Sangat setuju bila Memprioritaskan Pendidikan di Wilayah Perbatasan. Persoalannya adalah, dana diarahkan kewil perbatasan sangat terbatas. dan kayaknya membangunan daerah perbatasan diurus-setengah hati.

Saya bersaran agar semua pemilik TV swasta Nasional “Di Wajibkan” membangun stasiun transmisi diwilayah perbatasan. Masyarakat Indonesia didaerah perbatasan banyak nonton siaran luar negeri seperti TV Malaysia sehingga dalam bertutur gunakan bahasa melayu.

Inilah hebatnya TV Luar negeri siarannya hingga wilayah perbatasan.

Mengkaji ulang strategi pembangunan wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari kaji ulang strategi pertahanan yaitu dalam konteks pengamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI.

Menurut UU TNI fungsi TNI ada 3 yaitu penangkal dan penindak terhadap ancaman militer dan ancaman bersenjata, serta pemulih akibat gangguan keamanan. Sementara itu, masih menurut UU TNI itu juga, tugas pokok TNI dalam OMSP dilakukan melalui Operasi Pengamanan Perbatasan. Dengan demikian, menurut UU TNI, seharusnya Operasi Pengamanan Perbatasan dalam OMSP dilaksanakan sesuai fungsi TNI yaitu penangkal dan penindak terhadap ancaman militer dan ancaman bersenjata.

Pada kenyataannya, pasukan TNI AD Satgas Pamtas di Kalimantan melaksanakan tugas mencegah kegiatan illegal yang berupa pelanggaran keimigrasian dan kepabeanan yg tidak mengandung unsur ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Pasukan tersebut bahkan tidak disiapkan untuk menghadapi kontinjensi militer ditinjau dari segi persenjataan, taktik, logistik, komando dan pengendalian dan transportasi yang seharusnya merupakan fungsi TNI dan kompetensi TNI sebagai militer.

Bagaimana komentar bapak ?
Terima kasih