Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai solusi atas kompleksitas dan tantangan yang dihadapi. Badan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri ini mengurus tidak hanya garis batas, tetapi juga dengan kawasannya. ”Perbatasan dan pulau-pulau terluar menjadi perhatian kita. Kita gembira karena wilayah perbatasan tidak semata-mata merupakan tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan TNI,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, di Jakarta, Selasa (12/1).

Permasalahan perbatasan saat ini, menurut Purnomo, memang belum selesai. Saat ini, upaya penyelesaian dilakukan lewat perundingan yang merupakan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Kementerian Pertahanan, termasuk TNI, memberikan dukungan sejauh diperlukan, termasuk dengan data yang berkaitan dengan perbatasan dan dalam perundingan itu sendiri.

Saat ini, lanjut dia, sebenarnya sudah ada perbatasan yang dimiliki oleh setiap negara. Namun, permasalahan yang ada, selain versi yang berbeda-beda, juga sering ada perubahan seperti patok yang bergeser.

Menurut Purnomo, dibutuhkan pemantauan perbatasan yang intensif seperti di Pulau Kalimantan. ”Caranya dengan membangun pos perbatasan karena perbatasan kita di Kalimantan luas sekali,” katanya.

Untuk lebih jelasnya, berikut kita kemukakan selintas permasalahan batas Negara kita dengan tetangga, yang rawan konflik. Wilayah perbatasan Negara kita dengan tetangga, masih banyak masalah, dari sisi teknis sesungguhnya hal seperti itu biasa saja. Artinya meskipun pemerintah colonial dahulu itu sudah menetapkannya, dan juga sudah membuat perjanjiannya, tetapi untuk menetapkannya kembali, tentu memerlukan kerjasama semua pihak. Selama ini kerjasama itu ada, dan masing-masing negara sudah melakukannya sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing.
Masalah batas darat kita misalnya, kita masih mempunyai 10 permasalahan dengan Malaysia, dan tiga persoalan dengan Timor Leste, serta masalah kerjasama tegas batas yang terlalu lemah pelaksanaannya dengan PNG, sebab kedua Negara sama-sama memiliki keterbatasan dana.

Adapun permasalahan itu adalah sebagai berikut; Permasalahan batas darat yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian antara RI-Malaysia adalah menyelesaikan ke sepuluh OBP tersebut, yakni :

a) Maslah batas di Tanjung Datu, Titik D 400, Suangai Buan, maslah Gunugn Raya, Batu Aum, Titik B2700- B3100, Titik C500-C600, masalah Sungai Sinapat, Sungai Simantipal, dan Pulau Sebatik.

b) Masalah Batas RI-RDTL, meliputi : Permasalahan Noel Besi, Manusasi / Bijal Sunan, Dilumil/Memo dan Subina.

c) Masalah batas RI-PNG : Fly River, Prapatan Tugu Batas (PNG selama ini dengan keterbatasan dana sulit dilakukan “joint survey” di lapangan, tetapi pihak PNG tetap setuju untuk melakukan “counter check”. Maksudnya setelah pihak Indonesia mengerjakan, barulah kemudian pihak PNG melakukan pengecekan).

Permasalahan batas laut dengan negara tetangga juga perlu mendapat perhatian dan penyelesaian, yang diantaranya paling menonjol :

a) Batas Laut RI-India di Samudera Hindia / Laut Andaman, batas ZEE
nya masih belum final meski secara teknik tidak ada masalah, kedua negaraa belum menuntaskan penetapan batasnya.

b) Batas laut RI-Thailand, Selat Malaka, bats ZEEnya belum dituntaskan.

c) Batas laut RI-Malaysia, kita mempunyai maslah di Selat Malaka, di laut China selatan, dan perairan pulau sebatik/ laut Sulawesi (Ambalat). Kedua negara masih mempunyai masalah tentang laut teritorial, ZEE dan Landas Kontinen. Dalam pandangan kita, Malaysia itu sahabat yang selalu memanfaatkan kelengahan untuk keuntungan pihaknya. Padahal pihak perunding Indonesia itu selalu dengan tujuan menetapkan batas yang semestinya, tetapi Malaysia itu pasti sesuai dengan kepentingan nasionalnya, meski itu menelikung negara tetangga sendiri.

