Blog

Ekonomi Perbatasan, Peluang Integrasi Ekonomi Perbatasan Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean

Oleh harmen batubara
Berdasarkan Blueprint Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), MEA nantinya akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep produksi multi nasional dalam rantai suplai and demand, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil dan elektornik yang dengan sendirinya akan memunculkan kualitas unggul dan harga yang murah. Akan terjadi kompeteisi di satu sisi dan akan banyak barang import yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Dipercaya secara alami akan ada persaingan yang tajam, tetapi juga sekaligus kolaborasi yang saling menguntungkan kalau berbagai regulasi dan pengawasan lokal dijalankan dengan baik. Selain itu, kondisi ini akan menghendaki kolaborasi yang baik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, pembangunan infrastrukur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu terus dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia berikut sertifikasi kompetensinya. Jangan sampai Indonesia tidak mampu menghasilkan SDM yang berkualitas dan sekaligus di tunjang adanya sertifikasi kompetensi yang berlaku secara nasional atau malah dalam lingkup Asean.

Pada sisi investasi, kondisi ini diyakini akan dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Pada tahun tahun pertama pastilah mereka atau negara yang lebih siap atau yang sudah maju perekonomiannya akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Tetapi dalam perjalanannya nanti akan muncul berbagai adaptasi yang saling menguntungkan.Misalnya kalau produk elektronik Tiongkok bisa merajai pasar,karena kualitas dan harganya yang murah. Toh pengusaha kita bekerja sama dengan negara lain yang unggul dalam produk sejenis, misalnya dengan Jepang dan melakukan kompetesi yang fair dalam merebut pasar. Sebab dipercaya, nantinya pasar itu sendiri akan mengurai dirinya sendiri jadi segmen-segmen yang tetap memperhatikan kepentingan nasionalnya. Artinya pasar tidak akan bisa didikte oleh suatu sindikasi produsen, selama sindikasi itu terlalu mengambil keuntungan yang berlebihan dan mencederai rasa keadilan para konsumennya.

