Blog

Jagoi Babang Sudah Terisolasi Bermasalah Pula, Wilayah Perbatasan

Oleh harmen batubara

Pada umumnya pembangunan di Indonesia hanya indah dan semangat ketika dalam perencanaan. Hal seperti itulah misalnya pada 7 Februari 2012 lalu, menurut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sutrisno(mantan), alokasi anggaran sebesar Rp 3,9 triliun akan di 16 kementerian dan lembaga, salah satunya untuk Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 1,491 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membuka jalur jalan menuju wilayah perbatasan. Ditargetkan mulai terbuka pada akhir tahun 2012. Target membuka keterisolasian wilayah perbatasan itu dilakukan di 39 kecamatan prioritas di 11 provinsi.

Kabupaten Bengkayang

Secara keseluruhan, sepanjang 2011-2014 dicanangkan di lokasi prioritas itu ditargetkan penegasan batas wilayah negara, peningkatan pertahanan keamanan, pengembangan ekonomi kawasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, dan penguatan kelembagaan. Tetapi dalam realita yang sesungguhnya, tentu berbeda lagi, bahkan sangat berbeda.

IMG00044-20130614-1354

Semunying Jaya adalah salah satu desa di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Posisinya berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Wilayah itu, saat konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, menjadi garda depan perjuangan rakyat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berbulan-bulan, warga setempat menjadi relawan dengan hidup di hutan perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia.

Setelah konfrontasi, masyarakat perbatasan di Semunying Jaya justeru punya permasalahan terkait lahan adat. Di satu sisi Pemda mengharapkan investor datang, tetapi kalau pengelolanya tidak jeli maka lahan adat bisa jadi terpaksa dikorbankan. Itulah yang terjadi dengan masyarakat Semunying Jaya, lahan adat mereka di jadikan Perkebunan Sawit oleh PT Ledo Lestari. Yang terjadi kemudian adalah pertikaian yang membawa kesengsaraan.

Wilayah administratif pemerintahan kabupaten Bengkayang telah dimekarkan dalam beberapa wilayah Kecamatan, hingga sampai tahun 2006 telah memiliki 14 Kecamatan dan 85 desa serta 200 dusun. Dari 14 Kecamatan tersebut yg termasuk wilayah Kecamatan perbatasan ada tiga (3) yaitu ; Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding dan Kecamatan Seluas sebagai wilayah penyangga bagi kedua wilayah perbatasan tsb.

Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding yang berbatasan langsung dengan Serikin (Sarawak – Malaysia Timur ) yang akan dikembangkan sebagai  Free trade area. Dari jumlah 85 desa tersebut terdapat 200 dusun dan 55 desa tertinggal. Semua desa yang ada dikawasan perbatasan merupakan desa tertinggal yang terdiri dari kecamatan Jagoi Babang 6 desa, Kecamatan Siding 8 desa dan Kecamatan Seluas sebagai wilayah penyangga sebanyak 6 desa yang termasuk desa tertinggal.

Kalau dilihat dari sisi perbatasan negara, sebenarnya perbatasan ini masih mempunyai  10 permasalahan atau OBP (Outstanding Boundary Problem), yakni lima di kalbar dan 5 kaltim. Sementara dari 5 yang ada di Kalbar maka empat diantaranya terdapat di Kabupaten Bengkayang ini. Yakni masalah di Titik D.400;  Batu Aum; Gunung Raya; dan Gunung Jagoi (Sungai Boan). Dihadapkan dengan dinamika perkembangan daerah maka sebenarnya wilayah ini memerlukan perhatian khusus dan selayaknya mendapatkan prioritas pembangunan.

Pada tahun 1984, Tim kamilah (Tim Bersama Indonesia-Malaysia) yangmelakukan pengukuran batas untuk daerah Gunung Jagoi-Gunung Raya. Penulis masih ingat ketika harus memasuki Gunung Jagoi dari seluas. Waktu itu kita jalan kaki dari Seluas hingga Jagoi Babang ( ditempuh selama 14 Jam ( 06.00-17.00) Tim bermalam di Jagoi Babang barulah keesokan harinya Tim berangkat lagi dari Jagoi babang ke perbatasan (1 jam) dekat Kampong Stass (Malaysia). Disanalah kita memasang Base Camp bersama (RI-Mal) dengan personil 80 orang.

 

Permasalahan Gunung Jagoi

Sesuai dengan Traktat 1891, garis batas dimulai dari Gunung Jagoi atau Poko Payung (di sana sudah ada Titik Triangulasi) garis betas Persoalan yang timbul di tempat ini adalah perbedaan antara ketentuan Traktat 1928 dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Pada Pasal 2 Traktat 1928 menyatakan bahwa garis batas adalah: “ From the Gunong Jagoi ( Poko Payong ) triangulation station the boundary line follows the right bank of the boewan river ( which has its source within fifty metres of the above-mentioned pillar) in a generally N direction”.

Pada kenyataan di lapangan, sungai yang berdekatan dengan pilar Jagoi yaitu pada jarak 89,494 m ( tidak 50 m ) adalah Sungai Brubai dan bukan Sungai Buan. Padahal Sungai Brubai mengalir ke Jagoi Babang dan sama sekali tidak bertemu dengan Sungai Buan. Malah memotong punggung gunung (watershed)-secara geografis garis batas berbentuk watershed tidak boleh memotong watershed lainnya. Waktu itu Tim dari Indonesia (Perwira tertua adalah penulis sendiri dengan pangkat Letnan Satu) memperjuangkan agar wilayah sekitar Gunung Jagoi hingga sungai Buan dipetakan secara detail. Usulan itu meski a lot ahirnya disetujui pihak Malaysia. Maka Tim gabunganpun memetakan wilayah tersebut secara detail.

boan

Setelah selama satu bulan maka selesailah peta detail dengan tersebut (lihat gambar), pada waktu itu Tim Indonesia mengusulkan agar garis batas yang akan di pakai adalah garis merah yakni mulai dari mata air mengikuti perengannya hingga terus ke hulu Sungai Boan Gong (timur). Talaysia tidak setuju, mereka beralasan harus ada sumber mata air dan sisi kanan sungai. Maka terjadilah kebuntuan-pihak Indonesia tetap berpegang pada pendapatnya-bahwa garis batas watershed tidak boleh memotong watershed lainnya sementara Malaysia juga tetap dengan pendapatnya-harus ada mata air sungai dan sisi kanan sungai.

Sementara keputusan belum ada, maka Tim gabungan terus meneruskan pengukuran gatas dari lokasi yang tidak bermasalah menuju Gunung Raya. Dua minggu kemudian Jakarta “ mengalah” dan setuju pada usulan Malaysia, maka dilakukanlah pengukuran yang sekarang dari sungai Brubai memotong watershed menuju mata ais sungai Boan Gong. Sebagai surveyor sebenarnya saya tidak setuju keputusan yang diambil Jakarta-tetapi sebagai prajurit saya harus menerima dan melaksanakan perintahnya; tetapi saat itu juga kita sudah canangkan bahwa Sungai Boan termasuk menjadi salah satu OBP.

Mensejahterakan Warga Perbatasan

Pada tanggal 14 Juni 2013 saya kembali ke daerah itu untuk penelitian perlintasan Jalur-jalur tidak resmi di sepanjang Garis Batas di Kabupaten Bengkayang atau Kecamatan Jadoi babang-Seluas dan Siding atas permintaan BNPP. Secara pisik memang sudah jauh berubah, tetapi kalau di hitung dalam rentang waktu 29 tahun (1984-2013) perubahan itu sungguh jauh dari memadai.

Bagi Malaysia pusat pengembangan perbatasan mereka untuk Sarawak –Kalimantan Barat adalah di Tebedu, (juga dikenal sebagai Tepedu) adalah sebuah kota perbatasan di Kabupaten Serian barat daya Sarawak, Malaysia, di perbatasan Malaysia-Indonesia. Itu terletak sekitar 63,2 kilometer (39 mil) selatan ibukota negara bagian Kuching.

Pada tahun 2010, MATRADE Sarawak dengan Direktur Omar Mohd Salleh menyatakan bahwa lebih dari 90% perdagangan ekspor Sarawak melewati Sungai Tujoh (di perbatasan dengan Brunei) atau melalui Tebedu. Sekarang Tebedu sudah jadi bagian kawasan pelabuhan Darat Kota Kuching ( Ibu Kota Sarawak). Terminal Darat pertama dan di perbatasan RI-Malaysia- Sarawak, Tebedu Inland Port (TIP) terletak sekitar di sebelah Entikong. TIP berada di bawah yurisdiksi Otoritas Pelabuhan Kuching, dioperasikan dan dikelola oleh SM Inland Pelabuhan Sdn Bhd. Pembangunan TIP adalah dalam rangka pengembangan secara sinergis Kawasan Industri Tebedu sebagai katalis untuk membantu pembangunan di pedalaman Kalimantan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang melimpah di daerah sekitarnya. Efek sinergis antara TIP (fasilitas pelabuhan), Tebedu Industri estate (pengembangan industri) dan Bandar Mutiara Baru Tebedu Township (pembangunan komersial) akan memiliki multiplier effect dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah dan sekitarnya.

Tujuannya Pemerintah Negara Sarawak dalam pembentukan Tebedu Inland Port adalah untuk memantau, mengatur dan mengontrol pergerakan barang dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan lintas batas. Inisiatif ini dalam hubungannya dengan perkembangan Tebedu Industrial Estate dan Bandar Mutiara, New Tebedu Township akan memiliki efek sinergis dan multiplier dalam pembangunan ekonomi regional di wilayah perbatasan, yang memungkinkan warga Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak untuk berbagi dalam kemakmuran dari pengembangan Selatan Barat Sarawak.

The Estate Tebedu Industrial melayani industri ringan, berbasis ekspor domestik dan internasional. Di dalam negeri, produk manufaktur mendukung dan melengkapi rencana pembangunan utama bagi negara, Koridor Sarawak Energi Terbarukan (SCORE). Tebedu Inland Port dan Terminal Peti Kemas, Kuching adalah jalan cerdas mensinergikan Kawasan Industri Tebedu dengan berbagai wilayah disekitarnya untuk dapat mengimpor bahan dari atau mengekspor produk mereka ke pasar internasional.

Pelabuhan darat Tebedu, Sarawak, Malaysia, ditargetkan menjadi penghubung bagi daerah pedalaman di Kalimantan yang nantinya akan terkoneksi lewat konektivitas ASEAN untuk dapat mengakses pasar internasional di Singapura, China, Hongkong, Jepang, Korea dan pelabuhan-pelabuhan utama lain di dunia.Direktur Pelaksana SM Inland Port Sdn Bhd, Nobel Pang, mengatakan, adanya kedekatan serta kemudahan akses ke terminal kontainer internasional Senari di Serawak, pelabuhan darat Tebedu (Tebedu Inland Port, TIP) mampu berperan sebagai pintu gerbang penting bagi kawasan pedalaman, khususnya di Sarawak dan Kalimantan Barat.

Dengan demikian daerah-daerah sekitarnya itu akan mampu merambah pasar internasional, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pemimpin perusahaan operator pelabuhan darat Tebedu itu menjelaskan, TIP yang berlokasi sekitar satu km dari pos lintas perbatasan Entikong-Tebedu dan sekitar 370 km dari Pontianak serta 100 km dari Senari Container Terminal, memiliki lokasi strategis. Dengan demikian akan mampu memfasilitasi pergerakan kargo dari Sarawak ke Kalimantan Barat atau sebaliknya.

Selain itu lanjutnya, sistem transportasi darat yang memadai memudahkan perjalanan kargo ke pelabuhan internasional Senari Container Terminal, yang memiliki koneksi ke Port Klang, Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan Korea. Ia mengatakan, kehadiran pelabuhan ini akan membantu mengurangi aktivitas yang memakan waktu seperti pemilahan dan pemrosesan kontainer serta mempercepat aliran kargo antarkapal dan jaringan transportasi darat.

Kondisi demikian itu sekaligus memangkas waktu dan biaya bagi pengirim barang maupun penerima. Para pengguna pelabuhan juga diberi kesempatan luas untuk mengembangkan sayap bisnisnya, karena TIP menawarkan fasilitas dan jasa yang dibutuhkan seperti lahan terbuka, lahan untuk kontainer, gudang, gudang untuk transfer, armada forklift (mesin pengangkat barang) serta tenaga kerja memadai. Menurut dia, dengan pertimbangan melimpahnya sumber daya alam mineral di Kalimantan ini, TIP juga menyediakan fasilitas untuk melayani penyimpanan kargo curah. Kargo dari Kalimantan yang sedang transit di TIP tidak perlu membayar biaya pabean.

Pang mengungkapkan, Pemerintah Sarawak berniat untuk fokus pada pembangunan wilayah perbatasan dan menjalin kerja sama erat dengan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya alam lain di Sarawak maupun Kalimantan Barat. Semua itu dengan sasaran mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas dunia yang ditujukan bagi pasar internasional. “Kerja sama ini pada gilirannya akan meratakan kesejahteraan antara kedua kawasan bertetangga melalui pembangunan wilayah,” katanya. Fasilitas tersebut sudah beroperasi sejak Mei 2011, TIP pertama kali diperkenalkan kepada publik di Pontianak, dalam Sarawak Business Expo yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Sarawak. Sarawak Business Expo digelar bersamaan dengan Misi Bisnis Sarawak ke Pontianak dari 6-9 Oktober 2011, dipimpin Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari, yang juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pariwisata Sarawak Malaysia.

Kemana Arah Pengembangan PLB Jagoi Babang ?

Terus terang sampai sejauh ini kita tidak bisa membayangkannya, karena semuanya masih serba tidak jelas. Kalau kita lihat pada RUTR negara kita di perbatasan, bagaimana RUTR pertahanan kita di sana juga belum jelas dan masih belum selesai. BNPP memang sudah mempunyai Grand Design terkait pembangunan wilayah perbatasan. Tetapi semua itu masih berbentuk sketsa-sketsa yang tidak atau belum terlihat bentuknya. Karena yang ada baru sebatas penentuan Lokasi Prioritas. Tetapi bagaimana wilayah perbatasan kita dengan konsep KASABA, bagaimana dengan konetivitas ASEAN dan bagaimana kita bisa saling sinergi dengan Malaysia, nampaknya masih abu-abu.

Yang jelas BNPP kini malah fokus pada jalan Patroli (Inspeksi) yang sejajar dengan perbatasan. Secara kasat mata konsep ini tidak terkait dengan konsep jalan manapun juga, kecuali untuk patroli perbatasan. Itulah bedanya antara RI dan Malaysia-mereka melakukannya secara sederhana tetapi fokus dan sesuai dengan RUTR mereka serta sesuai dengan konektivitas Asean. Sementara kita konsepnya hanya digerakkan oleh keinginan untuk mencari ragam proyek sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Lihatlah Pos Terpadu nya Kemhan di perbatasan-komplek megah dengan tiga blok besar dan asri itu sudah dibangun sejak tahun 2004. Tetapi sampai sekarag belum pernah dipergunakan sama sekali padahal secara fisik bangunannya sudah mulai terlihat Muspro.

Begitu juga jalan ke Semunying Jaya memang sulit dan masih payah. Untuk ke sana perlu waktu dua jam lebih naik perahu bermesin 15 PK dari Kecamatan Seluas, mengikuti arus Sungai Kumba ke Semunying Jaya. Perahu kecil berkapasitas maksimal enam orang adalah moda transportasi satu-satunya ke Semunying Jaya saat musim hujan. Ongkos naik perahu dari Seluas ke Semunying Jaya Rp 800.000 atau setara dengan harga tiket pesawat pergi dan pulang dari Pontianak ke Jakarta.

Ongkos balik dari Semunying Jaya ke Seluas lebih murah, yakni Rp 500.000, tetapi waktu tempuh lebih lama, yaitu sekitar empat jam karena hanya ada perahu bermesin 3.3 PK dan harus melawan arus Sungai Kumba. ”Dari Semunying Jaya sebetulnya ada jalan, tetapi hanya jalan bekas milik perusahaan kayu. Kalau musim hujan seperti ini, jalan tanah itu terendam air cukup dalam sehingga tak bisa dipakai jalan kaki atau dilewati sepeda motor”. Itulah sekelumit perbatasan RI-malaysia, melihat NKRI ini digerogoti oleh para pimpinan Kementerian/Lembaganya sendiri. Sebab untuk menangani perbatasan ini sudah ada 29 Kementerian/Lembaga yang menanganinya dan ada 71 setara golongan Satu. Dahulu kalau sudah ada BNPP semuanya akan lebih sederhana, tetapi faktanya malah kian sebaliknya.

One Response

Page 1 of 1
  1. author says:

    Yang jelas BNPP kini malah fokus pada jalan Patroli (Inspeksi) yang sejajar dengan perbatasan. Secara kasat mata konsep ini tidak terkait dengan konsep jalan manapun juga, kecuali untuk patroli perbatasan. Itulah bedanya antara RI dan Malaysia-mereka melakukannya secara sederhana tetapi fokus dan sesuai dengan RUTR mereka serta sesuai dengan konektivitas Asean. Sementara kita konsepnya hanya digerakkan oleh keinginan untuk mencari ragam proyek sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Lihatlah Pos Terpadu nya Kemhan di perbatasan-komplek megah dengan tiga blok besar dan asri itu sudah dibangun sejak tahun 2004. Tetapi sampai sekarag belum pernah dipergunakan sama sekali padahal secara fisik bangunannya sudah mulai terlihat Muspro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *