BISNIS PASIR DI WILAYAH PERBATASAN LAUT

Oleh : Harmen Batubara

Perkembangan baru tentang larangan ekspor pasir dari kepulauan Riau ke Singapura sesuai dengan Permen Perdagangan no.02 Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 adalah adanya penolakan dari warga untuk memberlakukan larangan yang sama terhadap ekspor batu granit. Berbagai alasan mereka kemukakan, mulai dari persoalan ekonomi sampai dengan hak untuk memanfaatkan barang tambang itu sendiri. Mereka selalu berdalih, kalau di daerah lain orang dapat menambang granit dan galian-C lainnya dengan sekuat mereka bisa dan juga sama-sama tak peduli dengan lingkungan hidup, tetapi kenapa kalau di kepulauan Riua dan khususnya pada pulau-pulau kecil terluar di sekitar Singapura di larang ? Mau dikemanakan makna dan hak Otonomi di daerah? Apa salahnya berbisnis dengan Singapura, apalagi Negara itu adalah Negara tetangga dan tidak mungkin untuk mengubahnya kembali. Kenapa mesti asal melarang saja ?
Indonesia mempunyai wilayah perbatasan laut dengan sepuluh negara yakni India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste. Meski Indonesia telah meratifikasi UNCLOS ’82 sejak tahun 1994, tetapi 70 % batas laut ZEE Indonesia belum diakui oleh tetangganya. ZEE yang belum disepakati berada di perbatasan dengan negara Timor Leste, Kepualauan Palau, Filipina, Vietnam, Thailand dan India. Disamping itu masih ada, dua batas Yurisdiksi maritim yang belum terselesaikan, yakni batas laut teritorial dan batas landas kontinen. Untuk Landas kontinen telah ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tahun 1958, tetapi sampai sekarang belum terselesaikan; masih ada sekitar 30% lagi yang belum di sepakati; yaitu yang berbatasan dengan Filipina, Palau dan Timor Leste. Disamping itu Indonesia sampai saat ini belum mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial dengan tiga negara tetangga, Singapura, Malaysia dan Timor Leste. Panjangnya sekitar 40 % dari seluruh batas yurisdiksi batas maritim Indonesia.
. Keberadaan Pulau-pulau kecil terluar(PPKT), sesungguhnya berada di wilayah perbatasan laut tersebut, Dari jumlah 17499 pulau NKRI, di antaranya terdapat sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetanngga; dari 67 pulau itu hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong. Dalam kenyataannya, dari 92 pulau-pulau terluar itu posisinya tidak berada pada jarak yang sama, tetapi dia lebih merupakan gugusan yang jarak antara gugusnya berjarak ribuan km. Misalnya, untuk gugusan di rangkaian Pulau Sabang terdapat tujuh pulau yakni, Pulau Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, dan Simeulucut. Untuk gugusan di rangkaian pulau Batam serta dekat dengan Singapura, terdapat sebanyak 19 pulau yakni, Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar dalam rangkaian gugusan ini setidaknya bisa mengindikasikan bahwa pengembangannya, harus memanfaatkan kawasan di sekitarnya di samping potensi alamnya sendiri, dan sekaligus di sanalah persoalannya.
Asset dengan Nilai Ribuan Triliun
Pemerintah sudah mempunyai Perpres no.78 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan PPKT, tetapi sayangnya belum lagi perpres itu bisa diaplikasikan di lapangan, sementara eksploitasi tambang pasir laut dan darat tanpa pengawasan sudah dilakukan oleh Singapura, secara massif dan telah berlangsung selama tiga puluh tahun lebih; mengakibatkan permukaan tanah pulau rusak, gundul, digali berupa lobang-lobang raksasa sampai kedalaman 30 m, hal seperti itu terlihat di Kec Gunung Kijang, Kab Bintan, Kepulauan Riau; lubang-lubang besar itu jadi danau-danau yang tersebar dimana-mana dengan air seadanya,kotor dan hanya cocok jadi sarang nyamuk; Ekosistem daerah pesisir dan kehidupan biota laut rusak total; contoh lainnya ada di pulau sebaik, pulaunya nyaris gundul, dan rata dengan permukaan air laut; dari luas pulau sekitar 80 ha, 70 ha sudah habis. volume ekspor pasir darat dan laut rata-rata sekira 250.000 ton perbulan, dan ini telah berjalan selama 30 tahu dan hasilnya mampu menambah luas wilayah Singapura, lebih dari 220 km persegi, atau dari luas Singapura yang tadinya 560 km persegi, menjadi 780 km persegi. Kalau harga satu meter tanah di Singapura rata-rata 10 jt, maka Negara itu sudah memperoleh asset senilai 2200 triliun rupiah atau setara dengan nilai empat tahun APBN Indonesia.
Pemda Riau dan masyarakat di sana bisa saja dan mungkin malah belum bisa melihat akan makna angka-angka yang dilakukan oleh para pebisnis Singapura. Hal ini terlihat dari cara pandang para oknum pemda terhadap pelarangan ekspor pasir dengan Permen Perdagangan Nomor.02 Tahun 2007 itu. Secara kasat mata, memang yang bekerja banting tulang itu adalah para pekerja penambang pasir yang hanya sekedar mencari uang untuk sesuap nasi, tetapi kalau dilihat dari kacamata “ketahanan wilayah” maka saudara dari Negara tetangga itu telah melakukan bisnis yang jauh melampaui dari etika manapun. Mereka memperdaya semuanya, yang terlihat kasat mata adalah ekspor pasir biasa yang dikerjakan oleh rakyat biasa; padahal sesungguhnya yang dilakukan adalah bisnis raksasa denga memanfaatkan teknologi mutahir di bidangnya. Bagaimana bisa harga pasir diatur oleh kartel Singapura dengan harga $5 permeter di Kepulauan Riau, sementara di negaranya harganya bisa menjadi berlipat-lipat. Sayangnya, malah ekspor batu granit masih diperbolehkan, padahal dibandingkan pasir darat dan laut jelas pasir granit jauh lebih unggul.
Yang terlihat di lapangan adalah persepsi oknum Pemda beserta masyarakatnya yang keliru melihat potensi wilayahnya yang tidak boleh dimanfaatkan, padahal yang menjadi persoalan adalah cara mereka dalam mengeksploitasi potensi alam itu sendirilah sebenarnya yang disayangkan. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan; pertama cara mereka berbisnis sama sekali tak punya strategi dan samgat merendahkan martabat negaranya, karena asset yang demikian tinggi nilainya bisa tidak punya harga sama sekali, pasir itu di Singapura bisa jadi asset (jadi gedung, atau tanah reklamasi) nilainya bisa ribuan hingga jutaan kali lipat dari harga aslinya ; kedua, nilai pulau pulau yang ditambang itu sendiri khususnya pulau Nipa merupakan titik dasar bagi penentuan batas antar Negara, nilainya setara dengan tiang penopang kedaulatan bangsa, akibat kecorobohan itu, pemerintah pusat kini terpaksa mereklamasi pulau nipa dengan anggaran ratusan milyar pertahun; ketiga, kerusakan lingkungan yang sangat parah, padahal kalau pulau-pulau itu ditata tetap asri dan apa lagi bisa dikelola secara professional dalam bentuk resort dan wisata, pastilah akan mempunyai nilai ekonomi yang memberikan keuntungan tak berkesudahan bagi pengelola dan lingkungannya.
Memaknai Kehidupan Bertetangga