d. Masalah Batas Laut RI-Singapura, masalah Segmen timur Selat Singapura meliputi Laut Teritorial,dengan singapura perundingan biasanya berjalan dengan fair, dan sama-sama mencari batas yang sesungguhnya.

e) Batas Laut RI-Vietnam, di Laut China Selatan , yang belum tuntas ZEE maupun Landas kontinen. Tetapi berunding dengan Negara ini juga fair, dan sama-sama mencari batas yang sebenarnya.

f) Batas Laut RI-Palau, kedua Negara baru dalam penjajagan, khususnya karena kedua Negara baru dalam pembentukan perwakilan di masing-masing negaranya.

g) Batas Laut RI-PNG dan RI-Australia, relative tidak ada masalah kecuali perihal penangkapan ikan tradisional di wilayah-wilayah tertentu, yang sudah tidak diakui lagi oleh Negara tersebut.

h) Batas Laut RI-Timor Leste, sudah ada kesepakatan bahwa batas laut baru akan dibicarakan kalau batas darat sudah selesai.

6 Responses to “Badan Nasional Pengelola Perbatasan”

  • batas on January 14, 2010

    Badan perbatasan yang baru ini, secara formal diharapkan berdiri pada bulan Januari 2010, dengan demikian banyaknya harapan para pihak agar badan ini bisa maksimal mengelola wilayah perbatasan bisa terjawab. Semoga badan ini nantinya dapat berperan maksimal. Minimal hal seperti itulah harapan para pihak saat ini. Bila sobat..punya pesan tuliskan disini…terimakasih…

  • AMINUDIN ISHAR on September 1, 2011

    Begitu banyak daerah perbatasan di indonesia,tapimasih begitu banyak pulau pulau perbatasan yang belum terdaftar ,seperti Pulau Genting,Pulau Setai,Pulau Hantu,Pulau Setanau yang terletak di kecamatan Pulau Tiga,Kabupaten Natuna,saat ini tidak diperhatikan,pemerintah hanya memperhataikan pulau -pulau yang sudah di perhatikan,begitu sayang kalu pulau tersebut suatu saat terlepas juga dari NKRI,karena merasa di anak tirikan oleh Negara Indonesia,suatu saat itu pasti terjadi….

  • wahyu on February 2, 2012

    saran,segera tentukan salah satu wilayah percontohan pembangunan diwilayah perbatasan Indonesia malaysia. Semua kementrerian terkait memfokuskan sesuai bidangnya masing masing, tentukan waktu dan anggarannya. Tentunya ini dikoordinir oleh BNPP .. Dari sample ini dapat diketahui keberhasilan dan kekurangannya< semoga bermanfaat.

  • suryo aji prabowo on March 8, 2012

    untuk membantu saudara kita diperbatasan kami menawarkan produk desalinasi atau teknologi penyulingan air laut yg menggunakan energi surya yg bisa diterapkan dipulau pulau terluar. selain biaya operasionalnya murah juga menghasilkan air minum yg bersumber dari bahan air laut. dengan teknologi ini maka kesulitan air minum dipulau pulau kecil terluar akan terbebaskan. hubungi kami di
    : 08176907332, 087888043835

  • satria on November 11, 2012

    Sy usulkan ada strategi pengembang Gerakan Nasional Pramuka digugus depan perbatasan, kerahkan racana2pandega terpilih untuk lakukan kegiatan/ sosialisasi melalui pramuka, krn scr konsep kurikulum kwarnas era Kak Mashudi, cukup memadai. Tidak perlu buat lsm2 baru, anggaran bisa dikonsolidasikan dr kantor menpora. Krn hakekatnya pramuka pandega adlh pemuda.

  • DARWIN on June 27, 2013

    Belajarlah dari pengalaman agar pulau teluar khususnya pulau Sekatung tetap terjaga milik NKRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *