Blog

BNPP Belum Mampu Mendorong Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Oleh harmen batubara

Benang Merah Permasalahan

Apa sebenarnya yang terjadi dengan pembangunan wilayah perbatasan sampai saat ini? Kenapa wilayah perbatasan masih begitu-begitu saja meski sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut Asdep Tasbara BNPP (Dr Sony Sumarsono) saat melepas Deputi Satu bapa Soesetyo memasuki masa Purna tugas di Marbella Hotel (28 Agustus 2014) ada tiga bidang utama yang harus dituntaskan secara terintegrasi terkait pembangunan di wilayah perbatasan, yakni peningkatan keamanan, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kehidupan sosial masyarakat di perbatasan.

Selama ini semua mekanisme penyelesaian masalah perbatasan berjalan linier. Tidak ada simpul yang mengintegrasikan kebijakan dan implementasi kebijakan di lapangan. Idealnya BNPP dapat melakukan integrasi tersebut, tetapi ternyata BNPP hirarginya tidak mampu untuk itu. Meski ia diberikan Perangkat pengaturan anggaran, khususnya terkait anggaran tetapi itu hanya dalam lingkupnya saja. Karena lahirnya BNPP berdasarkan suatu keputusan presiden sementara K/L yang sudah ada terkait pembangunan perbatasan justeru diamanatkan oleh UU.

BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Persoalannya, BNPP ternyata tidak “level” atau tidak “mampu” mengkoordinasikan kebutuhan anggaran bagi para Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pembangunan perbatasan? Sehingga sampai sekarang BNPP itu masih merupakan Badan tambahan dalam pembangunan perbatasan, bukan menjadi Badan Pengelola perbatasan. Bisa dipahami kalau keberadaan BNPP justeru malah mengurangi porsi anggaran bagi K/L perbatasan yang sudah ada.

Kelemahan Personal atau Struktural?

Sesuai dengan amanat Peraturan sesungguhnya BNPP telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan perbatasan. Persoalannya Kementerian/Lembaga yang ada (± 29 K/L) yang sudah ada (dan lebih dulu ada) diatur berdasarkan ketentuan UU yang sekaligus melahirkan K/L tersebut. Dengan demikian anggaran yang ada di K/L sesuai hirarginya tidak bisa di”atur” lagi oleh BNPP. Dengan demikian BNPP hanya sekedar badan yang bisa mengkoordinasikan Badan sejenis (pengelola perbatasan Pemerintah daerah), dan badan Pemda itu juga tidak bisa jadi pelaksana BNPP di daerah, sesuai mekanismenya mereka juga harus memanfaatkan Badan Fungsional terkait yang ada di daerah. Lalu dengan kemampuan seperti itu, apakah kita masih bisa berharap pada BNPP?

Kalau dilihat dari sisi lain, yakni melihat BNPP dengan mengacu pada Bab II Kedudukan Tugas dan Fungsi pada Pasal 4, BNPP menyelenggarakan fungsi antara lain seperti :
Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; dan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas.
Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP, sedangkan didalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikut sertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pejabat lainnya dari Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Sesungguhnya kalau Menteri langsung yang meminpin, tentu akan berbeda. Tetapi selama ini dan dimanapun ia, pastilah pelaksananya hanya pejabat yang ditunjuk. Persoalan seperti ini jelas jadi masalah di BNPP. Penulis masih ingat saat penggodog an UU Batas Wilayah Negara No 43 Tahun 2010 tentang Wilayah Negara, nantinya badan yang akan mengelola “BNPP” itu akan diambilkan dari K/L fungsional terkait. Tetapi entah bagaimana, secara khusus anggota BNPP itu ternyata 98 persen berasal dari lingkungan Kemdagri, dan sayangnya banyak diantaranya yang sama sekali buta dengan perbatasan. Akibatnya, ya seperti yang kita alami saat ini.

Melarat dan Terisolasi

Jadi yang kita bisa lihat hingga saat ini adalah Kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan yang masih jauh tertinggal, terisolasi dan masih terbelakang; mulai dari keterbatasan infrastruktur, kegiatan perekonomian maupun kemampuan pengembangan sumber daya manusianya. Kebijakan untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan bangsa, baru sebatas selogan semata.