Secara kasat mata terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia.
Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.
Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.
Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.
Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kawasan perbatasan, utamanya adalah langkanya prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya alam dan sumber daya manusia di kawasan perbatasan, seperti prasarana perhubungan (langkanya dukungan jalan, jembatan, dermaga dan sebagainya), jaringan listrik, telekomunikasi, prasarana pendidikan dan prasarana kesehatan. Di sisi lain, arah kebijakan dan strategi BNPP dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara baik di darat maupun di laut, terlihat baru sebatas membuat rumusannya lebih rasional. Misalnya mempercepat upaya penyelesaian penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara di darat dan di laut (sampai saat ini masih belum dilimpahkan ke BNPP tepatnya masih di DitJem PUM), serta meningkatkan upaya pengamanan Batas Wilayah Negara di darat dan di laut, disamping juga meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Batas Wilayah Negara di darat dan di laut.
Dalam hal pengelolaan Kawasan Perbatasan darat dan laut, arah kebijakan dan strategi BNPP adalah dengan mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana CIQS di Pos Lintas Batas (PLB), mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan, dan mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan.
BNPP kemudian telah menetapkan 111 kecamatan sebagai Lokpri 2010-2014 berdasarkan penentuan lima kriteria sesuai dengan strategisnya lokasi tersebut bagi pengembangan kawasan perbatasan. 111 kecamatan Lokpri yang ditetapkan BNPP tersebut mencakup 38 kabupaten/kota Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dan 12 provinsi Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) dengan rincian; provinsi Kalimantan Barat (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu), Kalimantan Timur (Kutai Barat, Malinau, Nunukan), Nusa Tenggara Timur (Kupang, Timor Timur Utara, Belu, Rote Ndao, Alor), Papua (Merauke, Bovendigul, Pegunungan Bintang, Keerom, Kota Jayapura, Supiori), Nangroe Aceh Darussalam (Kota Sabang), Sumatera Utara (Serdang Bedagai), Riau (Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Dumai), Kepulauan Riau (Natuna, Kepulauan Anambas, Kota Batam, Bintan, Karimun), Sulawesi Utara (Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud), Maluku (Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru), Maluku Utara (Morotai), dan Papua Barat (Raja Ampat).
Sebanyak 39 Lokpri sudah masuk dalam penanganan Tahap Pemantapan, 31 Lokpri dalam Tahap Lanjutan dan 41 Lokpri dalam Tahap Awal. Jika diklasifikasikan dalam bentuk Lokpri Darat dan Lokpri Laut, maka untuk Lokpri Darat 28 dalam Tahap Pemantapan, 13 Tahap Lanjutan dan 27 Tahap Awal. Sedangkan untuk Lokpri Laut, 11 dalam Tahap Pemantapan, 18 Tahap Lanjutan dan 14 Tahap Awal.Pulau-pulau kecil terluar yang ditetapkan sebagai Lokpri penataan Kawasan Perbatasan Laut tahun 2012 adalah: pulau Rondo (NAD), Batumandi (Riau), Senoa (Kepulauan Riau), Sebatik (Kalimantan Timur), Miangas, Marore (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Wetar Liran, Asutubun Selaru Bantarkusu (Maluku), dan Alor (NTT).
Dari 111 Lokpri tersebut, ada yang semata-mata ditetapkan hanya karena pertimbangan satu aspek saja, yaitu Pertimbangan Khusus, misalnya karena pertimbangan aspek pertahanan, keamanan atau keutuhan NKRI, tapi ada juga Lokpri yang terpilih karena memenuhi seluruh aspek atau kriteria pertimbangan. Namun demikian, dari seluruh Lokpri yang terpilih, tidak semuanya memiliki potensi untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian wilayah, baik perekonomian di titik perbatasan maupun di kawasan hinterland dan kawasan regional yang luas. Untuk dapat mengembangkan kawasan perbatasan dalam konteks pengembangan regional yang luas, perlu dilakukan pemilihan Lokpri Pusat Pertumbuhan, yaitu Lokpri yang memiliki potensi yang kuat untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian kawasan. Beberapa Lokpri yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Pusat Pertumbuhan, antara lain adalah Entikong (Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat), Aruk (Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat), Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur), Pulau Subi (Kabupaten Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau), Morotai (Kabupaten Morotai, Maluku Utara), dan Merauke (Kabupaten Merauke, Papua).
Yang menarik untuk dicermati adalah cara BNPP dalam menetapkan Lokri tersebut, tanpa terlebih dahulu membuka sarana jalan paralel perbatasan, berikut berbagai infrastruktur yang menyertainya. Jadi kalau kita membaca posisi lokri tersebut dikaitkan dengan keterisolasian wilayah, maka sesungguhnya apa yang mereka sebut sebagai Lokpri itu hanyalah “impian” semata. Habis bagaimana mereka membangun berbagai Lokpri tersebut, kalau jalan menuju lokasi itu saja tidak ada. Kalaupun ada maka dipercaya jalannya sangat tidak layak, dan jelas biayanya akan sangat mahal. Istilahnya, kalaupun bisa maka semua dana pembangunan itu hanya akan habis untuk ongkos angkut saja. Sekarang untungnya, pemerintah secara tegas dan telah melakukan pembangunan pembangunan Jalan perbatasan. Dengan demikian berbagai program pembangunan Lokpri itu akan bisa dilakukan. Khususnya dengan memanfaatkan kemajuan pembangunan sarana jalan yang tengah dibangun. Itu artinya pembangunan Lokpri itu perlu disesuaikan sesuai dengan dinamika di lapangan. Dalam upaya pengembangan ekonomi perbatasan dan mengintegrasikannya dengan MEA maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan upaya membangun Kota-kota pertumbuhan di wilayah perbatasan. Yakni dengan membangun Kota-kota perbatasan lewat pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *