Begitu juga dengan perbatasan antara Indonesia-Papuan Nugini di Skow-wutung, jayapura tiga tahun belakangan ini pihak Indonesia membangun pasar tradisional di dekat perbatasan, jelas sekali dinamika perekonomian lokal ikut bergerak dan kedua belah pihak bisa memetik manfaat, minimal dalam satu mingu 1-2 milyar rupiah terjadi transaksi bisnis di sana; dan yang paling melegakan persahabatan antar kedua Negara tambah baik; sebab jangan lupa, masyarakat kita yang diperbatasan itu sesungguhnya terdiri dari suku dan adat istiadat yang sama; bagi mereka batas Negara hanyalah persoalan administrasi belaka, tetapi persahabatan diantara mereka tetap terjalin dengan baik; maka tugas pemerintahlah yang utama untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat perbatasan di wilayah perbatasan tersebut.

Integrasi Ekonomi

Secara politik Indonesia mendorong agar kawasan ini stabil dari semua permasalahan, Indonesia sekuat tenaga bekerjasama dengan sesama Negara tetangga di kawasan (Asean dan Asean Plus) agar tidak terjadi konflik sama sekali. Tetapi sebaliknya, berusaha agar kawasan ini bisa melakukan pembangunan di semua bidang secara bersama; karena itu kita sering mendengar cita-cita tentang Trans Highway Asean, dimana pembangunan infrastruktur  di coba untuk bisa lebih mendekatkan Negara tetangganya. Masalahnya, dan hal ini secara luas diketahui bahwa migrasi masyarakat yang kurang berpendidikan disamping bisa membawa maslahat (TKI,TKW), tetapi juga mereka membawa kebiasaannya, yang kadang tidak atau belum sesuai dengan budaya lokal; mereka masih terbiasa dengan kehidupan amat sederhana, jorok dan membuang sampah dimana saja dan bahkan berbau criminal. Persoalan mendasar yang perlu dibenahi.

Jadikab Batas Kawasan Ekonomi Khusus

Selama ini berbagawa peraturan dan pengaturan terkait pembangunan KEK ( kawasan ekonomi khusus) telah dilakukan dengan semua usaha, berbagai pokja, penelitian dan regulasi telah dilakukan. Tapi tiba di implementasi, semuanya jadi mandeg, ujung-ujungnya sebenarnya para pihak hanya konsern, dan hanya ingin mendapatkan dukungan dana dan kebebasan dari pemerintah pusat. Pendek ceritra, KEK baru jalan diatas kertas, dan di lapangan banyak hal tidak seperti yang diharapkan. Persoalannya, wilayah perbatasan tidak terjamah oleh KEK ini; padahal secara nyata yang diharapkan di wilayah perbatasan, adalah adanya suatu kegiatan ekonomi yang bisa memacu perkembangan di wilayah itu.

Coba bayangkan, kalau misalnya di sana, di wilayah perbatasan itu, ada suatu zona yang mirip perdagangan bebas, dimana pajak dinyatakan bebas; maka bisa dibayangkan, wilayah itu akan ramai dengan aktifitas perdagangan. Tentu berbagai ikutannya juga akan turut serta, khususnya yang berbau kriminal; dan itu bisa diantisipasi dan dikendalikan. Konsep itu sebenarnya, sudah ada; untuk PPLB ( Pos Pengamanan Lintas Batas (Entekong-Tebedu); kedua Negara sepakat bahwa suatu area diantara dua pos (RI-Mal) di jadikan area perdagangan bebas; tetapi sayangnya belum juga berjalan. Idenya adalah, untuk masa-masa atau periode tertentu pemerintah diharapkan agar tidak mengharapkan pemasukan pajak dari kegiatan perdagangan; khususnya untuk wilayah perbatasan yang masih jauh dari keberadaan infrastruktur. Sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan denyut nadi bagi perkembangan wilayah di perbatasan. Sebenarnya, apa yang dilakukan saat ini di wilayah perbatasan, pada dasarnya masih merupakan area bebas pajak; kalau faktanya seperti itu; kenapa tidak kita deklarasikan saja sebagai area bebas pajak; tetapi pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga mudah di kontrol.