Pandangan Mereka Tentang Perbatasan

Penentuan Titik Pasti Di Lapangan

DitjenPum Kemdagri melakasanakan Rapat Sinkronisasi Data Batas Antar Daerah di Hotel Acacia, Jakarta dari tanggal 15-17 Februari 2012, dihadiri oleh semua perwakilan provinsi. Thema yang diusung adalah Penentuan Titik Pasti di Lapangan. Menurut DirjenPUM masalah perbatasan antar daerah ini baru muncul setelah era reformasi, zaman orde baru boleh dikatakan persoalan batas antar daerah sama sekali tidak pernah mengemuka; kalaupun ada pasti dapat di selesaikan oleh Gubernurnya. Tetapi setelah reformasi, masalahnya sangat berbeda; dari jumlah perbatasan yang terdiri dari 946 segmen (151 segmen provinsi, 795 segmen Kab/Kota) yang terselesaikan baru 151 segmen dan yang sudah ditetapkan dengan Permendagri baru 79 dan dalam proses 206 segmen sementara 609 segmen lagi belum tersentuh.

Menurut Dirjen semua ini berawal dari Otonomi Daerah. Kalau zaman orde baru semua persoalan pemda boleh dikatakan adalah urusan Pemerintah Pusat, Pemda hanyalah sebatas administrator pemerintah pusat, tetapi pada era reformasi maka semua kewenangan yang pernah ada ( kecuali enam hal) secara penuh dan seluas-luasnya diberikan kepada Pemda; suatu pemberian kewenangan yang paling luas dan menyeluruh dari yang pernah ada; mengalahkan semua negara Demokrasi dimana saja termasuk Amerika sekalipun.

Salah satu yang menonjol dari pelaksanaan kewenangan otonomi itu adalah persoalan Batas antar Pemda. Ternyata selama ini dalam pembentukan UU Pemda klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan derah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah anu; di sebelah selatan berbatasan dengan daerah polan dst. Sementara Peta lampirannya sendiri hanya berupa skets dan lebih susah lagi ternyata sketnya sendiri dibuat tidak sesuai dengan pembuatan sket peta yang benar.

Masalah batas jadi mendesak kalau masing-masing pihak punya kepentingan di wilayah perbatasan. Misalnya kalau di sana terdapat potensi Sumber Daya Alam (SDA) maka dapat dipastikan kedua Pemda  akan memintak agar batas di wilayah itu ditetapkan seteliti-telitinya. Mereka perlu batas wilayah yang sebenarnya yang jadi pedoman dalam pengadministrasiannya. Masalahnya jadi lebih rumit kalau ternyata ada Pemda yang sudah terlanjur mengeluarkan KTP atau Izin bagi warga yang ada di daerah itu, maka Pemdanya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memasukkan wilayah tersebut menjadi wilayahnya, serta masih banyak lagi masalah sejenis lainnya. Sehingga masalah perbatasan antar daerah menjadi sumber persoalan yang tidak ada habis-habisnya.

Penyebab Perselisihan Batas

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa masalah yang merujuk  pada;

— Ketidakjelasan UU Pembentukan.  Salah satu penyebab yang menonjol terdapat pada UU pembentukan Pemda, klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan derah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah A; di sebelah selatan berbatasan dengan daerah B dst. ( sehingga muncullah perbedaan penafsiran antar UU, perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, ketidakjelasan peta lampiran). Contoh: Sengketa Pulau Berhala antara Prov, Kepri dan Prov. Jambi.

—  Perebutan SDA.  Kalau di daerah itu ada sumber SDA maka batas bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa. Contoh: Kab. Muba-Kab. Mura Prov Sumsel (Sumur Migas Subhan 4); Prov. Riau (Kab.Rohil)-Prov.Sumut (Kab.Labuan Batu) terkait patok 153 (perkebunan sawit); Prov.Aceh (Kab.Aceh Tamiang)-Prov.Sumut (Kab.Langkat) terkait potensi sarang burung walet di Goa Bukit Kapal.

—  Kesukuan/Kultur/Etnis. Meski batas hanya mengatur persoalan administrasi dan sama sekali tidak mempengaruhi masalah kepemilikan. Tetapi batas seolah sudah menjadi “pemisah” sehingga batas yang terdapat pada etnis yang sama; dinilai menjadi sebagai pemisah etnis itu sendiri.  Contoh:   Prov.Sumsel (Kab.Mura)-Prov. Jambi (Kab.Sorolangun) terkait eksistensi penduduk Suku Rawas.

—  Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada warganya. Diharapkan warga yang ada di daerah batas tersebut  lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan. Contoh: di Prov. Bengkulu: keinginan penduduk sebag Desa di Kab. Kepahiang kembali bergabung ke Kab.Bengkulu Utara, Penduduk salah satu Kecamatan di Kutai Timur ver KTP Kota Bontang dan ingin bergabung ke Kota dengan alasan akses ke pusat pemerintahan lebih dekat (ke Sangata, Kutim 65 km; ke Kota Bontang hanya 3 km).

Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas

DitjenPum saat ini tengah menggagas upaya baru untuk mempercepat penyelesaian sengketa batas antar daerah yang ditempuh lewat jalur pengaturan pada revisi peraturan menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2006 dan metode penyelesaian sengketa batas itu sendiri dan ditambah dengan memperkuat serta lebih mengoptimalkan kinerja yang sudah ada. Dengan demikian ada beberapa hal yang menjadi inti percepatan ini, yang meliputi;

• Revisi Permendagri No.1 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas di Lapangan.

Dari sisi Legal  Peraturan dipandang perlu untuk ;

• Memasukkan satu Pasal dalam Revisi UU 32/2004 berbunyi : “ Penegasan batas dan pnentuan luas daerah secara pasti ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”.

• Merevisi Permendagri No. 1/2006 untuk memberikan payung hukum penegasan batas daerah  ke depan akan di titik beratkan secara “kartometris di atas peta” dan tidak selalu harus “ turun ke lapangan” guna mempercepat penyelesaian.

• Mengoptimalkan Penyelesaian Batas dengan cara Kartometrik dengan menghindari sedapat mungkin pelacakan lapangan. Hal ini dapat di optimalkan apabila ada dukungan data dari Pemerintah (berupa peta dasar, peta Batas Indikatif yang lebih akurat dengan memanfaatkan the best  available data seperti Citra satelit, SRTM, DEM dan IFSAR   dalam bentuk digital). Kerjasama (Kesepakatan atau Kontrak Kerjasama) dengan Bakosurtanal dan Dittopad untuk penyediaan Peta Dasar Rupabumi atau Topografi  dalam format digital dengan skala yang memadai.

Metode kartografis dilakukan pada tahap pelacakan batas daerah dengan catatan untuk  pelacakan batas yg sulit dilakukan di lapangan ditelusuri pada peta kerja & ditentukan titik koordinatnya dan titik-titik koordinat batas yg belum disepakati/ masih meragukan, dapat dilaksanakan pelacakan/ recheck ke lapangan. Hasil pelacakan di atas peta yg disepakati digunakan sbg bahan penyusunan PERMENDAGRI ttg Batas Daerah; Pilar dapat dipasang kemudian jika dipandang perlu dan memungkinkan.

Berikut Adalah Info Perbatasan yang Lagi Mmengemuka :

VIVAnews – Demokrat Bentuk Garda Perbatasan

politik.vivanews.com1/22/12

“Nantinya ada Garda Perbatasan di setiap wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga.” – Demokrat Bentuk Garda Perbatasan.

Anwar akan prioritaskan TKI dan perbatasan – AntaraNews.com

www.antaranews.com1/30/12

ANTARAnews.com – Mantan wakil perdana menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan jika dirinya terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia, ia akan memprioritaskan penanganan permasalahan tenaga kerja Indonesia …

Personel TNI di perbatasan jadi guru bantu – AntaraNews.com

www.antaranews.com1/25/12

ANTARAnews.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan bahwa personelnya yang ditempatkan di wilayah perbatasan juga memiliki kemampuan mengajar sehingga bisa …

Garda Perbatasan komitmen Partai Demokrat untuk perbatasan …

www.antaranews.com1/15/12

ANTARAnews.com – Garda Perbatasan siap dideklarasikan di Pontianak, Senin (16/1), sebagai bentuk komitmen politik Partai Demokrat dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Do You Know: Alasan Warga Perbatasan Lebih Suka Malaysia

frenshil.blogspot.com10/13/11

The findings of Commission I, concerning the annexation of territory in the Village of Tanjung Datu and Gull Month in West Kalimantan by Malaysia is not nonsense. Constitutional justice Akil Mochtar said the annexation was fully realized by …

PERTANAHAN: Lahan Perbatasan Menjadi Perkebunan

www.walhi.or.id1/14/12

PERTANAHAN: Lahan Perbatasan Menjadi Perkebunan » PERTANAHAN: Lahan Perbatasan Menjadi Perkebunan Bengkayang, – Lahan eks hak pengusahaan hutan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Negara …

Mengapa nelayan ditangkap di perbatasan?

www.borderstudies.info1/15/12

Jika batas antarnegara sudah jelas, tidak sulit memahami mengapa ada nelayan yang ditangkap di kawasan perbatasan. Bisa dipastikan ini terjadi karena melanggar batas. Bagaimana jika di batas maritim belum ditetapkan, …

Akses ke Perbatasan Sudah Terbuka – KOMPAS.com

regional.kompas.com1/13/12

Banjir yang menggenangi jalan sepanjang 100 meter di Seluas, Kecamatan Seluas, Bengkayang, sudah mulai surut.

Pangarmabar: Perwira KRI Tingkatkan Kinerja Operasi di Perbatasan

poskota.co.id1/4/12

JAKARTA (Pos Kota) – Panglima Komando. Armada RI kawasan Barat (Pangarmabar ) Laksmana Muda (Laksda ) TNI Didit Herdiawan MPA,MBA mengatakan pada tahun anggaran.

10 Perbatasan Negara Teraneh dan Terunik di Dunia

surgaberita.blogspot.com1/8/12

Maroko mengklaim Ceuta, bersama dengan kota otonom di Spanyol Melilla, dan sejumlah pulau Mediterania yang perbatasan itu, yang telah membawa Spanyol untuk mendirikan meter 3 pagar perbatasan tinggi di sekitar …

Prajurit Penjaga Perbatasan Bergaji Ganda | RemunerasiPNS.Com

remunerasipns.com12/3/11

PRAJURIT TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) pengamanan perbatasan Indonesia-Filipina, memiliki suka duka tersendiri. Sukanya karena mereka mendapat tunjangan …

Tunjangan Guru Perbatasan Belum Merata | RemunerasiPNS.Com

remunerasipns.com11/26/11

Pergumulan dan tantangan tugas yang dialami guru di daerah perkotaan dan wilayah daratan tak sebanding yang dirasakan pengajar di pulau perbatasan NKRI dan pengajar di desa pinggiran kota di Sangihe, Sitaro dan …

Pembentukan Satuan Artileri Medan Komposit di Daerah …

www.tandef.net1/11/12

Oleh: Lettu Arm Gde Adhy Surya M,SI.Pem (Danraipur Budhi Yonarmed 6-76/Tarik Dam VII/Wrb) Dikotomi kekuatan pertahanan Negara-negara di dunia pasca Perang Dunia II menjadi sangat transparan disebabkan oleh …

Layani Warga Perbatasan, Samsat Kotabaru Terapkan Sistem …

banjarmasin.tribunnews.com1/8/12

ID, KOTABARU – Menyusul adanya bantuan satu unit mobil Samsat Keliling dari Pemerintah Provinsi Kalsel, Samsat Kotabaru dan Satlantas akan melakukan kerja sama melayani warga di daerah perbatasan Kalsel-Kaltim …

DUNIAKU: Menembus Batas-Sebuah perjalanan ke Perbatasan RI …

judithlovesyou.blogspot.com1/8/12

Sebelumnya sempat gamang juga saat mendengar info bahwa sepanjang jalan menuju perbatasan sangatlah rawan.Ada kasus penembakan yang pernah terjadi di sana.Dasar Mis MM,semangat ‘muter’ mengalahkan …