Di sisi lain dan yang jelas anggapan pemerintah pusat setelah keluarnya UU no.32 Tahun 2004 percaya bahwa pembangunan wilayah perbatasan sudah menjadi domain Pemda, pada kenyataannya bagi pemda sendiri, wilayah perbatasan bukanlah wilayah yang jadi prioritasnya. Sehingga wilayah perbatasan tetap menjadi wilayah tidak bertuan tidak tersentuh pembangunan. Ternyata setelah adanya BNPP juga masih belum mampu mengurai persoalan, masih juga belum mampu untuk membuat perubahan.

Pertahanan Minus Kesejahteraan di Perbatasan

Setiap bangsa di dunia ini pastilah mempunyai cita-cita dan Tujuan Nasional masing-masing. Namun karena di dunia ini terdapat lebih dari 200 negara, maka akan terjadi interaksi baik positif maupun negatif antara satu sama lain yang memunculkan adanya kepentingan nasional sesuai tahapan waktu dan perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan RI juga mempunyai cita-cita dan tujuan Nasional sesuai yang tertera pada alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang dapat pula disebut sebagai Kepentingan Nasional yang abadi.
Dalam perkembangan lingkungan strategi global, regional maupun nasional termasuk interaksi antar negara, maka muncullah kepentingan Nasional Indonesia yang dinamis yang pada dasarnya terdiri dari tiga serangkai kata yaitu kepentingan Keamanan Nasional, kesejahteraan nasional dan ekonomi nasional.
Sejalan dengan kepentingan Nasional Indonesia, maka prioritas kebijakan Nasional Indonesia terkait perbatasan bisa diurai sebagai ; Menjaga integritas wilayah territorial dan menegakkan kedaulatan nasional serta membangkitkan ekonomi nasional yang didukung oleh politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan stabilitas regional serta Berpartisipasi secara terukur dalam memelihara perdamaian dunia.
Dalam rangka Pengamanan dan Penegasan Batas dan menyelesaikan masalah-masalah perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan Negara Tetangga, Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama bilateral yang diwadahi dalam lembaga Joint Border Committee ( JBC ) antara Indonesia dengan negara tetangganya yang meliputi : RI-PNG, RI-RDTL(Timor Leste) dan Genderal Border Committee ( GBC ) antara RI-Malaysia.

Masalahnya apakah makna pertahanan kalau keejahteraan warga sendiri di perbatasan sendiri masih sangat memprihatinkan. Apakah makna pertahanan kalau infrastruktur sarana dan prasarana wilayah perbatasannya sendiri masih nol besar?
Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk mempertahankan wilayah kita. Dari perspektif eksternal, wilayah atau kota-kota/kabupaten di daerah perbatasan adalah “etalase” NKRI. Artinya, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi “nilai jual” positif bagi diplomasi internasional Indonesia.
Sebaliknya, keterbelakangan atau kelambanan ekonomi di daerah-daerah itu akan menjadi makanan empuk bagi pihak-pihak asing yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas RI di dunia internasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan. Kelak, sarana transportasi darat itulah media “perkuatan” ketahanan ekonomi (juga sosial budaya) di daerah-daerah tersebut.

 

2 Responses

Page 1 of 1
  1. author says:

    Apa sebenarnya yang terjadi dengan pembangunan wilayah perbatasan sampai saat ini? Kenapa wilayah perbatasan masih begitu-begitu saja meski sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut Asdep Tasbara BNPP (Dr Sony Sumarsono) saat melepas Deputi Satu bapa Soesetyo memasuki masa Purna tugas di Marbella Hotel (28 Agustus 2014) ada tiga bidang utama yang harus dituntaskan secara terintegrasi terkait pembangunan di wilayah perbatasan, yakni peningkatan keamanan, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kehidupan sosial masyarakat di perbatasan.

  2. web design mistakes says:

    Quality content is the important to attract the people to visit the website, that’s
    what this web page is providing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *