty Natalegawa) hari ini dan berharap keduanya bisa menerima dengan baik,” ujar Yudhoyono. Tetapi apakah Indonesia punya Solusi?
Persoalan Yang Mematikan
Bagi bangsa-bangsa di Asia dan terlebih lagi bagi Negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan bersenjata, maka nilai sejengkal tanah batas adalah segalanya. Kalau mungkin di daerah itu tidak ada SDA atau peninggalan sejarah yang luar biasa tentu persoalannya akan lebih mudah, tapi kalau sebaliknya, maka sangat jelas tidak ada solusi yang pasti. Secara teknis persoalan pengasan batas sesungguhnya sangat mudah di selesaikan, dan intinya harus berawal dari kesepakatan, yang meliputi; Kesepakatan atas Peta dasar yang akan dipakai jadi peta kerja bersama. Kedua belah pihak harus sepakat untuk memakai peta yang sama.
Kedua mereka harus sepakat dengan metoda penentuan batasnya sendiri yakni metoda “delianasi (diatas Peta) dan demarkasi (di lapangan) dan juga sepakat tentang SOPnya yakni prosedur penentuan batasnya sendiri (delienasi dan demarkasi)nya sendiri. Sepakat dan bersedia menerima apapun hasil yang akan ditetapkan atau mau saling member dan saling menerima jika terjadi perselisihan. Tetapi terus terang itu hanya mudah di utarakan dalam faktanya susahnya bukan main.
Untuk konflik batas antar Pemda, dari ratusan masalah yang ada maka yang sudah terselesaikan belum ada dua persennya. Untuk batas antar Negara? Antara RI-Malaysia masih banyak persoalannya kita punya masalah batas laut di selat Malaka, di laut Sulawesi (Ambalat) dan ada sepuluh masalah lagi 10 OBP(Outstanding Boundary Problems) di pulau Kalimantan. Begitu juga dengan Timor Leste, kita mempunyai masalah batas di tiga lokasi. Dari sepuluh negara yang mempunyai batas dengan negara kita itu. Belum ada satupun yang sudah selesai seratus persen. Padahal kajian startegis menunjukkan bahwa konflik yang paling munkin muncul di kawasan adalah konflik yang berasal dari Perbatasan.
Harmen batubara juga adalah CEO dari website www.harmenbatubara.com ; www.bisnetreseller.com,www.wilayahpertahanan.com atau www.kawasanperbatasan.com
