Blog

Waktunya Merealisasikan DOB di Wilayah Perbatasan

DOB Di Sepanjang Perbatasan & DOB Kabudaya
Pemerintah mungkin bisa mewujutkan pembangunan fisik dari segi infrastruktur, tetapi untuk secara langsung menggerakkan perekonomian rakyatnya hanya bisa dilakukan oleh Pemda setempat. Dari pengalaman di berbagai negara dan juga di Indonesia terbukti pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah tertinggal dapat mengatasi ketimpangan itu dengan baik selama pemerintahannya dijalankan secara jujur, demokratis, profisional dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara nyata Nawa Cita telah membuka isolasi di perbatasan

Memberdayakan Kemampuan Warga dan  Ekonomi Perbatasan

Harapan Kemendes PDTT adalah agar semua desa di Indonesia memiliki badan usaha milik desa (BUMDES) bisa terealisasi. Dari 74.250 desa di Indonesia, sampai akhir 2016 baru sekitar 29 persen yang telah merintis berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes). Dan, dari 29 persen desa yang telah merintis pembentukan BUMDes, hanya 39 persen yang BUMDes-nya aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Mayoritas masih BUMDes normatif, sekadar memiliki legalitas AD/ART dan baru terbatas ditopang alokasi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang jumlahnya pun tidak signifikan.

Pariwisata Perbatasan, Memanfaatkan Potensi Budaya, Musik dan Kuliner

Dalam Forum Bisnis dan Investasi di Daerah Perbatasan di Jakarta, Kamis (1/12/2016), Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa homestay, desa wisata dan program cross border tourism diyakini menjadi kombinasi memikat untuk memajukan wilayah perbatasan. Soalnya, biaya pengembangannya pun dipercaya tidak terlalu mahal, dengan pola Low Cost Tourism (LCT). “Ciptakan attraction, access, dan accommodation yang terjangkau dengan memanfaatkan kelebihan kapasitas yang ada. Idenya adalah bangun sebanyak mungkin homestay di desa-desa wisata seluruh pelosok Tanah Air. Cost-nya pasti murah dan terjangkau karena harga penyewaan homestay sangat terjangkau dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat,” ujarnya.

Poros Maritim, Upaya Mengangkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir

Saat kita memperingati Hari Nelayan Nasional pada 6 April 2017 memang terasa ada sesuatu yang tetap mengganjal. Betapa beratnya mengimplementasikan Poros Maritim menjadi nilai tambah bagi bangsa. Betapa susahnya membangunkan suatu bangsa yang selama ini “membelakangi laut” untuk dijadikan menjadi Tuan di Wilayah lautnya sendiri. Sementara para nelayan kita itu lebih banyak “tidak tahu” nya dan juga sudah asing dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Selama ini yang banyak memanfaatkan laut kita justeru orang asing yang berkolaborasi dengan tokoh-tokoh “nelayan” lokal dan hanya memberikan kesempatan bagi sebagaian kecil untuk para buruh nelayan kita. Kehidupan nelayan kita sebenarnya sudah lama “mati suri” sama seperti masyarakat kita di darat yang bergerak di sektor Karet tradisional. Para orang tua mereka sudah tidak mampu meremajakan karetnya, sementara sang anak sudah tidak tahu cara menyadap pohon karet, apalagi untuk merawatnya.

Memperkuat Kemampuan Ekonomi Warga Perbatasan

Kini sudah saatnya untuk menghadirkan produk-produk Indonesia di perbatasan dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Bisakah itu? Secara logika bisa dan sangat bisa sekali. Pertama Indonesia tengah membangun Tol Laut (sudah jalan tapi belum optimal), seluruh perbatasan akan terjangkau tol laut; daerah yang tidak terjangkau tol laut akan dijangkau oleh tol Udara. Mari kita lihat contohnya. Untuk Sebatik dan Nunukan akan ada dua pelabuhan yang bakal disinggahi tol laut, yakni Pelabuhan SEI NYAMUK, Sebatik dan Pelabuhan TUNON TAKA Nunukan. Tol laut ini untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam trayek delapan. Mulai dari Surabaya, Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan dan Sebatik.

Perbatasan, Poros Maritim dan Kerjasama Investasi Di Lingkar Samudra Hindia

”KTT IORA pada 5-7 Maret 2017 (Indian Ocean Rim Association atau Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudra Hindia) telah menjadi tonggak pembaruan komitmen negara-negara anggotanya untuk mengintensifkan kerja sama. Komitmen itu tertuang dalam Jakarta Concord yang diteguhkan untuk bekerja sama di enam sektor. Pertama, memajukan keamanan dan keselamatan maritim. Kedua, memajukan kerja sama perdagangan dan investasi. Ketiga, memajukan pengembangan perikanan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Komitmen berikutnya adalah memperkuat pengelolaan risiko bencana serta memperkuat kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan. Terakhir, memajukan kerja sama pariwisata dan kebudayaan. Semua anggota mengapresiasi Indonesia yang menginisiasi kesepahaman itu. Mereka menilai, Jakarta telah menempatkan asosiasi itu ke tingkat yang lebih tinggi. Selain kerja sama ekonomi, juga adalah kesadaran akan pentingnya Samudra Hindia yang aman dan stabil.

Membangun dan Menumbuhkan Kota-Kota Yang Sejahtera di Perbatasan

Selama ini yang terkesan itu, ganti pimpinan ya ganti program. Yang lama dilupakan dan bahkan di matikan sementara yang baru tidak punya “gatukan” dengan program yang lama. Salah satu program perbatasan seperti itu. Ya ptogram Kota Terpadu Mandiri Perbatasan, yang digagas oleh Kemenakertrans Muhaimin Iskandar dan kemudian menjadi Kementerian Desa Tertiggal Marwan Jafar. Pada masa Kemenakertrans, sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara dan untuk menegakkan kedaulatan bangsa Kemenakertrans akan mengembangkan pembangunan 12 kota transmigrasi baru atau KOTA TERPADU MANDIRI di perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Penegasan Batas Dengan Bersahabat: 50 tahun hubungan Indonesia-Singapura

Ternyata perbatasan yang dalam batas-batas tertentu bisa menjadi rumit apalagi bila dikaitkan dengan tradisi, sejarah dan lain sebagainya ternyata Indonesia dan Singapura dapat menahan diri dan menjadi bagian dari komunitas modern yang memilih proses diplomasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait perbatasan. Hal itu pula yang menandai kehadiran Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada 9-10 Februari 2017 ke Singapura. “Keberadaan saya di Singapura selain meluncurkan rangkaian kegiatan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, juga melakukan penukaran instrumen ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat Singapura,” kata Menlu Retno setelah bertemu dengan mitranya, Vivian Balakrishnan, di Singapura.

Toko Indonesia, Saatnya Produk Indonesia Masuk Perbatasan

Kita ingin pemerintah memberdayakan rakyat perbatasannya terlebih dahulu, memberikan mereka kemampuan untuk berproduksi, jangan lagi hanya jadi “peramu” yang mengandalkan hidupnya pada kemurahan alam? Atau semacam petani nomaden, petani yang sepenuhnya tergantung kemurahan alam. Caranya persis dengan pola transmigrasi itu. Tetapi khusus untuk warga lokal. Warga miskin di desa tertinggal dan desa perbatasan itu diberi lahan pertanian, bisa kebun bisa sawah minimal 2 Ha per KK, di lahan itu dibuatkan rumah untuk mereka, lahannya di olah hingga siap tanam, diberikan bibit, diberikan pupuk, diberikan obat hama, diberikan alat-alat pertanian atau perkebunan dengan model untuk indipidu, kelompok dll. Sarana jalan di buka, sarana pusar dibuatkan.

Ekonomi Perbatasan, Optimalkan PLBN, Tol Lut dan Tol Udara

Pemerintah telah membangun 9 PLBN dengan versi baru yang ramah bagi kegiatan perdagangan di perbatasan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga sudah dan tengah membangun jalan pralel perbatasan RI-Malaysia, juga dengan eskalasi yang luar biasa. Semua ini akan membuka isolasi wilayah perbatasan, untuk menjadikan perbatasan sebagai halaman depan bangsa. Presiden juga ingin agar TNI memperhatikan “gelar kekuatannya” terkait perbatasan. Baik untuk memperkuat efektivitas daya gerak kekuatan TNI sendiri, juga yang tidak kalah pentingnya untuk ikut merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Mengoptimalkan Potensi Perdagangan di Perbatasan dan Pulau Pulau Kecil Terluar

Perdagangan antar negara di perbatasan, umumnya berjalan dengan baik meski berjalan dalam batas-batas tertentu dan terkesan masih kurang di respon oleh para pihak secara memadai. Kalau di Entikong banyak warga Indonesia berbelanja di Tebedu, ke Tokoserba yang ada di desa berjarak satu km dari perbatasan itu. Umumnya mereka membeli barangan keperluan sehari-hari, atau sekedar beli oleh-oleh buat sanak saudara mereka. Sebaliknya tidak ada Toko sekelas itu yang terdapat di sebelah Indonesia. Yang ada hanyalah sekedar kios-kios biasa yang menjual produk Indonesia dengan harga yang juga tergolong kurang menarik.

Pendidikan Di Perbatasan dan Ketidak Pedulian Pemda

Secara logika sebenarnya setiap Kabupaten atau setiap kecamatan di daerah perbatasan, tahu betul di desa-desa mana saja perlu didirikan sarana dan prasarana pendidikan itu. Mereka tahu persis dimana harus di dirikan SD.SMP,SMA dan SMK dengan maksud agar anak-anak di sekitarnya bisa menjangkau lokasi pendidikan tersebut.
Kemudian mereka juga tahu persis bahwa disetiap lokasi pendidikan itu sebenarnya perlu adanya asrama siswa yang bisa menampung anak-anak didik yang dari desa terjauh. Mereka tahu bahwa di asrama-asrama tersebut seharusnya anak-anak didik bisa difasilitasi dengan makan, pakaian dan bahan alat peralatan pendidikan. Mereka juga tahu, kalau sarana dan prasarana pendidikan itu harus disediakan guru-guru yang baik, yang digaji dengan baik dan juga disediakan sarana perumahan, sarana kesehatan. Tetapi apa yang terjadi?