Perbatasan, Menciptakan Peluang Di tengah Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Sesuai aturan, warga Indonesia yang berbelanja telah disepakati sebesar $M600/warga/bulan. Ketentuan itu dibuat sejak tahun 1970 an. Sebenarnya pada klausulnya ada ketentuan yang memberi kewenangan pada pelaksana di lapangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tetapi justeru pihak petugas Indonesia sendiri yang mengawasi secara ketat, yang nota bene justeru merugikan warga sendiri. Terlebih lagi yang melakukan “pemeriksaan” itu dilakukan oleh petugas penjaga perbatasan (TNI); yang ...

Read More

Peluang Perbatasan, Pulau Lirang, Kisar, Wetar dan Pasar Timor Leste

Belum Terasa Peran BNPP dan Langkanya Infrastruktur Selain di Pulau Lirang, minimnya infrastruktur dan sulitnya akses pasar juga ditemukan di tujuh pulau yang membingkai sisi selatan hingga barat daya Maluku. Saat wartawan Kompas mengikuti rombongan jelajah wilayah perbatasan Bank Indonesia Perwakilan Maluku, akhir Maret lalu. Tujuh pulau lainnya itu ialah Kisar, Moa, Letty, Lakor, Wetar, Marsela, dan Babar. Semuanya masuk wilayah Maluku Barat Daya, dan berhadapan dengan Australia serta Timor-Le...

Read More

Pembangunan Perbatasan, Membuka Isolasi Mensejahterakan Warga Perbatasan

Kita ingin menyampaikan kepada Pemda, BNPP dan PDT&Transmigrasi nggak usah muluk-muluk, cukup warga desa yang ada di perbatasan atau desa tertinggal itu di data dan diberikan kemampuan untuk mereka bisa mempunyai lahan pertanian, atau perkebunan masing-masing minimal 2 ha, punya rumah; lahannya dipersiapkan sehingga tinggal tanam; diberi bibit; pupuk; obat hama, petugas lapangan sebagai pendamping dan biaya hidup selama setahun atau dua tahun sampai hasil tanam mereka berhasil. Kalau mereka...

Read More