Keterbatasan Infra Struktur di Perbatasan, Rentannya Kerjasama

Mayoritas masyarakat di perbatasan khususnya di Pulau-pulau Kecil Terluar (ppkt) merupakan fakta dan sekaligus dipercaya sebagai kendala yang menghambat pengembangan di wilayah perbatasan. Begitu juga dengan pulau pulau terluar misalnya masih kesulitan air bersih, belum mendapat pasokan listrik, dan tidak terjangkau alat komunikasi. Tiga hal tersebut perlu dibenahi untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di pulau terluar. Hal itu dikemukakan Wakil Komandan Ekspedisi Garis Depan Nusantara Irwanto, Minggu (11/4) di Makassar. Ada 92 pulau terluar di Indonesia.(Kompas/12/4/2010).

Tim Ekspedisi Garis Depan Nusantara menyelesaikan penjelajahan ke 28 pulau terluar di wilayah timur Indonesia dengan jarak tempuh 11.000 kilometer. Tim yang berlayar sejak 15 November 2009 itu tiba di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI, Makassar, Minggu, menggunakan pinisi Cinta Laut milik Lembaga Perahu Universitas Hasanuddin. Hasil temuan tim itu tentang kondisi kehidupan masyarakat di pulau-pulau terluar diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan semua pihak untuk membuat kebijakan strategis.

”Setelah mata kita terbuka lebar, lalu kita mau apa? Harus ada langkah konkretnya,” kata Ketua Dewan Penasihat Ekspedisi Sarwono Kusumaatmadja, didampingi Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI Laksamana Pertama Bambang Wahyudin. Ekspedisi yang dimotori Kelompok Pencinta Alam Wanadri tersebut melibatkan dua tim, yakni Tim Nusa dan Tim Antara. Tim Nusa bertugas menjelajahi dan mendata kondisi geografis pulau-pulau terluar dan memasang prasasti penanda. Adapun Tim Antara bertugas mendatangi dan mendata sosial budaya masyarakat di pulau terluar atau di permukiman terdekat apabila pulau tidak berpenghuni.

Irwanto menambahkan, keberadaan transportasi umum amat dibutuhkan mengingat jarak antarpulau di wilayah timur Indonesia sangat jauh dibandingkan dengan wilayah barat dan tengah. Waktu tempuh antarpulau rata-rata di atas 10 jam.”Kondisi transportasi umum lumayan karena sejumlah pemerintah daerah memberikan subsidi bahan bakar minyak kepada pemilik kapal perintis,” kata Irwanto.

Ketua Dewan Penasihat Ekspedisi Sarwono Kusumaatmadja optimistis hasil pendataan dan penelitian tim terhadap kondisi pulau terluar akan bermanfaat. ”Paling tidak, hasil ekspedisi ini secara sistematis bisa membentuk konstituen bahari. Saya yakin, ekspedisi yang sudah dilakukan efektif membuka mata pemerintah,” ungkapnya. Menurut Sarwono, ekspedisi dibutuhkan untuk membuka ruang informasi terhadap keberadaan pulau terluar di Indonesia. Selain itu, ekspedisi juga bertujuan membangun kesadaran budaya maritim yang selama ini terabaikan.

Kalau Infrastruktur Dibenahi

Secara akal sehat kalau suatu wilayah dibuka dari keterisolasiannya, sarana jalan dibuka, terminal dan pelabuhan di buat maka kegiatan ekonomi warga akan bangkit. Kalau sumber-sumber ekonomi warga di benahi dan dibantu pertumbuhannya maka praktis geliat ekonomi warga akan bekerja secara optimal. Salah satu contoh konkrit tentang hal ini dapat kita ikuti lewat tulisan Agustinus Handoko (Kompas/22/8/2011) yang memperlihatkan bagaimana gerak perekonomian Rakyat di Sajingan Besar, Kalimantan Barat terlihat tumbuh dengan baik

Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan dengan Biawak, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, mulanya adalah kawasan termiskin di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sejak jalan dibuka dari Sambas pada tahun 2002, perekonomian daerah itu mulai menggeliat dan meningkat tajam.  Awalnya Kabupaten Sambas beribu kota di Singkawang, tetapi tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah, yakni Kabupaten Sambas yang beribu kota di Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang dengan ibu kota di Bengkayang.

Selama ibu kota Sambas masih di Singkawang, pusat ekonomi terdekat dengan Sajingan Besar adalah Kecamatan Sambas, yang berjarak 87 kilometer. Saat itu belum ada jalan sehingga perlu 14 jam dari Sajingan Besar ke Sambas. ”Perjalanan menggunakan perahu merupakan perjalanan sulit, terutama saat musim kemarau karena sungai dangkal. Perjalanan dari Sajingan Besar ke Sambas paling cepat bisa ditempuh selama 11 jam pada musim hujan saat debit air tinggi,” kata Rupinus Dinggah, Temenggung Dayak, di Kampung Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Senin (15/8).

Sebelum jalan dibuka, kondisi pendidikan dan kesehatan di Sajingan Besar sangat memprihatinkan. ”Sekolah dan puskesmas ada, tetapi tidak berfungsi. Guru yang bukan dari Sajingan Besar tidak betah. Dokter juga begitu, beberapa kali diganti, tetapi sama juga tak betah. Kalau orangtua yang benar-benar mau menyekolahkan anaknya, ya harus mengirim anaknya ke Sambas,” ujar Apolonius Sahang (42), warga Aruk.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Agus Supardan mengatakan, perhatian ke Kecamatan Sajingan Besar mulai meningkat sejak ibu kota kabupaten pindah ke Sambas tahun 1999. ”Sajingan Besar masuk rencana strategis pengembangan Kabupaten Sambas. Apalagi, posisinya berada di beranda terdepan Indonesia,” ungkap Agus. Kendati Sambas sudah dimekarkan sejak tahun 1999, pembukaan jalan dari Sambas ke Sajingan Besar baru dimulai tahun 2002. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Sambas memerlukan waktu untuk perpindahan ibu kota, perencanaan jangka pendek, dan reorganisasi birokrasi.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Jamiat Alkadol mengatakan, proses membuka jalan dari Sambas ke Sajingan Besar dimulai dengan pembelian empat alat berat tahun 2002. ”Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sambas. Dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar, proses pembukaan jalan sepanjang 50 kilometer selesai tahun 2006. Sisa jalan merupakan jalan rintisan yang tinggal dilebarkan. Sebagian besar jalan masih berupa jalan tanah sehingga waktu hujan, jalan belum bisa dilalui mobil,” ungkapnya.

Bantuan baja

Jamiat mengatakan, selama proses pembukaan jalan, Sambas hanya diberi bantuan bahan bangunan berupa baja untuk membangun dua jembatan besar oleh pemerintah pusat. ”Selain untuk membuka jalan, Sambas juga menghabiskan dana sekitar Rp 50 miliar untuk membangun dua jembatan besar dan jembatan-jembatan kecil dari Sambas hingga Sajingan Besar,” kata Jamiat. Sambil membuka jalan, Pemkab Sambas melobi pemerintah pusat dan meminta bantuan pengelola otorita Batam untuk membuat rencana induk pengembangan Sajingan Besar sebagai pintu masuk Indonesia. Bupati Sambas periode 2001-2011 Burhanuddin A Rasyid juga menggunakan pendekatan budaya Melayu dengan Negara Bagian Sarawak.

Lobi ke pemerintah pusat dan pendekatan ke Sarawak melalui forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosekmalindo) akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Aruk, kampung terujung di Sajingan Besar yang berbatasan dengan Biawak, akan dijadikan pos pemeriksaan lintas batas (PPLB). Tahun 2005, Gubernur Kalbar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 69 tentang Dewan Kawasan Pengembangan dan Pembangunan Paloh dan Sajingan Besar. Pemerintah Provinsi Kalbar mengalokasikan dana Rp 30 miliar untuk membangun PPLB Aruk.

Bersamaan dengan mulai dibangunnya PPLB Aruk, sejumlah kementerian dan lembaga negara juga mulai mengarahkan perhatian ke Sajingan Besar. Itu, antara lain, dilakukan dengan mulai dibangunnya sekolah, puskesmas dengan tempat perawatan, jaringan listrik, dan jaringan internet.

Pada 31 Desember 2009, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan jalan Sambas hingga Sajingan Besar menjadi jalan nasional. Tahun ini, pembangunan jalan senilai sekitar Rp 250 miliar dari pinjaman Bank Pembangunan Asia itu ditenderkan. Pembangunan yang direncanakan mulai pada 2012 itu akan mendukung pengoperasian PPLB Aruk yang diresmikan pada 1 Januari 2011.

Beruntunnya intervensi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat ke Sajingan Besar membuat perekonomian di kecamatan itu melejit. Dari semula merupakan kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah, Sajingan Besar kini menjadi kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sambas pada periode 2002-2006, yakni 7,32 persen. Pertumbuhan ekonomi Sambas pada periode yang sama hanya 5,57 persen.

Kendati tidak lagi yang tertinggi, pertumbuhan ekonomi Sajingan Besar pada 2007-2009 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Sambas. Saat itu pertumbuhan ekonomi Sajingan Besar sebesar 6,01 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Sambas yang sebesar 5,44 persen. Produk domestik regional bruto Sajingan Besar pada tahun 2008 sebesar Rp 17,08 miliar, lalu naik menjadi Rp 18,03 miliar pada tahun 2009.

Empat jam

Dibukanya akses jalan menuju wilayah perbatasan Sajingan Besar itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Natalia (38), pedagang bahan kebutuhan pokok di Kampung Aruk, mengatakan, sekarang hanya perlu waktu empat jam dari Aruk menuju Sambas. Walaupun jalan belum diaspal, jalan yang diperkeras menggunakan batu sudah membuat akses lebih mudah. ”Bahan kebutuhan pokok yang akan dijual di Aruk sekarang sudah bisa dibeli dari Sambas. Sekarang tidak perlu lagi menginap di Sambas kalau berbelanja. Dulu, sebelum ada jalan, kami perlu dua hari untuk berbelanja ke Sambas karena harus menginap dulu semalam sebelum pagi harinya pulang ke Aruk,” kata Natalia.

Dinggah menambahkan, sekarang masyarakat juga lebih mudah menjual hasil kebun seperti karet dan lada. ”Sekarang sudah ada pedagang dari Sambas yang mengambil. Dulu hasil bumi kami jual ke Sarawak yang lebih dekat dengan cara dipikul. Sekarang kami merasakan kemerdekaan yang sebenarnya,” kata Dinggah. Semua transaksi tidak lagi menggunakan ringgit, tetapi rupiah.

Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat ini juga didukung ketersediaan infrastruktur pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Di Puskesmas Sajingan Besar kini sudah ada empat dokter jaga. Sebagian besar masyarakat Sajingan Besar mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas itu, kecuali yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sambas karena penyakit berat. Wilayah yang dahulu terisolasi kini lebih mudah dijangkau dan terus berbenah.