Yang sudah terjadi adalah fakta, dan Singapura adalah Negara tetangga kita dan bagaimanapun suka atau tidak kedua Negara haruslah tetap dapat melihat semua ini sebagai sesuatu pembelajaran bertetangga dengan baik. Yang sangat menyakitkan sebenarnya adalah, kalau saudara tetangga itu nyata-nyata memanfaatkan kebodohan dan keluguan warga serta ketamakan oknum para pebisnis serta pejabat pemda tetangganya untuk keuntungan sepihak. Kedepan semestinya, bukan cara-cara seperti itu yang kita harapkan, tetapi justeru mencari kemaslahatan bersama; di satu segi Indonesia bisa memperluas wilayah Singapura dengan ikut secara aktif mereklamasi dan membangunnya tetapi bagi Indonesia hal itu tidak sampai merusak lingkungannya. Mungkin cara yang paling bersahabat adalah dengan terlebih dahulu kedua Negara menetapkan tanda batas kedua Negara secara permanen.
Bagi Indonesia sendiri sangat banyak yang bisa diharapkan dari Singapura, baik hal itu menyangkut pengembangan Kawasan Berikat Ekonomi Khusus sebagaimana yang telah di coba dikembangkan di Batam dan Bintan dan juga termasuk dalam pengelolaan 19 pulau-pulau kecil terluar yang ada di gugusan serta di kawasan tersebut, baik itu sebagai resort yang bisa dikelola bersama dengan Departemen Pariwisata Singapura atau mengembangkannya sebagai pusat industeri perikanan yang memproduksi ikan kaleng serta derifatnya; Hal yang sama dengan pihak Malysia, pada rangkaian gugus 17 pulau yang membentang mulai dari Pulau Sebatik, Sipadan, Ligitan sampai dengan pulau Miangas, Marampit dll; malah dengan menyertakan pemerintah Filipina. Idenya adalah, membuat wilayah perbatasan tersebut menjadi lebih bersahabat dalam suasana bisnis yang saling menguntungkan. Bagi Singapura sendiri, masih banyak yang bisa mereka manfaatkan dari Indonesia. Sebab jangan lupa, Negara tetangga itu barangkali masih membutuhkan suplai air pegugungan dari hutan-hutan di Sumatera atau Kalimantan, dan itu bisa diatur dengan cara-cara bertetangga dalam suasana bersahabat.
Sebenarnya hal-hal seperti inilah yang semestinya bisa dibawa dan di bicarakan di tingkat Asean, apalagi bila nantinya ia akan dijadikan menjadi suatu entitas seperti layaknya Eni Eropa. Hal seperti ini dapat kita lihat dari Deklarasi KTT ASEAN ke 12 di Cebu, Filipina yang berhasil mengadopsi empat deklarasi penting, pertama, perlindungan tenaga kerja migran; kedua, deklarasi tentang cetak biru piagam Asean; ketiga, deklarasi tentang komunitas yang saling memelihara dan peduli; keempat, deklarasi tentang kontra terorisme. Keempat masalah tersebut sejatinya adalah juga yang menjadi bagian dari persoalan sesama negara anggota Asean. Yang diharapkan dari masing-masing pihak agar mampu mengkomunikasikan masalahnya menjadi lebih tranparan. Tidak seperti yang berlaku selama ini, dengan berbagai pihak dengan Negara tetangga, misalnya seperti Malaysia, Negara itu sebenarnya membutuhkan tenaga TKI/TKW dari Indonesia, tetapi entah bagaimana jadinya malah justeru cara penanganan yang dilakukan oleh negara sahabat serumpun itu selalu saja dengan cara-cara yang merendahkan serta sering tidak berperi kemanusiaan. Kita ingin mengatakan, marilah kita lakukan dengan tidak saling mengakali tetangga, tetapi saling berbagi dan bersahabat.

One Response to “BISNIS PASIR DI WILAYAH PERBATASAN LAUT”

  • harmen on October 22, 2009

    bayangkan sahabat, pasir yang dijual nyaris tidak ada harganya, padahal setelah sampai di tujuan, nilainya bisa ratusan kali lipat, kapan sih kita bisa berpikir lebih realistis dan logis,bagaimana komentar anda? Terimakasih atas perhatiannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge