Blog

Hetifah Syaifudian, Kalau BNPP Nggak Mampu Bubar Saja

Oleh harmen batubara

Pembangunan di perbatasan memang dipercaya akan tiba pada waktunya. Semua juga percaya itu. Lebih lagi  pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla sangat komitmen dalam membangun wilayah perbatasan demi kesejahteraan.Tapi karena prosesnya begitu lambat. Maka apa yang dikatakan oleh Hetifah Syaifudian[1] dari Komisi II asal Dapil Kalim-Kaltara, kelihatannya sudah memuncak. Menurutnya, permasalahan perbatasan yang kian kompleks dengan penyelesaian yang tak kunjung ada kejelasan, membuat nya memandang perlunya sebuah evaluasi untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kalau tidak mampu ya bubarkan saja. Komisi II punya Tim pengkaji untuk melihat dimana sebetulnya problema BNPP? Sudah separah itukah?

Masalah perbatasan memang penuh dengan persoalan, meski semangat untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan bangsa, tapi itu masih sebatas retorika, dan ungkapan manis yang diucapkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) saat mereka akan menyusun anggaran. Setelah anggaran mereka dapatkan, maka semunya seolah berjalan seperti biasa. Dana terus habis, tetapi warga perbatasan tetap saja dengan persoalan mereka sendiri. Kalau dana dari Pusat yang dilewatkan K/L hanya membuat para pelaku pembangunan perbatasannya bersuka ria, Pemda perbatasan sendiri sepenuhnya hanya menyerahkan persoalan warga perbatasan ke Pusat. Mereka sendiri sudah kewalahan untuk membangun warganya yang ada di pusat-pusat kecamatan/Kabupaten atau Kota. Perbatasan bagi Pemda, juga hanya seperti ajang cari anggaran. Setelah dapat mereka juga nggak peduli sama warga perbatasan.

Melihat Benang Merah Perjuangan Komisi II DPR

Dari dahulu Komisi II memang secara intens memperhatikan masalah perbatasan ini. Ia melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat masih sangat kompleks sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah. Pada tahun 2011 misalnya, Komisi II DPR[2] sudah mendesak pendirian daerah OTORITA di perbatasan. Pasalnya menurut mereka, wilayah perbatasan NKRI sangat sensitif dan berdekatan dengan negara tetangga.  Hal tersebut terungkap saat Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Sutrisno dengan Panja Pengelolaan Perbatasan Komisi II DPR RI membahas persoalan yang menyangkut pengelolaan perbatasan Provinsi NTT dan Kaltim, dipimpin Oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi,di Gedung Nusantara (27/6/2011).

Baca Juga : Sinapad Simantipal Juga Bakal Hilang?

Menurut Hermanto (F-PKS) kala itu, berbagai kekurangan dan kendala yang ditemukan dilapangan seperti, minimnya akses transportasi, infrastruktur dan juga keterbelakangan roda perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan semakin membuat adanya kesenjangan yang begitu jauh antara warga negara kita dengan warga negara tetangga. Karena itulah menurutnya “Perlu segera dibentuk Daerah Otorita Khusus yang memiliki kewenangan untuk meningkatan roda perekonomian wilayah tersebut,”. Tapi seperti kita ketahui, zaman sudah berubah dan Otorita adanya hanya di zaman sebelum otonomi daerah. Maka pupus pulalah soal ide Otorita wilayah perbatasan.

Setelah itu boleh dikatakan kabar dari Komisi II terkait wilayah perbatasan jadi senyap, nyaris tidak ada berita. Barulah kemudian di tahun 2016 munculnya anggota Komisi II DPR RI Hetifah Syaifudian  yang membawa masalah perbatasan kembali muncul ke permukaan. Terlebih lagi takkala Komisi II Rapat Kerja dengan OmbudsmanRI menyinggung kondisi pelayanan publik di daerah perbatasan yang minim dan memprihatinkan. Misalnya susahnya mengurus Kartu Tanda Penduduk(KTP), Puskesmas yang nyaris anggak punya apa-apa,tak punya sarana Rawat Inap, anak-anak yang putus sekolah. Padahal Kartu Indonesia Pintarnya Presiden Jokowi malah masih 40 persen yang nggak tersalurkan. Coba? Dimana masalahnya? Sementara negara tetangga memberikan semuanya dengan mudah dan gratis.Mau ID Card, mau berobat? Semua dilayani dengan suka cita. Coba siapa yang keterlaluan?

Ngurus Kedaulatan Juga Nggak Becus

Persoalan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara patut menjadi perhatian khusus pemerintah. Pasalnya, dua sungai di Kaltara, yaitu Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad diklaim menjadi milik negeri Jiran, Malaysia. Tidak hanya mengklaim sungai milik Indonesia, Malaysia juga membangun bangunan di sungai tersebut. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (19/7/2016). Selain menyinggung klaim Malaysia, Hetifah juga menyampaikan adanya 28 Desa di Nunukan yang diklaim milik Malaysia. “Saat ini akan ada pemekaran daerah baru di Kaltara, yaitu Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan. Nantinya akan ada enam Kecamatan. Tapi iroisnya 28 desa di Kecamatan tersebut diklaim milik Malaysia,” ujar Hetifah.

Baca Juga : Blok Ambalat Jangan Sampai Seperti Sipadan Ligitan

Masalah kedaulatan di Kaltara memang masih menyisakan lima permasalahan lagi (5 Outstanding boundary problems), salah satunya masalah Sinapad dan Simantipal. Persoalan ini sudah 30 tahun lebih belum selesai-selesai. Karena yang mengurusnya memang tidak optimal. Sampai sekarang, Tim Penegasan Perbatasan RI itu masih bersifat “adhoc” atau kepanitiaan, yang diperbaharui tiap tahunnya. Ganti personil, ya ganti wawasan dan ganti semangat. Takkala BNPP lahir, semua orang berharap bahwa hal ini akan bisa diatasi sehingga program penegasan perbatasan bisa terprogram dan didukung dana secara baik. Tetapi hasilnya? Sama sekali anggak ada perubahan. Sudah berbentuk kepanitian, juga anggak terdukung dana dengan semestinya. Wajar kalau Malaysia memanfaatkan situasi demi keuntungan mereka.

Menurut Hetifah, masalah-masalah di wilayah perbatasan seakan menjadi masalah klasik yang tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintah. “Saya sudah berkali-kali berkunjung ke sana (daerah perbatasan), Komisi II juga begitu, tapi masalahnya tetap saja sama. Dari dulu di sana sangat minim sekolah, bahkan anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai tanpa jembatan,” mereka membutuhkan akses komunikasi khususnya internet,layanan kesehatan,  transportasi, dan ia juga menuntut segera diangkat status Sebatik untuk ditetapkan menjadi Kota Administratif. Saya lalu ingat akan niat Kemhan pada tahun 2011 untuk menjadikan Sebatik sebagai Ikon Kota Perbatasan.

Komisi II DPR RI sepertinya masih mencoba untuk menyarankan akan perlu adanya kementerian khusus yang menangani wilayah perbatasan berkaitan dengan perlunya pengelolaan pembangunan secara maksimal di perbatasan.  “Untuk memaksimalkan pengelolaan perbatasan dibutuhkan kementerian khusus menangani perbatasan supaya pemetaan dan penyelesaiannya pun terencana dengan baik,” kata legislator Fraksi Partai Golkar DPR RI ini. Jika dibentuk kementerian ini benar-benar efektif, maka lembaga yang menanganinya yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat dihapuskan. Hal itu jugalah yang membuat saya menuliskan Buku: Wilayahperbatasan, Tertinggal dan Diterlantarkan. Tapi mau apa? Akankah semua harapan terhadap pembangunan perbatasan itu  bagai angin berlalu. Saya percaya, tidak. Akan tiba waktunya.

[1] http://www.kabarkaltara.co/read/2016/10/27/2964/masalah-perbatasan-kian-kompleks-bnpp-harus-dievaluasi

[2] http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2877

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *