Blog

Ekonomi perbatasan, Miangas Nusa Utara Kian Menggeliat

Oleh Jean Rizal Layuck
Kapal cepat KM Majestic Kawanua yang membawa kami dari Manado tiba tepat pukul 16.00 di Dermaga Pelabuhan Tahuna, Kabupaten Sangihe, akhir Januari lalu. Perjalanan enam jam melintasi laut luas nyaris tak terasa dengan kenyamanan kapal yang hampir semua ruangannya dilengkapi alat pendingin serta tontonan film dari layar LCD. Waktu tempuh enam jam dalam perjalanan siang hari mengubah persepsi orang mengenai Sangihe di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina sebagai daerah sulit dijangkau. Ketersediaan sarana kapal dan pembangunan dermaga di sejumlah pulau membuat wilayah perbatasan kini bergairah.

”Kota Tahuna seperti semakin dekat saja, kami tak harus menunggu kapal yang biasa berangkat malam hari,” kata Lodwik Betah (52), guru di Manado. Betah mengaku, berangkat siang hari jauh dari risiko terpaan gelombang ganas karena laut agak tenang pagi hingga sore. Menurut Betah, ketersediaan transportasi itu membuat dirinya dapat menyelesaikan urusan dinas sehari, lalu esok hari kembali ke Manado. Pelayanan kapal cepat dari Manado-Tahuna-Manado singgah di Siau, Kabupaten Sitaro, hampir setiap hari. Kondisi ini sangat berbeda dengan lima tahun lalu. Saat itu masyarakat Sangihe harus menunggu jadwal keberangkatan kapal malam hari dalam tiga kali seminggu dengan waktu tempuh dari Manado selama 10 jam. Kehadiran prasarana transportasi di tiga wilayah perbatasan, Kabupaten Talaud, Kabupaten Sangihe, dan Sitaro di Sulawesi Utara, belakangan maju pesat. Investasi swasta bidang pelayaran di kawasan Nusa Utara itu cukup banyak, ditambah kehadiran kapal perintis.

Prasarana transportasi

Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, hal penting dari pembangunan kawasan perbatasan adalah pembangunan dermaga dan ketersediaan alat transportasi. Ketika kedua hal ini terpenuhi, pembangunan sektor ekonomi lainnya lebih mudah. ”Setelah membangun dermaga, kami memberi kesempatan investasi pelayaran kapal, malah sekarang pengusaha kapal jorjoran bersaing menurunkan tiket,” katanya tersenyum. Karena itu, dia mengaku leluasa bepergian ke tiga kabupaten perbatasan saat merayakan acara kunci tahun akhir Januari lalu. Dalam sepekan Sarundajang dapat mengunjungi Sangihe, Sitaro, dan Talaud sekaligus. Ia menyebut kemajuan sektor transportasi laut berkembang signifikan. ”Dulu mengunjungi Sangihe harus menyiapkan waktu dan menghitung waktu kapal berangkat,” katanya.
Sarundajang memilih perjalanan ke Talaud menggunakan pesawat dari Manado dengan waktu tempuh 50 menit mendarat di Bandara Melonguane, pelabuhan udara ujung utara Indonesia. Jadwal penerbangan pesawat tidak menentu, biasanya tiga kali sepekan dapat menjadi dua kali seminggu, tergantung dari jumlah penumpang. Bandara Melonguane cukup mulus didarati pesawat berpenumpang 70 orang. Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Utara Joi Oroh mengatakan, selain Melonguane, Kabupaten Talaud juga akan memiliki bandara baru di Pulau Miangas. Pembangunan Bandara Miangas dengan panjang 1.200 meter dan lebar 30 meter diperkirakan selesai tahun 2015 dengan anggaran sepenuhnya dari APBN.

Membuka Isolasi Adalah Kunci Utama Pembangunan Perbatasan

abukubatas21Berbeda dengan perbatasan di Miangas yang laut adalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Kalau gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, hal penting dari pembangunan kawasan perbatasan adalah pembangunan dermaga dan ketersediaan alat transportasi. Ketika kedua hal ini terpenuhi, pembangunan sektor ekonomi lainnya lebih mudah. ”Setelah membangun dermaga, kami memberi kesempatan investasi pelayaran kapal, malah sekarang pengusaha kapal jorjoran bersaing menurunkan tiket,” katanya tersenyum. Sementara di Perbatasan darat di Kalbar-Kaltim-Kaltara dengan Malaysia itu masih saja mencari-cari program untuk mereka mendapatkan anggaran, sementara jalan raya paralel perbatasannya nyaris tidak di sentuh. Kalau saja para Gubernur di tiga provinsi itu bertekad membangun jalan, membuka isolasi pasti transportasi akan membuka peluang ekonomi di perbatasan. Kalau ada jalan raya paralel perbatasan, bisa dipastikan kualitas Pos Pamtas akan menigkat, partisipasi warga akan mendukung. Sekarang malah yang dikembangkan seperti jalan inspeksi perbatasan, penambahan pos pam batas dan pembuatan Chip Patok batas. Sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu kalau jalan paralel perbatasan itu sudah terbuka.www.wilayahperbatasan.com


Kehadiran Bandara Miangas dinilai strategis dalam pembangunan wilayah perbatasan sekaligus menjadi titik pertahanan paling utara Indonesia. Pemerintah pusat mengucurkan dana hampir Rp 200 miliar untuk pembangunan bandara itu. Bandara Miangas dilengkapi terminal penumpang dan navigasi canggih agar pesawat dapat mendarat malam hari. Hal sama terlihat pada pembangunan Bandara Naha di Kabupaten Sangihe yang juga direnovasi dengan menambah peralatan navigasi dan panjang landasan.
Secara komersial bandara Miangas tidak menguntungkan karena penduduk Miangas berjumlah 750 jiwa, sebagian hidup miskin. Akan tetapi, Robert Banera, warga Miangas, mengaku gembira dengan pembangunan bandara di wilayahnya. Menurut dia, keberadaan bandara memudahkan pasokan makanan ke Miangas yang setiap empat bulan ”terisolasi” akibat gelombang tinggi. ”Lebih penting lagi, orang sakit dapat mudah dievakuasi ke Manado ketimbang berobat ke Filipina,” katanya. Dari Miangas dapat dijangkau kota General Santos, Filipina, dalam waktu tiga jam dengan perahu motor. Menurut Oroh, pemerintah pusat juga mengucurkan dana pembangunan Bandara Pihise di Kabupaten Sitaro yang hanya berjarak 150 mil (240 kilometer) dari Manado. Pembangunan bandara Pihise sebagai daya dukung ekonomi di perbatasan.

Perlu modal

Tidak hanya bandara, hampir semua Pulau Sitaro, Sangihe, dan Talaud dibangun dermaga baru. Sekitar 30 pulau di perbatasan memiliki dermaga baru membuat akses perhubungan laut cukup kondusif. ”Apabila seluruh prasarana perhubungan bandara dan dermaga terbangun, tidak ada alasan lagi menyebut wilayah ini terisolasi,” kata Joi Oroh. Saat ini empat kapal perintis dan kapal Pelni bergantian setiap pekan melayari pulau-pulau di perbatasan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara Ronald Sorongan mengatakan, wilayah perbatasan memiliki luas laut hampir 1.000 kilometer persegi terbentang dari Miangas, Marore hingga ke Biaro. Hampir semua warga mengandalkan hidupnya dari laut. Pembangunan prasarana kelautan telah dilakukan sejak lima tahun lalu, yakni pelabuhan perikanan di Dagho, Sangihe, senilai Rp 45 miliar.

Pemerintah Provinsi Sulut memberi penguatan dengan bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan kepada ratusan kelompok nelayan setiap tahun anggaran tiga kabupaten. Sorongan menghitung sekitar Rp 100 miliar anggaran pembangunan kelautan dari provinsi dan pusat dikucurkan untuk daerah perbatasan setiap tahun.
Untuk mencegah warga Sangihe, Talaud, dan Sitaro eksodus dari daerahnya, menurut Bupati Sangihe Hironimus Rompas Makagansa, perlu disokong modal usaha. Modal itu berupa investasi swasta. Selama investasi tidak ada, maka kehidupan masyarakat akan seperti itu. (Kompas 21 februari 2015, Jean Rizal Layuck)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *