Kogabwilhan Tri Matra Dan Pertahanan di Perbatasan

Kogabwilhan Tri Matra Dan Pertahanan di Perbatasan

Oleh   Harmen Batubara

Satuan TNI Terintegrasi di Natuna, Kepulauan Riau, diresmikan. Pembangunan kekuatan ini menunjukkan respons TNI terhadap perkembangan geopolitik di kawasan, terutama eskalasi di Laut China Selatan. Hal itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat meresmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna di Pelabuhan Faslabuh TNI Angkatan Laut, Selat Lampa, Natuna, Selasa (18/12/2018). Hadi mengatakan, satuan yang menggabungkan matra darat, laut, dan udara ini adalah bentuk pembangunan kekuatan TNI agar bisa memberikan daya tangkal terhadap ancaman di perbatasan. Menurut Hadi, tujuan pembangunan Satuan TNI Terintegrasi adalah sebagai bentuk respons atas situasi geopolitik di Laut China Selatan yang terus mengalami eskalasi. ”Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim, ada batas-batas maritim Indonesia yang bersentuhan dengan negara lain,” katanya.

Satuan TNI Terintegrasi mulai dibangun tahun 2016. Hadi menjelaskan, ke depan Satuan TNI Terintegrasi direncanakan menjadi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Ia menambahkan, walaupun sudah diresmikan, menurut rencana akan banyak pengembangan dilakukan di Natuna.

Komando Tri Mtra atau Komando Wilayah Gabungan telah mulai di rancang pada saat era Presiden SBY. Pada waktu itu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia yang lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Panglima komando akan dijabat oleh jenderal bintang tiga.

Baca Juga : Pembangunan Perbatasan, Dua Tahun Era Nawacita

“Struktur baru ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Rencana struktur baru ini sudah didiskusikan sejak lama. Saat ini sudah difinalisasi, tapi belum ditentukan berapa jumlah Kogabwilhan yang akan dibentuk,” ujar Purnomo.

Ada beberapa alternatif, bisa empat, tiga, atau dua komando gabungan (kogab). Kalau empat kogab, akan ada Timur, Tengah, Barat, dan Pulau Jawa. “Tapi, keputusan ada di tangan Presiden. Dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Presiden,” kata Purnomo[1].

Dibentuknya Kogabwilhan ini sangat penting dalam pelaksanaan operasi mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pembentukan struktur baru ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.Penambahan struktur baru ini, ungkap Wakil Menhan Sjafrie, tidak akan menambah jumlah anggota TNI. Kebijakan Kemhan untuk 2014 terkait sumber daya manusia (SDM) adalah tidak ada pertumbuhan (zero growth).”Kebijakan SDM zero growth. Kami hanya mengganti personel-personel yang pensiun. Kalau tahun ini pensiun ada 13.000 personel, ya kami akan rekrut 13.000 orang,” kata Sjafrie. Jumlah anggota TNI ini saat ini sudah cukup besar, sekitar 500 ribu.

Memperkuat Pertahanan di Perbatasan

Pada dasarnya, ada tiga persoalan mendasar yang terkait Pertahanan di kawasan atau wilayah perbatasan, pertama terkait dengan pembangunan (infrastruktur dan ekonomi), kedua persoalan penegasan dan penetapan garis batasnya sendiri, dan yang ketiga persoalan pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. Terkait dengan Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan, secara fakta sebenarnya sudah ada program pembangunan yang masing-masing di miliki oleh Pemda dan pemerintah pusat hanya saja belum terprogram dan terimplementasi secara terpadu. Ditambah lagi selama ini persoalan keterisolasian Perbatasan sering jadi kendala. Logikanya? Bagaimana mau membangun? Kalau sarana ke lokasi tersebut belum ada, atau lokasinya belum bisa didatangai. Disamping persoalan laten, yakni masih adanya tumpang tindih kepentingan kementerian/lembaga terkait yang menangani wilayah perbatasan. Terus terang itu zaman dahulu? Sekarang kan sudah sangat berbeda?

Pemerintahan Jokowi-JK telah membuka isolasi perbatasan. Tidak tanggung-tanggung.  Jalan parallel perbatasan yang selama ini hanya impian, langsung diwujudkan; 9 Pos Lintas Batas PLBN di bangun kembali dengan megah, dan membanggakan. Tol Luat dan Tol Udara di bangun, sasarannya jelas membuka isolasi wilayah perbatasan secara total. Desa-desa perbatasan di bangun lewat Dana Transfer Desa, program yang tiada duanya di Dunia dan dinilai berhasil membuat desa “menggeliat” membangun dirinya sendiri. Jokowi juga mengeluarkan program peremajaan KEBUN RAKYAT mulai dari kebun Sawit, berikutnya kebun Karet, Kebun Sahang Dll Suatu strategi yang dipercaya akan mampu menjadikan Perbatasan Halaman Depan Bangsa. Tapi seperti apa Pemda perbatasan dalam menyikapinya?

Disamping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan, suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Apa yang terjadi ? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan  kini muncul minimal dalam dua tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya LIMA HAL POKOK[1] telah dirasakan di lapangan, yakni : Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa). Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa. Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017). Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan. Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, Dll

Kini Presiden Joko Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan meremajakan kelapa sawit kebun Rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA. Suatu program yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Kita hanya berharap agar BNPP, Pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.

Baca Pula : Menjadikan Produk Indonesia Primadona di Perbatasan

Gubernur Kaltara menambahkan, pihaknya memprogramkan lima toko Indonesia namun anggaran satu unit yang sedang dibangun di Long Bawan Kecamatan Krayan berasal dari APBD Kaltara sebesar Rp 50 miliar. “Alokasi angaran untuk satu unit toko Indonesia di Long Bawan Kecamatan Krayan melalui APBD (Kaltara) adalah Rp 50 miliar,” kata dia. Irianto Lambrie menginginkan kelima toko Indonesia tersebut telah beroperasi pada 2018. Karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan RI-Malaysia

Jika toko Indonesia sudah terbangun, maka pihaknya nanti akan bekerja sama dengan Bulog untuk memasok kebutuhan pokok yang akan di jual di perbatasan. “Kami yang menanggung ongkos angkutnya. Kan ada subsidi ongkos angkut (SOA) barang,” tukasnya.Seperti diketahui, selama ini warga di perbatasan, terutama di Krayan (Kaltara) lebih banyak mengandalkan barang-barang asal Malaysia. Kalaupun ada produk dalam negeri, jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, harga kebutuhan pokok maupun lainnya di perbatasan pun sangat tinggi. Padahal pengalaman para pedagang tradisional lintas Negara dari warga kita dari daerah Seluas-Jagoibabang (KalBar) di Pasar Tradisional Srikin (Malaysia) cukup menjanjikan. Produk – produk dari Indonesia ternyata banyak dicari warga Malaysia. Karena harga yang murah serta kualitas yang bagus.

Perbatasan Perlambang Kemampuan Pertahanan

Pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukanTNI ( darat,laut dan udara, yang tercakup dalam komando kewilayahan, Armabar,Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan Trimatra tersebut.

Untuk perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan misalnya, ketika perbatasan masih terisolasi Kementerian Pertahanan berencana untuk melengkapi system pemindaiannya dengan pesawat “drone” atau tanpa awak, bahkan meliputi kepulauan Natuna pula. Termasuk juga penempatan 12 stasiun Radar. Demikian pula terkait  pemindahan pasukan atau tepatnya penempatan pasukan di daerah-daerah perbatasan tersebut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan pada bulan juli2017, mendapatkan Kapal Angkatan Laut (KAL) namanya Ambalat 1-13-45, bersamaan dengan empat daerah lainnya di bagian timur Indonesia masing-masing Pangkalan TNI Angkatan Laut Kepulauan Aru, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangalaki, Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna. KAL Ambalat 1-13-45 buatan dalam negeri oleh PT Tesco Indo Maritim dengan spesifikasi panjang 28m, lebar 5,8 m dengan senjata berat mitraliur 20mm dan 12,7mm terpasang di bagian depan dan belakang kapal.

Kita bersukur, karena kegiatan illegal fishing telah memberikan kesadaran baru bagi TNI untuk segera memperkuat system pertahanannya di wilayah Natuna. Lanud Ranai akan di tingkatkan tipenya dari C ke B. Natuna akan dibuat layaknya KAPAL INDUK . Jadi basis militer AL, dan AU, ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016 yang lalu. Menjadikan Natuna bagai Kapal Induk, jadi pusat pengendali lalu lintas udara di wilayah itu, punya superior terhadap serangan udara lawan, sebagai bunker logistik dan amunisi, untuk mensuplai perbekalan bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.

Demikian juga dengan TNI Angkatan Udara yang akan menyiagakan empat unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas (PASKHAS), di Pulau Natuna Besar. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara Oerlikon Skyshield buatan Rheinmetall. Sistem rudal Oerlikon Skyshield merupakan sistem pertahanan udara modular termasuk meriam multirole otomatis 35 mm yang dapat menembak jatuh pesawat.  Saat ini baru pangkalan TNI AU Supadio, Halim Perdanakusuma, dan pangkalan udara Hasanuddin, yang sudah menggunakan sistem persenjataan ini. Tapi bagaimana realisasinya? Masih sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah. Pembangunan hanggar tambahan baru akan disiapkan untuk menampung delapan pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur itu mencakup Tempur Su-27, Su-30, F -16 yang hendak dibeli, dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV).

Rencananya ( sejak tahun 2012) akan ada tambahan 1 batalion Infantri dari Bukit Barisan. Markas batalion tersebut berada di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135. Saat ini di sana baru ada dua Kompi C dan D dari Batalyon 134/Raider (Batam). Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Dalam darurat tentu bisa saja memanfaatkan Bivak dan bersifat mobile. Tetapi untuk mengoperasikan Heli sekelas Apache memerlukan sarana khusus dan itu perlu dipersiapkan.

Kini satuan TNI Terintegrasi telah hadir di Natuna, Kepulauan Riau, dan telah diresmikan. Pembangunan kekuatan ini menunjukkan respons TNI terhadap perkembangan geopolitik di kawasan, terutama eskalasi di Laut China Selatan. Komando Tri Matra yang menggabungkan satuan matra darat, laut, dan udara ini adalah bentuk pembangunan kekuatan TNI agar bisa memberikan daya tangkal terhadap ancaman di perbatasan.


[1] Struktur baru ini tinggal menunggu keputusan presiden-Itulah salah satu pernyataan Menteri Pertahanan kepada para pemimpin redaksi dan wartawan senior di sebuah hotel di Jakarta pada awal 2014 Saat itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, para dirjen, dan para pejabat Kementerian Pertahanan optimistis pada Hari TNI 5 Oktober 2015, Indonesia sudah memiliki Kogabwilhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *